Diplomasi Dalam Kain: Analisis Semiotika dan Strategi Kekuatan Lunak Pakaian Nasional dalam Forum Global

Tulisan  ini menyajikan analisis semiotika dan studi kasus mengenai penggunaan pakaian nasional oleh pemimpin negara dalam forum internasional. Fokus utama terletak pada peran strategis tekstil tradisional—khususnya Batik (Indonesia), Barong Tagalog (Filipina), dan Dashiki (Afrika)—sebagai penegasan identitas budaya, pernyataan politik, dan alat soft power yang efektif di tengah dinamika sistem internasional yang semakin multipolar.

Sartorialitas sebagai Vektor Diplomasi Global

Latar Belakang: Pakaian Nasional di Panggung Global dan Dekonstruksi Hegemoni Berbusana Barat

Dalam arena diplomatik dan politik global, standar berbusana formal sering kali didominasi oleh Western Business Attire (WBA), yang dicirikan oleh jas gelap, kemeja, dan dasi. Namun, keputusan seorang pemimpin untuk mengenakan pakaian tradisional mereka di acara-acara tingkat tinggi merupakan tindakan yang kaya makna politik dan semiotika. Pakaian bertindak sebagai bahasa non-verbal yang menyampaikan pesan tentang afiliasi politik, warisan budaya, dan identitas nasional.

Tujuan dan cakupan laporan ini adalah untuk menganalisis bagaimana simbol-simbol tekstil dari negara-negara yang pernah dijajah ini—Batik, Barong Tagalog, dan Dashiki—berfungsi sebagai penanda kedaulatan, perlawanan pasca-kolonial, dan soft power di forum-forum penting seperti KTT regional (APEC, ASEAN) dan multilateral (UNGA).

Pilihan untuk mengenakan pakaian nasional di forum global secara intrinsik merefleksikan tantangan berkelanjutan terhadap hegemoni kolonial. Kolonialisme tidak hanya mencakup penguasaan politik dan ekonomi, tetapi juga mencakup penguasaan budaya. Dengan demikian, busana Barat di forum-forum internasional telah lama menjadi simbol formalitas dan kekuasaan hegemoni. Mempromosikan dan mengenakan pakaian nasional—seperti Batik yang dipromosikan Presiden Sukarno di awal kemerdekaan —adalah langkah strategis untuk membalikkan warisan kolonial secara visual. Tindakan ini menunjukkan bahwa institusi dan representasi bangsa kini berakar pada tradisi sendiri, mengklaim kembali kedaulatan budaya melalui media visual yang paling terlihat.

Mendefinisikan Diplomasi Pakaian (Fashion Diplomacy): Peran Ganda Pakaian sebagai Identitas dan Alat Negosiasi

Diplomasi pakaian, atau fashion diplomacy, telah muncul sebagai bentuk diplomasi budaya yang dinamis dan menarik. Pakaian adalah bahasa non-verbal yang strategis untuk menyampaikan pesan politik, sebuah konsep yang sebenarnya telah diterapkan sejak zaman kuno, jauh sebelum komunikasi digital mengambil alih. Dalam konteks modern, diplomasi fesyen melampaui pertukaran budaya; ia menjadi manifestasi soft power yang menggunakan budaya dan nilai-nilai sebagai saluran untuk pengaruh.

Secara analitis, tindakan diplomatik yang mengenakan pakaian nasional memiliki bobot historis. Misalnya, penggunaan Batik sebagai simbol kemerdekaan Indonesia menunjukkan bahwa strategi ini bukanlah hal baru. Mengingat bahwa kolonialisme mencakup kontrol politik dan budaya, menggunakan busana tradisional untuk menggantikan jas formal adalah cara untuk mendekolonisasi narasi visual. Dengan demikian, promosi dan penggunaan Batik, Barong, atau Dashiki adalah strategi untuk membalikkan warisan kolonial secara visual, menunjukkan kedaulatan budaya yang kini menjadi landasan identitas nasional.

