Putrajaya, Malaysia: Pelajaran Kritis dari Perencanaan Kota Administratif Baru sebagai Referensi IKN Nusantara

Latar Belakang dan Rasionalisasi Pemindahan Ibu Kota

Keputusan untuk membangun Putrajaya sebagai pusat administrasi federal Malaysia merupakan respons strategis terhadap tantangan perkotaan yang dihadapi Kuala Lumpur (KL) pada awal dekade 1990-an.Kuala Lumpur, sebagai ibu kota negara, menghadapi masalah akut terkait kepadatan penduduk, kemacetan, dan keterbatasan lahan yang mulai menghambat efisiensi kinerja birokrasi pemerintahan.

Di bawah visi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad, proyek Putrajaya dirancang pada awal 1990-an. Pembangunan fisik dimulai pada tahun 1995, dan Putrajaya secara resmi diresmikan sebagai pusat administrasi federal pada tahun 1999, sementara institusi yudikatif menyusul pada tahun 2003. Strategi ini secara fundamental memisahkan fungsi pemerintahan federal dari fungsi ekonomi, komersial, dan keuangan negara, yang tetap dipertahankan di Kuala Lumpur. Langkah ini sejalan dengan kebijakan pemerintah Malaysia untuk mencapai pembangunan yang lebih seimbang di seluruh Lembah Klang, memastikan bahwa tekanan perkembangan kehidupan perkotaan di KL dapat diredistribusi.

Lokasi Putrajaya dipilih secara strategis. Terletak 25 kilometer di selatan Kuala Lumpur dan hanya 20 kilometer dari Bandara Internasional Kuala Lumpur (KLIA), Putrajaya menawarkan konektivitas yang relatif mudah dan menjadikannya lokasi ideal untuk pusat pemerintahan baru.

Kerangka Konseptual Putrajaya: City in the Garden, Intelligent City

Putrajaya dibangun berdasarkan dua konsep tata kota utama: City in the Garden (Kota dalam Taman) dan Intelligent City (Kota Cerdas).² Konsep City in the Garden memastikan bahwa perencanaan kota yang terpadu menyeimbangkan keberadaan kantor pemerintah, perumahan, dan ruang terbuka hijau yang dilindungi, termasuk lahan basah buatan.¹ Putrajaya dirancang sebagai contoh “kota taman cerdas” yang dilengkapi dengan jaringan informasi berbasis teknologi multimedia.

Selain aspek fungsional dan teknologis, Putrajaya juga mengemban dimensi identitas nasional yang kuat. Kota ini dirancang untuk menjadi kebanggaan bangsa, mencerminkan nilai-nilai budaya Melayu dan Islam dalam arsitektur dan tata ruangnya. Pembangunan dilaksanakan dengan semboyan “dibuat oleh rakyat Malaysia dan untuk rakyat Malaysia” (made in Malaysia dan made by Malaysian), dengan membatasi material dan tenaga kerja asing, menekankan pemberdayaan potensi dan jati diri bangsa.

Relevansi Putrajaya untuk IKN Nusantara

Model yang diterapkan di Malaysia—mempertahankan ibu kota lama (KL) sebagai pusat ekonomi dan mendirikan ibu kota baru (Putrajaya) sebagai pusat administrasi—memiliki kesamaan struktural dengan rencana pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Indonesia Jakarta akan tetap menjadi pusat perekonomian, sedangkan IKN Nusantara akan mengambil alih fungsi administrasi pemerintahan.

Model pemisahan fungsional ini, sebagaimana yang diterapkan di Malaysia, dapat dipandang sebagai strategi mitigasi risiko. Dengan membiarkan pusat ekonomi lama tetap beroperasi, tujuan utama proyek Putrajaya adalah meningkatkan efisiensi administrasi pemerintahan tanpa harus memikul beban dan risiko ekonomi yang sangat besar dari perpindahan pusat keuangan global secara mendadak. Strategi ini memungkinkan Putrajaya berfokus 100% pada penyediaan fungsi pemerintahan yang efisien, sedangkan dinamika komersial ditanggung oleh Kuala Lumpur.

