Ulasan Mendalam: Perlombaan Antariksa Baru, Peran Swasta, dan Aktor Geopolitik Baru

Pendahuluan: Definisi Ulang Perlombaan Antariksa (The New Space Race)

Perlombaan Antariksa Baru menandai pergeseran fundamental dari persaingan geopolitik murni menuju ekosistem global yang didorong oleh komersialisasi dan inovasi teknologi swasta. Era ini merupakan kelanjutan, tetapi juga antitesis, dari Space Race era Perang Dingin, yang didefinisikan oleh persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet yang menghabiskan dana dalam jumlah besar demi keunggulan militer dan prestise nasional.

Perlombaan Antariksa Baru (sering disebut New Space) ditandai oleh akselerasi inovasi, penurunan biaya dramatis untuk mengakses orbit, dan dominasi ambisi komersial yang mencakup komunikasi satelit, pariwisata, dan penambangan sumber daya. Meskipun motivasi utamanya adalah ekonomi, teknologi keantariksaan yang dikembangkan tetap bersifat multiguna, yang dapat diterapkan untuk kepentingan sipil, komersial, maupun militer. Penguasaan teknologi ini secara inheren meningkatkan bargaining power suatu negara dalam konstelasi politik internasional. Dengan demikian, Perlombaan Antariksa Baru dapat dipandang sebagai upaya kolektif untuk mengubah defisit strategis (biaya besar era lama) menjadi keunggulan ekonomi berkelanjutan melalui penguasaan teknologi swasta.

Karakteristik Kunci: Komersialisasi vs. Swastanisasi

Dalam konteks hukum antariksa, penting untuk secara jelas membedakan antara komersialisasi dan swastanisasi (privatization). Komersialisasi didefinisikan sebagai aktivitas yang berhubungan dengan ruang angkasa untuk memperoleh keuntungan melalui transaksi barang dan jasa. Subjek dalam komersialisasi tidak hanya perusahaan swasta, tetapi juga negara dan Organisasi Internasional. Sebaliknya, swastanisasi merujuk pada perubahan kepemilikan dan operasional dari negara kepada pihak swasta.

Meskipun secara konseptual keduanya berbeda, batas antara komersialisasi masif yang dipimpin swasta dan privatisasi menjadi kabur dalam praktik. Isu ini menjadi krusial karena negara-negara yang telah meratifikasi Outer Space Treaty (Space Treaty) terikat oleh ketentuannya dan bertanggung jawab atas kegiatan ruang angkasa yang dilakukan oleh pihak swasta. Kehadiran aktor swasta yang masif menciptakan risiko regulasi yang signifikan, terutama terkait dengan perlindungan keamanan nasional dan pelaksanaan tanggung jawab negara. Negara berada dalam dilema, antara mengizinkan partisipasi swasta secara langsung atau membuat mekanisme pengawasan ketat untuk menghindari kerusakan dan meminimalisir tanggung jawab negara secara praktis. Kegagalan dalam menegakkan pengawasan akan membebankan tanggung jawab internasional (seperti ganti rugi) kepada negara, meskipun insiden itu disebabkan oleh entitas swasta yang beroperasi demi keuntungan.

Disrupsi Sektor Swasta: Arsitektur Biaya Rendah dan Akses ke Antariksa

Sektor swasta, khususnya perusahaan-perusahaan New Space seperti SpaceX dan Blue Origin, telah menjadi kekuatan disrupsi terbesar. Mereka telah meredefinisi ekonomi antariksa melalui penerapan inovasi fundamental yang berfokus pada penurunan biaya akses ke orbit.

Pilar Inovasi Teknologi Kunci: Roket Reusable

Inovasi kunci dalam perlombaan ini adalah pengembangan sistem peluncuran yang dapat digunakan kembali (reusable). Perusahaan-perusahaan telah berhasil mengembangkan teknologi untuk penggunaan kembali roket antariksa dan miniaturisasi satelit, sehingga memungkinkan akses yang jauh lebih murah ke luar angkasa.

