Migrasi dan Pembauran Budaya di Pesisir Timur Sumatera

Pesisir Timur Sumatera merupakan salah satu kawasan paling dinamis dan kompleks secara sosiologis di Indonesia. Sepanjang sejarahnya, wilayah ini berfungsi sebagai gerbang maritim (Selat Malaka) dan zona kontak global (contact zone), yang ditandai oleh arus migrasi berulang yang intensif. Secara historis, kawasan ini dikenal sebagai Sumatera Timur, episentrum dari kapitalisme perkebunan kolonial. Migrasi yang masif, baik yang didorong oleh perdagangan pra-kolonial maupun yang dimobilisasi secara paksa oleh kekuasaan kolonial dan didorong oleh kekosongan lahan pasca-kemerdekaan, telah menghasilkan masyarakat yang secara demografis majemuk, tetapi secara kultural menunjukkan tingkat hibriditas yang tinggi. Memahami dinamika migrasi dan pembauran budaya di Pesisir Timur Sumatera  sangat mendesak, terutama dalam konteks desentralisasi politik di mana etnisitas sering kali menjadi variabel utama dalam mobilisasi politik dan perebutan sumber daya lokal.

Batasan Geografis dan Definisi Historis (Sumatera Timur)

Secara geografis, Pesisir Timur Sumatera  membentang di sepanjang Selat Malaka. Wilayah administratif yang dicakupnya umumnya mencakup bagian timur Provinsi Aceh, seluruh Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Provinsi Riau, dan hingga ke Provinsi Kepulauan Riau dan sebagian Jambi. Provinsi Riau, misalnya, terletak di bagian tengah pantai timur Pulau Sumatera, membentang di sepanjang pesisir Selat Malaka. Untuk konteks Provinsi Sumatera Utara secara keseluruhan, batas timur adalah Selat Malaka, sementara batas barat adalah Samudera Hindia.

Secara historis, bagian dari Pesisir Timur Sumatera —khususnya wilayah sekitar Medan, Deli, Langkat, dan Serdang—dikenal sebagai Sumatera Timur. Identitas ini erat kaitannya dengan zona perkebunan kolonial (Deli Planters Zone). Pada tahun 2006, Sumatera Utara menyumbang Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebesar Rp. 160,03 Triliun, yang sebagian besar dikonsumsi oleh rumah tangga, menggarisbawahi kekuatan ekonomi yang telah terbentuk sejak masa kolonial. Pesisir Timur Sumatera , oleh karena itu, harus diposisikan sebagai area interaksi intensif, bukan hanya antara berbagai etnis, tetapi juga antara modal global, tenaga kerja migran, dan budaya pribumi.

Landasan Konseptual: Dari Multikulturalisme ke Hibriditas

Analisis terhadap Pesisir Timur Sumatera  memerlukan kerangka kerja yang membedakan antara keberagaman sosial dan percampuran budaya yang mendalam. Multikulturalisme merujuk pada keberadaan berbagai kelompok etnis secara berdampingan. Bukti menunjukkan bahwa Pesisir Timur Sumatera  sudah lama menjadi wilayah multietnis. Sebagai contoh, Kecamatan Nipah Panjang di pesisir timur Jambi, terdiri dari multi etnis seperti Melayu, Jawa, Bugis, Minang, Palembang, Banjar, dan Batak, yang berupaya menjalankan tradisi bersama.

Namun, ciri khas Pesisir Timur Sumatera  adalah mekanisme pembauran yang lebih mendalam, yaitu sinkretisme (peleburan unsur-unsur kepercayaan) dan hibriditas (penciptaan bentuk budaya baru). Pesisir Timur Sumatera  berfungsi sebagai laboratorium sosial di mana keberagaman etnis yang ekstrem menyediakan lahan subur bagi konsep hibriditas. Kekuatan demografi ini bukan hanya fenomena pasca-kolonial, melainkan konsolidasi yang berlangsung dari gelombang pedagang pra-kolonial dan gelombang buruh kolonial. Pembauran budaya yang dihasilkan adalah respon budaya terhadap tekanan ekonomi dan demografi yang berulang.

