Anti-Kekerasan Universal: Komparasi Prinsip Ahimsa, Non-Violent Resistance, dan Moralitas Perang Adil

Pendahuluan: Peta Jalan Menuju Etika Anti-Kekerasan Komprehensif

Fenomena kekerasan telah lama diidentifikasi sebagai tindakan menyimpang yang berakar dari tekanan fisik dan psikis pada tingkat individu maupun antar anggota masyarakat. Dalam konteks global yang semakin terhubung, isu dan pelanggaran hak asasi universal, termasuk kekerasan, melampaui batas negara dan otoritas nasional. Oleh karena itu, terdapat urgensi filosofis dan praktis untuk merumuskan prinsip anti-kekerasan universal yang komprehensif. Upaya ini memerlukan analisis yang mendalam terhadap spektrum moralitas konflik, mulai dari pasifisme mutlak hingga pembenaran kekerasan yang diregulasi.

Spektrum Moralitas Konflik dan Pernyataan Tesis

Analisis etika konflik memetakan tiga posisi utama yang menyediakan kerangka kerja untuk mengatasi kekerasan. Posisi ini membentuk sebuah spektrum yang membentang dari etika kewajiban intrinsik hingga pertimbangan konsekuensial:

1. Pasifisme Absolut:Diwakili oleh prinsip Ahimsa, yang menyatakan bahwa tindakan kekerasan adalah salah secara moral, terlepas dari konsekuensi eksternalnya.
2. Perlawanan Strategis (Non-Violent Resistance/NVR):Diwujudkan dalam praktik seperti Satyagraha, yang menggunakan non-kekerasan sebagai taktik politik yang aktif dan efektif untuk perubahan sistem.
3. Kekerasan yang Diregulasi:Diformulasikan dalam Moralitas Perang Adil (Just War Theory/JWT), yang mencari jalan tengah untuk membenarkan perang hanya dalam keadaan yang sangat terbatas dan meregulasinya secara ketat.

Laporan ini berargumen bahwa Ahimsa, NVR, dan JWT menawarkan dimensi yang saling melengkapi dalam Etika Anti-Kekerasan Universal. Ahimsa memberikan imperatif deontologis sebagai tujuan moral tertinggi; NVR menawarkan strategi transisi yang aktif dan efektif untuk mencapai perubahan tanpa senjata; dan JWT, yang memosisikan dirinya sebagai jalan tengah antara pasifisme dan realisme, menyediakan kerangka hukum minimum untuk membatasi kengerian perang. Namun, JWT harus diterapkan dengan kritik ketat untuk mencegahnya berfungsi sebagai rasionalisasi agresi.

Metodologi

Laporan ini menggunakan pendekatan komparatif-filosofis, menganalisis fondasi deontologis (Ahimsa) melawan kerangka konsekuensialis dan realis terbatas (JWT). Komparasi ini berfokus pada bagaimana Ahimsa berevolusi dari etika pribadi menjadi strategi politik global (NVR) dan bagaimana semua kerangka ini berinteraksi dalam menghadapi dilema konflik kontemporer, termasuk perang asimetris.

Ahimsa: Landasan Etika Non-Harm Murni (Deontologi)

Definisi dan Lingkup Filosofis Ahimsa

Ahimsa, yang diterjemahkan sebagai tanpa kekerasan atau non-cedera, adalah prinsip kuno India yang menjadi kebajikan utama dalam Jainisme, Buddhisme, dan Hinduisme. Prinsip ini mewajibkan individu untuk tidak mencederai atau membunuh makhluk hidup, dan lingkupnya melampaui tindakan fisik untuk mencakup pikiran, perkataan, dan perbuatan.

Dalam tradisi Veda dan Hindu, Ahimsa dipandang sebagai dharma (kewajiban moral atau etika) tertinggi, yang sangat mendasar bagi pertumbuhan spiritual. Ahimsa bukan sekadar ketiadaan tindakan berbahaya; ia adalah prinsip etika yang esensial untuk mempromosikan perdamaian dan mengurangi keganasan. Prinsip dasar yang mendasarinya adalah keyakinan bahwa semua makhluk hidup memiliki percikan energi spiritual ilahi, sehingga melukai makhluk lain sama dengan melukai diri sendiri.