1. SpaceX: Perusahaan ini memimpin dengan Falcon 9/Heavy dan Starship. Starship, sebagai sistem peluncuran yang sepenuhnya dapat digunakan kembali, bertujuan mencapai kapasitas muatan yang sangat besar (lebih dari 100.000 kg ke LEO) dengan target biaya peluncuran yang sangat rendah, sebuah strategi yang secara fundamental mengubah ekosistem industri.
2. Blue Origin: Mendorong kemajuan dengan New Glenn, roket angkat berat (heavy-lift) yang dinamai dari John Glenn. Roket setinggi 98 meter dengan diameter 7 meter ini dirancang dengan tahap pertama yang dapat digunakan kembali (reusable first stage) yang didukung oleh mesin BE-3U. New Glenn dirancang untuk mampu membawa muatan hingga 45.000 kg ke LEO dan 13.600 kg ke GTO, dengan perkiraan biaya peluncuran antara US$68–110 juta.

Analisis Dampak Ekonomi: Creative Destruction dan Penurunan Biaya

Pergeseran ini mencerminkan contoh klasik bagaimana inovasi teknologi mendorong pertumbuhan ekonomi dengan mengurangi biaya secara drastis dan menciptakan kemungkinan baru. Analisis menunjukkan bahwa sektor antariksa mengalami konsolidasi setelah puncak pengeluaran modal. Data mencatat bahwa sejak 1996, 194 perusahaan peluncuran roket kecil didirikan, tetapi hanya 17 yang berhasil beroperasi. Hal ini menunjukkan kekuatan pasar mendorong konsolidasi melalui apa yang disebut creative destruction, di mana perusahaan inefisien digantikan oleh yang lebih efisien, yang pada akhirnya menguntungkan konsumen melalui harga yang lebih rendah dan layanan yang lebih baik. SpaceX, khususnya, dianggap mendefinisikan ulang ekonomi antariksa dengan mengurangi biaya peluncuran roket dan mengakselerasi proliferasi internet satelit.

Agenda Misi Utama dan Kontrak Strategis

Agenda misi perusahaan swasta mencakup berbagai bidang, dari pariwisata hingga eksplorasi antarplanet yang strategis.

1. Pariwisata Antariksa Komersial: Perusahaan seperti SpaceX, Blue Origin, dan Virgin Galactic telah mengembangkan teknologi untuk memungkinkan penerbangan antariksa komersial. Wisata antariksa dipromosikan sebagai “pengalaman mewah generasi berikutnya” , yang mencakup penerbangan sub-orbital, orbital, dan wisata ruang lunar. Fenomena ini, meskipun menguntungkan, menimbulkan kekhawatiran lingkungan dan etika, karena mempromosikan petualangan unik bagi para pelancong kaya di tengah tantangan global terkait perubahan iklim.
2. Eksplorasi Jauh (Bulan dan Mars): Kemitraan Pemerintah-Swasta (PPP) mendominasi eksplorasi jauh. NASA telah mengalihkan risiko dan inovasi dari sektor publik ke sektor swasta melalui kontrak bernilai miliaran dolar, mendorong perkembangan teknologi yang sebaliknya terlalu mahal. Strategi ini, yang memastikan redundansi bagi tujuan nasional, menunjukkan bahwa Pemerintah AS bertindak sebagai launch customer dan katalis utama.
   • Peran SpaceX dalam Artemis: SpaceX dikontrak untuk Starship Human Landing System (HLS) untuk misi pendaratan berawak Artemis 3 dan Artemis 4, dengan nilai total kontrak mencapai US$4.5 miliar, yang sebagian besar ($2.7 miliar) telah dibayarkan setelah memenuhi 49 tonggak kontrak.
   • Peran Blue Origin dalam Artemis: Blue Origin dianugerahi kontrak senilai US190 juta untuk mengirim rover VIPER ke Kutub Selatan Bulan menggunakan pendarat Blue Moon Mk. 1. Selain itu, New Glenn dijadwalkan mengirimkan dua muatan ilmiah ke Mars pada Agustus 2024 dengan biaya kontrak US$20 juta. Blue Origin juga berkompetisi dalam proposal Mars Telecommunications Orbiter.

