Kekuatan Diplomasi Kuliner: Analisis Nuansal tentang Makanan sebagai Jembatan Konflik Budaya

Pendahuluan: Gastrodiplomasi dalam Arsitektur Soft Power Abad ke-21

Diplomasi kuliner, atau yang secara akademik disebut gastrodiplomacy, telah muncul sebagai alat yang semakin diakui dalam memajukan kepentingan nasional di panggung global. Gastrodiplomasi didefinisikan sebagai bagian dari strategi soft power, yang menekankan pada pengaruh tidak langsung melalui daya tarik budaya dan nilai-nilai positif yang diwakili oleh suatu negara. Dalam konteks hubungan internasional yang kompleks, strategi ini merupakan upaya diplomasi publik dan nation branding yang bertujuan untuk menciptakan pengakuan merek yang lebih baik bagi negara-negara.

Kuliner memiliki keunggulan unik karena menawarkan jalur sensoris langsung ke inti budaya, secara efektif memotong hambatan politik, bahasa, atau ideologi yang sering menghalangi komunikasi diplomatik tradisional. Pendekatan ini melampaui upaya komunikasi monolog dan beralih ke dialog berbasis pengalaman. Diplomasi tradisional yang sering bersifat formal dan dingin dapat dihangatkan melalui pengalaman kuliner yang bersifat experiential. Pengalaman bersama melalui makanan ini lebih berkesan, tertanam secara emosional, dan menciptakan memori positif yang bertahan lama, jauh melampaui dampak pameran seni pasif atau pernyataan politik. Hal ini secara signifikan meningkatkan efektivitas diplomasi publik karena ia melibatkan penerima secara aktif, mengubah negara dari sekadar subjek pembicaraan menjadi mitra berbagi pengalaman.

Gastrodiplomasi sebagai Instrumen Diplomasi Publik

Penting untuk membedakan gastrodiplomasi dari konsep terkait lainnya. Gastrodiplomasi harus dibedakan dari Food Diplomacy (Diplomasi Pangan), di mana yang terakhir lebih berkorelasi dengan respons terhadap krisis, seperti penyediaan bantuan pangan selama bencana. Gastrodiplomasi beroperasi pada tingkat promosi budaya dan pembangunan citra positif, yang memiliki dampak signifikan dalam memperkuat hubungan antarbangsa, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun sosial.

Beberapa negara, terutama middle powers yang berupaya meningkatkan pengakuan global, telah berinvestasi secara signifikan dalam proyek diplomasi kuliner. Negara-negara yang berhasil memanfaatkan gastrodiplomasi dengan baik, seperti Thailand (melalui program Kitchen of the World), Korea Selatan (melalui program Hansik), dan Jepang, telah mampu memperkenalkan budaya mereka ke dunia luar, membangun citra positif, serta mempererat hubungan dengan negara mitra. Indonesia, sebagai negara middle power yang kaya akan warisan kuliner, memiliki potensi strategis untuk memaksimalkan kapabilitas gastrodiplomasinya agar dikenal sebagai negara jembatan peradaban dunia.

Analisis strategis mengungkapkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep ini. Food Diplomacy (bantuan pangan) merupakan respons terhadap necessity (kebutuhan mendesak), yang dapat menciptakan relasi berbasis hutang atau ketergantungan. Sebaliknya, Gastrodiplomacy adalah upaya membangun appeal (daya tarik). Hubungan yang dibangun atas dasar daya tarik, ketertarikan, dan respek ini cenderung lebih berkelanjutan dan menguntungkan dalam jangka panjang, terutama dalam meningkatkan pariwisata dan hubungan ekonomi.

Table 1: Perbedaan Konseptual antara Gastrodiplomasi, Food Diplomacy, dan Cultural Diplomacy

Landasan Teoritis: Makanan sebagai Bahasa Universal dan Social Lubricant

Kuliner sebagai Representasi Identitas dan Nilai Budaya

Kuliner berperan lebih dari sekadar pemenuhan nutrisi; ia merupakan artefak budaya yang dikodekan dan berfungsi sebagai bahasa universal yang mampu melampaui hambatan verbal. Sama halnya dengan bahasa verbal, makanan adalah representasi budaya yang membawa serta identitas, kepercayaan, nilai, pengetahuan, dan pengalaman yang dianut oleh komunitas bersangkutan.