Konstelasi Etnisitas Pribumi Awal

Sebelum dan seiring dengan kedatangan migran kolonial, Pesisir Timur Sumatera  telah dihuni oleh beberapa kelompok etnis pribumi yang berorientasi pada laut dan perdagangan.

Etnis Melayu Pesisir

Etnis Melayu merupakan kelompok pribumi utama yang mendiami pesisir timur Sumut. Secara historis, mereka terkait erat dengan Kerajaan Malayu di kawasan Sungai Batang Hari, Jambi. Mereka adalah bagian dari populasi Pesisir, dan hingga saat ini, kelompok Melayu Pesisir masih mendiami wilayah seperti Kecamatan Tanjung Beringin, Serdang Bedagai.

Batak Pesisir

Meskipun sebagian besar etnis Batak (Toba, Karo, Simalungun) berdiam di pedalaman Sumatera Utara, terdapat kelompok-kelompok Batak yang secara historis memiliki pemukiman di pesisir. Misalnya, terdapat Batak Karo bagian Jahe atau pesisir. Selain itu, catatan sejarah mencatat keberadaan masyarakat di pesisir timur Sumatera bernama ‘Simalungun,’ yang memiliki organisasi sosial bernegara bernama Semilongan, yang terletak di timur Batubara.

Minangkabau Maritim

Etnis Minangkabau menunjukkan peran signifikan dalam migrasi pra-kolonial. Migrasi pertama mereka tercatat terjadi pada abad ke-7, di mana para pedagang emas dari pedalaman Minangkabau terlibat dalam perdagangan di muara Jambi dan berperan dalam pembentukan Kerajaan Malayu. Migrasi besar-besaran terjadi pada abad ke-14, di mana keluarga Minang mendirikan koloni dagang di Batubara, Pelalawan, hingga melintasi Selat Malaka ke Penang dan Negeri Sembilan, Malaysia. Motivasi migrasi utama adalah faktor ekonomi, seperti semangat untuk mengubah nasib, mengejar ilmu dan kekayaan, sesuai dengan filosofi merantau. Orientasi maritim dan perdagangan Minangkabau menegaskan bahwa Pesisir Timur Sumatera  adalah poros ekonomi penting jauh sebelum datangnya modal kolonial.

Arus Migrasi Kolonial (1870-1942): Strukturasi Masyarakat Kuli dan Modal Eropa

Pilar Ekonomi Kapitalisme Perkebunan

Pergeseran besar dalam struktur demografi Pesisir Timur Sumatera  didorong oleh kebijakan kolonial yang agresif. Undang-Undang Agraria tahun 1870 membuka pintu bagi politik pintu terbuka, memungkinkan pengusaha swasta Eropa menanamkan modal mereka dan menyewa lahan secara besar-besaran di wilayah pesisir timur Sumatera. Wilayah yang sebelumnya didominasi oleh hutan belantara dengan cepat diubah menjadi salah satu daerah penghasil komoditas ekspor tembakau terpenting di Hindia Belanda. Ekspansi perkebunan swasta di Deli, yang berfokus pada tanaman tembakau, segera menuntut kebutuhan akan tenaga kerja dalam jumlah besar.

Gelombang Kuli Kontrak Multi-Etnis

Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja, Pemerintah Kolonial Belanda mengadopsi sistem pengerahan buruh kontrak dari berbagai wilayah Asia dan kepulauan Nusantara, menciptakan masyarakat multi-etnis yang terstruktur berdasarkan peran ekonomi.

Kuli Tionghoa dan India

Tenaga kerja awal didatangkan dari Pinang dan Singapura. Kuli Tionghoa menjadi tulang punggung awal perkebunan tembakau Deli. Namun, jumlah kuli Cina yang besar, baik yang terampil maupun tidak terampil, sering kali menimbulkan masalah sosial, termasuk penganiayaan dan kekerasan yang dilakukan oleh tuan tanah atau kepala kuli Cina (tandil) terhadap para pekerja. Selain itu, kuli India juga dipekerjakan di perkebunan tembakau Sumatera Timur.