Namun, pengalaman Putrajaya yang berusia lebih dari dua dekade menyediakan pelajaran krusial mengenai tantangan yang melekat pada model kota yang didorong oleh supply (pemerintah), khususnya terkait kegagalan menarik populasi non-pemerintah dan diversifikasi ekonomi. Pelajaran ini sangat relevan bagi IKN Nusantara, yang harus merumuskan strategi untuk menghindari perangkap sosio-ekonomi yang dihadapi Putrajaya.

Keberhasilan Kritis Putrajaya: Efisiensi, Lingkungan, dan Tata Kelola Inovatif

Konsolidasi Pemerintahan dan Ketahanan Proyek

Putrajaya berhasil mencapai tujuan utamanya, yaitu mengkonsolidasikan kementerian dan lembaga pemerintah federal di satu lokasi yang terintegrasi. Konsolidasi ini dirancang untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Gedung-gedung pemerintahan utama, seperti Perdana Putra (Kantor Perdana Menteri) dan Istana Kehakiman, didesain dengan gaya modern dan futuristik, yang memadukan elemen arsitektur Islami, Moor, dan Barat, menciptakan identitas visual yang unik dan menumbuhkan kebanggaan nasional.

Salah satu faktor kritis keberhasilan Putrajaya adalah ketahanan proyek menghadapi guncangan eksternal. Keputusan Tun Dr. Mahathir Mohamad untuk membatasi keterlibatan asing, memastikan bahwa pembangunan didominasi oleh kontraktor dan bahan bangunan Malaysia (hanya 10% material diimpor), sangat berperan. Putrajaya tidak dibiayai oleh utang luar negeri. Prinsip kemandirian pembiayaan dan lokalitas sumber daya konstruksi ini memberikan proyek financial and resource resilience yang luar biasa. Akibatnya, ketika Krisis Moneter Asia melanda pada tahun 1998, pembangunan Putrajaya tetap dapat berjalan, menunjukkan superioritas perencanaan yang memprioritaskan kemandirian dan keberlanjutan sumber daya lokal dibandingkan pembangunan yang rentan terhadap volatilitas pasar keuangan global.

Realisasi Visi Green City (Garden City 2025)

Putrajaya dipuji karena perpaduan harmonis antara alam dan arsitektur modern. Kota ini bertransformasi dari Garden City menjadi Green City pada tahun 2025. Pencapaian fisik utamanya adalah penciptaan danau dan lahan basah buatan yang berfungsi sebagai paru-paru kota (Green Lung). Lahan basah ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara yang dibuat secara terstruktur, dan berfungsi vital sebagai pemurni pasokan air, pengelola air hujan (storm water management), dan sebagai habitat bagi burung serta ikan, yang memperkaya biodiversitas wilayah tersebut. Upaya green city ini dirancang untuk mengurangi dampak polusi udara dan menciptakan struktur perkotaan yang lebih sejuk (Cooler Urban Structure).

Rencana aksi menuju Green City 2025 mencakup delapan kebijakan utama dan empat Big Moves yang tertuang dalam Rencana Struktur Putrajaya. Implementasi teknisnya termasuk program transportasi rendah karbon (Low Carbon Transportation), pembangunan gedung berkelanjutan (Cutting-Edge Sustainable Buildings), fokus pada efisiensi energi, dan penggunaan energi terbarukan yang lebih masif.

Implementasi Smart City dan Keamanan Publik

Sebagai Intelligent City, Putrajaya telah mengadopsi berbagai teknologi cerdas untuk meningkatkan efisiensi operasional kota. Pemerintah kota secara aktif mengintegrasikan data dan Artificial Intelligence (AI) dalam proses pengambilan keputusan, yang memungkinkan peningkatan efisiensi layanan publik, seperti pelaporan kerusakan fasilitas atau permohonan izin administratif melalui aplikasi digital.