Perbandingan Lintas Tradisi India

Ahimsa dalam Jainisme (Pasifisme Absolut)

Dalam Jainisme, ahiṃsā adalah prinsip fundamental dan landasan etika dan doktrin. Ajaran ini sangat berbeda dengan konsep non-kekerasan dalam filosofi lain karena penekanannya yang radikal. Dalam perspektif Jainisme, kekerasan tidak hanya merugikan orang lain; kekerasan terutama merujuk pada cedera yang disebabkan seseorang pada jiwanya sendiri. Tindakan yang merugikan orang lain adalah cerminan dari kecenderungan merusak diri sendiri yang menghambat kemampuan jiwa untuk mencapai moksha (pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian).

Karena itu, Ahimsa dalam Jainisme bersifat deontologis murni—sebuah kewajiban moral intrinsik yang harus dipatuhi terlepas dari konsekuensi eksternal. Ajaran ini diperluas ke semua bentuk kehidupan, termasuk hewan, tumbuhan, dan mikro-organisme. Semua kehidupan dianggap sakral dan berhak untuk hidup tanpa rasa takut. Ketaatan ini mendasari praktik veganisme, vegetarianisme, dan ritual non-kekerasan Jain. Perlindungan hidup (abhayadānam) dianggap sebagai amal tertinggi.

Ahimsa dalam Hinduisme dan Buddhisme

Dalam Hinduisme, Ahimsa adalah yama pertama dalam Yoga, berfungsi sebagai solusi untuk mengurangi kekerasan dan mempromosikan perdamaian. Dalam Vaishnavisme, Ahimsa adalah sifat utama. Sementara Buddhisme Theravada menekankan Ahimsa sebagai prinsip penting untuk tingkah laku mulia.

Namun, literatur Hindu klasik, seperti Mahabharata dan Ramayana, menunjukkan dilema moral ketika Ahimsa harus diterapkan dalam konteks pertahanan diri dan perang. Walaupun Ahimsa adalah ajaran sentral, adanya pembahasan mendalam mengenai kewajiban berperang (misalnya pesan Sri Kresna kepada Arjuna) menunjukkan bahwa Hinduisme secara historis mengakui kompleksitas etika konflik, yang pada akhirnya berkontribusi pada formulasi teori perang yang adil modern.

Implikasi Etis Ahimsa (Deontologi Murni)

Prinsip Ahimsa menyediakan titik jangkar moral yang absolut. Ia menekankan nilai intrinsik setiap kehidupan, yang berarti bahwa kekerasan, dalam bentuk apa pun, selalu merupakan kegagalan moral. Meskipun seringkali dianggap tidak realistis dalam politik internasional yang keras, Ahimsa, yang berakar pada etika pribadi dan pertumbuhan spiritual, berfungsi sebagai tolok ukur tertinggi bagi Moderasi Beragama dan resolusi konflik internal. Ia menantang sistem yang membenarkan kekerasan sebagai alat dengan mengingatkan pada konsekuensi karmik dan kerusakan spiritual yang ditimbulkannya.

Transformasi: Dari Ahimsa ke Non-Violent Resistance (NVR) Global

Satyagraha Gandhi: Jembatan Spiritual ke Aksi Politik

Mohandas K. Gandhi adalah advokat Ahimsa paling berpengaruh di era modern. Ia menggunakan Ahimsa sebagai dasar perjuangan kemerdekaan India, mentransformasikannya dari kebajikan personal menjadi senjata politik yang kuat, yang ia sebut Satyagraha, atau “Kekuatan Kebenaran”. Gandhi memandang Satyagraha bukan hanya sebagai taktik politik, tetapi sebagai pelarut universal untuk ketidakadilan dan kerugian.

Gandhi memperluas definisi Ahimsa jauh melampaui “penolakan kehendak untuk membunuh atau merusak” menjadi cinta. Inti dari Satyagraha adalah keyakinan bahwa kekuatan cinta tidak pernah menuntut, tetapi selalu memberi dan menderita. Ujian cinta ini adalah tapasya, atau penderitaan diri. Dalam Satyagraha, penderitaan diri diterima secara sukarela oleh satyagrahi dengan tujuan spesifik: bujukan moral terhadap lawan.

Model Gandhi didasarkan pada prinsip-prinsip utama Ahimsa, Kebenaran, Tidak Mencuri, Ketidak-kepemilikan, dan Ketakutan. Pendekatan ini adalah strategi aktif-pragmatis yang beroperasi pada asumsi bahwa penderitaan yang diterima secara damai akan mentransfer konflik ke dimensi moral, memaksa hati nurani publik dan lawan untuk bertindak.