Kuli Jawa (Transmigrasi Awal)

Karena kekurangan tenaga kerja, Belanda mendatangkan pekerja dari Jawa, yang dikenal sebagai pekerja kuli yang rajin dan ulet. Perekrutan dilakukan melalui kantor-kantor pengerahan tenaga kerja, sering kali dengan cara membujuk petani-petani miskin dan orang-orang yang kesulitan ekonomi dari pedalaman Jawa. Mereka dibujuk dengan janji bahwa Deli adalah wilayah yang kaya, penuh kesenangan, dan bahkan memiliki “pohon-pohon berdaun emas”.

Realitas di lapangan sangat berbeda. Janji-janji calo (werek) tidak sesuai dengan situasi faktual di perkebunan. Gaji yang diperoleh buruh sangat kecil (sekitar f 0.33 t.m f 0.38 per hari untuk laki-laki) dan seringkali dipotong jika pekerja tidak menyelesaikan borongan. Kondisi ini diperburuk oleh rendahnya upah bagi buruh perempuan, yang pada tahun 1894 hanya mendapat separuh dari upah pekerja laki-laki. Upah yang minim dan eksploitasi yang brutal, seperti di bawah sistem Poenale Sanctie, memaksa kuli Jawa untuk terus terikat pada perkebunan.

Warisan Struktur Kelas Etnis (Hibriditas Paksa)

Sistem migrasi kolonial tidak hanya membawa berbagai etnis ke Pesisir Timur Sumatera , tetapi juga menanamkan struktur hierarkis berdasarkan etnisitas dan kelas pekerja. Kolonialisme menciptakan masyarakat multietnis yang sangat terstratifikasi. Etnis Tionghoa dan India awalnya mengisi posisi buruh terampil atau pengawas (tandil), sementara etnis Jawa sebagian besar diposisikan sebagai buruh lapangan yang paling rentan terhadap eksploitasi.

Pembentukan masyarakat ini bersifat fragmen dan non-integratif pada awalnya. Para kuli kontrak Jawa, misalnya, tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan nilai-nilai budaya Jawa di pondok-pondok perkebunan. Oleh karena itu, keragaman yang tercipta di Pesisir Timur Sumatera  pada era kolonial adalah sebuah hibriditas paksa, di mana etnisitas digunakan sebagai penanda posisi sosial. Ketika masa kolonial berakhir, bekas kantong-kantong perkebunan—kini kabupaten seperti Deli Serdang—menjadi kantong etnisitas Jawa yang padat, membentuk dasar demografi yang berbeda dari etnis Melayu pribumi dan etnis Batak pendatang, yang berdampak krusial pada dinamika sosial dan politik di masa depan.

Migrasi Internal dan Pergulatan Agraria Pasca-Kemerdekaan

Kekosongan Kekuasaan dan Konflik Agraria Era Revolusi

Setelah Proklamasi Kemerdekaan dan pasca Agresi Militer, perkebunan di Sumatera Utara mengalami masa-masa terlantar dan porak-poranda. Kekosongan lahan perkebunan ini memicu periode konflik agraria yang intensif, yang dikenal sebagai Revolusi Sosial Sumatera Timur (1946–1955). Perebutan lahan ini melibatkan klaim tanah adat Melayu, klaim bekas kuli perkebunan, dan invasi oleh kelompok migran baru.

Gelombang Migrasi Batak Toba dan Perubahan Struktur Mata Pencaharian

Pasca Penyerahan Kedaulatan pada tahun 1949, Pesisir Timur Sumatera , khususnya Sumatera Timur, semakin kondusif dan menjadi magnet bagi migran lokal dan regional. Studi menunjukkan bahwa faktor migrasi lebih disebabkan oleh daya tarik Sumatera Timur sebagai areal perkebunan yang banyak kosong pasca perang kemerdekaan.