Infrastruktur digital terus dikembangkan, termasuk penerapan Internet of Things (IoT) dan teknologi Low Power Wide Area Network (LPWAN) seperti LoRa. Teknologi LoRa, yang ideal untuk transmisi data sensor jarak jauh dengan konsumsi daya rendah, diterapkan di pusat komersial, dengan aplikasi pertama berupa lampu jalan pintar (smart street lighting).

Aspek keamanan dan ketertiban menjadi fokus utama dan merupakan bukti keberhasilan efisiensi tata kelola yang terpusat. Putrajaya mencatat angka kejahatan yang sangat rendah. Kota ini dipantau secara ketat oleh 400 unit CCTV, dan dilengkapi 60 panic button berwarna merah yang memungkinkan komunikasi langsung dengan polisi, dengan kamera CCTV secara otomatis mengarah ke lokasi tombol yang ditekan, memastikan respons cepat dan pengawasan yang efektif. Keberhasilan dalam keamanan dan smart governance membuktikan bahwa perencanaan terpusat mampu menghasilkan efisiensi administratif yang tinggi.

Tantangan Struktural dan Isu Kesenjangan Sosial-Ekonomi

Meskipun Putrajaya sukses besar dalam perencanaan fisik dan efisiensi birokrasi, kota ini menghadapi tantangan signifikan dalam mencapai vitalitas sosial dan tujuan demografi yang berkelanjutan. Permasalahan ini berpusat pada kegagalan menarik populasi non-pemerintah dan diversifikasi ekonomi di luar fungsi administrasi.

Kesenjangan Demografi dan Kekosongan Hunian

Kesenjangan terbesar Putrajaya terlihat pada aspek demografi. Target populasi Putrajaya untuk tahun 2025 adalah 350.000 jiwa.¹² Namun, realisasi populasi hingga tahun 2021/2024 hanya berkisar antara 100.000 hingga 120.000 jiwa. Ini berarti tingkat pencapaian populasi kurang dari sepertiga target yang ditetapkan, sebuah kegagalan perencanaan sosial yang substansial

Kesenjangan populasi ini berkorelasi dengan kekosongan hunian. Pemerintah menargetkan 73.767 unit perumahan siap huni pada tahun 2025, tetapi hingga tahun 2021, hanya 37.394 unit yang telah siap. Selain itu, data menunjukkan bahwa tingkat okupansi (vacancy rate) properti premium, terutama di segmen sewa jangka pendek, tergolong rendah (berkisar antara 20% hingga 70%). Hal ini mengindikasikan surplus unit perumahan yang tidak diimbangi oleh permintaan populasi permanen.

Stigma “Kota yang Membosankan” dan Kurangnya Vitalitas

Putrajaya sering digambarkan sebagai kota yang indah dari segi arsitektur dan tata ruang, namun “membosankan” dan “kurang enak untuk tempat tinggal”. Dalam sebuah perumpamaan, kota ini diibaratkan sebagai “pohon, daunnya lebat buahnya jarang”. Meskipun kota ini menawarkan aktivitas rekreasi dan wisata (seperti wisata danau buatan, jembatan yang bercahaya di malam hari) , fokus utama yang dominan pada fungsi administratif membatasi pertumbuhan kegiatan komersial, hiburan, dan interaksi sosial organik yang diperlukan untuk menarik penduduk non-pemerintahan.

Kekurangan vitalitas sosial ini dapat ditelusuri kembali pada kekakuan perencanaan yang terlalu terpusat pada fungsi pemerintah. Perencanaan yang sangat terstruktur, meskipun menghasilkan efisiensi dalam birokrasi dan keamanan, seringkali menghambat “peluang anarki” atau pertumbuhan organik berbasis pasar yang diperlukan agar sebuah kota memiliki “jiwa” dan menjadi tempat tinggal yang menarik di luar jam kantor. Kegagalan mencapai target populasi adalah cerminan kegagalan perencanaan sosial, bukan kegagalan perencanaan fisik.

Dinamika Mobilitas dan Transformasi Menjadi Commuter City

Awalnya, proyek perpindahan ke Putrajaya menghadapi resistensi dari pegawai pemerintah karena lokasinya yang masih terisolasi (seperti hutan atau kebun sawit) dan akses transportasi yang terbatas pada tahun 1995. Pemerintah harus menyediakan insentif finansial untuk mendorong pegawai bersedia pindah.

