AI Generatif dan Industri Kreatif: Disrupsi, Reformasi HAKI, dan Strategi Adaptasi di Era Ekonomi Digital

Tulisan ini menyajikan analisis mendalam mengenai Kecerdasan Buatan Generatif (GenAI) dan dampaknya yang transformatif terhadap Industri Kreatif. GenAI bukan hanya alat otomatisasi; ia merupakan kekuatan disrupsi yang fundamental, menuntut peninjauan ulang terhadap rantai nilai ekonomi, model bisnis, dan, yang paling krusial, kerangka Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia.

Definisi Kunci dan Mekanisme GenAI

GenAI didefinisikan sebagai jenis kecerdasan buatan yang memiliki kemampuan untuk menciptakan konten dan ide baru yang orisinal, mencakup teks, gambar, musik, video, dan narasi. Kemampuan ini berbeda dari AI tradisional karena GenAI menghasilkan output yang benar-benar baru, bukan hanya mengklasifikasikan atau memproses data yang sudah ada.

Model GenAI ditenagai oleh Model Fondasi (Foundation Models), yaitu model AI berskala besar, seperti Large Language Models (LLM) atau Diffusion Models. Model-model ini dirancang untuk dapat melakukan berbagai tugas (multi-tasking) secara langsung, termasuk peringkasan, klasifikasi, hingga tanya jawab, seringkali hanya membutuhkan pelatihan minimal untuk kasus penggunaan tertentu.

Secara operasional, GenAI bekerja dengan mempelajari pola, struktur, dan hubungan yang kompleks dalam dataset besar yang terdiri dari konten buatan manusia. Setelah mempelajari pola-pola ini, model tersebut kemudian dapat menghasilkan konten baru yang meniru atau serupa dengan materi pelatihan tersebut. Kemampuan ini, yang mencakup menghasilkan respons orisinal dan melakukan percakapan natural , menunjukkan bahwa GenAI berpotensi mengubah aktivitas kerja non-rutin dan berkontribusi signifikan pada proses pengambilan keputusan dalam bisnis.

Urgensi dan Cakupan Analisis

Perkembangan GenAI yang pesat telah memicu diskusi yang intens mengenai masa depan pekerjaan kreatif dan imperatif adaptasi. Di Indonesia, pemerintah telah mengambil langkah awal dengan menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2023 yang mengatur etika penggunaan AI.

Namun, laporan ini menyoroti bahwa tantangan hukum inti, khususnya yang berkaitan dengan hak cipta atas karya yang dihasilkan AI dan penggunaan data pelatihan, masih belum sepenuhnya teratasi dalam regulasi Indonesia yang ada. Undang-Undang Hak Cipta (UUHC) Nomor 28 Tahun 2014 belum mengakomodasi secara spesifik revolusi kerja berbasis komputer, menciptakan area ketidakpastian hukum yang harus segera diatasi untuk melindungi ekosistem kreatif. Analisis ini mencakup dampak ekonomi, etika, dan reformasi regulasi yang dibutuhkan untuk mengimbangi kemajuan teknologi ini.

Analisis Rantai Nilai dan Dampak Ekonomi GenAI pada Industri Kreatif

Dampak GenAI bersifat struktural, mengubah rantai nilai ekonomi kreatif mulai dari fase ideasi hingga eksekusi akhir. Kekuatan utamanya terletak pada peningkatan efisiensi yang masif dan kemampuan untuk menghasilkan inovasi yang sebelumnya sulit dijangkau.

Peluang Efisiensi Operasional dan Inovasi

GenAI terbukti mampu menyederhanakan operasi bisnis, yang pada gilirannya mendorong inovasi baru di berbagai sektor, termasuk media, desain, dan pengembangan produk.

• Akselerasi Produksi dan Iterasi: Bisnis yang berhasil mengadopsi alur kerja kreatif berbasis AI dapat mempercepat produksi konten secara dramatis. Khususnya dalam desain grafis, AI memfasilitasi tugas-tugas rutin seperti editing gambar dan pembuatan template, memungkinkan desainer untuk fokus pada tugas yang lebih kompleks dan bernilai tambah.
• Kustomisasi dan Personalisasi Massal: Melalui analisis data yang mendalam, GenAI memungkinkan penciptaan pengalaman pengguna yang sangat dipersonalisasi dan konten yang relevan dengan tren pasar secara instan.
• Pembukaan Sumber Pendapatan Baru: Adopsi inovasi berbasis AI membuka peluang monetisasi baru. Hal ini termasuk pengembangan model bisnis yang menggunakan konten unik yang dihasilkan oleh model GenAI yang disesuaikan dengan data hak milik perusahaan, memberikan keunggulan kompetitif.