Dalam periode ini, terjadi kudeta demografis dan ekonomi yang signifikan yang dilakukan oleh migran internal. Migran etnik Toba, misalnya, bergerak dari Tapanuli ke Pesisir Timur (Rawang di Asahan, Bandar Simalungun, hingga Serdang Bedagai, dan Deli Serdang). Para migran ini dengan cepat menguasai lahan kosong tersebut dan mengubahnya menjadi petani lahan basah (wet cultivation). Aksi kapitalisasi lahan ini sangat berhasil, mengubah Batak Toba dari populasi pedalaman menjadi kekuatan ekonomi yang signifikan di wilayah pesisir, yang secara historis merupakan wilayah Melayu.

Migrasi ini tidak hanya mengubah komposisi etnis tetapi juga menghasilkan peningkatan kesejahteraan. Migrasi ke wilayah perkotaan atau perkebunan yang menawarkan jaminan pekerjaan mendorong peningkatan kepemilikan aset yang signifikan bagi migran dan keluarganya. Rata-rata, kepemilikan aset tanah meningkat 14%, rumah 15%, dan tabungan migran meningkat 29%. Pergeseran kekuasaan ekonomi ini menjadi salah satu akar masalah dalam dinamika politik etnis kontemporer di Sumatera Utara (Bab V).

Konsolidasi Transmigrasi dan Migrasi Pesisir

Program transmigrasi yang telah dimulai oleh Pemerintah Kolonial Belanda untuk mengisi kekurangan tenaga kerja perkebunan dengan orang Jawa terus dilanjutkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. Meskipun banyak penelitian berfokus pada transmigrasi ke Sumatera Selatan atau Lampung , konsolidasi etnis Jawa di bekas wilayah perkebunan Deli tetap kuat. Selain itu, wilayah Pesisir Timur Sumatera , seperti Nipah Panjang di Jambi, juga menjadi tujuan bagi migran Bugis, Banjar, dan Palembang, memperkuat pola multietnis di seluruh garis pantai timur Sumatera.

Di sisi lain, migrasi juga terjadi dari daerah pesisir itu sendiri. Nelayan sering bermigrasi ke wilayah perkotaan karena kelangkaan potensi ikan di perairan pesisir dan terbatasnya akses terhadap perekonomian desa, mencari jaminan pekerjaan di daerah tujuan.

Fenomena Identitas Kolektif Etnis

Periode ini juga menyaksikan perubahan dalam pelabelan identitas. Pendatang dari pantai barat Sumatera, terlepas dari unit kultural atau agama spesifik mereka, lebih diidentifikasi secara kolektif sebagai ‘Batak’ oleh populasi pesisir sebelum tahun 1910. Label ‘Tapanuli’ di pesisir baru muncul belakangan. Hal ini menggarisbawahi bahwa etnisitas di Pesisir Timur Sumatera  lebih bersifat instrumen politik dan kategori sosial yang dilekatkan oleh pihak luar untuk mengelompokkan pendatang baru, bukan sekadar kategori kultural yang ketat.

Tabel 1: Periodisasi Gelombang Migrasi Utama dan Dampak di Pesisir Timur Sumatera

Manifestasi Pembauran Budaya (Sinkretisme dan Hibriditas)

Pembauran budaya di Pesisir Timur Sumatera  bukan sekadar koeksistensi etnis, melainkan proses aktif penciptaan bentuk-bentuk budaya baru yang mampu menjembatani perbedaan-perbedaan yang dibawa oleh gelombang migrasi yang berbeda.

Sinkretisme Ritual dan Kepercayaan Melayu Deli

Salah satu bukti paling nyata dari pembauran budaya di tingkat filosofis adalah dalam tradisi ritual. Masyarakat Melayu Deli di Sumatera Utara memiliki tradisi mantera, yang dikenal sebagai Jampi. Tradisi membaca Jampi ini biasanya bertujuan untuk mempermudah pekerjaan dan dibaca sebelum memulai suatu aktivitas. Analisis menunjukkan bahwa Jampi Melayu Deli merupakan contoh nyata sinkretisme, karena mendapatkan pengaruh dari tiga tradisi besar: animisme-dinamisme (tradisi roh lokal), Hindu-Buddha (pengaruh pra-Islam), dan ajaran Islam. Kesemua unsur ini di-transformasikan melalui satu konsep sinkretisme, memastikan bahwa tradisi ritual inti Melayu tidak hilang, tetapi beradaptasi dengan menyerap unsur-unsur kepercayaan lain dalam bingkai Islam-Melayu.