Ketika individu dari budaya yang berbeda berbagi atau mengonsumsi makanan dari satu sama lain, mereka secara tidak langsung terlibat dalam pertukaran budaya. Mereka tidak hanya mencicipi rasa, tetapi juga menyerap narasi budaya yang melekat pada hidangan tersebut. Proses ini menciptakan dasar pemahaman bersama dan kesamaan makna, yang merupakan prasyarat penting bagi komunikasi antarbudaya yang efektif.

Psikologi Berbagi Makanan: Mengurangi Stres dan Konflik Sosial

Di tingkat interpersonal dan diplomatik, penggunaan kuliner telah terbukti meningkatkan pengaruh suatu negara dalam hubungan diplomatik mereka, sebab terciptanya ruang komunikasi yang lebih informal dan lebih personal antara diplomat dan warga negara asing. Lingkungan informal ini memfasilitasi tercapainya tujuan diplomatik secara lebih efektif.

Dari perspektif psikologis, kegiatan makan bersama memiliki manfaat mendalam. Tindakan ini terbukti dapat membangun hubungan yang kuat, serta mengurangi stres dan potensi konflik sosial. Secara evolusioner, tindakan makan bersama mengharuskan individu menurunkan pertahanan mereka—sebuah sinyal bawah sadar yang mengisyaratkan keamanan. Ketika tubuh berada dalam kondisi rileks dan terpenuhi, yang terkait erat dengan kesejahteraan emosional, respons biologis “lawan atau lari” (fight or flight) diredam. Hal ini membuka jalan bagi dialog konstruktif, mengurangi kecenderungan perilaku pemberontakan atau konflik sosial . Dampak positif pada suasana hati dan kesejahteraan emosional ini sangat penting dalam menciptakan kondisi psikologis yang kondusif untuk negosiasi dan pembangunan kepercayaan.

Mekanisme Kognitif: Peran Makanan Etis dalam Jembatan Antarbudaya

Aspek nilai dalam kuliner, seperti etika dan kebersihan, menawarkan potensi jembatan antarbudaya yang kuat. Misalnya, studi menunjukkan bahwa kuliner halal berhasil menarik minat masyarakat dari berbagai latar belakang budaya dan agama. Daya tarik ini tidak hanya terletak pada keunikan rasa, tetapi juga pada jaminan etis dan kebersihan yang ditawarkannya.

Melalui pengalaman berbagi makanan ini, terjadi interaksi informal yang krusial. Interaksi tersebut berfungsi untuk mengurangi prasangka, memicu dialog, dan membangun pemahaman tentang budaya dan nilai-nilai Islam. Hal ini menunjukkan bahwa nilai-nilai etis universal (kebersihan, keberlanjutan, etika) yang diwakili oleh suatu hidangan dapat berfungsi sebagai perceived commonality (kesamaan yang dirasakan) di antara pihak-pihak yang berbeda budaya, bahkan jika mereka tidak berbagi sistem kepercayaan agama yang sama. Diplomasi kuliner yang berakar pada nilai-nilai universal menunjukkan kekuatan menjembatani yang lebih besar karena menyediakan titik temu moral yang diakui bersama.

Makanan sebagai Alat Resolusi Konflik (Tingkat Lokal dan Interpersonal)

Proses De-eskalasi Konflik melalui Berbagi Makanan

Dalam ranah resolusi konflik, penggunaan makanan merupakan strategi yang diakui untuk mende-eskalasi dinamika konflik [9]. Berbagi makanan berfungsi sebagai pelumas sosial (social lubricant) yang efektif untuk mengundang pihak-pihak yang berkonflik ke dalam kontak dalam lingkungan yang terkendali dan informal [9]. Tujuan utamanya adalah menciptakan pergeseran mendasar dalam suasana hati dan kerangka kognitif para pihak.

Sinyal Kerentanan dan Pembangunan Kepercayaan

Literatur dalam studi resolusi konflik menunjukkan bahwa berbagi makanan membawa beberapa aspek yang secara langsung mengatasi eskalasi konflik. Salah satu aspek terpenting adalah bagaimana tindakan berbagi makanan menandakan kerentanan (vulnerability) dan memulai pembangunan kepercayaan (trust building). Dalam konteks perselisihan, tindakan bersantap bersama, atau bahkan berbagi piring dari sumber yang sama, secara non-verbal memaksakan kesamaan dan interdependensi. Hal ini adalah kebalikan dari sikap kompetitif dan defensif yang biasanya ditimbulkan oleh konflik. Mediator menjelaskan bagaimana makanan dapat digunakan untuk mengundang pihak yang berkonflik untuk bersantai dan mengubah nada konflik menjadi yang mulai membangun kepercayaan.