Transformasi Struktur Pekerjaan Kreatif (The Great Shift)

Dampak GenAI meluas jauh melampaui otomatisasi tugas-tugas berulang. Analisis menunjukkan bahwa GenAI secara khusus memiliki potensi untuk mengubah aktivitas kerja non-rutin dan pekerjaan yang secara tradisional menuntut bayaran lebih tinggi karena kontribusinya pada pengambilan keputusan. Hal ini memaksa seluruh tenaga kerja kreatif untuk meningkatkan keterampilan mereka (upskilling).

Para desainer grafis dan ilustrator microstock, misalnya, telah menyatakan kegelisahan mereka mengenai potensi GenAI menggantikan pekerjaan mereka. Namun, pandangan yang lebih adaptif menempatkan GenAI sebagai mitra kolaboratif. Dalam konteks Industri 5.0, AI seharusnya bertindak sebagai mitra yang meningkatkan produktivitas dan efisiensi, sementara profesional kreatif harus memfokuskan upaya mereka pada aspek kreatif yang membutuhkan sentuhan pribadi, kepekaan, dan narasi manusia.

Perubahan peran ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan baru dalam pasar kerja kreatif. Jika AI dapat menangani eksekusi teknis dengan cepat, nilai pekerjaan bergeser dari keterampilan manual menjadi keterampilan konseptual dan strategis. Profesional kreatif tidak hanya perlu belajar menggunakan alat AI; mereka harus mentransformasi peran mereka menjadi pengarah strategis yang mampu memberikan prompt yang berkualitas, mengkurasi hasil dengan “rasa emosional” , dan memastikan kepatuhan etika. Pasar akan semakin menghargai kemampuan konseptual—kualitas prompt, arahan kreatif, dan pemahaman etika—dibandingkan dengan keterampilan eksekusi manual, menuntut adaptasi peran yang signifikan.

Analisis Dampak GenAI pada Rantai Nilai Industri Kreatif

Tabel berikut memetakan peluang dan risiko struktural yang ditimbulkan oleh GenAI di sepanjang siklus produksi kreatif.

Dampak AI Generatif pada Rantai Nilai Industri Kreatif

Tantangan Etika dan Hukum: Polemik Hak Kekayaan Intelektual (HAKI)

Isu HAKI adalah titik konflik terbesar antara GenAI dan Industri Kreatif. Teknologi ini menciptakan zona abu-abu hukum yang mengancam hak pencipta tradisional dan menuntut reformasi yang mendalam.

Isu Hak Cipta atas Data Pelatihan (Training Data)

GenAI dilatih menggunakan dataset besar yang sering kali mencakup karya seni, tulisan, dan musik yang dilindungi hak cipta yang dikumpulkan dari internet. Penggunaan karya berhak cipta ini untuk melatih model GenAI menimbulkan isu hukum utama, karena berpotensi melanggar hak eksklusif pemegang hak cipta untuk memproduksi salinan karya mereka.

Konflik hukum muncul karena AI tidak secara langsung menyalin karya yang ada, melainkan “belajar” dari pola data. Namun, jika AI menghasilkan karya yang sangat menyerupai hasil ciptaan asli tanpa izin atau kompensasi, pencipta asli merasa hak-hak mereka dilanggar.

Untuk mengatasi tantangan ini, negara-negara, seperti Uni Eropa melalui EU AI Act, mulai mempertimbangkan peraturan yang mewajibkan transparansi mengenai data apa yang digunakan untuk melatih AI. Solusi yang tengah didorong adalah mekanisme lisensi dan royalti, di mana perusahaan pengembang AI membayar kompensasi kepada pencipta asli jika menggunakan karya berhak cipta mereka sebagai data pelatihan. Model ini bertujuan untuk memastikan keadilan ekonomi dan mengurangi potensi kerugian bagi seniman yang mata pencahariannya terancam oleh peniruan gaya khas mereka, seperti yang disoroti dalam studi kasus yang melibatkan imitasi gaya animasi tertentu.