Keberhasilan sinkretisme dalam Jampi mencerminkan resiliensi budaya Melayu inti. Di wilayah yang sangat terbuka dan dihadapkan pada gelombang migran Muslim dan non-Muslim, tradisi ritual menjadi titik penyaringan. Dengan menyerap dan mengintegrasikan elemen luar ke dalam bingkai Islam lokal, budaya Melayu Deli mampu mempertahankan kesinambungan tradisinya sambil mengakomodasi perubahan zaman dan keragaman keyakinan pendatang.

Hibriditas dalam Seni Pertunjukan

Seni pertunjukan menawarkan arena yang lebih eksplisit untuk hibriditas budaya. Kesenian ini menunjukkan bagaimana kelompok-kelompok migran beradaptasi sambil mengekspresikan kerinduan akan tanah asal, menciptakan format baru yang disukai bersama.

Salah satu contoh menonjol adalah Ketoprak Dor. Kesenian ini merupakan hasil hibriditas budaya yang jelas. Ketika orang-orang Jawa (keturunan kuli kontrak) mendarat dan menetap di Sumatera Utara, mereka berusaha beradaptasi dengan penduduk tempatan, termasuk suku Melayu, Karo, dan Simalungun. Ketoprak Dor di Medan adalah refleksi kerinduan akan tanah Jawa, tetapi pertunjukannya telah dimodifikasi dan menjadi bentuk teater rakyat yang unik dan diterima oleh berbagai etnis. Meskipun orang Jawa berjumlah mayoritas di beberapa wilayah Sumut, budaya mereka tidak menjadi dominan secara absolut, melainkan menyatu dan berinteraksi dengan budaya lokal.

Di sisi lain, terdapat seni tradisi Melayu seperti Tari MakYong, yang merupakan seni pertunjukan teater, bagian dari drama yang menceritakan kisah hidup manusia. Kesenian Melayu ini menjadi basis kultural yang terus dijaga, seringkali berinteraksi dengan seni pertunjukan hibrida yang dibawa oleh pendatang.

Kuliner sebagai Arena Fusion Budaya

Kuliner adalah domain budaya yang paling mudah dan aman untuk diakui secara komunal, berfungsi sebagai titik integrasi sosial yang melintasi batas-batas etnis yang mungkin tegang secara politik atau agraria. Salah satu contoh kuliner hibrida yang paling menonjol adalah Lontong Pecel Medan.

Makanan ini memadukan lontong (yang umum dalam tradisi Melayu/Minang) dengan pecel (sayuran rebus dengan bumbu kacang khas Jawa). Meskipun berasal dari percampuran dua tradisi berbeda (Jawa dan Melayu/lokal), Lontong Pecel telah berhasil mencapai penerimaan massal dan menjadi identitas regional (“Lontong Medan,” “Lontong Pecel Medan”) yang populer sebagai sarapan di Medan dan bahkan Pekanbaru. Penerimaan universal ini menunjukkan bahwa hibriditas telah berhasil dalam membentuk identitas kolektif yang unik bagi masyarakat Pesisir Timur Sumatera .

Tabel 2: Manifestasi Hibriditas dan Sinkretisme Budaya di Pesisir Timur Sumatera

Dinamika Etnisitas, Sumber Daya, dan Politik Kontemporer

Etnisitas dalam Arena Politik Desentralisasi

Pasca-Reformasi dan di era desentralisasi, etnisitas di Pesisir Timur Sumatera  mengalami reaktivasi, beralih fungsi dari penanda kelas sosial (era kolonial) menjadi alat mobilisasi politik. Dalam konteks ini, etnisitas dipandang sebagai radar sosial yang mengarahkan dan membimbing kelompok etnik untuk memahami dan mengadaptasi perubahan sosial dan politik. Dinamika politik yang terjadi mengindikasikan bahwa etnisitas adalah variabel yang paling diperhitungkan.