Globalisasi NVR: Martin Luther King Jr. dan Gerakan Hak Sipil

Prinsip Satyagraha kemudian diadaptasi dan diglobalisasikan, terutama oleh Martin Luther King Jr. di Amerika Serikat. King menerapkan strategi non-kekerasan sebagai respons terorganisir terhadap diskriminasi rasial yang pahit. Pengalaman ini menyadarkannya bahwa membalas kekejaman dengan kekerasan hanya akan memperdalam perpecahan.

Strategi NVR King terbukti efektif secara strategis. Dengan perlawanan tanpa kekerasan yang konsisten dan terorganisir (misalnya, Boikot Bus Montgomery dan Pawai Menuju Washington), gerakan tersebut berhasil mengguncang sistem segregasi rasial di Amerika pada tahun 1960-an dengan menyentuh hati nurani publik secara luas. Ini menegaskan bahwa NVR adalah alat yang sangat ampuh untuk perubahan sosial dan politik, yang keefektifannya berasal dari kemampuannya untuk menggalang dukungan moral dan mematahkan legitimasi lawan.

Efikasi NVR dalam Perubahan Rezim Politik

Fenomena global menunjukkan bahwa perlawanan tanpa kekerasan yang didukung luas dapat memiliki efikasi yang tinggi dalam mengubah arah sejarah dan menumbangkan rezim otoriter. Contoh sejarah termasuk jatuhnya kediktatoran di Filipina tahun 1986 dan di Indonesia tahun 1998, serta reformasi demokrasi di Tunisia tahun 2011.

NVR membuktikan bahwa kekuatan sipil terorganisir dapat mencapai kesadaran nasional tanpa menggunakan senjata. Dalam hubungan internasional dan politik domestik, hal ini menunjukkan bahwa solusi terhadap ketidakadilan bisa dicapai melalui keberanian moral dan strategi non-kekerasan, seperti yang disaksikan dalam gerakan modern seperti Black Lives Matter.

Moralitas Perang Adil (Just War Theory/JWT): Justifikasi Kekerasan Kondisional

Historis dan Posisi Tengah

Teori Perang Adil (JWT) adalah kerangka etika Barat yang berusaha menengahi antara Pasifisme (yang menolak semua perang) dan Realisme (yang menolak moralitas dalam perang). JWT mengakui bahwa perang, meskipun mengerikan, mungkin dapat diterima secara moral sebagai pilihan terakhir.

Akar historis JWT ditemukan dalam budaya Romawi klasik (seperti pemikiran Marcus Tullius Cicero tentang perang yang dideklarasikan secara terbuka dan memiliki sebab yang adil) dan teologi Kristen, terutama dari St. Agustinus dan St. Thomas Aquinas. Kerangka ini dikembangkan melalui prinsip jus naturale dan jus gentium (hukum bangsa-bangsa). Tujuan JWT adalah untuk mengidentifikasi kondisi di mana dukungan terhadap konflik bersenjata dapat diterima secara moral.

Kriteria Jus Ad Bellum (Hak untuk Berperang)

Jus ad bellum menetapkan kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu negara atau otoritas untuk secara moral membenarkan perang. Prinsip-prinsip ini harus dipenuhi secara kolektif :

1. Just Cause(Penyebab yang Adil): Perang harus dilakukan untuk alasan moral, seperti mempertahankan ketertiban, keadilan, atau pertahanan diri yang sah.
2. Proper Authority(Otoritas yang Sah): Perang harus dideklarasikan oleh pemerintah atau otoritas yang sah.
3. Last Resort(Jalan Terakhir): Perang harus menjadi pilihan terakhir, setelah semua cara damai lainnya (seperti diplomasi atau NVR) telah gagal. Penekanan pada last resort menunjukkan kecenderungan JWT yang lebih mendekati pandangan pasifis, karena teori ini menekankan upaya pencegahan perang.
4. Right Intention(Niat yang Benar): Tujuan perang haruslah keadilan dan perdamaian, bukan balas dendam atau ekspansi.
5. Proportionality(Proporsionalitas): Kerusakan yang diharapkan dari perang tidak boleh melebihi kebaikan yang ingin dicapai.
6. Reasonable Chance of Success(Peluang Sukses yang Masuk Akal).

Penting untuk dicatat bahwa JWT berbeda dengan konsep perang suci (holy war). JWT tidak mendukung agresi berdasarkan motif agama atau ekspansi; ia berfokus pada penerapan standar moral praktis untuk konflik yang diperlukan.