Studi Kasus Mendalam: Peran Jamuan dalam Mengubah Nada dan Kerangka Konflik (Studi Kasus Mediator Georgia)

Studi kasus kualitatif yang melibatkan wawancara dengan mediator Georgia memberikan bukti empiris yang kuat mengenai peran makanan dalam proses mediasi. Temuan penelitian ini mengonfirmasi bahwa makanan digunakan secara strategis untuk mengubah nada dan kerangka konflik. Penggunaan makanan membantu mengubah dinamika konflik dari paradigma kompetisi menjadi kooperasi dengan menyediakan norma-norma sosial yang baru dan menggeser kerangka pandang.

Para mediator mencatat secara spesifik bagaimana jeda singkat untuk menikmati kopi dan kue (coffee and cookies) secara signifikan membantu “emosi mereda” (emotions go down). Perubahan nada ini sangat penting, karena memungkinkan pihak-pihak yang berselisih untuk bersantai, dan komunikasi menjadi lebih santai. Hal ini kemudian memfasilitasi komunikasi yang lebih efektif dan konstruktif. Perubahan nada, pergeseran kerangka, dan pembangunan kepercayaan adalah komponen penting dalam de-eskalasi konflik.

Dalam praktik resolusi konflik tradisional, terutama di Georgia, makanan memiliki fungsi seremonial yang lebih dalam. Makanan ringan dan anggur yang disajikan sering kali berfungsi sebagai alat perayaan untuk memperingati resolusi, dan yang lebih penting, memberi sinyal kepada masyarakat bahwa pihak-pihak yang berselisih akan menegakkan akhir perjanjian mereka. Ini menunjukkan bahwa makanan berfungsi sebagai alat komitmen (committing device) yang mengikat janji. Dengan melibatkan norma sosial dan ritual bersama, perjanjian lisan diubah menjadi komitmen yang diperkuat oleh komunitas, memastikan resolusi bertahan melampaui meja negosiasi.

Table 2: Mekanisme Psikologis Makanan dalam De-eskalasi Konflik

Potensi Makanan dalam Inisiatif Perdamaian Komunitas

Di tingkat lokal, makanan juga memiliki peran krusial dalam membangun kohesi sosial. Intervensi yang dirancang dengan baik yang memahami hubungan unik antara konflik dan sistem pangan dapat dikembangkan untuk menumbuhkan perdamaian dan membatasi konsekuensi jangka panjang dari konflik dan kerawanan pangan.

Festival budaya, yang dapat berupa pesta rakyat lokal berskala kecil, menawarkan ruang netral (third space) yang berharga bagi interaksi informal. Festival kuliner lintas budaya, misalnya, dapat menjadi tempat di mana masyarakat dari latar belakang yang berbeda berkumpul, memvalidasi identitas kuliner satu sama lain, dan mengurangi prasangka melalui pengalaman positif bersama.

Etiket Jamuan Makan: Pilar Kepercayaan dalam Diplomasi Formal

Signifikansi Etiket Meja (Table Manner) dalam Hubungan Internasional

Etiket jamuan makan adalah komponen yang tidak terpisahkan dari diplomasi kuliner di tingkat formal. Menguasai etiket meja (table manner) diakui sangat penting bagi para profesional yang terlibat dalam hubungan internasional. Kepatuhan terhadap aturan etiket tidak hanya meningkatkan kepercayaan diri, tetapi juga menunjukkan pengetahuan budaya, kemampuan diplomatik, dan kesiapan profesional.

Dalam konteks diplomatik, etiket berfungsi sebagai kode komunikasi non-verbal yang sangat spesifik. Pelanggaran etiket tidak hanya ditafsirkan sebagai kecerobohan pribadi, tetapi dapat dianggap sebagai kurangnya rasa hormat terhadap tuan rumah, budayanya, atau ritual formal yang sedang berlangsung. Kegagalan untuk memahami dan mengikuti etiket dapat berpotensi merusak iklim hubungan bilateral.