Dilema ekonomi di balik HAKI GenAI sangat nyata: model AI membutuhkan dataset yang sangat besar untuk mencapai kualitas komersial. Jika diharuskan melisensikan setiap karya dalam dataset, biaya pelatihan akan melonjak, berpotensi menghambat inovasi oleh pengembang model kecil. Sebaliknya, jika data berhak cipta dapat digunakan tanpa kompensasi, hal ini secara efektif mendevaluasi nilai kolektif dari semua karya kreatif yang ada. Keseimbangan hukum yang harus dicapai adalah memungkinkan inovasi teknologi sambil menetapkan sistem royalti wajib atau pengecualian fair use yang diperjelas untuk menjaga keadilan pasar kreatif.

Penentuan Kepemilikan Hak Cipta atas Karya yang Dihasilkan AI

Masalah mendasar dalam industri kreatif adalah penentuan apakah hasil karya yang diproduksi oleh AI layak mendapatkan perlindungan hak cipta, dan jika ya, siapa yang secara hukum diakui sebagai pemiliknya.

Prinsip dasar hukum hak cipta di Indonesia (UUHC No. 28 Tahun 2014) berpegang pada konsep human authorship, yang mensyaratkan bahwa ciptaan harus dihasilkan oleh manusia. Hal ini disebabkan AI saat ini tidak memiliki status hukum sebagai Pencipta.

Akibatnya, karya yang sepenuhnya dihasilkan oleh AI, tanpa adanya keterlibatan atau masukan kreatif manusia yang signifikan, cenderung dianggap tidak memenuhi syarat perlindungan hak cipta dan berpotensi jatuh ke domain publik. Area abu-abu muncul ketika terdapat intervensi manusia dalam proses penciptaan. Perlindungan hak cipta dapat diberikan kepada pengguna AI jika mereka memberikan intervensi kreatif yang signifikan, misalnya melalui prompt engineering yang kompleks atau pengeditan substansial pada hasil akhir. Peran pengguna manusia dalam mengarahkan dan memodifikasi keluaran AI sangatlah penting untuk menentukan kepemilikan, sesuai dengan standar yang juga diterapkan di Kantor Hak Cipta Amerika Serikat.

Tantangan Etika: Plagiarisme Gaya dan Akuntabilitas

Selain isu hukum formal, GenAI menimbulkan kekhawatiran etika yang dapat mengikis kepercayaan publik. Salah satu isu utama adalah potensi plagiarisme gaya. Karena GenAI belajar dari berbagai gaya dan teknik kreator yang sudah ada, model dapat menghasilkan karya yang meniru gaya khas kreator lain, memicu kekhawatiran tentang plagiat dan pelanggaran hak cipta, meskipun hasil akhirnya bukan merupakan salinan langsung dari karya sumber.

Masalah lain adalah akuntabilitas dan transparansi. Ketidakterbukaan mengenai data pelatihan dan mekanisme internal model AI menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas, terutama dalam jurnalisme. Menanggapi hal ini, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah menerbitkan SE No. 9 Tahun 2023 yang mengimbau pelaku usaha untuk menjunjung tinggi etika AI, termasuk transparansi, kredibilitas, dan akuntabilitas. Poin penting dari SE ini adalah kewajiban untuk memberikan tanda atau menyebut secara jelas bahwa konten, khususnya media seperti video yang menggunakan wajah seseorang (deepfake), merupakan hasil dari GenAI. Namun, tantangan hukum untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas konten yang secara tidak sengaja berbahaya, ilegal, atau tidak profesional yang dihasilkan oleh AI tetap menjadi masalah yang belum terpecahkan.

Kerangka Regulasi dan Kekosongan Hukum di Indonesia

Indonesia menghadapi tantangan untuk mengejar ketertinggalan regulasi HAKI di era AI. Kekosongan hukum ini menciptakan ketidakpastian signifikan bagi pencipta dan pengembang teknologi.

Tinjauan UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC)

Undang-Undang Hak Cipta saat ini tidak secara spesifik mengakomodasi perkembangan revolusi kerja komputer seperti AI.

Masalah utama terletak pada definisi. Pasal 1 angka 3 UUHC mendefinisikan ciptaan sebagai hasil karya yang “dihasilkan atas inspirasi, kemampuan, pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan, atau keahlian.” Semua atribut ini secara inheren bersifat manusiawi. Jika GenAI menghasilkan karya cipta secara otomatis tanpa masukan kreatif manusia yang signifikan, unsur-unsur ini tidak terpenuhi, sehingga karya tersebut secara a contrario tidak dapat digolongkan sebagai ciptaan yang dilindungi.

