Revitalisasi Citra Kota Melalui Pariwisata Belanja

City branding telah menjadi praktik strategis yang diadopsi secara luas oleh pemerintah kota di seluruh dunia untuk meningkatkan daya saing dalam menarik wisatawan, investor, dan pengunjung. Konsep ini melampaui upaya pemasaran tradisional yang hanya fokus pada pembuatan logo, jingle, atau slogan semata. Sebaliknya, city branding didefinisikan sebagai pendekatan strategis yang bertujuan untuk membangun dan memasarkan citra positif sebuah kota, serta meningkatkan kebanggaan identitas di kalangan penduduknya. Secara pragmatis, tujuan utama dari city branding adalah peningkatan ekonomi kota.

Laporan ini menggarisbawahi bahwa city branding yang efektif merupakan manajemen citra destinasi melalui inovasi strategis dan koordinasi yang terencana di seluruh dimensi ekonomi, sosial, dan politik. Citra merek kota seringkali menjadi alat yang digunakan untuk mempromosikan pariwisata melalui persepsi publik. Namun, penelitian menunjukkan bahwa implementasi city branding di banyak kota di Indonesia terhambat oleh keterbatasan pemahaman konsep yang mendalam di tingkat otoritas lokal, sehingga upaya branding seringkali terperangkap hanya dalam pembuatan slogan tanpa mempertimbangkan aspirasi publik dan identitas lokal yang memadai.

Definisi dan Kontribusi Ekonomi Shopping Tourism

Sektor pariwisata memiliki peran strategis yang signifikan dalam pembangunan regional dan berkontribusi besar dalam mengatasi masalah ekonomi dan sosial, termasuk pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pengurangan kemiskinan. Di dalam ekosistem pariwisata ini, belanja wisata (shopping tourism) memiliki fungsi yang sangat penting. City branding memungkinkan kota untuk mempromosikan berbagai asetnya, termasuk kuliner, budaya, akomodasi, dan belanja, yang secara kolektif meningkatkan aktivitas ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan menambah pendapatan daerah.

Wisata belanja, dalam konteks ini, berfungsi sebagai pendorong yang dapat menghasilkan diferensiasi dan positioning suatu area dibandingkan dengan pesaing lainnya, sebuah mekanisme yang sangat diperlukan mengingat tingginya kompetisi di sektor pariwisata global. Oleh karena itu, pariwisata belanja harus dipandang bukan hanya sebagai hasil sampingan dari kunjungan, melainkan sebagai alat strategis yang integral dalam keseluruhan upaya city branding untuk mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

Hubungan Kausalitas: Pengaruh Merek Kota terhadap Citra Kota dan Kinerja Bisnis Pariwisata (Studi Path Analysis)

Untuk memahami mekanisme kerja city branding dalam konteks pariwisata belanja, penting untuk menganalisis hubungan kausalitas antarvariabel yang terlibat. Sebuah studi yang menggunakan analisis regresi (Path Analysis) menunjukkan bahwa city branding memiliki efek signifikan terhadap kinerja bisnis pariwisata, namun efek ini dimediasi secara kritis oleh city image (citra kota).

Temuan kuantitatif tersebut memberikan pemahaman yang mendalam mengenai alokasi investasi merek kota. Variabel City Branding (X) ditemukan memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap City Image (Z) sebesar 89.6%. Selanjutnya, City Image (Z) memiliki pengaruh signifikan terhadap Tourism Business (Y) sebesar 62.3%. Namun, yang paling krusial, pengaruh langsung dari City Branding (X) terhadap Tourism Business (Y) hanya sebesar 1.4%.

Analisis ini menunjukkan bahwa strategi merek yang berlebihan dalam promosi (iklan atau slogan semata) tanpa didukung oleh perbaikan fundamental dalam citra kota akan menghasilkan pengembalian investasi yang sangat rendah. Upaya branding (X) hanya akan berhasil mendongkrak bisnis (Y) jika berhasil membangun citra yang positif, otentik, dan sesuai dengan realitas pengalaman pengunjung (Z). Oleh karena itu, investasi strategis harus diprioritaskan untuk membentuk realitas pengalaman kota—infrastruktur, layanan, dan keamanan—yang secara organik akan memperkuat citra, menjadikannya fondasi yang kuat sebelum komunikasi merek gencar dilakukan.

