Diplomasi Digital dan Keamanan Siber: Analisis Nuansa Peran Teknologi, Geopolitik, dan Penetapan Norma Global

Definisi dan Evolusi Konvergensi Diplomasi Digital dan Keamanan Siber

Hubungan internasional modern telah mengalami transformasi mendasar akibat konvergensi antara teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dengan kebijakan luar negeri. Diplomasi Digital (DD) didefinisikan sebagai pemanfaatan TIK secara strategis untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri, yang kini melampaui sekadar penggunaan media sosial atau public diplomacy tradisional, merambah ke negosiasi siber yang lebih formal. Fenomena ini menandai pergeseran signifikan dalam praktik statecraft abad ke-21, seperti yang terlihat dalam inisiatif Diplomasi Digital Amerika Serikat di Era Presiden Obama.

Seiring dengan meningkatnya peran TIK, Keamanan Siber telah bertransformasi dari isu teknis semata menjadi dimensi integral keamanan nasional dan internasional. Dunia maya (cyberspace) kini diakui sebagai domain operasional strategis yang setara dengan domain fisik tradisional (darat, laut, udara, dan antariksa). Konvergensi ini menciptakan paradoks: teknologi tidak hanya memfasilitasi komunikasi diplomatik tetapi juga secara simultan menghasilkan ancaman yang menantang stabilitas global. Oleh karena itu, diplomasi di era digital harus secara eksplisit bernegosiasi tentang cara mengelola ancaman yang diciptakan oleh teknologi itu sendiri.

Peran Teknologi sebagai Akselerator Hubungan Internasional Modern

TIK berperan sebagai akselerator hubungan internasional karena kemampuannya mempercepat interaksi lintas batas dan memperluas jangkauan aktor. Domain siber melenyapkan batasan teritorial yang jelas, memberikan kekuatan yang signifikan kepada aktor non-negara, mulai dari komunitas teknis dan sektor swasta hingga kelompok peretas dan organisasi kriminal transnasional.

Perkembangan ini telah menghasilkan perubahan fundamental dalam pengukuran kekuasaan negara. Transisi dari Geopolitik klasik—yang berfokus pada variabel geografis seperti lokasi, ukuran, dan sumber daya alam—menuju Geopolitik Siber telah mengubah tesa kekuatan. Di masa kini, kekuatan suatu negara tidak lagi diukur secara tunggal oleh ukuran teritorial atau sumber daya fisiknya, tetapi secara kritis ditentukan oleh ketahanan dan kemampuan untuk melindungi informasi vital negara. Hal ini memiliki implikasi geopolitik yang mendalam; kegagalan dalam perlindungan data dan keamanan siber dapat mengakibatkan krisis ekonomi dan merugikan posisi negara di ranah internasional. Diplomasi digital dan keamanan siber, oleh karenanya, harus diintegrasikan secara penuh ke dalam strategi geopolitik nasional untuk memastikan negara dapat mempertahankan “kebebasan substantif” di tengah tarik-menarik kekuatan ekonomi dan digital dunia.

Diplomasi Digital sebagai Instrumen Kebijakan Luar Negeri di Era Siber

Karakteristik Utama Diplomasi Digital (DD)

Diplomasi Digital adalah sebuah praktik yang membutuhkan seperangkat keterampilan dan fokus yang baru. Praktik ini melibatkan penggunaan media komunikasi untuk komunikasi internasional , namun cakupannya jauh lebih luas. DD mencakup keterlibatan publik secara real-time, kemampuan analisis data mendalam, dan manajemen krisis siber. Keberadaan teknologi ini memaksa para diplomat untuk melengkapi diri dengan kemampuan baru, seperti analisis data, penalaran visual, dan pemikiran adaptif, yang sangat penting untuk membaca pola perilaku online dan bereaksi secara efektif terhadap peristiwa siber secara real-time.

“Sisi Gelap” Diplomasi Digital: Pemanfaatan DD untuk Counter-Propaganda dan Melawan Disinformasi

Diplomasi digital memiliki “sisi gelap” ketika teknologi dimanfaatkan untuk menyebarkan propaganda, disinformasi, atau bahkan ekstremisme kekerasan. Oleh karena itu, salah satu fungsi vital diplomasi modern adalah menjadi mekanisme countering ancaman informasi tersebut. Respons terhadap weaponisation teknologi digital harus disesuaikan dengan konteks politik yang memungkinkan propaganda mencapai dan memengaruhi audiens yang rentan.