Landasan Teoritis: Semiotika Politik dan Kekuatan Lunak Budaya

Pakaian sebagai Bahasa Non-Verbal: Membaca Pesan Politik dalam Busana

Semiotika politik mempelajari bagaimana simbol, termasuk pakaian, menyampaikan makna politik. Pilihan pakaian adalah indikasi simbolis dari berbagai gagasan sosial, termasuk identitas budaya, kelas sosial, tradisi, dan afiliasi politik atau agama. Dalam konteks diplomatik, pakaian berfungsi sebagai penanda visual yang memungkinkan diplomat dan audiens global untuk “membaca” perilaku atau posisi politik suatu negara atau pemimpin.

Ketika seorang pemimpin di Majelis Umum PBB (UNGA) memilih untuk tidak mengenakan jas Barat, mereka membuat pernyataan publik yang dapat diinterpretasikan secara luas—mulai dari penegasan kenyamanan hingga deklarasi penolakan terhadap kepatuhan hegemoni Barat. Keberhasilan komunikasi ini bergantung pada pemahaman kontekstual terhadap simbol tersebut.

Konsep Soft Power dan Penerapannya dalam Diplomasi Tekstil

Diplomasi fesyen telah diakui sebagai kekuatan yang berkembang dalam hubungan internasional. Ia adalah manifestasi soft power, di mana pertukaran budaya dan nilai-nilai dapat membentuk opini publik dan persepsi global, memberikan pendekatan alternatif terhadap diplomasi ketika saluran tradisional menghadapi skeptisisme. Bahasa universal fesyen memupuk persatuan, koneksi, dan pemahaman antarnegara.

Meskipun demikian, studi akademik menunjukkan bahwa keberhasilan diplomasi pakaian tradisional dapat bergantung pada konteks diplomatik. Pakaian tradisional cenderung lebih menjanjikan dalam negosiasi yang berfokus pada isu-isu lingkungan atau budaya, dibandingkan dengan isu-isu ekonomi atau keamanan yang lebih keras. Namun, analisis ini semakin ditantang oleh praktik pemimpin kontemporer, yang semakin mengintegrasikan identitas budaya ke dalam narasi ekonomi formal (seperti yang akan dibahas dalam kasus Barong Tagalog).

Pakaian Tradisional dalam Narasi Pasca-Kolonial: Simbolisasi Kemerdekaan dan Kedaulatan Budaya

Pakaian tradisional dari negara-negara bekas koloni sering kali membawa narasi perlawanan. Kasus Batik dan Madiba Shirt (yang diadaptasi dari Batik) adalah contoh utama. Nelson Mandela secara eksplisit menolak jas formal yang dikenakan oleh sebagian besar politisi karena ia tidak ingin “terkurung oleh jas dan dasi,” dan kemeja Madiba yang longgar melambangkan kebebasan pasca-apartheid, kebalikan dari pakaian penjara yang kusam. Demikian pula, Presiden Ghana pertama, Kwame Nkrumah, mengadopsi pakaian tradisional Afrika seperti kemeja batakari bergaris dan kente cloth untuk menegaskan identitas nasional pasca-kolonisasi.

Penggunaan pakaian tradisional secara strategis oleh negara-negara Selatan Global di KTT seperti PBB dan APEC  berfungsi sebagai indikator visual dari sistem internasional yang semakin multipolar. Sementara Jas Bisnis Barat (WBA) melambangkan hierarki unipolar atau Barat, pemimpin dari negara-negara yang berjuang melawan hegemoni menggunakan pakaian nasional mereka karena diizinkan oleh protokol PBB. Tindakan kolektif ini secara efektif mengubah hubungan kekuasaan yang bergeser dalam sistem internasional yang multipolar , menegaskan bahwa nilai-nilai Barat bukanlah satu-satunya standar keformalan.