Arsitektur Merek Kota Belanja: Mengelola Aset Ritel (Brand Assets)

Citra merek kota dibentuk tidak hanya oleh komunikasi yang disengaja (promosi, logo) tetapi juga oleh komunikasi yang tidak disengaja, yang berkaitan dengan lingkungan terbangun (brandscape) dan produk serta layanan yang ditawarkan (artifacts). Pengelolaan aset ritel di sebuah kota harus dilakukan secara tersegmentasi dan terintegrasi untuk mendukung narasi merek kota secara keseluruhan.

Segmentasi Ritel dalam Merek Kota

Ritel Modern (Mall, Plaza): Proyeksi Kemewahan dan Gaya Hidup Urban

Pusat perbelanjaan modern seperti mall dan plaza berfungsi sebagai representasi gaya hidup perkotaan, modernitas, dan kemewahan. Aset-aset ini merupakan bagian dari ‘Hubungan Layanan Primer’ dalam pengalaman merek kota, menyajikan layanan inti seperti ritel unggulan, hiburan, dan akomodasi (hotel). Pengembangan pusat perbelanjaan yang ikonik, seperti yang diproyeksikan oleh Paul Plaza Indonesia, mampu menciptakan diferensiasi dan secara langsung berkontribusi pada kesadaran merek dan reputasi kota. Di Jakarta, misalnya, festival belanja tahunan seperti Festival Jakarta Great Sale (FJGS) melibatkan puluhan mall besar, menegaskan peran pusat perbelanjaan modern sebagai pilar utama wisata belanja komersial.

Ritel Grosir (Wholesale Hubs): Jantung Perekonomian Regional

Kawasan grosir seperti Pasar Tanah Abang dan Mangga Dua di Jakarta memegang peran vital sebagai pusat perdagangan ritel dan grosir. Kawasan ini merupakan ikon perdagangan yang bukan hanya menarik wisatawan, tetapi juga menjadi simpul aktivitas ekonomi dan logistik yang menopang ribuan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dari luar Jakarta yang datang untuk berbelanja dan menjual kembali produk di daerah asal mereka.

Identitas Jakarta sebagai pusat grosir terbesar adalah keunggulan kompetitif yang unik dan nyata. Mengintegrasikan ikonografi grosir ini ke dalam city branding memperkuat posisi Jakarta sebagai simpul ekonomi utama di kawasan. Strategi ini secara khusus menarik segmen B2B (pelaku UMKM regional) yang menghasilkan dampak ekonomi ganda, melampaui target turis murni. Mangga Dua, misalnya, telah berevolusi dari pusat perdagangan tradisional menjadi ikon perdagangan modern, memberikan kontribusi signifikan terhadap aktivitas ekonomi di Jakarta dan sekitarnya.

Ritel Tradisional: Revitalisasi sebagai Aset Budaya

Pasar tradisional memiliki peran strategis sebagai jantung perekonomian mikro, menyerap tenaga kerja, dan berfungsi sebagai indikator kestabilan harga kebutuhan pokok. Pasar-pasar ini juga mewakili otentisitas dan dimensi budaya yang harus dipertahankan dalam narasi merek kota.

Namun, sektor pasar tradisional menghadapi tantangan serius, terutama dengan pesatnya perkembangan pasar modern yang dikelola secara profesional. Di banyak kota, pasar tradisional masih memiliki citra negatif—kesan becek, bau, sumpek, kotor—yang merugikan daya tariknya sebagai destinasi wisata belanja. Oleh karena itu, revitalisasi harus dilakukan secara total, tidak hanya pada aspek fisik tetapi juga dalam pengelolaan profesional untuk menghilangkan kesan negatif tersebut, memastikan bahwa otentisitas budaya pasar tradisional dapat diintegrasikan secara mulus ke dalam citra kota yang modern dan nyaman.

Integrasi UMKM dan Produk Lokal sebagai Brand Artifacts

UMKM memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, dengan jangkauan pasar yang meluas hingga ke luar negeri. Dalam konteks city branding, produk oleh-oleh dan kerajinan UMKM berfungsi sebagai brand artifacts —objek nyata yang diperluas oleh merek kota. Objek-objek ini membawa identitas kota secara fisik dan emosional ke berbagai tempat.