Kriteria Jus In Bello (Tingkah Laku dalam Perang)

Jus in bello menetapkan aturan untuk perilaku yang adil selama perang itu sendiri. Prinsip utamanya adalah :

1. Prinsip Diskriminasi:Mewajibkan kombatan untuk hanya menargetkan kombatan lain, memberikan kekebalan kepada non-kombatan (sipil).
2. Prinsip Proporsionalitas:Kerusakan yang tidak disengaja (kerusakan tambahan/kolateral) yang ditimbulkan pada non-kombatan harus proporsional dengan tujuan militer yang hendak diamankan.

Dalam pandangan tradisionalis JWT, terdapat pemisahan akuntabilitas moral yang signifikan: pemimpin bertanggung jawab atas keputusan memulai perang (jus ad bellum), sementara prajurit bertanggung jawab atas tindakan mereka di medan perang (jus in bello). Pandangan ini bertujuan untuk melindungi prajurit yang bertugas melaksanakan kewajiban politik mereka secara adil, bahkan jika perang yang mereka ikuti tidak adil secara keseluruhan.

Jus Post Bellum (Keadilan Pasca-Perang)

Aspek ketiga JWT, jus post bellum, berkaitan dengan keadilan setelah konflik berakhir. Hal ini mencakup tanggung jawab dan akuntabilitas pihak yang berperang, penanganan tawanan (agar tidak diperlakukan di luar batas perang) , dan langkah-langkah yang diperlukan untuk membangun kembali perdamaian yang adil.

Komparasi Kritis: Antara Pasifisme Mutlak, Strategi Perlawanan, dan Justifikasi Perang

Perbedaan fundamental antara Ahimsa, NVR, dan JWT terletak pada basis moralitas dan peran yang mereka tetapkan untuk kekerasan.

Basis Moralitas: Deontologi vs. Konsekuensialisme

Ahimsa dan Pasifisme murni beroperasi berdasarkan moralitas intrinsik atau deontologis. Kekerasan dilihat sebagai kejahatan yang salah secara mutlak karena merusak jiwa dan menghambat pertumbuhan rohani. Kewajiban untuk tidak melukai tidak bergantung pada hasil atau konsekuensi yang mungkin timbul.

Sebaliknya, JWT beroperasi berdasarkan pragmatisme moral yang konsekuensialis terbatas. Kekerasan (perang) diizinkan hanya sebagai sarana jika konsekuensi dari tidak adanya tindakan (yaitu, membiarkan ketidakadilan merajalela) lebih buruk daripada kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan yang diregulasi. JWT membenarkan kekerasan hanya untuk memulihkan keadilan dan ketertiban.

NVR, atau Satyagraha, mengambil posisi strategis. Meskipun berakar pada prinsip deontologis Ahimsa, NVR menggunakan non-kekerasan karena memiliki konsekuensi moral dan politik yang paling efektif. NVR percaya bahwa aksi damai, penderitaan diri, dan cinta adalah strategi yang paling berhasil untuk mencapai perubahan berkelanjutan dan membujuk lawan.

Peran Kekerasan: Merusak Jiwa vs. Alat Politik

Bagi Ahimsa, kekerasan adalah penghambat spiritual  dan kejahatan primer yang merusak diri sendiri. Bagi NVR, kekerasan adalah tindakan kontra-produktif yang hanya akan memperdalam perpecahan dan menghasilkan spiral kekejaman.

Namun, bagi JWT, kekerasan adalah mekanisme yang sah (coping mechanism) atau alat politik yang dapat diregulasi, diizinkan untuk kombatan yang bertugas melaksanakan kewajiban politik yang adil. Kontradiksi historis yang diakui dalam teks Hindu klasik mengenai dilema pertahanan diri  menjelaskan mengapa tradisi yang menjunjung Ahimsa tetap dapat berkontribusi pada teori perang yang adil—karena kekerasan dalam kasus tertentu diinterpretasikan sebagai kewajiban yang lebih kecil untuk mencegah ketidakadilan yang lebih besar.

Tabel 1 menyajikan perbandingan singkat mengenai basis filosofis ketiga kerangka kerja ini:

Tabel 1: Perbandingan Prinsip Inti, Basis Moral, dan Target Aksi

Dilema Kontemporer, Kritik Etis, dan Batasan Praktis

Kritik Etis terhadap Just War Theory (JWT)

Kritik utama terhadap JWT adalah bahwa dalam praktiknya, ia sering gagal mencapai tujuannya untuk membatasi perang, melainkan berfungsi sebagai alat untuk rasionalisasi agresi. Teori perang yang adil dapat digunakan oleh negara untuk “memperindah secara moral tindakan militer” dan mengaburkan kepentingan politik, menjadikannya kurang efektif sebagai standar etika yang ketat.

