Perlawanan Komunitas Lokal terhadap Rasionalisasi Budaya dan ‘McDonaldisasi’ Pariwisata (Studi Kasus Self-Governance Suku Baduy)

Latar Belakang Masalah: Ketegangan antara Keinginan Turis dan Integritas Budaya Lokal

Sektor pariwisata telah lama diakui sebagai penggerak utama ekonomi global, menyediakan peluang bagi pengembangan infrastruktur dan pemberdayaan komunitas lokal. Namun, di tengah pesatnya pertumbuhan ini, muncul ketegangan fundamental antara tuntutan pasar pariwisata—yang didorong oleh kebutuhan akan konsumsi yang efisien dan terstandarisasi—dan upaya komunitas adat untuk mempertahankan warisan dan integritas budaya mereka. Ketika keunikan budaya dan tradisi suatu masyarakat diubah menjadi “atraksi” demi memenuhi ekspektasi turis, risiko homogenisasi kultural menjadi nyata, mengancam identitas intrinsik komunitas.

Ancaman ini seringkali diistilahkan sebagai ‘McDonaldisasi’ budaya, sebuah proses yang berupaya merasionalisasi pengalaman budaya untuk konsumsi massal. Proses ini menuntut komodifikasi tradisi, memaksa komunitas untuk mengadaptasi praktik hidup mereka agar mudah diakses, cepat dikonsumsi, dan dapat diprediksi oleh wisatawan. Dalam konteks ini, otentisitas, yang seharusnya menjadi nilai suci dan pilar identitas, berisiko direduksi menjadi produk yang dibuat-buat atau ‘dipentaskan’ (staged authenticity).

Garis Besar Permasalahan dan Tujuan Utama Kajian

Kajian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pentingnya otentisitas kultural bagi keberlanjutan sosial dan spiritual komunitas lokal. Secara khusus, laporan ini menganalisis konflik antara otentisitas intrinsik dan tekanan rasionalisasi global. Permasalahan utama yang dieksplorasi adalah: Mengapa otentisitas menjadi imperatif etis yang melampaui nilai komersial, dan bagaimana komunitas, terutama melalui studi kasus Suku Baduy, secara aktif melawan dan membatasi perubahan budaya demi menjaga integritas tradisi mereka di hadapan pariwisata massal.

Fokus utama adalah pada perlawanan aktif dan mekanisme self-governance yang digunakan komunitas untuk menolak tekanan menjadi objek wisata yang terstandar.

Strukturisasi Argumentasi dan Peta Jalan Analisis

Laporan ini disusun dalam beberapa bagian terstruktur: (1) Menjelaskan kerangka sosiologis McDonaldisasi dan hubungannya dengan otentisitas yang dipentaskan; (2) Menganalisis nilai intrinsik otentisitas dan biaya sosial komersialisasi; (3) Menyajikan studi kasus mendalam Suku Baduy sebagai model cultural veto dan self-governance yang secara strategis melawan pilar-pilar rasionalisasi; dan (4) Merumuskan rekomendasi kebijakan untuk mendorong pariwisata berbasis integritas kultural.

Rasionalisasi Budaya: Anatomi ‘McDonaldisasi’ dalam Konteks Pariwisata

Warisan Weber dan Evolusi Rasionalisasi Sosial

Konsep ‘McDonaldisasi’ diperkenalkan oleh sosiolog George Ritzer, yang memperluas analisis Max Weber mengenai proses rasionalisasi dalam masyarakat modern. Weber berpendapat bahwa rasionalisasi adalah proses mendalam di mana pola pikir tradisional digantikan oleh analisis tujuan/sarana yang berpusat pada efisiensi dan kontrol sosial formal. Manifestasi utama dari rasionalisasi ini adalah birokrasi.

Ritzer mengaplikasikan kerangka Weber, menggunakan model restoran cepat saji (McDonald’s) sebagai arketipe organisasi yang telah memperluas rasionalisasi ke ranah interaksi sehari-hari dan identitas individu. Dampaknya meluas ke seluruh aspek kehidupan sosial, memengaruhi nilai-nilai, preferensi, dan pandangan dunia masyarakat. Dalam konteks pariwisata, McDonaldisasi adalah kekuatan global yang, didorong oleh korporasi Barat dan dominasi budaya-ekonomi, cenderung mengarah pada homogenisasi global pengalaman sosial dan ekonomi.