Secara strategis, hal ini menandai pergeseran fokus dalam praktik diplomasi. Perhatian Kementerian Luar Negeri selama ini terfokus pada sisi “front-end” Diplomasi Digital (yaitu, penyebaran pesan dan keterlibatan publik). Namun, langkah strategis berikutnya menuntut peran yang lebih aktif dalam membangun arsitektur “back-end” yang mendukung operasi digital—terutama analisis data dan pengembangan jaringan. Peningkatan fokus pada analisis data ini bertujuan untuk mengurangi dan meminimalkan kesenjangan antara taktik DD dan tujuan kebijakan luar negeri yang sesungguhnya. Diplomasi kini berfungsi sebagai instrumen pertahanan siber yang vital, di mana keberhasilannya terletak pada kemampuan diplomat untuk melakukan counter-deterrence dan counter-propaganda di ranah informasi. Hal ini menunjukkan pergeseran ke arah militaristic public diplomacy, di mana tujuan soft power berpadu dengan kebutuhan keamanan siber, khususnya dalam menghadapi perang opini atau Perang Pemikiran.

Studi Kasus: Respons AS terhadap Kampanye Disinformasi Asing

Langkah-langkah nyata telah diambil oleh negara-negara dalam menggunakan diplomasi digital untuk mengatasi ancaman informasi. Amerika Serikat, misalnya, secara aktif mencari kolaborasi dengan mitranya di Asia, seperti menandatangani Nota Kesepahaman dengan Korea Selatan dan Jepang (Tokyo), untuk bekerja sama dalam upaya mengatasi disinformasi asing. Perjanjian semacam ini dirancang untuk menunjukkan komitmen AS dalam bekerja sama dengan mitra untuk mempertahankan ruang informasi yang sehat.

Contoh konkret dari ancaman ini terlihat dalam laporan Pusat Keamanan Siber Nasional Korea Selatan yang mengungkapkan propaganda yang disebarkan oleh perusahaan (diduga dioperasikan dari Tiongkok) melalui situs berita palsu. Situs-situs ini, seperti Seoul Press dan Busan Online, menyamar sebagai anggota asosiasi berita digital resmi. Kasus ini menyoroti betapa sulitnya atribusi—yaitu, menentukan siapa di balik serangan informasi—dan menggarisbawahi perlunya kolaborasi diplomatik dan intelijen internasional untuk mengidentifikasi dan merespons sumber disinformasi.

Konflik Konseptual: Kedaulatan Siber vs. Tata Kelola Multi-Stakeholder

Memahami Konsep Cyber Sovereignty (Kedaulatan Siber)

Inti dari perdebatan tata kelola digital global adalah konsep Cyber Sovereignty, yang menegaskan hak negara untuk mengendalikan aktivitas digital dalam batas-batas teritorialnya dan mempertahankan independensi yang tidak dapat diganggu gugat di dunia maya. Konsep ini melibatkan tarik-menarik antara kepentingan tiga aktor utama: (1) Negara, yang mencari ketertiban dan keamanan; (2) Warga Negara atau Netizen, yang menuntut kebebasan dan hak asasi manusia; dan (3) Komunitas Internasional, yang bertujuan mencapai stabilitas global.

Ketegangan Inti: Kedaulatan Negara vs. Prinsip Keterbukaan dan Hak Asasi Manusia

Ketegangan utama muncul dari kontradiksi antara kedaulatan siber—yang dapat membenarkan intervensi negara dan pembatasan aliran informasi (seperti firewall di beberapa negara)—dengan prinsip kebebasan berpendapat dan keterbukaan yang mendasari Internet. Meskipun kedaulatan siber sering dikritik sebagai alat untuk membatasi hak asasi manusia dan privasi individu, beberapa teori menawarkan perspektif alternatif, berpendapat bahwa negara harus mengelola dunia maya untuk menetapkan ketertiban dan memberikan perlindungan hukum bagi netizen. Dalam pandangan ini, negara bertindak sebagai pelengkap untuk menjamin kebebasan, karena lingkungan yang kacau tidak akan memungkinkan self-governance berfungsi.

Ketegangan ini diperparah di forum regional seperti ASEAN, di mana prinsip non-interference dan pengambilan keputusan berdasarkan konsensus (ASEAN Way) menjamin bahwa kedaulatan nasional adalah “harga mati”. Ini secara eksplisit menolak model integrasi supranasional yang diterapkan di Uni Eropa atau NATO , yang pada gilirannya berkontribusi pada fragmentasi regulasi siber di tingkat regional.