Selain itu, UUHC tidak mengakui AI sebagai Pencipta atau Pemegang Hak Cipta, karena Pencipta didefinisikan sebagai “seseorang” atau “beberapa orang” (individu atau badan hukum). Ini menimbulkan kesulitan dalam penentuan kepemilikan; apakah hanya manusia yang menuangkan idenya di balik GenAI yang memiliki hak cipta, atau apakah ada peran yang harus diakui untuk developer program? Kekosongan status pencipta dan kepemilikan atas karya otomatis ini menjadi titik fokus utama yang memerlukan reformasi legislatif.

Kebijakan Pemerintah Saat Ini: Surat Edaran Kominfo No. 9 Tahun 2023

Penerbitan SE Menkominfo No. 9 Tahun 2023 tentang Etika Kecerdasan Buatan merupakan respons yang cepat dan penting dari pemerintah Indonesia terhadap pesatnya pemanfaatan AI.

SE ini berfokus pada empat poin pedoman etika: inklusivitas, kemanusiaan, keamanan, aksesibilitas, transparansi, kredibilitas, akuntabilitas, pelindungan data pribadi, dan kekayaan intelektual. Prinsip akuntabilitas dan transparansi diwujudkan dalam imbauan wajib penandaan yang jelas bahwa konten adalah produk GenAI. Sebagai contoh, video yang diproduksi dengan AI generatif menggunakan wajah seseorang harus disebut atau ditandai sebagai produk GenAI.

Meskipun SE Kominfo berhasil menetapkan standar etika dasar dan transparansi yang penting, terutama dalam menangani isu-isu akut seperti deepfake, perlu dipahami bahwa Surat Edaran adalah instrumen soft law atau bersifat imbauan. Instrumen ini tidak memiliki kekuatan hukum keras (hard law) untuk menyelesaikan sengketa HAKI struktural, seperti isu kepemilikan karya otomatis atau penetapan mekanisme royalti wajib. Oleh karena itu, SE Kominfo adalah langkah awal yang etis dan fungsional, tetapi tidak memadai untuk memberikan jaminan kepastian hukum yang substansial dan perlindungan HAKI yang dibutuhkan oleh pasar kreatif.

Perbandingan Regulasi Global dan Peluang Reformasi

Indonesia dapat belajar dari pendekatan yurisdiksi lain yang telah mencoba mengakomodasi karya yang dihasilkan oleh komputer.

Pendekatan Inggris Raya, yang memberikan perlindungan hak cipta selama 50 tahun untuk karya sastra, drama, musik, dan artistik (LDMA) yang dihasilkan oleh komputer, dengan hak cipta diberikan kepada “orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan untuk pembuatan karya,” dapat menjadi referensi penting. Model ini memungkinkan pengakuan hak cipta tanpa harus mendefinisikan AI sebagai pencipta, melainkan mengakui peran manusia yang memberikan instruksi atau setup awal.

Strategi Adaptasi Profesional dan Industri 5.0

Pekerja kreatif harus menggeser paradigma mereka. GenAI harus diposisikan sebagai alat yang mengamplifikasi kemampuan, bukan sebagai ancaman yang akan menggantikan, sejalan dengan visi kolaborasi manusia-AI yang diusung oleh Industri 5.0.

Pergeseran Keterampilan (Shifting Skills)

Tenaga kerja harus proaktif dalam peningkatan keterampilan (upskilling) agar siap menghadapi tantangan masa depan. Perubahan peran menuntut desainer beralih dari peran eksekutor manual menjadi direktur kreatif yang mahir memanfaatkan AI untuk efisiensi dan eksplorasi ide yang lebih jauh.

Keterampilan dalam prompt engineering, atau kemampuan memberikan instruksi yang presisi dan kreatif kepada AI, menjadi aset yang sangat berharga. Ini mencakup kemampuan untuk mencerna data atau permintaan yang sulit, dan kemudian mengolah kembali hasil GenAI dengan masukan emosional dan etika yang hanya dapat disediakan oleh manusia. Keterampilan kolaboratif antara manusia dan AI diharapkan dapat menciptakan sinergi yang menghasilkan karya inovatif dan memperkaya industri kreatif secara keseluruhan.

Strategi Adaptasi Khusus untuk Desainer Grafis

Berdasarkan studi kasus, desainer grafis dapat memanfaatkan teknologi AI untuk meningkatkan hasil karya kreatif, dan tidak perlu menganggapnya sebagai ancaman eksklusif.