STUDI KASUS I: BATIK INDONESIA – Simbol Filosfis, Ekonomi, dan Pengaruh Global

Sejarah dan Evolusi Batik: Peninggalan Budaya dan Simbol Kebangsaan

Batik adalah pakaian nasional yang paling dikenal dari Indonesia, sebuah hasil dari tradisi tekstil tradisional yang mendalam. Meskipun secara historis Batik paling menonjol dalam budaya Jawa, Sunda, dan Bali, statusnya terangkat menjadi pakaian nasional karena Jawa merupakan pusat politik dan populasi Indonesia.

Sejak era kemerdekaan, Batik telah menjadi alat integral diplomasi kebudayaan Indonesia. Indonesia menggunakan Batik sebagai sarana untuk memperjuangkan kepentingan politik di kancah internasional, termasuk perjuangan pembebasan Irian Barat dan Konfrontasi Malaysia. Bahkan, pameran Batik telah digunakan dalam misi kebudayaan untuk normalisasi hubungan diplomatik, seperti pameran yang diselenggarakan pada tahun 1967 sebagai bagian dari normalisasi hubungan dengan Malaysia.

Decoding Motif Batik dalam Diplomasi: Analisis Simbolisme Kawung dan Parang

Dalam konteks diplomasi, pemilihan motif Batik oleh pemimpin negara sarat dengan pesan simbolis yang mendalam.

1. Batik Parang: Motif ini adalah salah satu motif Batik tertua di Indonesia. Nama Parang berasal dari kata Jawa Pereng yang berarti lereng. Motif ini menggambarkan garis diagonal yang turun dari tinggi ke rendah, dan susunan motif S yang saling terkait dan tidak terputus melambangkan kesinambungan. Filosofi Batik Parang adalah nasihat untuk tidak pernah menyerah, seperti gelombang laut yang terus bergerak, dan menggambarkan hubungan yang tidak terputus, baik dalam upaya meningkatkan diri maupun ikatan keluarga.
2. Batik Kawung: Motif ini berbentuk lingkaran yang rapi tersusun secara geometris, menyerupai buah kawung (sejenis kelapa atau kadang diartikan sebagai buah aren) atau bunga teratai dengan empat mahkota yang terbuka. Bunga teratai khususnya adalah simbol umur panjang dan kemurnian.

Kasus “Diplomasi Batik”: Strategi Penggunaan oleh Presiden Indonesia di KTT Internasional

Presiden Indonesia sering menggunakan Batik dalam pertemuan formal. Presiden Joko Widodo (Jokowi) dikenal menggunakan “Diplomasi Batik” untuk memperkuat hubungan bilateral, seperti yang ditunjukkannya saat bertemu dengan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong.

Pemilihan motif Batik oleh Presiden Jokowi di KTT APEC atau G20 sering kali menjadi subjek spekulasi publik. Meskipun ada motif keraton tertentu seperti Gunungan yang memiliki filosofi tinggi—melambangkan penguasa alam semesta —para pemimpin secara strategis memilih motif yang dapat dikomunikasikan secara luas di panggung global.

Dalam forum internasional, pemimpin seperti Jokowi memilih motif Batik, seperti Kawung atau Parang, untuk secara halus mengkomunikasikan nilai-nilai kepemimpinan (ketahanan, kemurnian, kesinambungan) kepada audiens global. Misalnya, motif Parang secara visual mengkomunikasikan “semangat yang tidak pernah padam”. Pesan visual ini melengkapi pidato politik tentang ketahanan ekonomi, stabilitas regional, atau agenda pembangunan, memberikan dimensi budaya pada agenda politik yang kompleks, yang merupakan strategi untuk mengontrol narasi nasional.

Dampak Lintas Benua: Madiba Shirt dan Warisan Batik di Afrika

Pengaruh Batik tidak terbatas pada Asia Tenggara. Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan yang terpilih pasca-apartheid, mempopulerkan kemeja longgar dan berwarna cerah yang dikenal sebagai Madiba Shirt. Desain ini secara eksplisit diadaptasi dari pakaian Batik Indonesia, atas permintaan Mandela sendiri setelah melihat batik yang dikenakan oleh Presiden Indonesia Soeharto.