Peran Aktor Non-Negara: Sektor Swasta dan Komunitas Teknis

Model tata kelola siber yang hanya berpusat pada negara (state-centric) dianggap “tidak praktis” dan tidak efektif. Kelemahan mendasar model ini adalah bahwa mayoritas keahlian teknis, infrastruktur, dan inovasi berada di tangan sektor swasta dan komunitas teknis. Perusahaan teknologi besar, seperti Microsoft, kini mengambil peran ganda: sebagai target serangan dan sebagai aktor pertahanan penting. Perusahaan-perusahaan ini berinisiatif memanfaatkan Kecerdasan Buatan (AI) untuk mendeteksi serangan dan meresponsnya secara otomatis, dalam upaya nyata untuk “melawan AI jahat”.

Sektor swasta berfungsi sebagai penyeimbang yang efektif terhadap potensi campur tangan negara yang berlebihan. Ketergantungan ini membuat negara secara operasional dipaksa untuk mengadopsi elemen model multi-stakeholder meskipun secara ideologis mempertahankan kedaulatan siber yang ketat. Ini adalah pengakuan pragmatis bahwa kedaulatan teknis penuh tidak mungkin dicapai di era cloud computing. Oleh karena itu, kolaborasi publik-swasta (KPS) menjadi sangat krusial untuk memperkuat ketahanan siber, khususnya dalam melindungi infrastruktur kritis.

Analisis terhadap visi tata kelola siber global mengungkapkan perbedaan yang signifikan dalam pendekatan antara model kedaulatan siber yang didorong oleh negara-negara seperti Tiongkok dan Rusia, dan model multi-stakeholder yang didukung oleh komunitas teknis dan sebagian negara Barat.

Table: Perbedaan Visi Tata Kelola Siber: Kedaulatan Negara vs. Multi-Stakeholder

Meskipun secara hukum (de jure), negara-negara mungkin mempertahankan kedaulatan siber yang kuat, kedaulatan operasional dalam domain siber seringkali bersifat terbatas atau bersama (shared sovereignty), menuntut sikap “self-restraint” dari negara untuk menghindari gangguan berlebihan terhadap operasi jaringan global. Ini menunjukkan adanya tarik-menarik yang dinamis antara hukum tata negara dan realitas teknologi yang menuntut ketergantungan pada sektor swasta.

Kolaborasi Global: Penetapan Norma dan Kerangka Kerja PBB

Peran Sentral PBB dalam Membangun Kepercayaan dan Hukum Internasional

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tetap menjadi forum multilateral utama bagi negara-negara untuk berupaya mensekuritisasi ancaman siber dan menetapkan norma-norma perilaku yang bertanggung jawab. PBB memberikan kerangka kerja hukum yang penting, di mana setiap negara yang menggunakan forum multilateral untuk mengancam keselamatan dan keamanan publik dengan serangan siber dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap Piagam PBB.

Mekanisme Global OEWG (Open-ended Working Group): Norma Perilaku Negara

Open-ended Working Group (OEWG) tentang keamanan dan penggunaan TIK (2021-2025) adalah inisiatif penting PBB yang bertujuan memajukan perilaku negara yang bertanggung jawab di ruang siber. Meskipun OEWG dan Group of Governmental Experts (GGE) beroperasi dalam lingkungan geopolitik yang sangat menantang, di mana ancaman TIK terus berevolusi dan meningkat , OEWG berhasil menyelesaikan mandatnya dengan mengadopsi Global Mechanism on ICTs melalui konsensus. Sekretaris Jenderal PBB menyambut perjanjian ini sebagai bukti bahwa aksi kolektif masih dapat dicapai bahkan dalam kondisi keamanan internasional yang sulit.

Kunci keberhasilan diplomatik ini adalah sifat norma yang disepakati. Laporan OEWG menekankan bahwa norma-norma perilaku negara yang bertanggung jawab bersifat sukarela (voluntary) dan non-mengikat (non-binding). Norma-norma ini dianggap mampu mengurangi risiko terhadap perdamaian dan stabilitas internasional. Selain itu, mekanisme ini menggarisbawahi perlunya memastikan keselamatan dan keamanan sistem Kecerdasan Buatan (AI) dan data yang digunakan untuk melatih model AI. Indonesia memainkan peran aktif dalam forum UNOEWG, secara konsisten mendorong implementasi norma dan hukum internasional, serta mempromosikan Confidence Building Measures (CBM) dan pengembangan kapasitas bagi negara berkembang.

Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber (2024): Kerangka Hukum Pidana

Pada 8 Agustus 2024, negara-negara anggota PBB mencapai kesepakatan sejarah mengenai konvensi PBB tentang Penanganan Kejahatan Siber melalui konsensus. Momen ini menandai langkah penting dalam upaya global untuk menghadapi tantangan kejahatan siber lintas batas. Konvensi ini secara khusus berfokus pada pencegahan dan pemberantasan kejahatan siber yang universal dan tidak ambigu, seperti pelecehan seksual terhadap anak dan pencucian uang.

Konvensi tersebut diharapkan menjadi kerangka kerja yang kuat untuk penegakan hukum global dan akan mulai berlaku setelah diadopsi secara resmi oleh 40 negara anggota. Namun, meskipun disahkan melalui konsensus, perjanjian ini segera menuai kritik keras dari aktivis hak asasi manusia, yang mencerminkan dilema yang terus-menerus terjadi antara kebutuhan penegakan hukum internasional yang kuat dan perlindungan hak asasi manusia individu di ruang digital.

Keberhasilan PBB mencapai konsensus di tengah persaingan geopolitik yang intens dapat diatribusikan pada strategi diplomatik yang pragmatis, yaitu segmentasi isu. Dengan memisahkan diskusi mengenai norma perilaku negara (OEWG, bersifat sukarela) dari penanganan kejahatan siber pidana transnasional (Konvensi, fokus pada kejahatan universal), negara-negara menghindari konflik atas isu yang paling sensitif, seperti atribusi serangan siber yang melibatkan aktor negara. Hal ini memungkinkan kemajuan di bidang di mana kepentingan nasional paling sedikit bertentangan.

Table: Kerangka Kerja Penetapan Norma Siber Global PBB

Persaingan Geopolitik dan Ancaman Siber Kontemporer

Geopolitik di Ranah Siber: Kekuatan Informasi dan Ketahanan Nasional

Dalam konteks geopolitik siber, kekuatan suatu negara semakin diukur dari ketahanannya untuk melindungi dan mempertahankan informasi penting dari ancaman luar. Serangan siber bukan hanya tindakan kriminal, tetapi dapat berupa pencurian data penting negara yang berpotensi memicu krisis ekonomi. Ancaman ini datang dari berbagai aktor, termasuk individu, kelompok kriminal, hingga kelompok teroris, serta yang paling signifikan, aktor negara.

Cyber Warfare: Definisi, Eskalasi, dan Metode Penyerangan

Cyber Warfare adalah konflik yang terjadi di domain siber, berbeda secara fundamental dari medan peperangan fisik. Metode penyerangan dalam cyber warfare sangat beragam, tetapi salah satu bentuk utamanya adalah Spionase Cyber, yang melibatkan pengumpulan informasi rahasia dan sensitif dari rival atau pesaing. Eskalasi ancaman cyber warfare menuntut penanganan yang komprehensif, integral, dan terpadu. Ini membutuhkan sinergi dan kerja sama antar-lembaga pertahanan dan keamanan (seperti Kementerian Pertahanan, Polri, BIN, dan BSSN) untuk menyatukan pandangan terhadap ancaman dan membagi tugas secara efektif. Indonesia, sebagai negara yang menghadapi ancaman siber yang besar , telah menyusun Strategi Keamanan Siber Nasional yang bertujuan mencapai ketahanan siber berdasarkan nilai-nilai kedaulatan dan kemandirian. Strategi ini menekankan perlunya implementasi National Cyber Defense dan pembentukan cyber army yang terampil dalam operasi militer siber.

Tantangan Atribusi dan Deterensi dalam Konflik Siber

Salah satu tantangan terbesar dalam hubungan internasional terkait keamanan siber adalah atribusi. Kesulitan menentukan secara definitif siapa yang bertanggung jawab atas serangan siber secara signifikan melemahkan mekanisme deterensi (penghalangan) konvensional.