Pergeseran demografi akibat migrasi internal Batak Toba (Bab III) mengubah peta kekuatan di Sumatera Utara. Etnis Melayu Pesisir Deli Sumatera Timur, yang secara historis memiliki kedaulatan, terpaksa menghadapi dominasi demografis dan politik dari etnis migran. Hal ini memicu munculnya culture area etnonationalism—suatu upaya oleh kelompok etnik tertentu untuk menuntut pengakuan dan kekuasaan di tingkat lokal. Tuntutan pemekaran daerah, misalnya, menjadi sarana bagi kelompok Batak dari utara Tapanuli untuk menuntut culture area etnonationalism, guna memberi kesempatan pada klan-klan yang lebih luas untuk mengembangkan aktivitasnya di arena politik dan kekuasaan. Aksi ini bertujuan untuk menantang dominasi culture area lama, menunjukkan bahwa isu identitas dan kekuasaan di Pesisir Timur Sumatera  sangat terjalin erat dengan kepemilikan ruang dan demografi.

Konflik Sosial dan Persaingan Sumber Daya

Meskipun konflik agraria historis (perebutan lahan perkebunan pasca-1946) telah mereda, persaingan atas sumber daya di Pesisir Timur Sumatera  Terus Berlanjut, Tetapi Bentuknya Berubah. Pesisir Timur Sumatera  Telah bertransisi dari masyarakat agraris terstruktur menjadi masyarakat urban dan pesisir yang kompetitif.

Konflik Pesisir

Di komunitas nelayan, konflik sosial merupakan gejala yang sering dijumpai. Konflik ini sering disebabkan oleh persaingan atas sumber daya perairan, seperti penggunaan alat tangkap ikan yang merugikan, tumpang tindih lokasi penangkapan, dan pengrusakan alat tangkap.

Proses resolusi konflik di masyarakat pesisir melibatkan berbagai pihak. Jika konflik tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah konsensus interpersonal, maka akan dilanjutkan dengan mediasi oleh pemerintah desa. Jika masih belum terselesaikan, proses dapat diteruskan ke dinas terkait dan bahkan ke kepolisian.

Transisi ini menunjukkan bahwa tantangan sosial di Pesisir Timur Sumatera kontemporer adalah pengelolaan ruang dan sumber daya yang terbatas di tengah populasi yang terus bertambah, bukan lagi konflik vertikal antara buruh dan tuan tanah, melainkan konflik horizontal antar-komunitas yang bersaing secara ekonomi.

Struktur Ekonomi Multietnis Kontemporer

Meskipun mengalami gejolak sosial dan politik, Pesisir Timur Sumatera, khususnya Sumatera Utara, menunjukkan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pada tahun 2007, pertumbuhan ekonomi Sumatera Utara mencapai 6,90%. Struktur ekonomi didominasi oleh konsumsi rumah tangga, yang pada tahun 2006 mencapai Rp. 87,07 triliun (54,41% dari PDRB), menunjukkan peran vital populasi yang besar, termasuk migran, dalam konsumsi domestik.

Selain itu, sektor jasa dan perdagangan memegang peran penting. Data menunjukkan korelasi yang signifikan antara persentase pekerja dengan sektor perdagangan, angkutan, keuangan, dan jasa-jasa. Peran etnis Tionghoa dan Minangkabau dalam sektor perdagangan dan jasa terus berlanjut, memperkuat pola ekonomi yang sudah terbentuk sejak masa pra-kolonial dan kolonial.

Kesimpulan

Pesisir Timur Sumatera adalah wilayah yang unik, di mana struktur sosial dan budayanya dibentuk oleh interaksi tiga gelombang migrasi utama: pedagang maritim pra-kolonial (Minangkabau), buruh kontrak kolonial (Jawa, Cina, India) yang diikat oleh kapitalisme ekstraktif, dan migran internal pasca-kemerdekaan (Batak Toba) yang melakukan kapitalisasi lahan.