Kualitas dan integritas merek produk lokal secara langsung memengaruhi citra kota. Jika produk oleh-oleh (artefak merek) memiliki kualitas yang buruk atau rentan terhadap peniruan, pengalaman pembelian wisatawan akan tercoreng, yang pada akhirnya merusak Citra Kota (Z) yang sangat berpengaruh terhadap Kinerja Bisnis Pariwisata (Y). Oleh karena itu, perlindungan hukum hak atas merek UMKM menjadi aset bangsa yang krusial untuk menjamin kualitas, mencegah peniruan, dan melindungi integritas merek kota secara keseluruhan. Selain itu, peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM) UMKM juga diperlukan untuk memastikan kinerja yang optimal dalam konteks rantai pasok pariwisata.

Brandscape dan Arsitektur Ritel: Komunikasi Merek Kota yang Tidak Disengaja

Lansekap kota, desain arsitektur, dan ruang terbuka merupakan bentuk komunikasi merek yang tidak disengaja (unintentional communication) yang memainkan peran fundamental dalam konstruksi city branding. Desain visual yang konsisten dan kuat sangat penting untuk memperkuat citra dan menarik wisatawan.

Brandscape mencakup lingkungan terbangun, yang mencerminkan strategi kota dalam desain dan arsitektur. Di tingkat ritel, arsitektur toko dan pusat perbelanjaan merefleksikan identitas merek, berfungsi sebagai alat komunikasi yang kuat. Contoh global seperti branding Singapura yang memadukan perkotaan dengan alam melalui arsitektur taman yang inovatif membuktikan bahwa desain fisik dapat menciptakan citra yang kuat dan ramah lingkungan. Oleh karena itu, setiap proyek pembangunan ritel baru—baik mall ikonik maupun pasar yang direvitalisasi—harus dirancang untuk secara konsisten mencerminkan identitas dan nilai inti yang ingin dipromosikan oleh kota.

Aktivasi Merek Melalui Event Marketing Skala Besar

Event tahunan merupakan salah satu strategi Integrated Marketing Communication (IMC) paling efektif, berfungsi sebagai ‘Hubungan Layanan Primer’ untuk memperluas dan menguatkan Brand Inti sebuah kota.

Studi Kasus Global: Dubai Shopping Festival (DSF) sebagai Model Komersialisasi yang Efektif

Dubai Shopping Festival (DSF) adalah studi kasus terdepan dalam event marketing skala global yang berhasil membangun reputasi kota melalui penawaran yang terencana sistematis dan unik. DSF telah menjadi pendorong utama dalam pemasaran pariwisata Dubai selama lebih dari dua dekade.

Keberhasilan DSF didukung oleh beberapa faktor kunci. Pertama, adanya peran strategis dan keterlibatan aktif dari para pemimpin senior kota. Kedua, komitmen dan kolaborasi yang efektif antara sektor pemerintah dan swasta (retailer dan sponsor). Skema sponsor yang kuat dan citra merek kota yang meyakinkan memotivasi retailer untuk berpartisipasi aktif. DSF juga menunjukkan pentingnya organisasi yang multi-specialization dan berorientasi pada pelanggan (customer-centric), didukung oleh riset pasar yang mendalam. Model DSF menegaskan bahwa event belanja skala global memerlukan tata kelola yang terpadu dan dukungan lintas sektor yang efektif.

Festival Jakarta Great Sale (FJGS): Analisis Dampak Ekonomi dan Posisi Branding

Festival Jakarta Great Sale (FJGS) adalah program unggulan dalam rangka perayaan HUT DKI Jakarta yang telah aktif sejak 1982. Festival ini melibatkan rata-rata 83 hingga 100 pusat perbelanjaan dan pusat grosir di Jakarta, menunjukkan skalanya sebagai aktivasi merek ritel terbesar di Indonesia. Event ini berhasil mencapai target transaksi hingga Rp 15.9 triliun, melampaui target yang ditetapkan, memposisikan Jakarta sebagai “The Ultimate Destination for Shopping”.

Sebuah langkah strategis yang penting dalam FJGS adalah integrasi UMKM. Pemerintah daerah memastikan bahwa setiap mall yang berpartisipasi mencakup setidaknya 20 UMKM lokal, seringkali melalui relokasi bazaar dari kantor-kantor pemerintahan ke dalam pusat perbelanjaan, dengan tujuan eksplisit untuk meningkatkan penjualan UMKM tersebut.

