Kesenjangan Digital dan Hubungan Manusia Global: Siapa yang Terhubung dan Siapa yang Tertinggal?

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam mengenai Kesenjangan Digital (Digital Divide atau DD) global, mengeksplorasi bagaimana ketidaksetaraan akses, keterampilan, dan kualitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) secara fundamental memengaruhi peluang individu untuk berinteraksi, berkolaborasi, dan berpartisipasi dalam komunitas global. Analisis ini bergerak melampaui dikotomi akses biner tradisional menuju pemahaman DD sebagai mekanisme stratifikasi sosial yang melanggengkan ketidaksetaraan.

Analisis Fondasi Konseptual Kesenjangan Digital: Dari Akses Biner ke Kesenjangan Hasil

Evolusi Definisi: Melampaui Akses Biner (Level 1)

Definisi awal Kesenjangan Digital berfokus pada dikotomi sederhana antara “yang kaya teknologi dengan yang miskin teknologi” (the tech-rich vs. the tech-poor). Dalam pemahaman yang paling dasar, ini disebut sebagai Kesenjangan Tingkat Pertama (Level 1 Divide), yang menekankan pada akses material, yaitu perbedaan kepemilikan infrastruktur dan perangkat digital. Disparitas ini terutama dipengaruhi oleh perbedaan tingkat sosial-ekonomi antar individu, rumah tangga, atau wilayah geografis.

Namun, DD telah berevolusi menjadi konsep yang jauh lebih kompleks. Setelah akses fisik terpenuhi, perhatian beralih ke Kesenjangan Tingkat Kedua (Level 2 Divide), yang berpusat pada keterampilan digital, literasi, dan kualitas penggunaan. Kesenjangan ini mencerminkan perbedaan dalam kemampuan individu untuk memanfaatkan teknologi secara efektif. Bukti menunjukkan bahwa kesenjangan keterampilan ini sangat besar; misalnya, International Telecommunication Union (ITU) menunjuk pada adanya 40 negara di mana lebih dari separuh penduduknya tidak memiliki keterampilan dasar seperti melampirkan file ke email. Kesenjangan Level 2 juga terlihat dari perbedaan antara mereka yang hanya menjadi konsumen konten internet dan mereka yang bertindak sebagai produsen, seringkali sebagai akibat langsung dari disparitas pendidikan.

Kesenjangan Tingkat Ketiga (Level 3 Divide): Stratifikasi Sosial dan Hasil

Aspek DD yang paling relevan saat ini adalah Kesenjangan Tingkat Ketiga (Level 3 Divide), atau Outcome Divide, yang fokus pada hasil kehidupan nyata yang diperoleh dari penggunaan TIK. Kesenjangan ini menggarisbawahi bahwa manfaat daring (online) yang diperoleh berbeda-beda secara signifikan, tergantung pada posisi terstratifikasi individu dalam struktur sosial.

Individu yang sudah terprivilese, yang memiliki modal sosial dan tingkat pendidikan tinggi, dapat memanfaatkan penggunaan TIK untuk meningkatkan peluang pasar dan lintasan hidup mereka secara eksponensial. Sebaliknya, bagi kelompok yang terpinggirkan—meskipun mereka telah mendapatkan akses dasar (L1)—manfaat yang diperoleh seringkali minimal. Kesenjangan digital secara inheren memperburuk ketidaksetaraan sosio-ekonomi karena kelompok yang kurang terampil cenderung tidak mampu memanfaatkan peluang ekonomi digital yang tersedia. Ini mengubah DD menjadi mekanisme struktural yang melanggengkan siklus marginalisasi sosial.

Pergeseran konseptual DD dari fokus pada infrastruktur (era Welfare-State Orientation 1990-an) ke fokus pada kebebasan dan agency dalam mencapai hasil yang dihargai (mengikuti Capabilities Approach era 2000-an) menunjukkan adanya kegagalan mendasar. Kegagalan ini terjadi ketika akses material (L1) diberikan, tetapi capabilities (kemampuan) yang dibutuhkan untuk menerjemahkannya menjadi hasil positif (L3) diabaikan. Logika kausalitasnya adalah: Akses Material (L1) → Tidak Menjamin Keterampilan (L2) → Tidak Menjamin Kualitas Penggunaan → Stratifikasi Manfaat Sosial (L3). Oleh karena itu, kebijakan harus berorientasi pada transformasi nyata lintasan hidup individu melalui program literasi dan pemberdayaan yang terintegrasi, bukan sekadar pemasangan infrastruktur.