Secara geopolitik, persaingan antarnegara besar di ranah siber sangat kentara. Amerika Serikat secara terbuka menyatakan bahwa mereka menghadapi ancaman siber berkelanjutan dari aktor negara yang meliputi Rusia, China, Iran, dan Korea Utara. Persaingan ini mencerminkan perbedaan filosofis yang fundamental mengenai tata kelola siber. Di satu sisi, AS cenderung mendukung visi internet terbuka dan model multi-stakeholder; di sisi lain, Rusia dan Tiongkok mendorong visi yang berakar pada kedaulatan siber yang kuat. Perbedaan visi ini menghambat pembentukan norma-norma yang mengikat secara universal.

Ancaman Lintas Batas Terbaru: Pemanfaatan Kecerdasan Buatan (AI)

Ancaman siber kontemporer dipercepat oleh Kecerdasan Buatan (AI). AI dipandang sebagai “pedang bermata dua” yang merupakan pertaruhan besar dalam keamanan siber. Jika jatuh ke tangan yang salah, AI dapat digunakan untuk mengembangkan serangan siber yang jauh lebih kompleks, terdistribusi, dan sulit dideteksi. Laporan menunjukkan bahwa aktor negara seperti Rusia, China, Iran, dan Korea Utara telah memanfaatkan AI sebagai senjata baru dalam melancarkan serangan siber.

Pemanfaatan AI oleh aktor jahat memperdalam tantangan atribusi dan menciptakan kesenjangan signifikan dalam hukum internasional yang ada. Jika serangan dilakukan atau diperkuat oleh AI, atribusi menjadi semakin sulit, cepat, dan otomatis, sehingga berpotensi melampaui kemampuan diplomatik dan hukum untuk mengejar ketertinggalan. Hal ini memaksa pergeseran strategis. Respon dari sektor swasta—di mana perusahaan teknologi seperti Microsoft menggunakan AI untuk pertahanan—menciptakan perlombaan senjata AI di ranah siber: “AI digunakan untuk melawan AI jahat”. Realitas konflik siber berkecepatan tinggi ini menuntut negara untuk memprioritaskan ketahanan (resilience) daripada sekadar pencegahan (deterrence).

Dinamika Keamanan Siber Regional (Fokus: ASEAN)

Model Kolaborasi Regional: Pendekatan “ASEAN Way”

Kolaborasi keamanan siber di tingkat regional dipengaruhi kuat oleh filosofi politik yang mendasarinya. ASEAN, sebagai organisasi regional di Asia Tenggara, secara tegas menolak model integrasi supranasional yang diterapkan oleh Uni Eropa (EU) atau NATO. Prinsip non-interference dan keputusan berdasarkan konsensus (ASEAN Way) adalah kunci. Model EU yang memiliki parlemen atau mahkamah dengan yurisdiksi kuat ditolak mentah-mentah karena kedaulatan nasional dianggap sebagai “harga mati” bagi sebagian besar anggotanya.

Meskipun prinsip ini menjamin fleksibilitas, ia juga memperlambat kemampuan ASEAN untuk bertindak secara kolektif dan cepat dalam menanggapi ancaman siber bersama. Untuk mengatasi kelemahan ini, ada usulan perlunya “ASEAN Way 2.0,” yang mungkin mencakup mekanisme yang lebih lincah seperti “konsensus minus satu” jika satu negara menghambat keputusan penting untuk kepentingan kolektif.

Strategi Kerja Sama Keamanan Siber ASEAN (ACCS)

ASEAN telah menyusun kerangka kerja formal untuk kolaborasi siber, termasuk ASEAN Cybersecurity Cooperation Strategy (ACCS), yang berlaku, misalnya, pada periode 2019–2022. Strategi ini dirancang untuk menciptakan keamanan dan ketentraman siber di kawasan Asia Tenggara.

Namun, implementasi strategi ini menghadapi tantangan besar. Meskipun memiliki kerangka kerja kolaboratif, kawasan ASEAN secara keseluruhan masih sangat rentan. Misalnya, Indonesia dilaporkan menjadi target serangan siber nomor satu di Asia Tenggara pada tahun 2020.

Tantangan Fragmentasi dan Perlunya Harmonisasi Hukum Digital

Di tingkat nasional, banyak negara menghadapi masalah fragmentasi kelembagaan. Di Indonesia, misalnya, kewenangan regulasi siber terpecah di berbagai instansi—mulai dari Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), hingga otoritas sektor keuangan seperti OJK dan Bank Indonesia. Pola kewenangan yang terfragmentasi ini kerap menimbulkan tumpang tindih kebijakan, kurangnya otoritas pusat tunggal, dan respons yang lambat terhadap dinamika regulasi global.