Perbandingan Teknologi Reusable Kunci (SpaceX dan Blue Origin)

Model Pendanaan Baru: KPBU/PPP

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam program eksplorasi antariksa diatasi dengan membuka partisipasi sektor swasta. Model Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) atau Public-Private Partnership (PPP) menyediakan skema, termasuk Viability Gap Funding (VGF), untuk meningkatkan kelayakan finansial proyek infrastruktur antariksa. Dalam industri antariksa, pemerintah menjalankan peran ganda sebagai regulator, pengguna layanan (pembeli peluncuran), maupun kompetitor (melalui badan antariksa nasional).

Kebangkitan Aktor Geopolitik Baru: Dari Pengekor menjadi Pemimpin Regional

Perlombaan Antariksa Baru bukan hanya dimonopoli oleh AS dan perusahaan swastanya, tetapi juga ditandai oleh desentralisasi ke negara-negara yang sebelumnya tidak aktif atau dianggap tertinggal. Negara-negara di Asia dan Timur Tengah menggunakan eksplorasi antariksa sebagai alat penting untuk mencapai tujuan ekonomi dan strategis.

Motivasi utama bagi negara-negara ini adalah penguasaan teknologi antariksa untuk meningkatkan bargaining power  dan mendorong transisi ke space economy. Bagi negara kepulauan besar seperti Indonesia, pemanfaatan aktivitas antariksa sangat penting untuk konektivitas, keamanan, dan mitigasi bencana karena ketergantungan pada citra satelit.

Studi Kasus 1: India (ISRO)

India, melalui Organisasi Penelitian Antariksa India (ISRO), telah menunjukkan capaian signifikan. Pada 23 Agustus 2023, India berhasil mendaratkan misi Chandrayaan-3 di Bulan, mengukuhkan posisinya sebagai negara penjelajah luar angkasa terkemuka yang mampu memberikan data berharga tentang komposisi tanah dan sumber daya air Bulan.

India menunjukkan ambisi kedaulatan teknologi yang tinggi. Misi luar angkasa berawak pertamanya, Gaganyaan, dijadwalkan meluncur pada 2025, bertujuan mengirim tiga awak ke orbit 400 km. Misi ini akan menempatkan India dalam lingkaran eksklusif negara-negara yang mampu meluncurkan manusia ke luar angkasa. Selain itu, ISRO mendorong keterlibatan industri domestik dalam fabrikasi roket dan aktif dalam peluncuran satelit komersial untuk negara lain menggunakan kendaraan LVM3.

Studi Kasus 2: Uni Emirat Arab (UAE)

Uni Emirat Arab (UAE) secara eksplisit menggunakan program antariksa untuk tujuan pembangunan ekonomi. Misi Antariksa Emirates (EMM), dengan probe Hope (Al-Amal), berhasil diluncurkan ke Mars pada Juli 2020 dari Jepang. Tujuan EMM meliputi pembangunan ekonomi berbasis pengetahuan yang berkelanjutan, promosi inovasi, dan peningkatan status UAE dalam perlombaan antariksa. Probe Hope menyediakan gambaran lengkap atmosfer Mars selama satu tahun Mars. Dengan menargetkan misi deep space (Mars), UAE menunjukkan kemampuan untuk berinvestasi secara cerdas dalam infrastruktur global untuk mencapai misi strategis nasional, yang secara proporsional memberikan dampak geopolitik dan legitimasi ilmiah yang besar.

Dinamika Regional di Asia Timur dan Tenggara

Di Asia Timur dan Tenggara, dinamika persaingan dan kolaborasi juga terlihat jelas.