Namun, rencana ambisius untuk memperluas FJGS ke wilayah Jabodetabek, seiring dengan meningkatnya konektivitas transportasi, menyoroti sebuah tantangan operasional yang mendasar. Sementara perluasan ini secara teoritis akan memperkuat citra Jakarta sebagai Regional Shopping Hub, hal itu secara kritis bergantung pada fungsionalitas infrastruktur. Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta sendiri telah mencapai Rp 100 triliun per tahun, yang secara substansial mengganggu sektor pariwisata dan dunia usaha. Oleh karena itu, keberhasilan perluasan merek ini tidak dapat dipisahkan dari penyelesaian masalah konektivitas transportasi. Kemacetan adalah kegagalan Brand Infrastructure yang dapat merusak pengalaman pelanggan regional yang datang untuk berbelanja, sehingga mengurangi manfaat ekonomi event tersebut. Konektivitas transportasi adalah kunci untuk mengatasi kerugian ini dan prasyarat keberhasilan ekstensi brand.

Strategi Integrated Marketing Communication (IMC) untuk Acara Belanja

Event tahunan yang terencana dengan baik harus dipertahankan untuk memastikan dampak positif yang berkelanjutan terhadap citra destinasi pariwisata. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, event belanja membutuhkan strategi Komunikasi Pemasaran Terpadu (IMC) yang kuat guna membangun kesadaran merek (Brand Awareness) yang konsisten di benak konsumen.

Dalam era digital, penyampaian pesan menjadi lebih cepat dan efisien. Media digital dan sosial, melalui konten menarik berupa video, foto, dan artikel, menjadi platform penting untuk menyebarkan informasi tentang keunikan dan daya tarik kota. Pemanfaatan SEO (Search Engine Optimization) pada situs web resmi kota juga diperlukan untuk meningkatkan visibilitas. Keunggulan internet ini memungkinkan pemerintah dan stakeholder untuk menyebarkan informasi dengan cepat dan mendorong partisipasi serta evaluasi publik terhadap kebijakan yang diterapkan.

Analisis Kualitas Operasional dan Infrastruktur (Service Delivery Gap)

Kualitas layanan dan infrastruktur fisik (Brand Infrastructure) adalah faktor yang secara langsung membentuk City Image (Z). Analisis mendalam menunjukkan adanya gap kritis antara ekspektasi wisatawan dan realitas operasional di Indonesia yang dapat menggagalkan seluruh upaya city branding.

Evaluasi Kualitas Layanan Ritel Wisata dengan Model SERVQUAL

Kualitas layanan dalam pariwisata belanja harus diukur secara sistematis menggunakan dimensi Service Quality (SERVQUAL), yang mencakup lima aspek: 1) Tangibles (aset fisik, fasilitas, penampilan); 2) Reliability (kemampuan perusahaan melaksanakan layanan yang dijanjikan); 3) Responsiveness (kesiapan membantu pelanggan); 4) Assurance (pengetahuan dan kesopanan karyawan); dan 5) Empati (perhatian dan kepedulian).

Studi menunjukkan bahwa semua dimensi ini—terutama Tangibles, Reliability, dan Assurance—memiliki pengaruh signifikan terhadap kepuasan pelanggan ritel dan jasa logistik. Di beberapa destinasi wisata budaya Jakarta, seperti Kota Tua, rata-rata kualitas layanan yang diberikan sudah sesuai dengan harapan pengunjung. Namun, penelitian yang menggunakan metode SERVQUAL dan IPA (Importance Performance Analysis) seringkali menemukan adanya gap signifikan antara ekspektasi dan realitas layanan yang menuntut perbaikan mendesak. Perbaikan di kuadran-kuadran yang memiliki gap besar harus menjadi fokus utama, karena kualitas layanan yang buruk secara langsung merusak citra kota yang berusaha dibangun.

Tantangan Sistem Logistik Nasional: Kualitas Infrastruktur dan Efisiensi Rantai Pasok Ritel

Kualitas infrastruktur logistik yang lemah di Indonesia secara umum berdampak negatif pada perekonomian nasional. Dalam konteks wisata belanja, efisiensi logistik merupakan komponen penting yang terkait dengan dimensi Reliability dan Tangibles layanan.

