Ekonomi Halal Di Asia Timur: Analisis Jepang, Korea Selatan, Dan Tiongkok

Pasar Halal global saat ini berada dalam fase pertumbuhan yang masif, dengan nilai pasar pariwisata Halal diproyeksikan mencapai USD 499.726 juta pada 2032. Asia Timur, yang didominasi oleh negara-negara non-Muslim mayoritas, telah mengambil peran yang semakin sentral, tidak hanya sebagai pasar, tetapi juga sebagai pemain strategis dalam rantai pasok global. Laporan ini menyoroti tiga strategi berbeda yang diterapkan di kawasan ini:

1. Jepang: Menerapkan strategi Halal-Friendly berbasis infrastruktur pariwisata, memprioritaskan penyediaan fasilitas ibadah (seperti tempat salat) di lokasi-lokasi utama untuk menarik wisatawan Muslim.
2. Korea Selatan: Memanfaatkan kekuatan soft power (Hallyu, K-Beauty) untuk mendorong ekspor kosmetik, merespons secara strategis regulasi Halal wajib dari negara-negara konsumen Muslim terbesar seperti Indonesia.
3. Tiongkok: Mengejar Halalification yang dikontrol oleh negara sebagai alat geoekonomi di bawah Belt and Road Initiative (BRI), dengan ambisi untuk mendominasi rantai pasok global, yang melibatkan dinamika politik internal terkait pemilihan kelompok etnis Muslim Hui.

Fragmentasi standar Halal global dan isu kredibilitas menjadi tantangan utama. Oleh karena itu, kolaborasi regulasi melalui Mutual Recognition Agreement (MRA) antar lembaga sertifikasi (LHLN) dianggap krusial untuk memastikan transparansi dan memanfaatkan Halal sebagai standar universal yang merefleksikan etika, kebersihan, dan kualitas.

Peta Jalan Ekonomi Halal Global dan Posisi Asia Timur

Definisi dan Pilar Utama Ekonomi Islam Global

Industri Halal telah berkembang melampaui fokus tradisionalnya pada makanan. Saat ini, ekonomi Halal mencakup sektor farmasi, kosmetik, fashion, pariwisata, dan keuangan, dan telah menjadi penanda bagi standar kebersihan, etika, dan kualitas yang tinggi. Halal diterima tidak hanya oleh umat Islam tetapi juga oleh konsumen non-Muslim sebagai pilihan etis.

Permintaan Halal didorong oleh dua faktor demografi dan ekonomi utama: meningkatnya populasi Muslim global dan kenaikan daya beli, khususnya di negara-negara berkembang. Akibatnya, investasi dalam infrastruktur Halal, seperti akomodasi yang menawarkan makanan Halal, fasilitas ibadah, dan layanan yang dipisahkan berdasarkan gender, kini menjadi keunggulan kompetitif di pasar global.

Proyeksi Pertumbuhan Pasar Halal Global: Peluang Multisektor

Pasar pariwisata Halal menunjukkan potensi pertumbuhan yang luar biasa. Proyeksi menunjukkan bahwa pasar ini diperkirakan meningkat dari USD 301.950 juta pada tahun 2024 menjadi USD 499.726 juta pada tahun 2032, mencerminkan Compound Annual Growth Rate (CAGR) sebesar 6.5%.

Pertumbuhan ini tidak hanya didorong oleh volume wisatawan, tetapi juga oleh perubahan preferensi menuju perjalanan yang sensitif secara budaya dan berkelanjutan, yang selaras dengan nilai-nilai Islam, termasuk kepedulian terhadap lingkungan. Selain itu, kemajuan teknologi dan munculnya platform pemesanan online yang dirancang khusus untuk wisatawan Muslim juga memfasilitasi ekspansi pasar yang signifikan.

Tabel 2.1: Proyeksi Pertumbuhan Pasar Halal Global (2024-2032)

Asia-Pasifik sebagai Pusat Konsumen dan Produsen Halal

Wilayah Asia-Pasifik merupakan wilayah yang sangat penting dalam ekosistem Halal, menampung lebih dari 60% populasi Muslim dunia dan berfungsi sebagai konsumen sekaligus produsen Makanan Halal terbesar.