• Jepang dan Korea Selatan: Korea Selatan (KARI) memprioritaskan pengembangan roket domestik (KSLV-2/Nuri) sebagai langkah pertama menuju misi orbit lunar yang direncanakan. KARI dan JAXA Jepang memiliki hubungan kolaboratif yang kuat, termasuk melalui peluncuran satelit Korea (KOMPSAT-3) menggunakan kendaraan H-IIA Jepang dan penelitian bersama di modul Kibo ISS. JAXA sendiri, sebagai badan antariksa nasional Jepang, berfokus pada pengembangan teknologi, peluncuran satelit, dan misi lanjutan seperti eksplorasi asteroid.
• ASEAN dan Indonesia: Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mendorong negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama regional guna membangun ekosistem antariksa yang inklusif. Indonesia, dengan pengalaman panjang dalam satelit komunikasi komersial sejak 1976 , melihat peluang besar dalam ekonomi ruang angkasa, terutama karena permintaan infrastruktur satelit yang tinggi di wilayah kepulauan.

Capaian Utama dan Fokus Misi Negara Baru (Asia dan Timur Tengah)

Tantangan Strategis dan Tata Kelola Antariksa (Space Governance)

Meskipun inovasi swasta telah membawa efisiensi yang belum pernah terjadi sebelumnya, kompetisi yang intens ini telah membebani kerangka hukum antariksa internasional yang ada, terutama Outer Space Treaty 1967 (ET 1967). Hal ini menimbulkan tantangan keberlanjutan dan tata kelola yang kritis.

Ancaman Keberlanjutan Lingkungan Antariksa

Ruang angkasa kini dipandang sebagai lingkungan yang semakin padat, kompetitif, dan penuh pertikaian.

1. Proliferasi Sampah Antariksa (Space Debris): Benturan antara objek-objek di orbit, seperti insiden Iridium-33 dengan Cosmos-2251 pada 2009 dan tabrakan Fengyun 1C , menunjukkan dampak dramatis dari sampah antariksa. Kerangka hukum internasional saat ini dianggap memiliki kelemahan karena mitigasi sampah antariksa hanya bersifat umum dan sukarela, seperti Panduan Mitigasi Sampah Antariksa IADC, dan tidak memaksakan kewajiban hukum khusus kepada negara.
2. Mega-Konstelasi Satelit: Proliferasi mega-konstelasi satelit, seperti Starlink, bertujuan untuk memperluas layanan internet global. Namun, praktik ini menimbulkan masalah serius. Gelombang radio dari satelit-satelit ini telah mengganggu pengamatan luar angkasa melalui teleskop radio, seperti yang dialami oleh para astronom di Netherlands Institute for Radio Astronomy. Meskipun mega-konstelasi pada dasarnya dianggap sah di bawah Hukum Luar Angkasa, jika dilakukan dengan batasan kebebasan mendasar, kerangka hukum lingkungan internasional saat ini tidak melarangnya. Konflik antara kepentingan komersial untuk keuntungan (yang mendorong mega-konstelasi) dan hak dasar ilmiah (langit gelap) menyoroti perlunya instrumen khusus yang mengakui dan melindungi hak-hak ini.

Implikasi Geopolitik dan Hukum

Terdapat kontradiksi mendasar antara dorongan keuntungan sektor swasta dan prinsip inti hukum antariksa: Province of All Mankind (Pasal I ET 1967), yang menuntut eksplorasi harus dilakukan “demi kepentingan semua orang, tanpa memandang tingkat perkembangan ekonomi atau ilmiah mereka”.

1. Erosi Province of All Mankind: Ketegangan geopolitik dan perlombaan komersial mengancam kesamaan kesempatan bagi semua negara dalam memanfaatkan potensi komersialisasi. Negara dengan kekuatan politik dan ekonomi besar cenderung memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan agenda dan memonopoli akses. Pandangan bahwa komersialisasi akan menjadi salah satu bahaya utama terhadap hukum antariksa menggarisbawahi risiko pengkomodifikasian wilayah antariksa, mengubahnya dari sumber daya bersama menjadi aset yang diperebutkan.
2. Kekosongan Hukum dan Tanggung Jawab: Perkembangan pesat dalam komersialisasi, termasuk wisata ruang angkasa, belum diatur secara khusus, menciptakan kekosongan hukum. Kekosongan ini menjadi sangat krusial jika kegiatan swasta menimbulkan kerusakan lingkungan atau kecelakaan bagi turis antariksa. Jika terjadi kecelakaan pesawat ruang angkasa milik perusahaan swasta, tanggung jawab akan tetap dibebankan kepada negara yang memberikan izin (berdasarkan Outer Space Treaty), menunjukkan bahwa inovasi teknologi telah melampaui kerangka hukum yang berlaku.