Madiba Shirt menjadi simbol emansipasi yang kuat bagi Afrika Selatan pasca-apartheid. Pilihan ini secara dramatis berbeda dari jas Barat konvensional dan sangat kontras dengan pakaian penjara yang harus ia kenakan selama hampir tiga dekade. Mandela menjelaskan bahwa ia ingin “merasakan kebebasan!”  dan memilih pakaian yang elegan, mudah dikenakan, dan mencerminkan warna-warna cerah Afrika serta gaya kepemimpinannya yang santai.

Hubungan historis Batik-Madiba Shirt ini bukan sekadar pertukaran fesyen, tetapi bukti nyata kolaborasi simbolis yang mendalam antara gerakan dekolonisasi Asia (Indonesia di bawah Sukarno yang mempromosikan Batik sebagai simbol kemerdekaan ) dan Afrika (Mandela). Adaptasi simbol budaya untuk menolak pakaian hegemoni Barat menegaskan solidaritas Selatan-Selatan, di mana simbol budaya dimanfaatkan bersama untuk melawan standar sartorial global yang ditetapkan oleh negara-negara Barat.

Studi Kasus Ii: Barong Tagalog Filipina – Manifestasi Resistensi dan Aspirasi Ekonomi Asia-Pasifik

Barong Tagalog: Dari Pakaian Penanda Kolonial menjadi Lambang Kedaulatan Nasional

Barong Tagalog, atau yang biasa disingkat Barong, adalah kemeja formal lengan panjang berbordir yang menjadi pakaian nasional pria Filipina. Pakaian ini menggabungkan elemen gaya pakaian pribumi pra-kolonial dan pakaian Spanyol kolonial. Barong secara tradisional dibuat dari tekstil tipis (nipis) yang ditenun dari serat lokal seperti piña atau abacá.

Secara historis, Barong Tagalog muncul sebagai simbol kuat resistensi dan identitas Filipina. Selama periode revolusioner melawan kekuasaan Spanyol dan Amerika, para pahlawan nasional dan pejuang kemerdekaan mengenakan Barong dengan bangga. Setelah Filipina memperoleh kemerdekaan pada tahun 1946, pemerintah secara resmi menetapkan Barong Tagalog sebagai pakaian formal nasional pria, memperkuat signifikansinya dalam sejarah dan budaya negara.

Analisis semiotika historis menunjukkan bahwa Barong mengalami transformasi simbolis yang signifikan. Dalam beberapa interpretasi, selama era kolonial Spanyol, Barong (yang kadang disebut camisa fuera—kemeja luar) digunakan untuk membedakan penduduk asli dan bahkan mungkin dirancang untuk membatasi kemampuan menyembunyikan senjata, karena terbuat dari bahan tembus pandang (sheer) dan dikenakan di luar celana. Penetapan Barong sebagai pakaian formal nasional pasca-1946 secara efektif merebut kembali simbol ini, mengubahnya dari penanda subordinasi menjadi lambang kedaulatan yang menantang warisan kolonial.

Barong dalam Protokol Formal Filipina: Menegaskan Identitas Formal yang Unik

Barong tetap menjadi pakaian formal atau semi-formal yang umum dalam budaya Filipina. Secara tradisional, Barong dikenakan tanpa dimasukkan ke dalam celana (untucked) di atas kaus dalam, dipadukan dengan celana berikat dan sepatu formal. Penggunaan bahan lokal seperti serat piña atau abacá menekankan keunggulan industri kreatif domestik Filipina, meskipun saat ini juga digunakan bahan yang lebih terjangkau seperti sutra organza.

