Analisis Ekonomi Gender: Konstruksi Pajak Merah Muda dan Implikasi Standar Berbusana Terhadap Ekuitas Profesional

Evolusi ekonomi pasar modern telah melahirkan fenomena yang secara sistematis membebani konsumen berdasarkan identitas gender mereka, baik melalui mekanisme harga produk maupun regulasi penampilan di lingkungan profesional. Fenomena ini, yang sering kali disebut sebagai Pink Tax (Pajak Merah Muda) dan diskriminasi seragam kerja, mencerminkan adanya bias struktural yang mengakar dalam strategi pemasaran dan etiket perusahaan. Di banyak yurisdiksi global, perdebatan kini bergeser dari sekadar preferensi estetika menuju tinjauan kebijakan ekonomi busana yang kritis. Pajak tambahan yang dikenakan pada produk-produk khusus wanita dibandingkan dengan pria, serta aturan seragam kerja yang kaku—seperti kewajiban penggunaan sepatu hak tinggi yang memicu gerakan #KuToo di Jepang—menjadi bukti nyata bahwa standar “profesionalisme” sering kali berfungsi sebagai instrumen kontrol sosial yang memberatkan satu gender secara tidak proporsional. Analisis ini mengevaluasi mekanisme diskriminasi harga, dampak fisiologis dari kebijakan alas kaki, serta argumen sosiopolitik yang menantang hegemoni standar kecantikan dalam dunia kerja.

Dinamika Pink Tax dan Diskriminasi Harga Berbasis Gender

Secara fundamental, Pink Tax atau “pajak merah muda” bukanlah pungutan resmi yang ditetapkan oleh otoritas fiskal pemerintah, melainkan praktik diskriminasi harga oleh produsen dan pengecer yang membebankan harga lebih tinggi untuk barang atau jasa yang dipasarkan kepada perempuan dibandingkan dengan produk serupa untuk laki-laki. Istilah ini berangkat dari fakta sosiologis bahwa warna merah muda secara historis dan komersial telah menjadi penanda bagi produk-produk feminin. Praktik ini mencerminkan kesenjangan harga yang tidak adil dan merugikan konsumen perempuan secara finansial, sekaligus mencerminkan ketidakadilan sistemik dalam struktur konsumsi global.

Ontologi dan Sejarah Penggunaan Warna dalam Pemasaran

Ironi dari penggunaan warna merah muda sebagai simbol feminitas yang mahal terletak pada sejarahnya yang kontradiktif. Pada abad ke-15, Leon Battista Alberti memperkenalkan teori warna yang mendeskripsikan merah muda sebagai warna maskulin karena sifatnya yang tegas dan berani, dianggap cocok dengan jiwa pria pada masa itu. Selama abad ke-18 dan ke-19, warna biru justru dianggap feminin karena asosiasinya dengan kelas pekerja dan budak perempuan. Pergeseran makna warna ini menunjukkan bahwa identitas gender yang dilekatkan pada produk hanyalah konstruksi sosial yang dapat dimanipulasi untuk tujuan komersial. Transformasi warna merah muda menjadi alat segmentasi pasar memungkinkan perusahaan untuk menerapkan teknik maksimalisasi keuntungan berdasarkan tren psikologis dan perilaku belanja perempuan yang sering kali dianggap memiliki kesediaan membayar yang lebih tinggi untuk produk perawatan diri.

Mekanisme Ekonomi dan Statistik Perbedaan Harga

Banyak studi menunjukkan bahwa produk yang ditargetkan untuk perempuan memiliki harga rata-rata 7% hingga 13% lebih mahal dibandingkan produk untuk laki-laki dalam kategori yang sama. Fenomena ini terjadi secara luas pada berbagai kategori barang, mulai dari mainan anak-anak hingga produk kesehatan senior.

Studi yang dilakukan di Amerika Serikat melalui laporan From Cradle to Cane mengungkapkan bahwa diskriminasi harga ini konsisten terjadi sepanjang siklus hidup seorang perempuan. Di Indonesia, fenomena ini juga teridentifikasi dalam pasar produk perawatan pribadi, meskipun tingkat kesadaran masyarakat masih belum merata. Perbedaan harga ini sering kali tidak didasarkan pada perbedaan biaya produksi yang substansial, melainkan pada modifikasi desain visual atau aroma yang tidak esensial.