Etiket sebagai Simbol Penghormatan Budaya dan Status Sosial

Etiket meja, seperangkat aturan yang mengatur perilaku sopan saat makan, sangat bervariasi antar budaya dan masyarakat. Peralatan makan itu sendiri sering kali membawa makna simbolis. Di Eropa, misalnya, peralatan makan perak yang rumit dengan ukiran bunga atau simbol heraldik melambangkan kekayaan dan status, mencerminkan warisan aristokrat. Dalam tradisi Tiongkok, tata cara duduk di meja sangat spesifik: tamu kehormatan (VIP guest) harus menempati posisi yang berhadapan langsung dengan tuan rumah (Host), dengan serbet yang ditata secara khusus dalam gelas berbentuk bunga, sebagai simbol status kehormatan.

Pengetahuan dan penerapan etiket yang mendalam—misalnya, memahami perbedaan nuansa antara etiket Barat dan Timur—menyiratkan bahwa seorang diplomat telah menginvestasikan waktu dan sumber daya untuk memahami budaya pihak lain. Investasi ini, yang membutuhkan studi dan praktik, menyajikan sinyal penghormatan yang tulus, melampaui basa-basi politik biasa. Dengan demikian, etiket meja bertindak sebagai ujian terhadap komitmen diplomatik.

Peran Chef Diplomatik dan Kemitraan Kuliner Pemerintah

Pemerintah secara eksplisit telah mengakui nilai strategis gastronomi. Contoh menonjol adalah Departemen Luar Negeri AS yang meluncurkan kembali Kemitraan Kuliner Diplomatik (Diplomatic Culinary Partnership), sebuah jaringan yang melibatkan jurutama masak Amerika terkenal (American Culinary Corps).

Kemitraan ini bertujuan untuk mendorong pertukaran lintas budaya dengan menyusun menu dan mempersiapkan hidangan pada acara diplomatik formal, seperti makan malam kenegaraan dan resepsi. Langkah ini secara resmi melibatkan para pemimpin dunia, meningkatkan dialog lintas budaya, dan mempererat hubungan bilateral. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada petinggi asing untuk “mencicipi budaya” Amerika secara harfiah. Koki dalam skema ini bertransformasi menjadi “diplomat jurutama masak” dengan “suara yang kuat”. Formalisasi peran ini menunjukkan bahwa pemerintah mengakui gastronomi bukan hanya sebagai layanan, tetapi sebagai aset strategis yang terinstitusionalisasi, dikelola oleh para ahli sebagai komponen integral kebijakan luar negeri.

Aplikasi Strategis Gastrodiplomasi dalam Panggung Global (Soft Power Negara)

Gastrodiplomasi sebagai Strategi Nation Branding

Gastrodiplomasi adalah strategi yang semakin populer untuk diplomasi publik dan nation branding, khususnya bagi middle powers yang berupaya meningkatkan pengakuan merek di kancah internasional. Dengan mempromosikan masakan nasional, negara-negara berusaha meningkatkan kesadaran global tentang budaya mereka, yang seringkali lebih mudah diakses dan disukai daripada narasi politik yang kompleks. Di pasar citra global yang kompetitif, makanan menyediakan narasi sensoris dan emosional yang dapat menembus batas-batas geografis.

Analisis Program Negara-Negara Pemimpin

Negara-negara di Asia Timur dan Asia Tenggara telah secara efektif memanfaatkan gastrodiplomasi untuk mencapai tujuan kebijakan luar negeri. Korea Selatan, melalui program Hansik Globalization, berusaha membangun citra negara yang dinamis dan berteknologi tinggi, yang menghasilkan peningkatan ekspor makanan dan popularitas K-Food global. Thailand, dengan inisiatif Kitchen of the World, bertujuan memposisikan negaranya sebagai pusat kuliner global yang menawarkan kualitas dan keramahtamahan, yang berhasil memperkuat sektor pariwisata dan menciptakan jaringan restoran Thailand berstandar internasional. Sementara itu, Amerika Serikat menggunakan Diplomatic Culinary Partnership untuk mempromosikan sejarah kuliner Amerika, meningkatkan dialog lintas budaya dalam pertemuan diplomatik.

Table 3: Studi Komparatif Inisiatif Gastrodiplomasi Global

Dampak dari peningkatan citra positif melalui gastrodiplomasi seringkali menciptakan efek berantai yang menguntungkan (sebuah Culinary Domino Effect). Peningkatan daya tarik budaya (appeal) secara langsung menghasilkan peningkatan permintaan pariwisata dan ekspor makanan. Peningkatan interdependensi ekonomi yang timbul kemudian memperkuat ikatan politik bilateral, membuat negara-negara lebih termotivasi untuk mempertahankan hubungan yang baik dan stabil, bahkan di tengah perbedaan politik.