Fragmentasi domestik dan keengganan untuk integrasi supranasional di tingkat regional menciptakan trade-off yang jelas: dengan mempertahankan kedaulatan nasional secara ketat, ASEAN mengorbankan efisiensi dan konsistensi dalam respons dan harmonisasi hukum siber. Kondisi ini menyebabkan negara-negara berisiko tertinggal dalam percaturan hukum digital global. Untuk mengatasi ini, diplomasi regional perlu fokus pada standardisasi teknis dan koordinasi regulasi daripada integrasi politik-hukum yang lebih dalam.

Pentingnya Kemitraan Publik-Swasta (KPS) dalam Ketahanan Siber Regional

Mengingat peran dominan sektor swasta dalam kepemilikan dan pengelolaan infrastruktur digital, kolaborasi KPS sangat penting untuk meningkatkan ketahanan siber di ASEAN. Penguatan koordinasi antara sektor publik dan swasta, bersama dengan peningkatan infrastruktur siber, adalah kunci untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap infrastruktur kritis nasional—yang dapat mengancam keselamatan dan keamanan negara jika diserang—dan untuk memastikan penegakan hukum internasional yang lebih responsif.

Kesimpulan

Lanskap Keamanan Siber dan Diplomasi Digital global dicirikan oleh dualitas yang kompleks. Di satu sisi, sifat lintas batas ancaman siber, yang dipercepat oleh Kecerdasan Buatan, menuntut kolaborasi multi-stakeholder yang luas dan respons terintegrasi. Di sisi lain, dorongan ideologis yang kuat menuju kedaulatan siber dan penolakan integrasi supranasional (terutama di Asia Tenggara) terus membatasi kemajuan hukum internasional yang mengikat.

Pencapaian diplomatik utama terjadi melalui segmentasi isu: PBB berhasil membangun konsensus pada norma perilaku non-mengikat (OEWG) dan kerangka hukum pidana transnasional (Konvensi Kejahatan Siber 2024), memungkinkan kemajuan praktis tanpa menyelesaikan konflik fundamental mengenai cyber warfare antar-negara. Namun, ancaman cyber warfare yang diperkuat oleh AI menciptakan perlombaan senjata baru yang menuntut negara-negara untuk mengalihkan fokus dari deterensi yang sulit dilakukan (karena masalah atribusi) menjadi penguatan ketahanan (resilience) yang cepat.

Berdasarkan analisis dinamis antara kolaborasi dan kedaulatan, beberapa langkah strategis direkomendasikan untuk memperkuat posisi negara dalam tata kelola digital global:

1. Reformasi Kelembagaan Domestik:Negara-negara harus mengatasi fragmentasi regulasi domestik yang menghambat respons yang cepat. Penetapan otoritas siber terpusat atau mekanisme koordinasi lintas sektor yang efektif sangat penting untuk mempercepat adaptasi terhadap norma dan standar global, sekaligus memastikan konsistensi dalam penegakan hukum.
2. Penguatan Kapasitas Diplomatik dan Counter-Propaganda:Kementerian luar negeri harus meningkatkan investasi pada “back-end” diplomasi digital, terutama dalam kemampuan analisis data dan intelijen non-teknis. Diplomat harus dilatih untuk melakukan atribusi non-teknis dan menerapkan strategi counter-propagandasecara real-time, memastikan tujuan kebijakan luar negeri selaras dengan aktivitas digital strategis.
3. Formalisasi Kemitraan Publik-Swasta (KPS):Mengingat ketergantungan operasional pada sektor swasta untuk infrastruktur dan keahlian teknis (terutama AI), pemerintah harus mewujudkan kerangka kerja KPS formal yang terstruktur. Ini memungkinkan pembagian informasi ancaman secara real-time dan pengembangan solusi pertahanan siber bersama, yang merupakan kunci untuk melawan serangan yang semakin kompleks.
4. Mendorong Implementasi Hukum Global yang Efektif:Mempercepat adopsi dan ratifikasi Konvensi PBB tentang Kejahatan Siber. Secara bersamaan, negara harus secara konsisten mengintegrasikan norma perilaku negara OEWG yang bersifat sukarela ke dalam doktrin pertahanan dan kebijakan luar negeri, menjembatani kesenjangan antara hukum siber dan realitas operasional.