Kerangka Konseptual Tiga Tingkat Kesenjangan Digital (DD)

Peta Ketidaksetaraan Konektivitas Global: Realitas Dua Dunia Digital

Disparitas Global: Kontras antara Global Utara dan Global Selatan

Kesenjangan digital merupakan isu global yang terus mendesak. Data dari International Telecommunication Union (ITU) untuk tahun 2024 menunjukkan adanya polarisasi dramatis yang digambarkan sebagai “kisah dua realitas digital” antara negara berpenghasilan tinggi dan rendah.

Secara global, diperkirakan 5.5 miliar orang, atau 68% populasi dunia, telah menggunakan internet pada tahun 2024. Meskipun ini menunjukkan kemajuan yang stabil, angka ini menyisakan 2.6 miliar orang (sekitar 32% dari populasi dunia) yang masih offline. Ketidaksetaraan ini sangat terkonsentrasi. Di negara-negara berpenghasilan tinggi (Global Utara), 93% populasi diperkirakan menggunakan internet. Sebaliknya, di negara berpenghasilan rendah (Global Selatan), hanya 27% populasi yang terhubung secara daring. Kesenjangan yang mencolok ini secara langsung tercermin dalam infrastruktur krusial, seperti konektivitas sekolah, yang penting untuk membuka peluang sosio-ekonomi bagi komunitas sekitar.

Kesenjangan Geografis dan Infrastruktur: Urban vs. Pedesaan

Di tingkat domestik, kesenjangan geografis yang signifikan terjadi akibat pembangunan infrastruktur yang tidak merata antara perkotaan dan pedesaan. Wilayah terpencil dan terluar sering kali mengalami keterbatasan akses ke jaringan internet stabil dan teknologi lainnya.

Studi kasus di tingkat nasional memperlihatkan bahwa ketidakstabilan layanan seluler disebabkan oleh cakupan jaringan (network coverage) yang tidak merata, menciptakan jumlah blank spot yang lebih tinggi di daerah pedesaan atau pulau-pulau terpencil. Kondisi ini menghambat kemampuan komunitas tersebut untuk berpartisipasi dalam program kesejahteraan sosial dan pendidikan yang semakin berbasis digital.

Analisis Kesenjangan Kualitas Penggunaan (Level 2): Keterampilan dan Literasi

Kesenjangan digital semakin diperumit oleh kualitas akses dan kemampuan penggunaannya. Literasi digital yang rendah menjadi penghalang utama dalam penanganan teknologi (Level 2). Oleh karena itu, upaya pencegahan DD harus mencakup perluasan akses internet yang berjalan seiringan dengan pengembangan sumber daya manusia melalui literasi digital.

Selain literasi dasar, muncul pula Quality of Use Gap. Individu mungkin memiliki keterampilan dasar (L2) tetapi tidak memiliki pengetahuan yang memadai untuk memaksimalkan penggunaan internet, misalnya dalam mengakses dan memproses informasi yang berkualitas. Kurangnya keterampilan dan literasi yang memadai ini secara langsung menghambat partisipasi politik, akses ke pendidikan bermutu, dan pengetahuan kesehatan yang esensial.

Interaksi antara kesenjangan infrastruktur (L1) dan pendapatan per kapita yang rendah menghambat interkonektivitas, bahkan di tingkat regional. Hal ini memperjelas bahwa masalah L1 di Global Selatan bukanlah semata-mata masalah teknis, melainkan masalah struktural yang berkaitan dengan kebijakan dan daya beli.

Rantai sebab-akibat menunjukkan: Pendapatan Rendah → Ketidakmampuan Membeli Perangkat/Paket Data Berkualitas → Akses Internet Kualitas Rendah (seringkali di bawah standar kualitas minimum) → Penggunaan Internet yang Tidak Efektif (L2) → Manfaat Pendidikan/Ekonomi Minimal (L3). Fenomena ini menjelaskan mengapa meskipun 68% populasi global terhubung, DD di Global Selatan merupakan lingkaran setan di mana kemiskinan menghambat akses berkualitas, dan kurangnya akses berkualitas melanggengkan kemiskinan dengan membatasi peluang mobilitas sosial-ekonomi.