Meskipun infrastruktur transportasi kemudian ditingkatkan secara signifikan—seperti koneksi KLIA Transit yang hanya 17 menit dari Putrajaya Sentral ke bandara, dan integrasi dengan MRT Putrajaya Line —dinamika mobilitas menunjukkan bahwa Putrajaya telah berevolusi menjadi Commuter City (kota penglaju). Data menunjukkan ridership harian MRT Putrajaya Line yang cukup tinggi, mencapai 179.453 penumpang per hari (per 31 Oktober 2025). Tingginya angka penglaju yang masuk dan keluar kota setiap hari, ditambah dengan rendahnya populasi permanen, mengindikasikan bahwa banyak pegawai negeri memilih untuk tinggal di kawasan Lembah Klang lainnya (seperti Kuala Lumpur, Cyberjaya, atau Selangor) yang mungkin menawarkan biaya hidup atau fasilitas sosial yang lebih baik, dan hanya melakukan komutasi ke Putrajaya untuk bekerja. Konsekuensinya, Putrajaya menjadi kota yang sepi di luar jam kerja pemerintah.

Strategi Ekonomi Dualistik dan Ketergantungan pada Koridor Raya Multimedia (MSC)

Analisis kritis terhadap Putrajaya tidak dapat dilakukan secara terpisah dari strategi pembangunan regional Malaysia yang lebih luas, yaitu Koridor Raya Multimedia (Multimedia Super Corridor – MSC). Putrajaya adalah bagian integral dari visi MSC, bekerja berdampingan dengan kota terencana lainnya, Cyberjaya.

Pemisahan Fungsi Ekonomi dan Administrasi

Strategi perencanaan Putrajaya secara eksplisit mendefinisikan Putrajaya sebagai pusat administrasi, dengan Kuala Lumpur sebagai pusat ekonomi, komersial, dan keuangan. Pemisahan ini menciptakan model kota dualistik yang menjamin stabilitas ekonomi KL sambil meningkatkan efisiensi birokrasi di Putrajaya.

Putrajaya dirancang bukan untuk menjadi pusat ekonomi, sehingga kegagalan Putrajaya menarik sektor ekonomi non-pemerintah bukanlah kegagalan tak terduga, melainkan konsekuensi logis dari alokasi fungsional dalam masterplan regional Malaysia. Fungsi ekonomi berbasis pengetahuan dan teknologi dialihkan ke tetangganya, Cyberjaya.

Cyberjaya: Penyangga Ekonomi dan Inovasi

Cyberjaya, yang didirikan pada tahun 1997, berfungsi sebagai mitra kembar Putrajaya dalam kerangka MSC. Kota ini secara spesifik ditugaskan untuk menampung dan menstimulasi sektor teknologi informasi dan pengetahuan, menjadikannya “Silicon Valley” Malaysia.

Keberhasilan Cyberjaya dalam menarik investasi asing langsung (FDI), perusahaan multinasional, dan lebih dari 900 bisnis (startup teknologi, AI, cybersecurity, fintech) telah menciptakan ekosistem teknologi yang dinamis. Cyberjaya juga berkembang menjadi pusat pendidikan dengan adanya institusi seperti University of Cyberjaya dan Multimedia University (MMU).

Model Putrajaya-Cyberjaya adalah model terintegrasi: Putrajaya menyediakan tata kelola yang efisien, sedangkan Cyberjaya menyediakan mesin ekonomi berbasis pengetahuan. Ketergantungan Putrajaya pada ekonomi pemerintahan diimbangi oleh keberadaan Cyberjaya sebagai hub FDI dan pendidikan yang dinamis. Cyberjaya menawarkan infrastruktur yang kuat, konektivitas yang baik (ELITE, MEX, SKVE, stasiun MRT), serta pasar properti yang menarik bagi profesional dan mahasiswa.