Penggunaan kerangka JWT yang fleksibel dapat memicu fenomena moral disengagement atau pelepasan moral pada aktor politik dan militer. Proses ini memungkinkan pembenaran tindakan agresi melalui perubahan justifikasi moral dan penggunaan penghalusan istilah (e.g., collateral damage untuk korban sipil), yang dapat mengubah persepsi kekejaman dari kejahatan menjadi sarana yang diperlukan.

Selain itu, terdapat perdebatan filosofis yang mendalam antara pandangan Traditionalist (Michael Walzer) dan Revisionist (Jeff McMahan). Pandangan Revisionis berpendapat bahwa pemisahan tanggung jawab antara jus ad bellum dan jus in bello (seperti dalam pandangan Traditionalist) adalah lemah. Jika perang itu sendiri tidak adil (jus ad bellum gagal), maka tindakan membunuh kombatan, bahkan secara proporsional, secara moral tidak dapat dibenarkan. Kritik ini secara fundamental melemahkan upaya JWT untuk membatasi kekejaman perang, terutama ketika negara agresor menggunakannya untuk menjustifikasi tindakan mereka.

Tantangan NVR dan JWT dalam Konflik Asimetris

Dalam konteks konflik kontemporer, terutama yang melibatkan ancaman terorisme atau rezim otoriter totaliter, baik NVR maupun JWT menghadapi tantangan praktis yang signifikan.

Kegagalan Empati Moral pada Lawan

NVR sangat bergantung pada asumsi bahwa pihak lawan memiliki setidaknya sebagian “identitas moral” atau kepekaan terhadap opini publik yang dapat disentuh melalui penderitaan diri. NVR menghadapi kesulitan besar ketika melawan aktor non-negara (terorisme) atau rezim otoriter yang secara aktif menolak nilai-nilai bersama, tidak memiliki hati nurani yang dapat dibujuk, atau menjadikan kekerasan sebagai tujuan. Dalam menghadapi musuh yang secara sengaja menargetkan sipil dan menolak semua bentuk dialog, strategi non-kekerasan murni sering dianggap tidak realistis, mengembalikan dilema pertahanan diri yang sudah ada sejak era klasik.

Batasan Jus In Bello dalam Perang Asimetris

Karakteristik perang asimetris, seperti perang siber dan penggunaan teknologi tinggi dalam pertahanan , mengaburkan batas antara kombatan dan non-kombatan. Hal ini membuat Prinsip Diskriminasi JWT hampir tidak mungkin diterapkan secara ketat, yang pada akhirnya meningkatkan risiko korban sipil yang tidak proporsional. Dalam konteks pertahanan nasional melawan ancaman asimetris, negara cenderung mengandalkan inovasi militer dan sistem pertahanan keras, yang secara langsung bertentangan dengan imperatif non-kekerasan.

Kritik terhadap Pasifisme Murni (Ahimsa)

Meskipun Ahimsa menyediakan landasan moral yang ideal, pasifisme murni yang tidak mengakui kekerasan sama sekali dinilai tidak realistis dalam situasi ancaman eksistensial atau pertahanan diri yang mendesak. Dilema ini adalah inti dari kontroversi dalam literatur India klasik, di mana meskipun Ahimsa adalah dharma tertinggi, konteks perang yang tak terhindarkan tetap harus diakui.

Tabel 2: Efikasi dan Kritik Terhadap Model dalam Konflik Asimetris Modern

Menuju Etika Anti-Kekerasan Universal dan Konsep Just Peace

Sintesis Tiga Level Komitmen Anti-Kekerasan

Etika Anti-Kekerasan Universal harus dipahami sebagai sebuah model bertingkat yang menyintesis ketiga kerangka tersebut, mengakui keterbatasan setiap kerangka jika diterapkan secara tunggal. Ahimsa berfungsi sebagai tujuan moral ideal (ideal pasifis), mewakili komitmen mutlak untuk tidak menyakiti, yang harus diupayakan di tingkat individu dan spiritual. NVR adalah strategi transisi terbaik untuk mencapai perubahan politik dan sosial, bertindak sebagai upaya damai yang harus diutamakan.