Disparitas Akses Internet Global Berdasarkan Tingkat Pendapatan (Estimasi 2024, Sumber ITU)

Dampak Kesenjangan Digital pada Interaksi dan Modal Sosial Global

DD secara fundamental memengaruhi kemampuan individu untuk membentuk dan mempertahankan modal sosial, yaitu jaringan dan hubungan yang mendukung partisipasi komunitas.

Erosi Modal Sosial dan Peningkatan Isolasi Individu

Bagi mereka yang tertinggal dalam arena digital, jaringan sosial mereka terancam menyusut, sementara banyak layanan sosial, termasuk pendidikan, telah bermigrasi ke mode daring. Individu tanpa akses atau keterampilan akan terputus dari jaringan dukungan vital, informasi komunitas, dan layanan esensial.

Kelompok lanjut usia (lansia) sangat rentan terhadap kesepian dan isolasi sosial. Meskipun digitalisasi selama pandemi COVID-19 memberikan potensi positif untuk inklusi lansia , kurangnya inklusi digital secara keseluruhan memperburuk isolasi yang disebabkan oleh hilangnya jaringan tatap muka dan ketidakmampuan menggunakan alat komunikasi modern.

Isolasi sosial yang dialami oleh lansia merupakan masalah sosiologis dan psikologis yang serius. Ketika kelompok ini menghadapi kekurangan Keterampilan Digital (L2) → mereka mengalami eksklusi dari layanan digital krusial (seperti telemedicine dan komunikasi keluarga) → yang menyebabkan penurunan interaksi sosial → dan meningkatkan risiko Kesepian/Isolasi Sosial → berdampak negatif pada kesehatan jiwa dan fisik. Dengan demikian, intervensi DD pada kelompok rentan ini merupakan investasi kesehatan masyarakat yang penting.

Hambatan Pembentukan Jaringan Profesional dan Kolaborasi Internasional

Partisipasi dalam jaringan pengetahuan dan kolaborasi profesional modern, yang seringkali bersifat internasional, sangat bergantung pada konektivitas digital yang stabil. Di tingkat regional, kegagalan membangun jaringan infrastruktur yang merata, seperti yang terlihat di Asia Tenggara, menghambat komunikasi digital yang lancar dan membatasi potensi interkonektivitas kawasan.

Secara individu, kurangnya akses yang memadai mengeksklusi warga dari jaringan pengetahuan internasional dan peluang untuk kolaborasi kerja jarak jauh (remote work). Mereka yang tertinggal tidak dapat mengakses informasi dan sumber daya, sehingga memperburuk posisi kompetitif mereka di pasar global.

Eksklusi dari Kolaborasi dan Peluang Ekonomi Global

Kesenjangan digital merupakan penentu utama mobilitas sosial-ekonomi, mendefinisikan siapa yang dapat berpartisipasi dan berhasil dalam pasar kerja global yang terdigitalisasi.

Kesenjangan Pasar Kerja dan Otomatisasi

Di era ekonomi digital, pekerja yang tidak melek digital cenderung terjebak dalam pekerjaan berulang yang rentan terhadap otomatisasi atau pekerjaan sektor informal dengan potensi pendapatan yang lebih rendah.

Meskipun penggunaan teknologi internet dapat berkorelasi positif terhadap pendapatan pekerja informal di Indonesia, dampak ini sangat dipengaruhi oleh tingkat pendidikan dan ketersediaan infrastruktur, seperti jumlah menara BTS. Ini membuktikan bahwa investasi TIK harus berjalan seiring dengan peningkatan modal manusia untuk memastikan manfaat digital terdistribusi secara adil. Selain itu, DD juga menyebabkan eksklusi dari jasa keuangan modern (financial exclusion), masalah yang mendominasi di negara berkembang, karena layanan perbankan dan e-commerce mengandalkan konektivitas.

Kesenjangan Pendidikan Global (Learning Loss)

Akses yang tidak merata terhadap sumber daya pendidikan berkualitas dan kemampuan berpartisipasi dalam pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah konsekuensi langsung dari DD. Negara-negara dengan tingkat DD yang tinggi berisiko mengalami kemunduran capaian pendidikan (learning loss), berbanding terbalik dengan negara yang mudah mentransformasi layanan pendidikan mereka secara daring. Tantangan PJJ tidak hanya terletak pada guru, tetapi juga pada orang tua yang mungkin tidak mampu mendampingi anak secara optimal. Ketimpangan digital menjadi faktor kunci yang menentukan kemampuan seseorang mengatasi kemiskinan dan risiko learning loss.