Empat Pilar McDonaldization (Ritzer) dan Ancaman Homogenisasi Kultural

McDonaldisasi merasionalisasi produksi, pekerjaan, dan konsumsi berdasarkan empat karakteristik utama restoran cepat saji. Ketika diterapkan pada pariwisata budaya, pilar-pilar ini secara fundamental merusak otentisitas:

1. Efisiensi: Fokus manajerial untuk meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas atau seluruh operasi. Dalam pariwisata, ini berarti memprioritaskan tur yang cepat, padat, dan singkat, mengorbankan interaksi mendalam yang membutuhkan waktu.
2. Kalkulabilitas: Penekanan pada tujuan yang dapat diukur (kuantitas—berapa banyak atraksi dilihat, berapa banyak yang dibayar) daripada tujuan subyektif (kualitas pengalaman atau kedalaman pemahaman). Budaya dan tradisi lokal terpaksa mengubah nilai kualitatifnya menjadi komoditas kuantitatif yang dapat dijual dan dinilai (diberi rating).
3. Prediktabilitas dan Standardisasi: Proses produksi atau penyampaian layanan yang berulang dan terstandar, memastikan bahwa produk atau pengalaman yang dihasilkan selalu identik atau sangat mirip. Ini menciptakan “mind-numbing sameness”. Bagi pariwisata budaya, ini menuntut keunikan lokal untuk diubah menjadi narasi dan penampilan yang dijamin konsisten di setiap kunjungan, menghilangkan elemen kejutan, spontanitas, dan realitas hidup yang tidak teratur.
4. Kontrol: Penggantian elemen manusia yang tidak terduga dengan kontrol prosedural. Dalam pariwisata, ini bisa berarti interaksi yang disaring atau terbatas, di mana wisatawan diminta untuk “tetap berada di luar kontak dengan orang asing dalam tindakan ‘melihat-lihat’ mereka”.

Jika suatu budaya ingin dijual secara massal, ia harus diubah dari pengalaman kualitatif menjadi produk kuantitatif yang terprediksi, yang secara inheren merusak makna spiritual dan sosialnya. Perlawanan komunitas terhadap pariwisata massal, seperti yang ditunjukkan oleh Suku Baduy, pada dasarnya adalah perlawanan terhadap penyerapan ke dalam sistem rasional-ekonomi global ini.

Manifestasi McDonaldisasi Budaya dalam Pariwisata: Staged Authenticity

Konsep Staged Authenticity (Otentisitas yang Dipentaskan) yang diperkenalkan oleh MacCannell adalah hasil langsung dari tekanan McDonaldisasi terhadap budaya. Staged Authenticity mendeskripsikan suatu tempat atau pengalaman yang sengaja diciptakan untuk tujuan kenikmatan turis, dengan tujuan memberikan citra dan rasa otentisitas yang diharapkan.

Pariwisata modern menuntut otentisitas yang cepat dan terjamin (Prediktabilitas McDonaldization). Ketika ‘hal yang nyata’ itu bebas dan tidak terstruktur, pasar menuntut ‘produk buatan’ dengan harga tertentu. Komunitas dipaksa untuk menjual kembali narasi mereka, tetapi di bawah kendali permintaan pasar. MacCannell menekankan bahwa atraksi semacam ini menawarkan “pengalaman tidak langsung yang diatur dengan rumit, produk buatan untuk dikonsumsi di tempat yang sama di mana hal yang nyata bebas seperti udara”. Wisatawan dibiarkan menonton penduduk asli melalui “picture window” dalam kenyamanan ber-AC.

Fenomena ini merupakan bentuk kolonisasi budaya halus: komunitas harus memainkan peran yang diharapkan, bukan menghidupi realitas mereka. Meskipun Cohen mengajukan konsep Emergent Authenticity, di mana wisatawan mungkin menemukan pengalaman otentik secara eksistensial meskipun latar belakangnya difabrikasi, hal ini tidak menghilangkan kewajiban komunitas untuk beraksi atau biaya yang harus mereka tanggung dalam memproduksi “tontonan” tersebut. Otentisitas yang dipentaskan adalah mekanisme di mana McDonaldisasi berhasil mengkomodifikasi pengalaman yang harusnya subyektif dan unik.