Studi Kasus Historis: Makanan sebagai Pemecah Kebuntuan Politik

Sejarah hubungan internasional mencatat beberapa contoh di mana jamuan makan mewah telah menjadi katalisator bagi resolusi kebuntuan politik yang kritis. Makanan tidak hanya menenangkan suasana, tetapi juga menyediakan panggung bagi kesepakatan monumental.

Salah satu contoh paling penting adalah Kompromi Hamilton-Jefferson pada Juni 1790. Sebuah makan malam mewah yang diadakan oleh Thomas Jefferson di New York, dengan hidangan termasuk capon yang diisi dengan Virginia ham dan Baked Alaska, mengakhiri kebuntuan ideologis yang serius mengenai lokasi ibu kota baru Amerika Serikat dan bagaimana utang Perang Revolusi harus dibagikan di seluruh negara bagian. Dengan mengesampingkan perbedaan ideologis dan pribadi, perjanjian dicapai, didorong oleh setiap hidangan yang dipasangkan dengan anggur berkualitas.

Contoh lain adalah Kongres Wina pada Oktober 1814. Kongres ini dibuka dengan pesta dansa bertopeng dan pesta yang diselenggarakan oleh Kaisar dan Permaisuri Austria, dihadiri oleh 10.000 tamu, termasuk raja, kaisar, dan pewaris takhta dari seluruh Eropa. Koki terkenal Marie-Antoine Carême menyajikan hidangan dengan skala kolosal (termasuk 300 ham dan 3.000 liter sup). Saat bersantap dalam ritual keagungan ini, para pemimpin memulai proses pembagian benua dan pemulihan keseimbangan kekuasaan untuk menciptakan perdamaian abadi.

Dalam kedua kasus ini, makanan mewah berfungsi sebagai ritual keagungan. Skala hidangan dan keramahtamahan mengubah jamuan menjadi peristiwa historis monumental, memberikan makna ekstra pada keputusan yang diambil. Makanan menyediakan panggung seremonial di mana perbedaan ideologi dikesampingkan demi ritual kolektif yang mendefinisikan kembali masa depan politik.

Geopolitik Kuliner: Konflik, Tantangan, dan Batasan Etika

Konflik Geopolitik yang Berpusat pada Pangan

Meskipun makanan adalah alat yang ampuh untuk membangun jembatan, konflik sumber daya yang berkaitan dengan pangan dapat memicu krisis keras yang secara cepat mengesampingkan soft power. Perang Ikan Cod (Cod Wars) antara Inggris dan Islandia (1952-1976) adalah studi kasus yang jelas. Konflik ini dipicu oleh klaim Islandia atas perairan di sekitarnya yang akan berdampak pada penangkapan ikan Inggris. Perselisihan tersebut begitu intens sehingga Islandia mengancam akan menarik diri dari Organisasi Perjanjian Atlantik Utara (NATO). Inggris akhirnya setuju untuk mundur, meskipun mengakibatkan hilangnya ribuan pekerjaan di sektor perikanan.

Kasus ini menunjukkan batasan soft power. Gastrodiplomasi unggul dalam memenangkan hati dan pikiran (hearts and minds), tetapi ketika konflik menyentuh kepentingan ekonomi inti negara (seperti mata pencaharian atau kedaulatan maritim), nilai appeal kuliner segera terpinggirkan oleh kepentingan hard power (kekuatan angkatan laut dan ancaman politik strategis seperti NATO). Soft power makanan berfungsi paling efektif dalam kondisi damai atau pra-konflik, tetapi terbukti rapuh di hadapan ancaman keamanan ekonomi atau teritorial yang mendasar.

Isu Perlindungan Kekayaan Intelektual Komunal atas Kuliner Tradisional

Keberhasilan gastrodiplomasi dalam mempromosikan masakan nasional secara global juga mengeksposnya pada risiko komersialisasi berlebihan dan sengketa hukum. Terdapat masalah mendasar terkait perlindungan atas Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKI Komunal) untuk kuliner tradisional. Misalnya, kasus seperti sengketa kuliner tradisional Rendang Babi di Indonesia menunjukkan kerentanan identitas kuliner terhadap politisasi dan komersialisasi yang tidak sensitif.