Strategi utama adaptasi mencakup:

1. Fokus pada Nilai Emosional dan Keunikan: Manusia harus mempertahankan sentuhan pribadi dan memasukkan “rasa emosional” ke dalam karya, elemen yang tidak dimiliki oleh teknologi AI. Inilah yang membedakan karya yang bernilai tinggi dari konten generik.
2. Pemanfaatan Etika dan HAKI: Desainer harus menerapkan etika yang ketat, memastikan penggunaan GenAI dan hasil olahannya mematuhi koridor hak cipta, meskipun teknologi tersebut mempermudah pekerjaan.

Model Bisnis Masa Depan

Adopsi GenAI mendorong perusahaan untuk membuka sumber pendapatan baru melalui inovasi berbasis AI. Kriteria utama untuk pengadopsian GenAI di tingkat perusahaan mencakup kepatuhan terhadap standar keamanan data, ketersediaan ekosistem yang kuat (mitra pengembangan), transparansi model, dan yang terpenting, fleksibilitas dan kemampuan penyesuaian model.

Untuk mempertahankan keunggulan kompetitif, perusahaan besar akan mengandalkan perlindungan dan monetisasi data hak milik (proprietary data). Mereka akan melatih dan menyesuaikan model GenAI mereka melalui fine-tuning dan embedding khusus menggunakan data internal yang eksklusif. Kemampuan untuk menjaga privasi dan kepemilikan data hak milik ini sambil menyesuaikan model GenAI menjadi strategi kunci. Hal ini menciptakan diferensiasi nilai: konten yang dihasilkan oleh model yang disesuaikan dengan data eksklusif akan jauh lebih unggul dan bernilai komersial daripada konten generik yang dihasilkan oleh model publik.

Rekomendasi Kebijakan dan Langkah Strategis (Policy Recommendations)

Untuk mengelola disrupsi GenAI dan memastikan keberlanjutan Industri Kreatif, Indonesia harus mengambil langkah strategis yang komprehensif, mencakup reformasi legislatif dan standardisasi industri.

Rekomendasi Legislatif: Reformasi UUHC

Reformasi Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 adalah langkah yang tidak terhindarkan untuk memberikan kepastian hukum.

1. Penyempurnaan Definisi “Ciptaan” dan “Pencipta”: Perancang UUHC harus memperjelas kriteria intervensi kreatif manusia yang signifikan yang diperlukan agar suatu karya GenAI dapat dilindungi. Penting untuk secara eksplisit mendefinisikan AI sebagai alat, bukan sebagai Pencipta.
2. Mengadopsi Model Karya yang Dihasilkan Komputer (LDMA): Indonesia harus mempertimbangkan untuk mengadopsi elemen dari model hukum seperti yang diterapkan di Inggris Raya, yaitu memberikan perlindungan terbatas dan durasi spesifik (misalnya, 50 tahun) kepada “orang yang melakukan pengaturan yang diperlukan” di balik penciptaan karya GenAI.
3. Pengaturan Lisensi Wajib Data Pelatihan: Diperlukan regulasi yang mewajibkan transparansi data pelatihan dan menyediakan mekanisme lisensi dan royalti yang adil bagi penggunaan karya berhak cipta untuk melatih model AI skala komersial.

1. Rekomendasi Industri dan Standardisasi

1. Standardisasi Akuntabilitas dan Transparansi: Selain SE Kominfo, diperlukan standar yang lebih keras (seperti metadata disclosure atau digital watermarking) pada setiap konten yang dihasilkan AI untuk meningkatkan kredibilitas dan akuntabilitas, terutama di sektor media dan jurnalisme.
2. Keamanan Data dan Privasi: Mendorong perusahaan pengembang dan pengguna AI untuk mematuhi standar keamanan data dan kontrol akses yang ketat, memastikan bahwa penggunaan GenAI dengan data rahasia atau data hak milik dilakukan sambil mempertahankan privasi dan kepemilikan data.

1. Rekomendasi Pendidikan dan Tenaga Kerja

1. Integrasi Kurikulum AI Kreatif: Pendidikan formal, khususnya di bidang seni, desain, dan komunikasi, harus mengintegrasikan kurikulum mengenai prompt engineering tingkat lanjut, etika AI, dan hukum HAKI untuk mempersiapkan tenaga kerja yang siap AI.
2. Kolaborasi dan Human-in-the-Loop: Memposisikan AI sebagai alat yang meningkatkan efisiensi dan membebaskan waktu kreatif. Institusi harus mendorong kolaborasi manusia-AI dan memastikan bahwa manusia tetap berada dalam rantai pengambilan keputusan untuk menjaga kualitas emosional dan etika karya.