Tabel 1 merangkum konflik mendasar antara tuntutan rasionalisasi global dan nilai otentisitas kultural:

Tabel 1: Kerangka Konflik Teoretis: Otentisitas vs. Rasionalisasi Budaya

Kesimpulan Sub-Bab

McDonaldisasi tidak hanya memengaruhi kecepatan layanan, tetapi juga membentuk pandangan dunia dan interaksi sosial. Dalam pariwisata, ia mendorong homogenisasi, di mana keberagaman budaya di seluruh dunia disajikan sebagai serangkaian branding yang terstandar, mudah dicerna, dan dapat dikonsumsi, mengancam fondasi identitas lokal.

Otentisitas Kultural: Imperatif Etis dan Intrinsik bagi Keberlanjutan Komunitas

Membedah Otentisitas: Nilai Intrinsik Melawan Nilai Ekstrinsik

Otentisitas sering dibagi menjadi dua kategori: otentisitas objektif (keaslian fisik atau historis dari sebuah situs atau artefak) dan otentisitas subjektif atau eksistensial (pengalaman pribadi yang bermakna yang dirasakan oleh wisatawan). Sementara pariwisata umumnya mengejar otentisitas ekstrinsik (yang dapat dijual), bagi komunitas, otentisitas adalah nilai intrinsik yang mendefinisikan keberadaan mereka.

Pengakuan Cohen bahwa pengalaman turis bisa otentik meskipun latarnya difabrikasi ⁵menyoroti nuansa, tetapi gagal mengatasi biaya yang ditanggung oleh komunitas. Fokus pada otentisitas eksistensial turis mengalihkan perhatian dari komodifikasi dan degradasi budaya yang mungkin terjadi dalam proses fabrikasi tersebut. Nilai otentisitas yang sebenarnya terletak pada peranannya sebagai penopang identitas sosial dan spiritual kolektif.

Fungsi Otentisitas sebagai Penopang Identitas Sosial dan Spiritual

Bagi komunitas adat, otentisitas tradisi bukan sekadar daya tarik wisata, melainkan mekanisme pertahanan diri dan kelangsungan hidup. Spiritualitas lokal, yang tertanam dalam nilai-nilai budaya, berfungsi sebagai penopang identitas budaya komunitas adat. Institusi keagamaan dan adat berperan penting dalam mentransmisikan nilai-nilai budaya ini dari generasi ke generasi.

Komunitas yang memegang teguh otentisitasnya, seperti Suku Baduy dengan pikukuh adatnya, memiliki “benteng diri” (self fortress) yang kuat untuk menghadapi modernisasi. Lebih jauh, integritas tradisi secara kausal terhubung dengan keberlanjutan lingkungan. Kearifan lokal Baduy, yang diatur oleh ketentuan adat, mencakup sistem pertanian, sistem pengetahuan, sistem teknologi, dan praktik konservasi yang berkelanjutan.Pelestarian integritas tradisi  adalah strategi jangka panjang untuk menjaga aset non-moneter dan mencegah keruntuhan sistem ekologis. Misalnya, pengelolaan air tradisional dan penggunaan herba lokal dalam pengobatan tradisional yang terintegrasi dengan tradisi, secara langsung mendukung kesehatan masyarakat dan pelestarian keanekaragaman hayati lokal. Jika tradisi hilang atau terdegradasi demi pariwisata, sistem konservasi lingkungan yang telah berabad-abad kokoh juga akan runtuh.

Biaya Sosial (Social Cost) Komersialisasi Budaya

Komersialisasi budaya yang tidak terkontrol membawa serangkaian biaya sosial yang tinggi, yang seringkali melebihi keuntungan ekonomi jangka pendek. Dampak negatif pariwisata yang terlalu fokus pada konsumsi meliputi kerusakan lingkungan sekitar dan timbulnya masalah sosial (misalnya, pergaulan bebas di kawasan wisata).

Ketika ritual sakral atau praktik hidup sehari-hari diubah menjadi pertunjukan berbayar (komodifikasi), makna spiritual dan sakral dari praktik tersebut dapat hilang, menyebabkan alienasi di dalam komunitas itu sendiri. Komunitas dipaksa memisahkan diri mereka yang ‘sesungguhnya’ dari diri mereka yang ‘dipertontonkan’, menciptakan keretakan sosial.