Analisis Kritis: Pink Gap versus Pink Tax

Dalam literatur ekonomi yang lebih teknis, peneliti membedakan antara “Pink Gap” dan “Pink Tax”. Sebuah studi dari Rotman School of Management yang menggunakan data nasional dari tahun 2015 hingga 2018 menemukan bahwa secara agregat, produk perempuan memang 10,6% lebih mahal dibandingkan produk pria yang diproduksi oleh manufaktur yang sama. Namun, ketika dilakukan perbandingan yang sangat ketat antara produk dengan bahan baku (formulasi) yang benar-benar identik, perbedaan harga tersebut menyusut hingga hanya 0,1%. Hal ini menunjukkan bahwa strategi perusahaan adalah melakukan diferensiasi produk yang meluas hingga ke bahan aktif untuk menghindari hukum yang melarang perbedaan harga pada produk yang “secara substansial mirip”. Meskipun demikian, fakta bahwa lebih dari 80% volume produk di pasar dipasarkan berdasarkan gender menunjukkan bahwa segmentasi harga ini tetap menjadi beban nyata bagi konsumen perempuan.

Kebijakan Fiskal dan Beban Biologis: Kasus Tampon Tax

Selain diskriminasi harga oleh sektor swasta, beban ekonomi tambahan bagi perempuan muncul melalui kebijakan pajak resmi pemerintah, khususnya Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada produk sanitasi wanita, yang dikenal sebagai Tampon Tax. Di Indonesia, pembalut wanita saat ini masih dikenakan PPN karena tidak dikategorikan sebagai barang kebutuhan pokok dalam Pasal 4A UU PPN. Kebijakan ini dianggap bias gender karena mengenakan biaya pada fungsi biologis yang tidak dapat dihindari oleh perempuan.

Wacana penghapusan pajak ini di Indonesia menghadapi tantangan legislatif dan argumen mengenai potensi moral hazard di tingkat produsen, namun secara global, tren menunjukkan pergerakan menuju pengakuan produk menstruasi sebagai kebutuhan hak asasi manusia yang mendasar.

Standar Seragam dan Politik Tubuh di Tempat Kerja

Perdebatan mengenai beban gender tidak terbatas pada konsumsi barang, tetapi juga mencakup regulasi atas tubuh perempuan melalui standar seragam kerja. Kebijakan “etiket profesional” sering kali menjadi tameng bagi perusahaan untuk memaksakan aturan yang membebani kesehatan dan otonomi perempuan secara tidak proporsional.

Gerakan #KuToo dan Resistensi di Jepang

Gerakan #KuToo di Jepang menjadi titik balik global dalam menentang standar seragam yang seksis. Dimulai oleh aktris dan penulis Yumi Ishikawa pada tahun 2019, gerakan ini memprotes kewajiban bagi karyawan wanita untuk mengenakan sepatu hak tinggi (high heels) di tempat kerja. Nama #KuToo sendiri merupakan permainan kata dari kutsu (sepatu) dan kutsuu (sakit), sekaligus merujuk pada gerakan #MeToo.

Kontroversi muncul ketika Menteri Kesehatan Jepang, Nemoto Takumi, menyatakan bahwa penggunaan sepatu hak tinggi di tempat kerja adalah hal yang “perlu dan tepat” secara sosial. Namun, gerakan ini berargumen bahwa kewajiban tersebut bukan hanya masalah estetika, melainkan pelecehan kekuasaan (power harassment) yang membahayakan kesehatan fisik dan keselamatan, terutama saat evakuasi bencana alam seperti gempa bumi. Perdana Menteri Shinzo Abe kemudian memberikan tanggapan yang lebih melunak dengan menyatakan bahwa wanita tidak boleh dipaksa menderita karena kode pakaian yang tidak praktis, meskipun pemerintah tetap kesulitan melarang aturan perusahaan swasta.