Meskipun demikian, muncul sebuah kontradiksi penting: negara-negara non-Muslim mayoritas (Non-MSA) di Asia Timur, seperti Tiongkok dan Korea Selatan, menunjukkan agresivitas dan peran yang signifikan sebagai eksportir Halal, bahkan melebihi negara-negara Muslim mayoritas. Analisis ini mengarahkan pada pemahaman mengenai dualitas pasar Halal Asia: Negara Non-MSA di Asia Timur memandang Halal sebagai standar ekspor dan pariwisata yang memungkinkan mereka menarik devisa dan mengamankan rantai pasok global dari negara-negara MSA. Sementara itu, negara-negara MSA (seperti Indonesia) lebih fokus pada Halal sebagai standar regulasi dan konsumsi domestik. Kebutuhan ekspor ini kemudian memaksa produsen di Asia Timur untuk mematuhi regulasi ketat dari pasar MSA, yang secara efektif menetapkan standar operasional global.

Jepang (J-Halal): Membangun Infrastruktur untuk Pariwisata dan Kualitas

Jepang secara bertahap telah bertransformasi dari sekadar menyediakan opsi menjadi membangun ekosistem Halal-Friendly yang strategis, didorong oleh ambisi pariwisata dan acara global.

Kebijakan Nasional dan Momentum Acara Global

Inisiatif Halal di Jepang mendapatkan momentum yang kuat, terutama karena persiapan untuk acara-acara internasional besar. Keputusan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade dan Expo 2025 Osaka meningkatkan kebutuhan akan produk dan layanan Halal. Keterlibatan Malaysia Halal Development Corporation (HDC) dalam Expo 2025 Osaka menunjukkan upaya diplomasi Halal regional yang bertujuan untuk memperkuat kolaborasi. Lebih lanjut, fakta bahwa 35 perusahaan Jepang dengan 390 produk telah memperoleh sertifikasi Halal dari Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Indonesia memperlihatkan keseriusan dan perhatian yang besar dari Jepang terhadap industri Halal.

Pengembangan Infrastruktur Ramah Muslim: Fasilitas Ibadah sebagai Kunci Utama

Pengembangan pariwisata Halal di Jepang berpusat pada infrastruktur fisik yang ramah Muslim. Penelitian menunjukkan bahwa penyediaan fasilitas ibadah yang mudah diakses di lokasi-lokasi strategis—seperti bandara, pusat transportasi, dan tempat wisata—merupakan faktor terpenting dalam memperkuat daya tarik Jepang sebagai destinasi Halal.

Sebuah temuan penting menunjukkan bahwa keberadaan restoran Halal tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap peningkatan jumlah wisatawan Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa wisatawan Muslim seringkali menunjukkan fleksibilitas dalam memilih makanan di lingkungan Non-MSA, misalnya dengan memilih alternatif vegetarian atau seafood. Namun, fleksibilitas tersebut hilang ketika menyangkut kewajiban ritual. Dengan kata lain, akses untuk melaksanakan ibadah (seperti salat) adalah kebutuhan mutlak. Oleh karena itu, strategi investasi Jepang secara tepat memprioritaskan akses ritual (infrastruktur ibadah) daripada diversifikasi kuliner sebagai kunci untuk menggaet segmen pasar ini.

Ekosistem Regulasi dan Digital Halal Jepang

Ekosistem Halal di Jepang didukung oleh lembaga swasta seperti NPO Japan Halal Association (JHA), yang telah memulai kegiatan sertifikasi sejak tahun 2010 di tengah kelangkaan bahan baku lokal. Untuk menjamin penerimaan global, BPJPH Indonesia saat ini sedang dalam proses asesmen dan penandatanganan Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan salah satu LHLN di Jepang.

Dalam upaya mengatasi ambiguitas rantai pasok Halal di negara Non-MSA, teknologi digital memainkan peran penting. Aplikasi seperti Halal Japan dan eHalal menyediakan fitur penting, termasuk Halal Scanner untuk memverifikasi bahan baku secara instan dan direktori restoran yang menawarkan diskon. Teknologi ini berfungsi sebagai “lapisan jaminan” bagi wisatawan Muslim. Model ini secara efektif memindahkan tanggung jawab verifikasi dari produsen (yang mungkin tidak memiliki standar Halal wajib) kepada konsumen melalui teknologi, menjadikannya solusi yang sangat adaptif di pasar Halal yang didorong oleh pariwisata.