Di luar isu HKI, masalah komersial, seperti penetapan harga yang tidak wajar (lebay) oleh pelaku usaha, juga dapat merusak citra kuliner yang sedang dibangun oleh diplomasi publik. Ketika sebuah hidangan nasional dipersepsikan sebagai eksploitatif atau tidak etis di pasar domestik, hal ini dapat mengganggu narasi citra positif yang disajikan di panggung internasional.

Risiko Cultural Appropriation dan Politisasi Hidangan dalam Diplomasi

Laporan ini juga perlu mempertimbangkan bahaya Cultural Appropriation (apropriasi budaya) dalam konteks promosi budaya. Risiko ini muncul ketika sebuah negara, terutama yang memiliki kekuatan ekonomi yang besar, mempromosikan masakan dari budaya minoritas atau negara berkembang tanpa memberikan pengakuan atau manfaat yang adil.

Jika hidangan disederhanakan atau dimodifikasi secara drastis untuk selera asing, hidangan tersebut berisiko kehilangan otentisitasnya. Proses ini dapat disebut politisasi hidangan, di mana hidangan diubah menjadi produk komersial tanpa menghormati akar budayanya, yang ironisnya dapat merusak citra otentisitas yang ingin dibangun melalui gastrodiplomasi. Keberhasilan gastrodiplomasi dalam jangka panjang memerlukan pendekatan yang etis, memastikan bahwa otentisitas dijaga, representasi budayanya akurat, dan manfaat ekonomi kembali secara adil kepada komunitas asal, bukan hanya kepada entitas komersial di luar komunitas tersebut.

Kesimpulan

Analisis komprehensif ini menegaskan bahwa diplomasi kuliner adalah alat soft power yang sangat efektif dan bernuansa. Keberhasilannya terletak pada kemampuannya beroperasi di tingkat psikologis dan sensoris, memfasilitasi komunikasi informal, dan pembangunan kepercayaan di lingkungan yang rentan. Makanan telah berulang kali terbukti mampu bertindak sebagai pelumas sosial, mengubah nada konflik dari kompetitif menjadi kolaboratif, dan secara historis, memecahkan kebuntuan politik yang besar (seperti Kompromi Hamilton-Jefferson dan Kongres Wina). Gastrodiplomasi mentransformasi narasi suatu negara, dari sekadar entitas politik menjadi budaya yang dapat diakses dan dinikmati.

Berdasarkan landasan teoritis, studi kasus, dan analisis kritis terhadap batasan etika, berikut adalah rekomendasi kebijakan strategis:

1. Institusionalisasi Etika dan HKI Komunal:Pemerintah wajib memprioritaskan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Komunal (HKI Komunal) untuk kuliner tradisional. Perlu dibentuk kode etik diplomatik untuk mencegah apropriasi budaya  dan memastikan bahwa promosi kuliner memberikan manfaat ekonomi yang adil dan berkelanjutan bagi komunitas asal.
2. Integrasi Lintas-Sektor Diplomatik:Diplomasi kuliner harus disinergikan secara resmi antara Kementerian Luar Negeri, Kementerian Pariwisata, dan badan ekonomi kreatif. Model Kemitraan Kuliner Diplomatik AS, yang mengintegrasikan koki sebagai aktor negara, harus ditiru untuk memastikan bahwa gastronomi berfungsi sebagai komponen kebijakan luar negeri yang terlembaga.
3. Investasi dalam Kualitas dan Otentisitas:Agar nation branding kuliner berhasil, fokus harus dialihkan ke standarisasi, sertifikasi kualitas, dan jaminan etis (seperti yang ditunjukkan oleh keberhasilan Thailand dan Korea). Hal ini penting untuk mempertahankan citra positif global dan menghindari komersialisasi yang merusak otentisitas.
4. Pemanfaatan Strategis dalam Mediasi Konflik (Micro-level):Di tingkat resolusi konflik, diplomat dan mediator harus dilatih dalam penggunaan strategis makanan dan table manner untuk de-eskalasi dan pembangunan kepercayaan. Pengetahuan tentang bagaimana makanan dapat secara efektif mengubah nada dan kerangka konflik adalah aset penting dalam negosiasi yang tegang.
5. Penguatan Indonesia sebagai Jembatan Kuliner:Indonesia harus secara aktif memanfaatkan posisinya sebagai middle power yang strategis dan kekayaan kulinernya untuk secara eksplisit memposisikan diri sebagai “jembatan peradaban dunia” melalui inisiatif gastrodiplomasi yang terarah. Hal ini akan memperkuat pengaruhnya di tingkat regional dan multilateral.