Strategi Diplomatik Barong: Menghubungkan Warisan Budaya dengan Prioritas Ekonomi di Forum Regional

Penggunaan Barong Tagalog oleh pemimpin Filipina di forum internasional berfungsi sebagai strategi branding nasional yang kuat. Presiden Ferdinand R. Marcos Jr. (PBBM) secara konsisten mengenakan Barong saat berpartisipasi dan menyampaikan pidato di KTT ekonomi, seperti KTT CEO APEC di Gyeongju, Korea, pada tahun 2025.

Pesan yang disampaikan dalam forum-forum ini sangat fokus pada agenda ekonomi modern. Dalam pidatonya di APEC, PBBM menekankan pentingnya konektivitas, inovasi, dan kemakmuran, memajukan prioritas Filipina seperti mempersempit kesenjangan digital untuk UMKM dan mempromosikan ketahanan rantai pasokan. Ia mendesak para CEO Asia-Pasifik untuk berinvestasi, menegaskan bahwa Filipina “terbuka, siap, dan ingin berbisnis” dengan ekonominya yang digerakkan oleh digital.

Penggunaan Barong di KTT ekonomi secara strategis menentang pandangan akademik yang membatasi efektivitas diplomasi pakaian tradisional hanya pada isu-isu budaya. Pemimpin Filipina menggunakan Barong—sebuah simbol ketahanan historis—untuk mendukung narasi ekonomi modern. Ini adalah strategi yang canggih di mana identitas budaya yang kuat diposisikan sebagai landasan bagi ekonomi yang resilient dan future-ready. Barong secara visual menyampaikan stabilitas dan kepercayaan diri nasional, menyiratkan bahwa Filipina mampu mengatasi tantangan global karena didukung oleh identitas yang teguh.

STUDI KASUS III: DASHIKI dan PENGARUH PAN-AFRIKA – Afirmasi Solidaritas dan Kebebasan Pasca-Kolonial

Dashiki: Asal-Usul, Makna, dan Hubungannya dengan Identitas Afrika Barat/Diaspora

Dashiki adalah pakaian berwarna-warni yang menutupi bagian atas tubuh, sebagian besar dikenakan di Afrika Barat. Pakaian ini bervariasi dari versi formal yang dijahit rapi hingga pakaian longgar santai. Bentuk umum berupa pakaian pullover longgar dengan kerah berbentuk V berornamen dan bordiran di garis leher dan lengan. Nama Dashiki berasal dari bahasa Yoruba, yang diserap dari bahasa Hausa, yang berarti ‘kemeja’ atau ‘pakaian dalam’.

Dashiki telah dipopulerkan dan diklaim oleh komunitas di Diaspora Afrika, terutama Afrika Amerika, sebagai simbol identitas, menghubungkan mereka kembali dengan warisan Afrika Barat.

Pakaian Tradisional Afrika sebagai Penolakan Hegemoni Barat: Analisis Semiotika

Seperti halnya di Asia, pemimpin Afrika menggunakan pakaian tradisional sebagai bagian dari gerakan dekolonisasi dan penolakan terhadap kepatuhan budaya Barat. Kwame Nkrumah, Presiden Ghana pertama, secara aktif mengadopsi kemeja batakari bergaris, kain kente, dan bahkan jaket bergaya Zhou Enlai, sebagai penegasan identitas Afrika dan penolakan terhadap dominasi busana Barat.

Nelson Mandela dan Kemeja Madiba: Manifestasi Pakaian sebagai Simbol Emansipasi dan Pembentukan Identitas Global

Kasus Madiba Shirt dari Afrika Selatan, yang berakar pada Batik Indonesia , berfungsi sebagai contoh utama bagaimana pakaian tradisional Afrika digunakan sebagai simbol emansipasi politik. Mandela, seorang pemimpin gerakan pembebasan nasional, secara sadar menaikkan status pakaian kasual bergaya batik menjadi setelan formal , menolak standar konvensional para politisi dunia.