Jika IKN Nusantara ingin menghindari nasib Putrajaya yang sepi di luar jam kerja, IKN tidak hanya harus meniru keberhasilan fisik Putrajaya tetapi juga harus mengintegrasikan fungsi Knowledge Economy Cyberjaya ke dalam desain masterplan intinya, atau memastikan pembangunan cepat kota penyangga di sekitarnya menjadi pusat ekonomi berbasis pengetahuan yang self-sufficient.

Analisis Tata Kelola dan Pembelajaran untuk IKN Nusantara

Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) dan Insentif

Perpindahan ASN ke Putrajaya menunjukkan bahwa insentif yang bersifat kompensasi sangat penting untuk mengatasi resistensi awal. Pemerintah Malaysia terus memperkuat ASN melalui berbagai skema insentif dan peningkatan kesejahteraan. Ini termasuk penghargaan finansial bagi pegawai yang menyelesaikan pendidikan tinggi (seperti RM1,250 untuk gelar doktor, RM1,000 untuk master). Selain itu, pemerintah memberikan pembayaran insentif awal yang besar (seperti RM2,000 untuk pegawai Grade 56 ke bawah) sebagai pengakuan atas kinerja mereka sambil menunggu peninjauan sistem remunerasi publik.

Bagi IKN, resistensi perpindahan ASN diprediksi akan serupa, terutama mengingat jarak IKN ke Jakarta lebih jauh daripada Putrajaya ke Kuala Lumpur. Pemberian insentif finansial saja tidak cukup. Insentif yang krusial adalah yang berfokus pada quality of life. Ini mencakup jaminan ketersediaan perumahan terjangkau yang berkualitas dan fasilitas sosial-pendidikan kelas dunia (sekolah, rumah sakit). Jika perumahan terjangkau tidak ada, insentif finansial hanya akan menjadi subsidi untuk perjalanan pulang pergi bagi komuter.

Model Kelembagaan dan Pembiayaan IKN vs. Putrajaya

Putrajaya dikelola secara langsung oleh Putrajaya Corporation (PPj) di bawah administrasi federal. Model tata kelola terintegrasi ini memungkinkan perencanaan yang konsisten dan eksekusi proyek yang efisien. Di Indonesia, pembentukan Otorita IKN (OIKN) diyakini penting untuk memastikan pembangunan IKN tidak dilakukan secara sektoral, yang dapat menimbulkan risiko tinggi dan beban koordinasi yang sangat besar bagi badan-badan pemerintah. OIKN ditugaskan untuk mengusung konsep smart-governance dan transformasi birokrasi, yang memerlukan pola kerja fleksibel dan dinamis didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi.

Terkait pembiayaan, Putrajaya telah mengajarkan pelajaran berharga mengenai ketahanan. Karena Putrajaya berfokus pada pembiayaan mandiri, menggunakan 90% sumber daya lokal, dan menghindari utang luar negeri, proyek tersebut tidak terhenti oleh Krismon 1998. Meskipun IKN Nusantara menghadapi tantangan pembiayaan yang berbeda (terganjal krisis Covid-19 pada tahap awal), IKN harus meniru prinsip financial resilience Putrajaya.

Pelajaran Strategis Komparatif untuk IKN Nusantara

Putrajaya merupakan studi kasus sempurna untuk kota terencana yang menghadapi dilema antara efisiensi administrasi yang tinggi dan vitalitas sosial yang rendah. Pelajaran utamanya dapat dikelompokkan menjadi tiga area strategis:

1. Pelajaran Demografi dan Sosial: Putrajaya menunjukkan bahwa perencanaan fisik yang superior tidak menjamin pertumbuhan populasi permanen yang ditargetkan (hanya 34% tercapai). IKN harus segera memprioritaskan pembangunan social amenities (sekolah, layanan kesehatan, pusat hiburan) untuk menarik keluarga non-ASN. Jika IKN hanya menjadi pusat kerja tanpa infrastruktur sosial yang menarik bagi keluarga muda dan profesional swasta, kota tersebut akan menjadi kota penglaju (Commuter City) yang sepi di malam hari, seperti yang dikhawatirkan terjadi di Putrajaya.
2. Pelajaran Ekonomi (Model Cyberjaya): Ketergantungan tunggal Putrajaya pada fungsi pemerintah membatasi dinamika ekonominya. IKN tidak boleh mengulangi kesalahan ini. IKN perlu mengintegrasikan fungsi Knowledge Economy (seperti Cyberjaya—pusat teknologi, pendidikan tinggi, riset) secara intrinsik ke dalam batas wilayahnya sejak fase awal. Jika IKN dirancang untuk menjadi pusat pertumbuhan baru di luar Jawa , maka IKN harus lebih self-sufficient secara ekonomi dibandingkan Putrajaya, yang masih dapat mengandalkan KL yang berjarak 50 km. IKN, yang lebih jauh dari Jakarta, memerlukan mesin ekonomi internal yang kuat, atau OIKN harus memastikan kota-kota penyangga (seperti Balikpapan) diubah secara cepat menjadi hub ekonomi teknologi/pendidikan (meniru Cyberjaya) untuk mendukung IKN inti.
3. Pelajaran Tata Kelola dan Smart City: Putrajaya berhasil menerapkan Smart Governance untuk keamanan publik (400 CCTV, 60 panic button) dan efisiensi birokrasi. IKN harus memastikan bahwa investasi Smart City yang diusung (smart-governance) terintegrasi secara fungsional dalam meningkatkan kinerja birokrasi dan menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman, didukung oleh infrastruktur digital yang memadai (IoT, AI).

Lampiran Data Kunci dan Perbandingan Komparatif

Untuk mendukung analisis, berikut adalah perbandingan kuantitatif antara target perencanaan Putrajaya dengan realisasi aktual, serta perbandingan model kota dualistik Malaysia dan Indonesia.

Analisis Kesenjangan Demografi Putrajaya

Tabel ini menyoroti diskrepansi signifikan antara tujuan perencanaan demografi Putrajaya dan pencapaian aktualnya. Kesenjangan ini merupakan indikasi paling nyata dari tantangan sosial dan ekonomi kota administratif.

Table VI.A: Putrajaya: Perbandingan Target Perencanaan Awal vs. Realisasi Demografi dan Hunian

Kegagalan mencapai target populasi dan unit perumahan menunjukkan bahwa insentif dan infrastruktur yang disiapkan Putrajaya tidak cukup untuk mendorong perpindahan permanen dari sektor swasta atau bahkan seluruh ASN. Fakta bahwa Putrajaya berhasil menjaga angka kejahatan sangat rendah menguatkan premis bahwa kota ini sangat efisien dalam fungsi governance dan keamanan, tetapi kurang dalam vitalitas sosial.

Analisis Model Kota Dualistik

Perbandingan model pemindahan ibu kota di Malaysia dan Indonesia menyoroti perbedaan kontekstual yang harus diperhitungkan oleh IKN.

Table VI.B: Perbandingan Model Kota Dualistik: Malaysia vs. Indonesia

Perbedaan kunci adalah jarak geografis dan skala tujuan pemerataan. Karena IKN jauh dari Jakarta, IKN tidak dapat mengandalkan Jakarta sebagai pusat komersial harian, seperti halnya Putrajaya masih dapat mengandalkan Kuala Lumpur. IKN harus mengadopsi model yang lebih self-sufficient, yang secara efektif mengharuskan IKN mengintegrasikan fungsi Putrajaya (administrasi) dan Cyberjaya (knowledge economy) dalam satu kawasan.

Kesimpulan

Putrajaya adalah proyek pembangunan kota terencana dari nol yang berhasil memenuhi tujuan awalnya: menciptakan pusat pemerintahan federal yang sangat efisien, terintegrasi secara fisik, dan dirancang dengan estetika nasional yang kuat, didukung oleh infrastruktur smart city yang unggul dalam tata kelola dan keamanan. Keberhasilan Putrajaya diperkuat oleh ketahanan finansialnya, yang dibangun di atas fondasi kemandirian sumber daya dan pembiayaan lokal, memungkinkannya bertahan dari Krismon 1998.