Korea Selatan (K-Halal): Strategi Soft Power dan Industri Kosmetik

Korea Selatan secara strategis memanfaatkan gelombang budaya globalnya (Hallyu) untuk mengintegrasikan Halal ke dalam produk dan layanan ekspornya, terutama di sektor K-Beauty.

Hallyu dan Diplomasi Halal

Korea Selatan telah mengakui pasar Halal sebagai pasar yang menguntungkan dan telah melakukan upaya diversifikasi dan ekspansi yang signifikan. Penggunaan soft power Korea (melalui K-Pop, K-Beauty, dan K-Food) memungkinkan Halal untuk diposisikan bukan sekadar sebagai standar keagamaan, tetapi sebagai bagian dari daya tarik budaya nasional. Hal ini terbukti efektif dalam menarik wisatawan Muslim berdaya beli tinggi, seperti pasien medis dari Timur Tengah, yang biaya rata-rata perawatannya mencapai 6.7 kali lipat dari biaya rata-rata total pasien asing lainnya. Pembangunan lingkungan yang tepat, mencakup makanan, kosmetik, dan fashion Halal, diyakini dapat mengubah Korea menjadi tujuan yang ramah bagi keluarga Muslim dengan kekuatan belanja yang riil.

Fokus pada Sektor Makanan dan Sertifikasi Awal

Dalam sektor makanan, perusahaan Halal di Korea mayoritas memproduksi makanan cepat saji, kopi, dan ramen instan. Secara regulasi, Korea Selatan menunjukkan komitmen kuat dengan mendapatkan pengakuan sertifikasi dari lembaga-lembaga yang dihormati secara global, seperti JAKIM Malaysia dan Uni Emirat Arab. Lembaga sertifikasi domestik seperti BIC HALAL KOREA juga telah mendapatkan pengakuan resmi dari BPJPH Indonesia , menegaskan bahwa standar Halal Korea sudah selaras dengan tuntutan pasar ekspor utama.

Studi Kasus K-Beauty Halal: Respon Strategis terhadap Regulasi Indonesia

Pasar kosmetik Halal global berkembang pesat karena konsumen Muslim mencari produk yang aman, etis, dan bebas dari bahan yang dilarang. Kasus Cosmecca Korea memberikan ilustrasi jelas mengenai respons strategis Korea Selatan terhadap pasar global. Sebagai produsen kosmetik terkemuka, Cosmecca secara proaktif memperoleh sertifikasi Halal MUI (Majelis Ulama Indonesia).

Langkah ini dilakukan menjelang mandat Indonesia untuk sertifikasi Halal wajib pada produk kosmetik yang berlaku mulai Oktober 2026. Tindakan ini menunjukkan bahwa negara Non-MSA seperti Korea didorong untuk menyesuaikan standar Halal domestik dan praktik produksi mereka berdasarkan kepentingan regulasi pasar ekspor MSA. Dengan kata lain, regulasi yang ditetapkan oleh pasar Muslim mayoritas seperti Indonesia dan Malaysia secara efektif menetapkan standar operasional Halal untuk produk K-Beauty yang ingin bersaing di pasar Muslim global yang besar.

Tiongkok (C-Halal): Ambisi Perdagangan Global dan Dinamika Geopolitik Internal

Tiongkok mengimplementasikan strategi Halal yang paling kompleks, yang tidak hanya didorong oleh ekonomi tetapi juga oleh pertimbangan geopolitik domestik dan global.

Tiongkok sebagai Eksportir Halal Global Non-OKI

Meskipun Tiongkok adalah negara non-Muslim mayoritas, negara ini merupakan eksportir makanan Halal yang signifikan. Tiongkok menempati posisi kesembilan sebagai eksportir makanan Halal terbesar ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), dengan nilai ekspor mencapai USD 10,4 miliar pada tahun 2022. Data ini menciptakan kontradiksi: negara dengan populasi Muslim terbesar (Indonesia) masih cenderung mengimpor produk Halal lebih banyak daripada mengekspor, sementara negara non-Muslim (Tiongkok) mendominasi ekspor ke pasar Halal terbesar.