Pilihan ini adalah deklarasi visual yang disengaja: kekuasaan pasca-apartheid tidak akan terikat oleh norma-norma Barat atau masa lalu yang opresif. Kemeja Madiba—longgar, cerah, dan non-konvensional—menyampaikan pesan anti-konformitas yang kuat, mengisyaratkan bahwa kepemimpinan baru akan bersifat inklusif, santai, dan berakar pada kebebasan setelah 27 tahun di penjara.

Peran Dashiki dalam Mendorong Solidaritas Pan-Afrika di Forum Internasional

Pemimpin Afrika sering menggunakan pakaian tradisional mereka—termasuk Dashiki, atau pakaian daerah lainnya—saat menghadiri Majelis Umum PBB (UNGA). Liputan media mencatat bahwa para perwakilan global mengubah UNGA menjadi pertunjukan budaya, warisan, dan identitas. Tindakan kolektif ini memperkuat solidaritas regional Pan-Afrika. Penggunaan pakaian tersebut, bersama dengan hiasan kepala seperti topi kufi , menunjukkan identitas yang tidak hanya menolak standar Barat tetapi juga memproyeksikan kekuatan dan persatuan regional di panggung global.

Tabel 1: Perbandingan Pakaian Nasional dalam Diplomasi dan Simbolisme

Analisis Protokol Global Dan Dampak Media

Etika Berbusana dalam Institusi Internasional: Fleksibilitas “Pakaian Bisnis” versus “Pakaian Nasional”

Institusi global seperti PBB atau KTT regional beroperasi di bawah seperangkat aturan berbusana (dress code) yang ketat. Aturan ini, yang diciptakan dari persepsi sosial dan norma, bervariasi berdasarkan tujuan dan kesempatan. Untuk konferensi formal yang meniru PBB, standar yang dipromosikan adalah “pakaian bisnis Barat profesional” (jas, dasi, celana panjang/rok selutut).

Namun, penting untuk dicatat bahwa protokol resmi PBB secara eksplisit memberikan kelonggaran. Manual Protokol PBB merekomendasikan pakaian resmi untuk upacara presentasi surat kepercayaan Duta Besar Permanen adalah “setelan bisnis, sebaiknya gelap, atau pakaian nasional“. Bahkan dalam simulasi konferensi (Model UN), pakaian tradisional diizinkan hanya bagi delegasi yang di negara asalnya pakaian tersebut dianggap sebagai pakaian bisnis profesional. Fleksibilitas ini secara resmi menciptakan ruang bagi diplomasi tekstil untuk beroperasi.

Kontras Gaya: Pakaian Nasional Melawan Konservatisme Jas Barat

Pakaian nasional, dengan warna-warna cerah (Dashiki, Madiba Shirt) atau pola rumit yang kaya filosofi (Batik, Barong Tagalog), memberikan kontras visual yang mencolok terhadap keseragaman jas gelap. Kontras ini secara visual menarik perhatian media.

Protokol global secara resmi memberikan ruang bagi pakaian nasional, tetapi penggunaannya tetap merupakan tindakan pilihan strategis. Pemimpin yang memilih pakaian nasional secara efektif memanfaatkan celah protokol tersebut untuk mencapai diferensiasi visual maksimum. Dalam lingkungan media yang jenuh, diferensiasi ini memastikan bahwa pesan mereka—baik itu pesan identitas budaya, ketahanan ekonomi (Barong Marcos Jr.), atau kebebasan (Madiba Shirt)—memiliki daya tarik berita yang lebih besar, dengan demikian menjangkau publik global secara lebih efektif. Pakaian nasional tidak hanya mengomunikasikan identitas, tetapi juga meningkatkan publicity dan penetrasi pesan soft diplomacy melalui media internasional.

Pakaian sebagai Media Branding Nasional: Peran Liputan Media dalam Memperkuat Pesan Soft Diplomacy

Liputan media, yang kadang menyebut penampilan di UNGA sebagai “UN Fashion Week” , menunjukkan bahwa pakaian pemimpin negara berfungsi sebagai showcase budaya, warisan, dan identitas pribadi. Diplomasi fesyen dan kampanye busana memiliki kemampuan untuk membentuk persepsi publik secara global, menawarkan jalur alternatif untuk diplomasi ketika saluran tradisional diragukan.