Namun, Putrajaya juga menghadapi tantangan mendasar yang berasal dari perencanaan yang terlalu kaku dan fokus tunggal pada fungsi birokrasi. Kegagalan mencapai target populasi, kekosongan hunian, dan stigma “kota membosankan” menunjukkan bahwa Putrajaya adalah keberhasilan perencanaan fisik yang luar biasa, tetapi menjadi model yang kurang berhasil dalam perencanaan sosial dan ekonomi non-pemerintahan. Kota ini berfungsi sebagai Commuter City yang sangat efisien bagi ASN, tetapi gagal menjadi pusat kehidupan yang mandiri.

Pelajaran terbesar bagi IKN Nusantara adalah bahwa efisiensi birokrasi tidak secara otomatis menghasilkan vitalitas sosial dan keberlanjutan ekonomi. Untuk berhasil, IKN harus secara aktif menarik populasi swasta dan mendiversifikasi mesin ekonominya sejak hari pertama.

Rekomendasi Kebijakan Utama untuk IKN Nusantara (IKN)

Berdasarkan analisis komparatif dengan pengalaman Putrajaya, berikut adalah empat rekomendasi kebijakan utama yang harus dipertimbangkan oleh Otorita IKN Nusantara:

Mandat Diversifikasi Ekonomi Dini (Integrasi Model Cyberjaya)

Otorita IKN harus mengintegrasikan fungsi knowledge economy secara eksplisit dan wajib sejak fase pembangunan pertama. Sektor pendidikan tinggi, pusat riset dan pengembangan (R&D), serta pusat layanan teknologi informasi harus ditempatkan sebagai anchor tenants pembangunan, bukan sekadar pelengkap. Hal ini diperlukan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi IKN didorong oleh sektor swasta berbasis pengetahuan dan bukan hanya oleh belanja pemerintah. IKN harus beroperasi sebagai model Tiga Kota yang terintegrasi cepat: IKN Inti (Administrasi), IKN Knowledge Hub (Cyberjaya function), dan Jakarta (Pusat Keuangan).

Transisi dari Smart Government ke Smart Living yang Menarik

Investasi Smart City IKN harus melampaui fokus Putrajaya pada Smart Governance (efisiensi kantor dan keamanan). Prioritas teknologi cerdas harus diperluas untuk secara langsung meningkatkan kualitas hidup warga dan menarik talenta swasta. Ini termasuk pengembangan sistem transportasi publik yang superior, integrasi layanan digital yang ramah komunitas, dan insentif teknologi untuk sektor UMKM dan kreatif. Tujuannya adalah memastikan IKN dikenal tidak hanya sebagai tempat yang workable tetapi juga sangat liveable.

Insentif Berbasis Kualitas Hidup dan Keluarga

Untuk mengatasi resistensi perpindahan ASN, insentif yang diberikan harus berupa paket komprehensif yang menjamin quality of life yang kompetitif. Ini mencakup subsidi silang atau ketersediaan perumahan terjangkau yang berkualitas bagi ASN golongan rendah/menengah, serta jaminan akses ke fasilitas pendidikan (sekolah internasional/premium) dan layanan kesehatan kelas satu. Selain itu, IKN harus memiliki program spesifik untuk mendukung pekerjaan pasangan ASN (misalnya, insentif bagi perusahaan yang merekrut pasangan ASN), yang merupakan faktor kunci dalam keputusan keluarga untuk pindah secara permanen.

Menciptakan “Jiwa Kota” melalui Alokasi Ruang Organik

IKN harus belajar dari kekakuan Putrajaya. Perencanaan harus mengalokasikan ruang dan sumber daya yang memadai untuk aktivitas non-birokratis: seni, budaya, nightlife yang sehat, dan kegiatan komersial yang tidak bergantung pada jam kerja kantor. Mekanisme pertumbuhan organik yang didorong pasar harus diizinkan berkembang, dengan memberikan insentif pajak atau regulasi yang longgar di sektor-sektor non-pemerintahan tertentu. Ini akan membantu memerangi stigma “kota yang membosankan” dan memastikan kota tetap hidup dan dinamis setelah jam kerja pemerintahan berakhir.