Bagi wisatawan belanja, terutama mereka yang membeli dalam jumlah besar (grosir atau oleh-oleh), efisiensi pengiriman barang (ke hotel atau negara asal) adalah bagian integral dari pengalaman belanja. Kualitas layanan logistik dan fasilitas pengiriman barang sangat memengaruhi kepuasan pelanggan. Jika city branding mempromosikan kota sebagai “pusat belanja,” tetapi brand infrastructure terkait logistik tidak mampu memberikan pengiriman yang andal, cepat, dan terjangkau (misalnya, biaya logistik yang tinggi), pengalaman belanja akan berakhir dengan kekecewaan dan word-of-mouth negatif. Kolaborasi antara organisasi manajemen destinasi (DMO) dan sektor logistik menjadi mutlak diperlukan untuk memastikan rantai pasok ritel wisata berfungsi sebagai perpanjangan positif dari merek kota.

Isu Keamanan dan Persepsi Risiko Turis

Persepsi keamanan adalah penentu kritis dalam pengambilan keputusan wisatawan. Analisis terbaru menunjukkan bahwa kota-kota belanja favorit di Asia Tenggara (seperti Hanoi dan Bangkok) memiliki risiko penipuan turis yang cukup tinggi. Insiden penipuan ini, seperti praktik taxi meter tampered dan penipuan di layanan transportasi (yang menyumbang 48% kasus di Bangkok), secara serius merusak dimensi Assurance dalam kualitas layanan.

Kegagalan untuk mengendalikan praktik penipuan ini menciptakan “medan ranjau” bagi turis, yang pada gilirannya secara substansial merusak Citra Kota (Z). Mengingat Citra Kota adalah mediator kritis antara upaya branding dan hasil ekonomi, mengatasi risiko penipuan melalui regulasi ketat, edukasi publik, dan penegakan hukum yang berkelanjutan—seperti yang dilakukan oleh kota-kota berisiko rendah seperti Seoul dan San Francisco—adalah bentuk investasi branding yang paling bernilai. Strategi ini memastikan janji merek kota terpenuhi dan turis merasa aman, mendorong kunjungan berulang dan word-of-mouth positif.

Biaya Ekonomi Kemacetan dan Solusi Konektivitas Transportasi

Selain isu keamanan dan logistik, kemacetan perkotaan merupakan tantangan infrastruktur yang berdampak langsung pada pariwisata belanja. Kerugian ekonomi akibat kemacetan di Jakarta, misalnya, diperkirakan mencapai Rp 100 triliun per tahun. Kerugian kolosal ini tidak hanya memengaruhi produktivitas tetapi juga secara langsung mengganggu sektor pariwisata dan dunia usaha.

Kemacetan adalah manifestasi kegagalan Brand Infrastructure, memengaruhi dimensi Tangibles dan Responsiveness dari layanan ritel dan mobilitas. Upaya branding berskala besar seperti FJGS, yang mendorong volume pengunjung tinggi, harus didukung oleh solusi infrastruktur yang memadai. Para pembuat kebijakan menekankan bahwa konektivitas transportasi merupakan solusi utama untuk mengatasi kerugian ekonomi akibat kemacetan. Oleh karena itu, pengintegrasian solusi transportasi (massal dan konektivitas Jabodetabek) harus menjadi prioritas proyek branding inti yang mendahului atau menyertai kampanye promosi.

Kerangka Tata Kelola dan Rekomendasi Kebijakan Strategis

Keberhasilan integrasi pariwisata belanja ke dalam city branding sangat bergantung pada kualitas tata kelola (governance), bukan semata-mata pada kreativitas pemasaran.

Urgensi Kolaborasi Lintas Sektor dalam Implementasi City Branding

Tantangan utama dalam implementasi city branding di Indonesia adalah kurangnya koordinasi antar-sektor dan minimnya keterlibatan publik. Seringkali, branding hanya ditangani oleh sektor pariwisata tanpa dukungan memadai dari sektor lain seperti perdagangan, infrastruktur, atau keamanan.