Fakta bahwa komunitas Suku Baduy meminta agar lokasi adat mereka dihapus dari peta wisata  adalah respons rasional terhadap bukti-bukti biaya sosial yang timbul dari pariwisata tak terkontrol di tempat lain. Mereka memilih pencegahan melalui isolasi atau pembatasan ketat daripada berisiko kerusakan yang tidak dapat diubah, menunjukkan otentisitas sebagai strategi manajemen risiko jangka panjang.

Risiko Ekonomi: Bahaya Monokultur Pariwisata dan Ketergantungan

Meskipun pariwisata menawarkan potensi pendapatan, ketergantungan ekonomi yang terlalu besar pada sektor ini menciptakan risiko signifikan. Jika terjadi penurunan jumlah wisatawan akibat krisis ekonomi, bencana alam, atau ketegangan politik, daerah yang bergantung pada pariwisata bisa mengalami kesulitan ekonomi yang parah.

Oleh karena itu, strategi pelestarian integritas budaya dan diversifikasi ekonomi lokal merupakan langkah penting untuk memperkuat ketahanan komunitas. Otentisitas, dalam hal ini, bukan hanya masalah budaya, tetapi juga masalah stabilitas ekonomi jangka panjang, karena ia melindungi kearifan lokal yang menopang sumber daya non-pariwisata.

Studi Kasus Perlawanan Kultural: Suku Baduy dan Strategi Self-Governance

Suku Baduy di Kabupaten Lebak, Banten, Indonesia, menyajikan studi kasus langka mengenai resistensi aktif dan self-governance yang berhasil melawan tekanan McDonaldisasi pariwisata.

Filosofi Hidup Suku Baduy: Pikukuh sebagai Prinsip Kontrol Diri dan Kedaulatan Budaya

Masyarakat Baduy memegang teguh kearifan lokal mereka, yang disebut pikukuh. Pikukuh berfungsi sebagai ketentuan adat yang mengatur segala aspek kehidupan, mulai dari sistem pertanian hingga praktik konservasi lingkungan. Pikukuh telah tertanam kuat dan menjadi benteng pertahanan diri masyarakat Baduy dalam menghadapi modernisasi. Adat ini diakui dan dilindungi secara formal, bahkan melalui Peraturan Daerah No. 32 tahun 2001 mengenai Perlindungan atas Hak Ulayat Baduy. Pikukuh memastikan kesinambungan hubungan yang seimbang antara kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan pengelolaan lingkungan, menjaga identitas mereka tetap utuh.⁷

Sikap Kritis dan Penolakan Terhadap Kategorisasi Destinasi Wisata

Perlawanan Baduy tidak hanya bersifat pasif, tetapi juga proaktif. Suku Baduy secara eksplisit menolak untuk dijadikan objek wisata dan mengajukan permintaan kepada pemerintah untuk menghapus lokasi adat mereka dari peta wisata nasional.

Penolakan ini adalah penegasan kedaulatan budaya, menuntut hak untuk tidak dikomersialkan. Dalam konteks UU Pariwisata 2009, yang mendefinisikan destinasi pariwisata sebagai kawasan geopolitik utama untuk kegiatan pariwisata, permintaan Baduy untuk dihapus dari peta merupakan upaya menolak kategorisasi negara atas identitas mereka. Ini adalah penegasan hak veto budaya, yang menegaskan bahwa otentisitas mereka tidak dapat diintervensi oleh kepentingan ekonomi luar.

Ketegangan muncul ketika Pemerintah Kabupaten Lebak berupaya menyediakan lahan di dekat perkampungan Baduy untuk dijadikan pusat informasi turis. Meskipun niatnya mungkin baik (mengedukasi wisatawan), tindakan ini mencerminkan konflik kepentingan antara pemerintah daerah yang ingin mengelola aliran turis dan komunitas adat yang ingin membatasi akses dan pengawasan.

Implementasi Batasan Etnik (Ethnic Boundary Maintenance) sebagai Strategi Kontrol

Baduy mengimplementasikan strategi Batasan Etnik yang ketat untuk mengendalikan interaksi dengan dunia luar. Hal ini terlihat jelas dalam pembedaan antara Baduy Luar (zona transisi/penyangga) dan Baduy Dalam (zona inti yang dijaga ketat).