Kasus Nicola Thorp dan Legislasi di Britania Raya

Di Inggris, perjuangan serupa dipimpin oleh Nicola Thorp, seorang resepsionis di PwC yang dipulangkan tanpa bayaran karena menolak mengenakan sepatu dengan hak 2-4 inci. Insiden ini memicu petisi online yang ditandatangani oleh lebih dari 150.000 orang, yang akhirnya membawa isu ini ke debat parlemen Inggris pada Maret 2017. Meskipun pemerintah Inggris akhirnya menolak mengubah undang-undang dengan alasan bahwa Equality Act 2010 sudah cukup memadai, kasus ini memaksa dikeluarkannya panduan baru yang menegaskan bahwa aturan berpakaian harus memiliki persyaratan yang setara antara laki-laki dan perempuan.

Hegemoni Estetika dalam Industri Penerbangan

Industri penerbangan merupakan salah satu sektor yang paling kaku dalam menerapkan standar seragam berbasis gender. Awak kabin wanita sering kali diwajibkan mengenakan rok, stoking, sepatu hak tinggi, dan riasan wajah lengkap. Di Taiwan, Uni Awak Kabin Taoyuan (TFAU) mengajukan pengaduan kepada Komisi Hak Asasi Manusia Nasional (NHRC) karena kebijakan ini dianggap melanggar konvensi CEDAW.

NHRC Taiwan menemukan bahwa persyaratan seragam tersebut tidak berkaitan dengan kualifikasi pekerjaan yang bonafide (bona fide occupational qualifications) dan justru menempatkan awak kabin wanita pada risiko keselamatan yang lebih tinggi, termasuk risiko jatuh dan luka bakar saat kebakaran pesawat.

Dampak Kesehatan dan Biomekanika Penggunaan Sepatu Hak Tinggi

Argumentasi perusahaan yang menyatakan bahwa sepatu hak tinggi adalah bagian dari “profesionalisme” sering kali mengabaikan dampak medis yang terdokumentasi dengan baik. Penggunaan sepatu hak tinggi dalam jangka panjang mengubah struktur mekanis tubuh dan menyebabkan berbagai gangguan muskuloskeletal.

Kerusakan Muskuloskeletal dan Saraf

Berdasarkan kajian podiatri, sepatu hak tinggi memaksa seluruh beban tubuh berpindah ke bagian depan kaki, bertumpu pada tulang jari yang kecil dan ringkih. Hal ini menyebabkan berbagai kondisi klinis:

1. Osteoarthritis: Tekanan pada tempurung lutut (patella) meningkat hingga 26%, mempercepat pengapuran sendi.
2. Achilles Tendinitis: Kontraksi otot betis yang terus-menerus menyebabkan pemendekan tendon Achilles, yang mengakibatkan nyeri tumit yang persisten.
3. Hallux Valgus (Bunion): Tekanan pada kotak jari kaki yang sempit menyebabkan deformitas permanen pada sendi jempol kaki.
4. Skiatika: Perubahan postur tubuh menyebabkan lordosis lumbal (lengkungan berlebihan pada tulang belakang bawah), yang dapat mengakibatkan saraf terjepit.

Risiko Varises dan Gangguan Sirkulasi

Posisi kaki yang jinjit secara permanen menghambat efisiensi pompa otot betis dalam mengalirkan darah kembali ke jantung. Hal ini menyebabkan pembendungan darah di pembuluh vena, yang berujung pada varises vena dan edema (pembengkakan) tungkai bawah. Dampak ini sangat terasa bagi pekerja yang diwajibkan berdiri dalam waktu lama, seperti staf ritel, hotel, dan awak kabin.

Konstruksi “Profesionalisme” dan Beban Psikologis

Sudut pandang kritis terhadap standar berpakaian mengungkapkan bahwa “profesionalisme” sering kali digunakan sebagai alat untuk memformalkan standar kecantikan patriarki di ruang publik. Pakaian yang dianggap profesional bagi perempuan sering kali adalah pakaian yang mempertegas feminitas tradisional, yang secara ironis dapat menghambat produktivitas fisik.