Disparitas Gender dan Pemberdayaan Ekonomi

Meskipun ekonomi digital memiliki sifat inklusif dan dapat memberikan akses lebih luas kepada pekerja perempuan, terutama di pedesaan , kesenjangan gender tetap ada. Perempuan rentan kehilangan pekerjaan selama krisis karena tertinggal dalam penguasaan teknologi jarak jauh dan menghadapi peningkatan beban ganda domestik (pengasuhan dan pendampingan belajar).

Namun, studi kasus menunjukkan potensi pemberdayaan yang besar. Program yang berfokus pada pengembangan SDM digital bagi perempuan di pedesaan dapat menciptakan lapangan kerja dan memfasilitasi kolaborasi ekonomi dengan Usaha Kecil Menengah (UKM) di seluruh Indonesia. Hal ini menekankan pentingnya intervensi L2 dan L3 yang ditargetkan untuk mengatasi DD gender.

Secara keseluruhan, DD berfungsi sebagai penghambat struktural mobilitas sosial. Kombinasi Kesenjangan Infrastruktur (L1) dan Modal Manusia Rendah (L2) → membatasi akses ke pasar dan peluang bisnis digital → menjebak individu dalam pekerjaan non-digital atau yang rentan terhadap otomatisasi → mengakibatkan pendapatan rendah dan memperburuk kesenjangan sosio-ekonomi. Untuk mencapai tujuan pembangunan inklusif, investasi TIK harus dilihat sebagai investasi modal manusia, memastikan manfaat digital terdistribusi secara adil.

Partisipasi dan Good Governance dalam Komunitas Global

Ketidaksetaraan akses digital menghambat partisipasi individu dalam komunitas politik dan sosial, yang pada gilirannya melemahkan Good Governance dan proses demokrasi.

Marginalisasi Sosio-Politik dan Akses Layanan Publik

Dalam era modern, hak atas akses terhadap informasi telah menjadi hak dasar. DD menciptakan kesenjangan informasi yang menghambat partisipasi politik, akses terhadap pendidikan, dan pengetahuan kesehatan yang penting.

Dari perspektif sosio-politik, DD merupakan penghalang utama pembangunan berkelanjutan yang inklusif. Warga yang tidak terhubung atau tidak terampil tidak dapat mengakses atau memanfaatkan layanan publik secara efisien, yang mengikis responsivitas Good Governance. Akibatnya, komunitas yang kurang terlayani secara digital cenderung menjadi komunitas yang paling rentan terhadap isolasi sosial dan kurangnya layanan publik yang efisien. Pemerintah yang mendigitalisasi layanan kesejahteraan sosial harus memastikan adanya penyertaan dalam sistem digital tersebut.

DD memfasilitasi marginalisasi—suatu bentuk ketidakadilan sosial yang membatasi akses dan peluang —dengan menggeser layanan publik, pasar kerja, dan arena politik ke format digital-only. Jika modal digital tidak setara, proses digitalisasi layanan publik tanpa inklusi yang setara berisiko menjadi bentuk eksklusi institusional baru. Rantai Dampak Politik: Kurangnya Akses/Literasi (L1/L2) → Ketidakmampuan Mengakses Layanan Publik Digital → Kesenjangan Informasi dan Partisipasi → Isolasi Sosio-Politik → Ketidakresponsifan Pemerintah terhadap Kebutuhan Komunitas Marginal.

Partisipasi Politik dan Aktivisme Digital Global

Meskipun teknologi memfasilitasi interaksi global dan mobilisasi politik (seperti gerakan sosial yang digerakkan oleh Generasi Z di media sosial) , manfaat ini terbatas. Hanya mereka yang memiliki modal sosial dan jaringan digital luas yang cenderung aktif berpartisipasi dalam aksi politik digital. Komunitas terpencil tanpa internet stabil secara efektif terputus dari diskursus dan gerakan sosial global. Hal ini berpotensi menciptakan oligarki digital di mana narasi dan keputusan global didominasi oleh kelompok yang terhubung, meninggalkan kelompok marginal tanpa suara.

Strategi dan Kebijakan Inklusif untuk Membangun Koneksi Manusia Global

Menjembatani DD memerlukan strategi terpadu yang mengatasi Level 1, 2, dan 3 secara bersamaan, didukung oleh kebijakan inklusif.