Aturan dan larangan spesifik yang diterapkan oleh Baduy adalah mekanisme anti-McDonaldisasi yang secara struktural menolak empat pilar rasionalisasi:

1. Menolak Efisiensi dan Prediktabilitas Digital: Baduy menolak penggunaan teknologi, internet, dan kamera di kawasan adat. Ini secara langsung menghilangkan kemampuan turis untuk mendokumentasikan, memetakan (Kontrol), dan mereplikasi pengalaman dengan cepat (Efisiensi), memaksa pengunjung untuk meresapi kesunyian penuh makna.
2. Menolak Kalkulabilitas Estetika: Larangan menggunakan pakaian terbuka, mencolok, atau aksesoris berlebihan bagi pengunjung. Aturan ini menekankan kebersahajaan, menolak estetika yang didorong oleh konsumsi dan penampilan yang dapat diukur (Kalkulabilitas).
3. Menegakkan Kontrol Komunitas: Meskipun aturan adat Baduy tidak mengikat secara hukum bagi masyarakat luar, dalam realitanya, wisatawan sering lalai atau melanggar aturan, seperti mencabut tanaman atau merusak lingkungan. Peraturan ini, meskipun lemah secara hukum eksternal, berfungsi sebagai filter untuk menguji niat dan rasa hormat pengunjung, memastikan bahwa hanya mereka yang bersedia mengikuti persyaratan lokal yang dapat berinteraksi.

Mekanisme Pengendalian Pariwisata oleh Komunitas Suku Baduy (Counter-McDonaldization)

Model interaksi Baduy membalikkan dinamika kekuasaan pariwisata. Komunitaslah yang mendikte syarat interaksi, bukan pasar atau ekspektasi turis.

Upaya pendampingan kepariwisataan di Baduy harus dilakukan dengan pendekatan Participatory Action Research (PAR), yang memungkinkan warga desa sendiri untuk menganalisis situasi, merencanakan, dan melaksanakannya. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada kompromi kultural dan kualitatif. Sebagai contoh, tim pendamping harus melakukan konfirmasi ketersediaan waktu dan kesediaan warga Baduy untuk bertemu, sebuah proses yang jelas tidak efisien menurut standar pariwisata massal.

Baduy secara strategis menciptakan Batasan Etnik yang memaksa: (1) Inefisiensi (melalui proses yang lambat dan penuh penghormatan); (2) Subyektivitas (pengalaman yang tidak dapat difoto atau direplikasi, menolak Kalkulabilitas); dan (3) Kurangnya Kontrol bagi pengunjung, yang harus menyerahkan teknologi dan mematuhi pikukuh. Justru karena Baduy menolak menjadi terstandar, dapat diprediksi, dan efisien, pengalaman mereka menawarkan tingkat otentisitas yang tinggi bagi mereka yang bersedia mematuhi.

Tabel 2 menunjukkan bagaimana strategi Baduy secara langsung bertindak sebagai mekanisme pertahanan melawan pilar-pilar McDonaldisasi:

Tabel 2: Mekanisme Kontrol Baduy Melawan Pilar McDonaldization

Model dan Rekomendasi: Mendorong Pariwisata yang Mengutamakan Integritas

Prinsip Dasar Pariwisata Berbasis Komunitas (CBT) yang Beretika

Model pariwisata yang berkelanjutan harus bergeser dari paradigma Tourism Centric (berfokus pada konsumsi turis) ke Community Centric (berpusat pada kesejahteraan komunitas). Menurut Pasal 10 UU Pariwisata 2009, pengembangan destinasi harus menjamin keberlanjutan lingkungan dan identitas lokal, bukan hanya menjadi penggerak ekonomi.

Prinsip CBT yang beretika harus mengutamakan apresiasi daripada atraksi. Hal ini berarti tujuan kunjungan haruslah edukasi dan pertukaran budaya yang seimbang , alih-alih konsumsi pengalaman yang terstandar.

Memperkuat Otonomi dan Kapasitas Komunitas Lokal (Hak Veto Budaya)

Pemberdayaan komunitas lokal  sangat krusial, didasarkan pada metodologi seperti PAR. Komunitas harus diberikan Otonomi Penuh untuk menentukan:

1. Batasan Akses: Siapa yang boleh masuk, kapan, dan di mana batasan harus ditetapkan (mirip dengan model Baduy Dalam dan Luar).
2. Jenis Interaksi: Komunitas berhak menolak ritual atau praktik tertentu untuk dikomodifikasi.
3. Alokasi Pendapatan: Kontrol penuh atas pemanfaatan pendapatan pariwisata.