Inisiatif Belt and Road Initiative (BRI) sebagai Koridor Halal Global

Tiongkok menggunakan Belt and Road Initiative (BRI) sebagai strategi geoeconomic utama untuk memperluas jangkauan perdagangan produk Halal mereka ke wilayah Muslim kunci di Asia Tenggara, Timur Tengah, dan Afrika. Ekspansi ini didukung oleh investasi besar dalam pembangunan pusat produksi Halal, mencakup pabrik makanan, farmasi, dan kosmetik di berbagai negara Muslim. Tiongkok juga memastikan produknya diterima secara luas melalui kerja sama dengan lembaga sertifikasi Halal internasional.

Analisis Geopolitik: Strategi Halalification (Qingzhenfahua) dan Pemilihan Etnis

Pemerintah Tiongkok, sebagai negara yang secara resmi ateis, menunjukkan ambisi yang jelas untuk mendominasi pasar Halal global. Strategi Halal Tiongkok, yang sering disebut Halalification (Qingzhenfahua), berada di bawah kendali negara. Secara geopolitik, Tiongkok secara spesifik memilih komunitas Muslim Hui di Ningxia, mendirikan Wuzhong Halal Industrial Park, untuk memimpin industri Halal dan menjadi pusat kontak dengan dunia Muslim.

Keputusan ini memiliki implikasi politik yang mendalam. Dengan mempromosikan Hui, Tiongkok menciptakan gambaran “minoritas model” yang selaras dengan tujuan ekonominya. Hal ini berbeda dengan kebijakan Tiongkok terhadap Uyghur di Xinjiang. Implikasinya adalah bahwa Halal Tiongkok berfungsi sebagai alat diplomatik yang dikontrol ketat di bawah BRI, memisahkan “Halal yang dapat diperdagangkan” (Hui) dari “Halal yang terpolitisasi” (Uyghur). Bagi rantai pasok Halal global, hal ini menimbulkan risiko signifikan terkait transparansi dan isu etika/sosial mengenai sumber bahan baku, yang dapat memicu konflik domestik Tiongkok terkait segregasi Halal.

Tantangan Lintas Sektoral dan Isu Kredibilitas

Meskipun Asia Timur menunjukkan kemajuan signifikan, Halal di kawasan ini masih menghadapi tantangan universal terkait regulasi, integritas, dan penerimaan budaya.

Harmonisasi Standar Halal dan Kompleksitas Regulasi

Ketiadaan standar Halal global yang tunggal telah menciptakan regulatory vacuum yang memicu ambiguitas, eksploitasi, dan insiden penipuan label Halal. Fragmentasi ini dipersulit oleh kompleksitas dan biaya sertifikasi serta perpanjangan yang dapat membebani Usaha Mikro dan Kecil (UMK) yang beroperasi dengan margin tipis. Untuk mengatasi masalah ini, kolaborasi internasional dan diplomasi Halal, seperti yang dipimpin oleh BPJPH Indonesia dan HDC Malaysia melalui Mutual Recognition Agreement (MRA), adalah upaya vital untuk mencapai harmonisasi standar Halal regional dan global.

Isu Integritas, Kredibilitas, dan Kesalahpahaman Budaya

Integritas sertifikasi Halal yang merupakan cerminan komitmen etika dan keagamaan kini menghadapi ancaman dari insiden penipuan (misalnya, pemalsuan label di Eropa dan Asia Tenggara). Hal ini menegaskan bahwa pelanggaran Halal bukan hanya masalah konsumen, tetapi penghinaan mendalam terhadap prinsip keagamaan.

Di pasar Non-MSA seperti Jepang dan Korea, cultural misunderstanding mengenai pedoman Halal yang rumit sering terjadi, yang dapat mengakibatkan pelanggaran tidak disengaja oleh produsen yang tidak akrab dengan persyaratan Halal yang rinci. Oleh karena itu, edukasi menyeluruh bagi para pemangku kepentingan pariwisata dan rantai pasok di negara-negara ini sangat penting untuk memfasilitasi penerimaan dan meminimalkan kesalahan operasional.