Pakaian nasional berfungsi sebagai media branding nasional yang kuat. Ketika pemimpin mengenakan Batik, mereka secara otomatis mempromosikan industri kreatif Indonesia dan warisan yang diakui UNESCO. Ketika Barong dikenakan di KTT ekonomi, ia mengasosiasikan produk tekstil dan budaya Filipina dengan cita-cita inovasi dan kemakmuran.

Tabel 2: Pakaian Nasional dan Vektor Kekuatan Lunak: Semiotika dan Protokol

Kesimpulan

Pakaian nasional—Batik, Barong Tagalog, dan Dashiki—bukan sekadar pilihan estetika, melainkan tautan semiotik yang vital. Pilihan ini menjembatani sejarah dekolonisasi (penolakan hegemoni berbusana Barat) dengan aspirasi masa depan (ketahanan ekonomi, inovasi, dan kedaulatan budaya).

Ketiga studi kasus ini menunjukkan bahwa diplomasi kain adalah strategi yang efektif untuk negara-negara yang ingin menegaskan identitas mereka di kancah internasional yang semakin multipolar. Sementara Batik mewakili kedalaman filosofi dan solidaritas Selatan-Selatan (melalui Madiba Shirt), Barong Tagalog berfungsi sebagai simbol ketahanan yang secara strategis mendukung narasi ekonomi yang resilient. Dashiki dan Madiba Shirt secara kolektif menegaskan kebebasan pasca-kolonial dan solidaritas Pan-Afrika, secara visual menolak keterbatasan yang dipaksakan oleh masa lalu atau konvensi Barat.

Salah satu tantangan utama dalam diplomasi pakaian tradisional adalah memastikan bahwa audiens global memahami makna mendalam dari motif dan konteks historisnya tanpa memerlukan penjelasan yang panjang. Interpretasi yang salah atau dangkal dapat mereduksi simbol politik menjadi sekadar tren fesyen.

Namun, peluangnya sangat besar, terutama dalam menciptakan solidaritas transnasional. Kasus Madiba Shirt, yang diadaptasi dari Batik , menunjukkan bahwa pakaian nasional dapat diadaptasi dan diadopsi secara lintas budaya, menciptakan jaringan solidaritas regional atau global baru yang didasarkan pada pengalaman sejarah bersama melawan kolonialisme.

Berdasarkan analisis peran pakaian sebagai soft power yang strategis, disarankan beberapa langkah kebijakan:

1. Branding yang Konsisten dan Terkoordinasi: Pemerintah harus memastikan narasi yang menyertai pakaian nasional (misalnya, Barong Marcos Jr. di APEC atau Batik Jokowi di G20) secara eksplisit menghubungkan warisan budaya dengan agenda kebijakan kontemporer (ekonomi, teknologi, lingkungan). Komunikasi harus jelas, mengaitkan filosofi motif (misalnya kesinambungan Parang) dengan kebijakan ketahanan nasional.
2. Kemitraan Industri Kreatif dan Protokoler: Sangat penting untuk mendukung desainer lokal yang memproduksi pakaian diplomatik (seperti desainer Batik dan Barong) untuk memastikan kualitas, orisinalitas, dan integritas simbolis. Dengan mempromosikan pakaian ini sebagai bagian integral dari ekspor ekonomi kreatif nasional, pemerintah dapat meningkatkan dampak diplomatik mereka di panggung global.
3. Memanfaatkan Fleksibilitas Protokol: Para diplomat dan pemimpin harus terus memanfaatkan celah protokol yang mengizinkan penggunaan “pakaian nasional”. Pilihan ini harus dipertahankan sebagai cara untuk mencapai diferensiasi visual yang maksimum, memaksimalkan liputan media, dan mengukuhkan identitas nasional di tengah kerumunan yang seragam.