Pemberian “Hak Veto Budaya” adalah mekanisme kelembagaan yang diperlukan untuk menangkis tekanan Kontrol dan Prediktabilitas McDonaldisasi, memastikan bahwa kedaulatan identitas budaya diakui sebagai nilai tertinggi di atas potensi pendapatan.

Strategi Diversifikasi Ekonomi Lokal dan Integrasi Nilai Konservasi

Untuk menghindari risiko monokultur pariwisata, komunitas harus didukung untuk mendiversifikasi sumber pendapatan. Lebih penting lagi, pariwisata harus terintegrasi dengan kearifan lokal yang sudah ada dalam konservasi.

Contoh yang ditunjukkan oleh komunitas adat di Asia Selatan, seperti pemanfaatan sistem irigasi tradisional untuk pengelolaan air berkelanjutan atau penggunaan herba lokal untuk kesehatan, menunjukkan bahwa tradisi kultural adalah aset fungsional, bukan sekadar komoditas visual. Kebijakan harus mendorong pembangunan ekonomi yang mengakar pada pemanfaatan berkelanjutan keanekaragaman hayati dan pengetahuan tradisional.

Peran Pemerintah dan Stakeholder dalam Melindungi Hak Adat

Pemerintah daerah dan pusat memiliki peran vital dalam mendukung perjuangan otentisitas ini.

Pertama, perlindungan hukum atas hak ulayat harus diperkuat (seperti Perda Baduy ). Kedua, dukungan konkret berupa insentif dan infrastruktur harus diarahkan untuk kepentingan masyarakat lokal sehari-hari, bukan semata-mata untuk memfasilitasi turis.

Ketiga, dan yang paling penting, pemerintah harus fokus pada edukasi pengunjung. Solusi yang ditawarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak untuk menyediakan pusat informasi di dekat perkampungan Baduy dapat dimanfaatkan sebagai titik kontak wajib.¹⁰ Pusat informasi ini harus berfungsi bukan sebagai gerbang komersial, tetapi sebagai sarana untuk mengedukasi pengunjung mengenai pikukuh dan nilai-nilai yang harus diapresiasi, sehingga meminimalisir pelanggaran.

Kesimpulan Akhir

Rangkuman Perjuangan Otentisitas

Otentisitas adalah lebih dari sekadar daya tarik; ia merupakan inti spiritual, sosial, dan ekologis suatu komunitas. Perjuangan komunitas lokal melawan ‘McDonaldisasi’ budaya adalah perlawanan mendasar terhadap proses rasionalisasi sosial George Ritzer—penolakan untuk mengorbankan kualitas hidup, makna, dan tradisi demi efisiensi, kalkulabilitas, dan prediktabilitas pasar pariwisata global. Ancaman homogenisasi ini berisiko menghasilkan biaya sosial yang jauh lebih besar daripada keuntungan ekonomi yang ditawarkan.

Baduy sebagai Model Resiliensi

Suku Baduy berdiri sebagai studi kasus luar biasa tentang resiliensi kultural. Melalui penegasan kedaulatan budaya dan implementasi self-governance yang ketat (menggunakan pikukuh sebagai benteng pertahanan), mereka berhasil membatasi akses, menolak teknologi, dan menuntut penghormatan yang mendalam, alih-alih konsumsi yang dangkal. Baduy secara intuitif mengimplementasikan strategi Counter-McDonaldization yang menjaga integritas mereka.

Implikasi Kebijakan

Diperlukan pergeseran paradigma kebijakan pariwisata. Alih-alih mengukur keberhasilan pariwisata berdasarkan jumlah kunjungan dan pendapatan (Kalkulabilitas), keberhasilan harus diukur berdasarkan kemampuan pariwisata untuk mendukung keberlanjutan lingkungan dan integritas identitas lokal. Kebijakan harus memberdayakan komunitas untuk menerapkan Hak Veto Budaya mereka, memastikan bahwa setiap interaksi pariwisata adalah berbasis apresiasi, bukan konsumsi, sehingga kearifan lokal tetap terpelihara sebagai warisan yang utuh, bukan sekadar komoditas yang dipentaskan.