JWT hanya diizinkan sebagai regulasi moral minimum dan hanya sebagai kegagalan terakhir (ultima ratio). Penekanan pada last resort secara inheren menyiratkan bahwa JWT harus selalu berada di bawah NVR dan upaya resolusi damai (Ahimsa/pasifisme). Jika JWT digunakan, tujuannya harus selalu membatasi kekerasan, bukan merasionalisasinya.

Dalam konteks regional, prinsip-prinsip universal dapat diwujudkan dalam filosofi negara. Misalnya, nilai-nilai dasar negara seperti Pancasila, yang berakar pada perdamaian dan keadilan, memiliki dimensi universal yang memungkinkan penerapannya dalam mediasi konflik global, sejalan dengan kebutuhan etika universal.

Melengkapi JWT dengan Teori Just Peace

Kritik bahwa JWT rentan digunakan untuk menjustifikasi perang menunjukkan bahwa teori ini tidak cukup untuk menciptakan perdamaian abadi. Oleh karena itu, diperlukan kerangka Just Peace (Keadilan Damai) sebagai suplemen esensial.

Just Peace berfokus pada proses perdamaian struktural dan berkelanjutan. Ini melampaui sekadar penghentian permusuhan. Upaya ini harus mencakup tahapan Peacemaking (pembuatan perdamaian), Peacekeeping (penjagaan perdamaian), dan Peacebuilding (pembangunan perdamaian), yang dilakukan secara terstruktur dan bertahap. Pembangunan perdamaian bertujuan untuk menangani akar penyebab kekerasan, melibatkan transformasi di empat dimensi: pribadi, relasional, struktural, dan kultural. Just Peace berfungsi sebagai tujuan normatif untuk memastikan bahwa penggunaan kekerasan yang dibenarkan oleh JWT tidak menghasilkan perdamaian yang tidak adil atau rapuh.

Implikasi Kebijakan untuk Abad ke-21

Komitmen terhadap Etika Anti-Kekerasan Universal memerlukan prioritas kebijakan tertentu:

1. Prioritas Resolusi Damai:Semua aktor internasional wajib memprioritaskan metode resolusi konflik non-militer (peacemaking), sejalan dengan etos NVR dan klausul last resort dalam JWT.
2. Penguatan Etika Politik:Etika pribadi yang murni (Ahimsa) harus diterjemahkan ke dalam etika politik kontemporer, menuntut implementasi nilai-nilai amanah, tanggung jawab, dan keberpihakan kepada kepentingan rakyat, sebagaimana yang dituntut oleh etika politik yang bertanggung jawab.
3. Penguatan Hukum HAM Internasional:Memperkuat prinsip-prinsip hak asasi manusia universal, termasuk mekanisme pencegahan kekerasan lintas batas (misalnya, terhadap perempuan dan anak).

Kesimpulan: Imperatif Anti-Kekerasan Lintas Paradigma

Analisis komparatif antara prinsip Ahimsa, Non-Violent Resistance (NVR), dan Moralitas Perang Adil (JWT) menunjukkan bahwa kekerasan tidak dapat diterima secara moral atau strategis sebagai pilihan pertama dalam penyelesaian konflik.

Ahimsa berfungsi sebagai imperatif moral prima facie, sebuah keyakinan deontologis bahwa kekerasan adalah kejahatan intrinsik. NVR, melalui model Satyagraha, berhasil menginternalisasi etika Ahimsa dan mentransformasikannya menjadi strategi politik yang sangat efektif untuk perubahan rezim dan sosial, khususnya ketika perlawanan bergantung pada pembujukan moral lawan. Sementara itu, JWT menyediakan kerangka regulasi untuk situasi ekstrim di mana kekerasan dianggap tak terhindarkan, memastikan bahwa, jika dilakukan, ia dibatasi oleh prinsip diskriminasi dan proporsionalitas.

Etika Anti-Kekerasan Universal yang komprehensif membutuhkan interaksi dialektis antara ketiga kerangka ini: Ahimsa sebagai ideal moral, NVR sebagai strategi utama yang harus dijalankan hingga batas akhir, dan JWT sebagai standar moral minimum untuk membatasi kerusakan ultima ratio. Pada akhirnya, kerangka ini harus didorong oleh tujuan yang lebih tinggi, yaitu pencapaian Just Peace, yang berfokus pada transformasi struktural dan kultural untuk menjamin perdamaian yang berkelanjutan dan adil.