Halal sebagai Standar Etika Universal: Penerimaan Non-Muslim

Halal di Asia Timur menunjukkan fenomena yang dapat disebut sebagai “Halalisasi Sekuler.” Label Halal semakin diakui oleh konsumen non-Muslim di Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan karena atribut sekulernya yang berkaitan dengan kebersihan, keamanan, dan kualitas etika.

Halal diposisikan sebagai standar kualitas yang ditinggikan (clean beauty atau ethical food), yang sangat menarik bagi konsumen Generasi Z. Penelitian menunjukkan bahwa label Halal memberikan dampak positif dan signifikan pada niat beli konsumen, bahkan ketika kesadaran Halal (religius) mereka tidak terlalu tinggi. Artinya, Halal berfungsi sebagai jaminan kualitas sekunder yang melampaui kepatuhan agama. Strategi ini memungkinkan industri Asia Timur menembus pasar Non-Muslim yang lebih luas dengan memasarkan Halal sebagai standar kualitas etis yang sesuai dengan tren global keberlanjutan.

Peran Teknologi dan Generasi Z Muslim

Generasi Z, yang dikenal sebagai i-Generation atau Digital Natives, merupakan pendorong utama Halal, memanfaatkan media sosial dan e-commerce untuk informasi dan keputusan pembelian. Platform e-commerce memainkan peran penting sebagai saluran distribusi, khususnya di wilayah yang jauh dari akses ritel produk Halal tradisional.

Adopsi teknologi ini menciptakan tuntutan baru. Konsumen yang berinteraksi melalui e-commerce menekankan pentingnya pelabelan digital yang jelas dan deskripsi produk yang sensitif secara budaya untuk memastikan transparansi dan membangun kepercayaan dalam transaksi online Halal.

Kesimpulan

Halal di Asia Timur adalah hasil dari integrasi strategis yang didorong oleh kebutuhan ekonomi dan didukung oleh kemajuan teknologi serta kebijakan negara. Meskipun ketiga negara memiliki tujuan ekonomi yang sama (menarik devisa), pendekatan mereka sangat berbeda:

Tabel 7.1: Perbandingan Infrastruktur dan Strategi Halal di Tiga Negara Asia Timur

Berdasarkan analisis strategi dan tantangan yang dihadapi di Asia Timur, disarankan rekomendasi strategis berikut untuk pemangku kepentingan global:

1. Akselerasi Harmonisasi Regulasi (MRA): Negara-negara Muslim mayoritas (MSA) harus mempercepat penandatanganan dan implementasi Mutual Recognition Agreement (MRA) dengan lembaga Halal terkemuka di Asia Timur. Hal ini diperlukan untuk mengatasi fragmentasi standar dan memposisikan standar Halal MSA (seperti JAKIM dan BPJPH) sebagai standar global de facto untuk ekspor ke pasar Muslim.
2. Fokus pada Solusi Halal Digital: Investasi harus diarahkan pada pengembangan solusi Halal berbasis aplikasi dan e-commerce di Jepang dan Korea Selatan. Platform digital ini menjembatani kesenjangan transparansi di pasar Non-MSA dengan memungkinkan verifikasi bahan instan (Halal Scanner) dan menyediakan akses mudah ke produk ramah Muslim, memenuhi kebutuhan Generasi Z.
3. Memanfaatkan Narasi Etika: Produk Halal yang diproduksi atau dijual di Asia Timur harus dipasarkan kepada konsumen Non-Muslim sebagai produk premium yang etis, aman, dan berkualitas tinggi, alih-alih berfokus semata-mata pada kepatuhan agama. Pendekatan “Halalisasi Sekuler” ini memperluas daya tarik Halal ke dalam tren clean beauty dan konsumsi berkelanjutan.
4. Uji Tuntas Rantai Pasok Tiongkok yang Ketat: Mengingat strategi Halalification Tiongkok yang dikontrol oleh negara dan potensi risiko yang terkait dengan sumber bahan baku di tengah dinamika geopolitik internal, perusahaan global harus menerapkan protokol uji tuntas dan ketertelusuran Halal (Halal traceability) yang sangat ketat untuk produk Tiongkok. Ini penting untuk mitigasi risiko integritas rantai pasok dan kekhawatiran etika/sosial.