Strategi yang efektif menuntut keterlibatan pemerintah kota dan seluruh stakeholder untuk mengembangkan strategi lintas sektoral yang sukses. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, misalnya di tingkat kota, dapat menghasilkan wawasan yang lebih komprehensif dan memastikan bahwa kebijakan pariwisata yang dihasilkan mencerminkan aspirasi kolektif dan mencapai tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, city branding harus diperlakukan sebagai proyek tata kelola yang membutuhkan kolaborasi formal (DMO, Asosiasi Ritel, UMKM, dan Dinas Perhubungan).

Harmonisasi dan Sinkronisasi Regulasi: Menciptakan Lingkungan yang Kondusif

Sinkronisasi hukum, yang didefinisikan sebagai penyelarasan berbagai peraturan perundang-undangan terkait yang mengatur suatu bidang tertentu, adalah prasyarat untuk menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif.

Dalam konteks pengembangan kota belanja, harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan daerah sangat diperlukan, terutama yang berkaitan dengan pembangunan kawasan ritel, perizinan UMKM, penetapan standar kualitas layanan pariwisata, dan tata ruang. Kekurangan harmonisasi dapat menghasilkan kebijakan yang tumpang tindih, menghambat investasi, dan membingungkan pelaku usaha dan wisatawan, yang pada akhirnya merusak efektivitas city branding.

Membangun City Branding Berbasis Keberlanjutan (Sustainability) dan Eco-city

Kerangka implementasi city branding yang komprehensif harus mempertimbangkan dimensi kritis, yaitu politik dan kepatuhan (politics and compliance), sosioekonomi, dan keberlanjutan (sustainability). Konsep Ecocity (kota ekologis) menawarkan peluang signifikan untuk meningkatkan citra positif kota dan daya saingnya, khususnya dalam menarik investasi dan pariwisata yang mengedepankan lingkungan.

Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi konsep Ecocity di Indonesia, termasuk keterbatasan sumber daya finansial dan sumber daya manusia, serta hambatan dalam melaksanakan kebijakan yang berkelanjutan, upaya ini sangat penting untuk memastikan citra kota belanja yang modern dan bertanggung jawab. Strategi branding harus seimbang antara ambisi komersial (shopping tourism) dengan tanggung jawab lingkungan dan sosial, menjamin pembangunan urban yang berkelanjutan.

Matriks Aksi Prioritas: Strategi Jangka Pendek, Menengah, dan Panjang

Pengembangan city branding melalui belanja wisata harus didukung oleh rencana aksi bertahap yang berfokus pada perbaikan produk wisata (misalnya, pengembangan souvenir khas daerah) dan strategi pendukung kritis (infrastruktur, pelibatan masyarakat, dan pemasaran). Matriks aksi berikut menggarisbawahi prioritas operasional dan tata kelola berdasarkan horizon waktu:

Matriks Aksi Strategis City Branding Belanja Wisata

Kesimpulan

Analisis komprehensif ini menegaskan bahwa city branding melalui belanja wisata adalah strategi pembangunan ekonomi yang sangat efektif, namun hanya jika didasarkan pada fondasi operasional yang kuat. Keterbatasan utama city branding di Indonesia adalah kecenderungan fokus pada komunikasi disengaja (slogan dan promosi) tanpa mengatasi isu-isu fundamental yang membentuk City Image.

Data kausalitas menunjukkan bahwa City Image (Citra Kota) adalah faktor mediasi kritis. Kegagalan mengatasi service delivery gap—yang diwujudkan dalam kemacetan yang merugikan triliunan Rupiah, infrastruktur logistik yang lemah, dan tingginya risiko penipuan turis—akan secara langsung merusak Citra Kota. Jika Citra Kota buruk, dampak ekonomi dari upaya branding akan tereduksi menjadi sangat minim.

Oleh karena itu, bagi eksekutif dan pembuat kebijakan, city branding harus diperlakukan sebagai proyek tata kelola lintas sektor yang bertujuan untuk memperbaiki realitas pengalaman urban. Prioritas harus dialihkan dari belanja pemasaran yang masif ke investasi yang meningkatkan dimensi Assurance (keamanan, penegakan hukum), Reliability (logistik dan transportasi), dan integrasi Brand Artifacts (UMKM dan produk lokal) melalui kerangka regulasi yang harmonis. Kesuksesan city branding sebuah kota belanja tidak ditentukan oleh seberapa besar diskon yang ditawarkan, melainkan oleh seberapa andal, aman, dan koheren pengalaman yang disajikan kepada setiap pengunjung.