Kebutuhan Reformasi Tata Kelola Global

Untuk mengatasi permasalahan ini, tata kelola antariksa membutuhkan reformasi mendalam:

1. Penguatan Mekanisme Pengawasan Negara: Negara harus proaktif membuat mekanisme pengawasan yang efektif untuk menghindari kerusakan yang disebabkan oleh sektor swasta, sehingga mencegah terjadinya tanggung jawab negara secara praktis.
2. Pembaharuan Hukum: The Space Agenda 2030 dipandang sebagai wadah penting bagi komunitas internasional untuk memperbarui hukum antariksa, memprioritaskan hak asasi manusia dan keberlanjutan (sesuai SDG), serta mengatasi masalah yang mempengaruhi aktivitas komersial.
3. Badan Independen: Untuk menjamin kesamaan kesempatan dan menanggapi kelemahan hukum saat ini, terdapat usulan pembentukan organisasi atau badan independen untuk mengatur permasalahan komersial antariksa. Tujuannya adalah untuk mengatur secara independen tanpa intervensi kekuatan supranasional (seperti monopoli UN), dan untuk mencegah munculnya kekuatan yang tidak dapat menegakkan Hak Asasi Manusia bagi seluruh negara secara merata.

Kesimpulan

Perlombaan Antariksa Baru adalah era kemitraan yang rumit, di mana perusahaan swasta berfungsi sebagai mesin inovasi yang radikal, mendorong penurunan biaya dan menciptakan pasar baru. Namun, negara tetap menjadi penentu agenda strategis (melalui kontrak Artemis) dan penanggung jawab hukum utama atas semua aktivitas yang dilakukan di wilayah antariksa.

Masa depan ekonomi antariksa akan ditentukan oleh kemampuan komunitas internasional untuk menyeimbangkan dorongan keuntungan swasta dengan prinsip pemanfaatan universal (Province of All Mankind) dan keberlanjutan. Tantangan terbesar adalah menutup kekosongan regulasi, terutama yang berkaitan dengan mitigasi sampah antariksa yang semakin masif, konflik terkait mega-konstelasi, dan perlindungan lingkungan antariksa dari kegiatan komersial yang berpotensi merusak.

Berdasarkan analisis pergeseran geopolitik dan tantangan tata kelola, negara-negara yang ambisius dalam eksplorasi antariksa perlu mengadopsi langkah-langkah strategis:

1. Penguatan Tata Kelola Regional dan Nasional: Negara-negara ASEAN harus bekerja sama untuk mendorong pembentukan regulasi kolektif yang jelas dan mengikat terkait teknologi dan aktivitas ruang angkasa yang sensitif. Saat ini, aktivitas SCOSA masih terbatas pada aplikasi teknologi satelit dan penginderaan jauh. Kerangka hukum yang lebih kuat diperlukan untuk mengatasi tantangan yang ditimbulkan oleh partisipasi sektor swasta yang semakin meningkat.
2. Pemanfaatan Model KPBU/PPP: Untuk mengatasi keterbatasan anggaran publik (APBN) , pemerintah harus secara agresif memanfaatkan skema Public-Private Partnership (KPBU), termasuk dukungan finansial seperti Viability Gap Funding (VGF), untuk menarik investasi swasta dalam pembangunan infrastruktur antariksa domestik, seperti bandar antariksa dan fasilitas peluncuran.
3. Advokasi Global untuk Kesamaan Akses: Negara-negara berkembang harus aktif berpartisipasi dalam forum internasional, seperti The Space Agenda 2030 dan Asia Pacific Regional Space Agency Forum (APRSAF-29) , untuk memastikan bahwa prinsip Province of All Mankind dihormati. Ini termasuk mengadvokasi hukum antariksa baru yang memprioritaskan pembagian kesempatan ekonomi secara adil, serta menegakkan kewajiban yang lebih tegas (bukan sukarela) bagi mitigasi sampah antariksa.