Inovasi Infrastruktur: Peran Teknologi Satelit LEO

Untuk mengatasi tantangan DD di daerah geografis yang sulit, solusi konvensional harus diperkuat dengan inovasi. Layanan internet satelit orbit rendah (LEO) seperti Starlink menawarkan solusi inovatif untuk menjembatani kesenjangan digital di wilayah terpencil dan terluar. Kecepatan dan ketersediaan yang lebih merata dari satelit LEO dapat mendukung pembelajaran daring (e-learning), telemedicine, dan memicu inovasi dalam ekonomi digital lokal.

Meskipun adopsi teknologi LEO mengatasi masalah L1 dengan cepat, perlu dipertimbangkan bahwa ini berpotensi menimbulkan risiko ketergantungan pada penyedia teknologi asing. Hal ini dapat mengalihkan fokus dari pembangunan infrastruktur domestik jangka panjang dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal (L2), yang berisiko melanggengkan DD dalam bentuk Digital Dependency.

Model Pembiayaan Berkelanjutan dan Kemitraan Global

Mengingat keterbatasan anggaran pemerintah, skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) dan Innovative Financing dari sektor swasta sangat penting untuk mempercepat pembangunan infrastruktur digital berkelanjutan. Inisiatif global, seperti Global Gateway Uni Eropa, mendorong investasi swasta pada digitalisasi dengan syarat penghormatan pada nilai demokrasi dan kemitraan yang adil. Rencana keberlanjutan yang mencakup pendanaan jangka panjang dan kolaborasi sektor harus dikembangkan untuk memastikan manfaat yang dicapai tidak berkurang seiring waktu.

Intervensi Kesenjangan Tingkat Kedua (Literasi Digital)

Intervensi literasi harus adaptif dan berfokus pada hasil praktis, bukan sekadar transfer pengetahuan teknis. Program pelatihan literasi digital harus disesuaikan dengan kebutuhan spesifik populasi target (misalnya, berfokus pada pengalaman belajar langsung dan praktis). Konten yang dikembangkan perlu berkualitas, mudah dipahami, dan berbasis mobile karena mayoritas pengguna mengakses internet melalui smartphone. Keberlanjutan inisiatif ini harus dijamin melalui dukungan teknis dan pemantauan yang berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan Lintas Sektor

Kebijakan harus holistik dan inklusif:

1. Integrasi Modal Manusia: Investasi TIK harus disinkronkan dengan peningkatan modal manusia dan pendidikan yang merata untuk memastikan distribusi manfaat digital yang adil.
2. Advokasi Inklusif: Proses perencanaan dan implementasi harus melibatkan perwakilan dari berbagai komunitas, menggunakan materi dalam berbagai bahasa, dan mempertimbangkan kepekaan budaya. Sangat penting untuk memastikan bahwa sumber daya dan platform digital dapat diakses oleh penyandang disabilitas.
3. Fokus pada Hasil Inklusi: Tujuan akhir adalah memastikan bahwa setiap individu memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses dan menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan kesejahteraan mereka, menjadikannya agenda pembangunan berkelanjutan yang integral.

Kesimpulan

Analisis menegaskan bahwa Kesenjangan Digital telah bertransformasi menjadi isu stratifikasi sosial global Tingkat 3, yang secara fundamental mendefinisikan peluang dan partisipasi manusia di era informasi. 2.6 miliar jiwa yang terputus dari jaringan global menghadapi isolasi, sementara bahkan mereka yang memiliki akses dasar terancam oleh kesenjangan keterampilan dan kualitas penggunaan.

Bagi komunitas yang terpinggirkan (Global Selatan, pedesaan, lansia), DD bukan hanya tentang ketiadaan kabel; ini adalah mekanisme struktural yang menghambat mobilitas sosial, menentukan kualitas pendapatan, dan membatasi akses terhadap layanan publik yang responsif, menciptakan eksklusi institusional yang baru.

Menjembatani DD memerlukan komitmen politik global untuk tidak hanya mencapai universalitas akses (L1), tetapi juga menjamin keterampilan yang setara (L2), mendorong kualitas penggunaan, dan, yang paling penting, memastikan hasil kehidupan yang setara (L3) bagi setiap individu. Konektivitas digital harus secara sadar diarahkan untuk berfungsi sebagai katalisator inklusi sosial dan pembangunan manusia yang adil, agar tidak menjadi mesin marginalisasi yang melanggengkan ketidaksetaraan global.