Migrasi kolonial menciptakan masyarakat majemuk yang bersifat kasta dan terpisah, di mana etnisitas berfungsi sebagai penanda kelas kerja. Namun, gelombang migrasi pasca-kemerdekaan, terutama migrasi Batak Toba yang berhasil menguasai lahan perkebunan kosong, mengubah lanskap menjadi kompetisi horizontal berbasis etnis yang memicu konflik agraria dan mobilisasi politik kontemporer.

Meskipun demikian, keberhasilan pembauran budaya terbukti dalam fenomena sinkretisme ritual (Jampi Melayu Deli) dan hibriditas seni pertunjukan (Ketoprak Dor) serta kuliner (Lontong Pecel Medan). Manifestasi budaya ini menunjukkan bahwa, di luar ketegangan politik dan agraria, masyarakat Pesisir Timur Sumatera telah menemukan mekanisme untuk menciptakan identitas komunal baru yang melintasi batas-batas etnis asal.

Pesisir Timur Sumatera berfungsi sebagai studi kasus penting bagi teori migrasi dan hibriditas yang didorong oleh kapitalisme ekstraktif. Tidak seperti hibriditas yang terjadi di perkotaan karena pertemuan perdagangan bebas, hibriditas di Pesisir Timur Sumatera adalah hasil dari negosiasi historis yang panjang dan seringkali penuh kekerasan, yang berawal dari sistem kuli kontrak.

Analisis menunjukkan bahwa pergeseran dari konflik vertikal (kuli vs. kolonial) ke konflik horizontal (antar-etnis) adalah ciri khas konsolidasi pasca-kolonial. Etnisitas di Pesisir Timur Sumatera bukanlah identitas statis, melainkan sebuah variabel dinamis, yang digunakan sebagai radar sosial untuk menavigasi perubahan politik dan ekonomi, khususnya dalam menuntut pengakuan wilayah kekuasaan melalui pemekaran daerah.

Berdasarkan analisis migrasi historis dan dinamika etnisitas yang berkelanjutan di Pesisir Timur Sumatera, beberapa rekomendasi kebijakan dapat disimpulkan:

1. Pengelolaan Konflik Agraria Berakar Historis: Pemerintah harus mengakui bahwa banyak konflik agraria kontemporer di Sumatera Utara adalah warisan langsung dari perebutan lahan pasca Revolusi Sosial dan penyerobotan lahan eks-perkebunan. Diperlukan reformasi agraria yang komprehensif, melibatkan mediasi yang adil terhadap klaim tanah adat Melayu, klaim komunitas transmigran, dan populasi migran internal (seperti Batak Toba) yang menguasai lahan kosong.
2. Penguatan Integrasi Sosial melalui Budaya Hibrida: Program kebudayaan harus difokuskan pada pengakuan dan promosi bentuk-bentuk budaya hibrida yang telah berhasil menjadi identitas regional, seperti kuliner (Lontong Pecel Medan) dan seni pertunjukan (Ketoprak Dor). Hal ini dapat memperkuat ikatan komunal di luar identitas etnis primordia.
3. Mitigasi Dampak Negatif Urbanisasi: Migrasi ke wilayah perkotaan di Pesisir Timur Sumatera, meskipun meningkatkan kesejahteraan dan kepemilikan aset , juga dapat berdampak negatif (seperti kepadatan penduduk dan persaingan sumber daya). Untuk mengurangi tekanan migrasi terfokus ke Pesisir Timur Sumatera (Medan dan sekitarnya), strategi pembangunan harus mengutamakan pemerataan infrastruktur dan ekonomi yang menghubungkan koridor barat dan koridor timur Sumatera, mendukung mobilitas dan pengembangan di provinsi lain seperti Sumatera Barat.
4. Manajemen Konflik Sumber Daya Pesisir: Diperlukan regulasi yang ketat dan mekanisme pengawasan partisipatif untuk mengatasi konflik antar-nelayan akibat penggunaan alat tangkap yang merugikan dan tumpang tindih lokasi penangkapan. Penyelesaian konflik harus mengedepankan mediasi di tingkat desa sebelum eskalasi ke jalur hukum.