Dilema Penampilan dan Produktivitas

Penelitian menunjukkan adanya kaitan erat antara kenyamanan berpakaian dengan fokus dan kepercayaan diri di tempat kerja. Karyawan yang dipaksa menggunakan pakaian yang membatasi gerak atau menyebabkan rasa sakit akan mengalami penurunan konsentrasi dan peningkatan kelelahan.

Sekitar 33% pekerja menyatakan lebih memilih kode busana informal daripada kenaikan gaji sebesar USD 5.000, yang menunjukkan betapa tingginya nilai kenyamanan bagi produktivitas. Bagi perempuan, beban ini berlipat ganda karena ekspektasi tambahan untuk merias wajah dan mengenakan perhiasan, yang tidak hanya memakan waktu tetapi juga biaya yang signifikan.

Inklusivitas dan Kebijakan Netral Gender

Munculnya kesadaran akan hak-hak gender non-biner dan transgender juga mendorong perusahaan untuk merombak kebijakan busana mereka. Kode busana yang berbasis pada biner pria/wanita dianggap diskriminatif dan membatasi ekspresi diri. Tren masa depan di banyak perusahaan global adalah pengadopsian kebijakan “netral gender” yang fokus pada fungsionalitas dan keamanan daripada identitas gender.

Kerangka Hukum dan Arah Kebijakan Masa Depan

Untuk mengatasi diskriminasi harga dan standar busana yang tidak adil, beberapa yurisdiksi telah mengambil langkah legislatif yang progresif.

California Assembly Bill 1287: Larangan Pink Tax

Negara bagian California mengesahkan AB 1287 yang mulai berlaku pada 1 Januari 2023. Undang-undang ini melarang bisnis mengenakan harga berbeda untuk barang yang secara substansial mirip berdasarkan gender target audiensnya. Hukum ini memberikan kewenangan kepada Jaksa Agung untuk menuntut pelanggar dengan denda hingga USD 100.000 untuk pelanggaran berulang. Definisi “secara substansial mirip” dalam undang-undang ini mencakup kemiripan bahan, kegunaan, desain fungsional, dan kepemilikan merek.

Pengintegrasian Kesetaraan Gender di Indonesia

Di Indonesia, tantangan utama terletak pada ketidakefektifan regulasi saat ini dalam menangani diskriminasi harga berbasis gender. Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Perdagangan dianggap belum sepenuhnya mencakup elemen kesetaraan gender. Diperlukan adanya pengintegrasian kesadaran gender ke dalam kebijakan perlindungan konsumen agar praktik Pink Tax dapat diawasi secara legal dan edukasi masyarakat mengenai hak-hak mereka sebagai konsumen dapat ditingkatkan.

Kesimpulan

Beban yang dihadapi perempuan dalam ekosistem ekonomi dan profesional merupakan hasil dari konvergensi antara strategi komersial yang eksploitatif dan standar sosial yang usang. Pink Tax dan standar seragam yang kaku—seperti kewajiban sepatu hak tinggi—bukan sekadar masalah estetika atau harga label, melainkan instrumen yang secara sistematis menguras sumber daya finansial dan merusak kesehatan fisik perempuan. Standar “profesionalisme” yang ada saat ini sering kali lebih mencerminkan ekspektasi visual daripada kompetensi fungsional, sehingga menciptakan hambatan yang tidak perlu bagi partisipasi penuh perempuan dalam angkatan kerja.

Langkah maju memerlukan pendekatan multidimensi: legislasi yang melarang diskriminasi harga pada produk yang secara substansial mirip, penghapusan pajak atas kebutuhan biologis seperti produk menstruasi, dan redefinisi etika berpakaian di tempat kerja yang mengutamakan kesehatan, kenyamanan, dan inklusivitas. Dengan menghapus beban-beban gender ini, masyarakat tidak hanya mewujudkan keadilan ekonomi tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan kolektif di pasar global yang semakin beragam. Kesadaran kritis dari konsumen dan keberanian politik dari pembuat kebijakan adalah kunci untuk mengakhiri era di mana gender menjadi faktor penentu harga sebuah barang dan biaya kesehatan seorang pekerja.