Dinamika Etika Kosmopolitan dan Integrasi Identitas Nasional dalam Menghadapi Krisis Iklim Global

Ketegangan antara kewajiban moral terhadap komunitas kemanusiaan global dan loyalitas mendalam terhadap identitas nasional merupakan salah satu tantangan intelektual dan politik paling signifikan di era modern. Di tengah ancaman eksistensial perubahan iklim, kebutuhan akan etika yang melampaui batas-batas kedaulatan negara menjadi semakin mendesak, namun upaya untuk membangun tanggung jawab global seringkali berbenturan dengan sentimen nasionalisme yang dianggap sebagai penghalang bagi kerja sama internasional. Analisis ini mengeksplorasi bagaimana etika kosmopolitan, khususnya melalui lensa kosmopolitanisme berakar, dapat menyinergikan tanggung jawab planetari dengan pemeliharaan jati diri nasional, serta bagaimana berbagai negara telah mengintegrasikan narasi lingkungan ke dalam identitas strategis mereka untuk mencapai tujuan keberlanjutan global tanpa mengorbankan kohesi sosial domestik.

Landasan Filosofis Etika Kosmopolitan dan Tantangan Identitas

Etika kosmopolitan berakar pada gagasan bahwa semua manusia, terlepas dari perbedaan geografis, budaya, atau politik, merupakan bagian dari satu komunitas tunggal yang memiliki kewajiban moral satu sama lain. Gagasan ini menantang gagasan tradisional tentang identitas yang terbatas pada batas-batas nasional dan mempromosikan pandangan dunia yang menghargai kewarganegaraan global, pemahaman lintas budaya, dan hak asasi manusia universal. Dalam konteks modern, kosmopolitanisme bukan sekadar konsep filosofis abstrak, melainkan pendekatan praktis terhadap etika global yang mengadvokasi prinsip-prinsip moral yang melampaui afiliasi lokal.

Spektrum Kosmopolitanisme: Nussbaum versus Appiah

Dalam diskursus kontemporer, terdapat perbedaan penekanan yang signifikan antara para pemikir utama kosmopolitanisme. Martha Nussbaum, dalam karyanya yang berpengaruh, mengadvokasi bentuk kosmopolitanisme universal yang cenderung menganggap batas-batas nasional sebagai karakteristik yang tidak relevan secara moral. Nussbaum berargumen bahwa memberikan peran formatif yang mendalam pada batas-batas negara yang arbitrer dapat menghalangi kemampuan warga negara untuk bekerja sama secara berprinsip lintas batas etnis, kelas, dan gender. Baginya, pendidikan harus diarahkan untuk menumbuhkan kesetiaan utama kepada komunitas kemanusiaan secara keseluruhan daripada patriotisme nasional.

Sebaliknya, Kwame Anthony Appiah menawarkan konsep kosmopolitanisme berakar (rooted cosmopolitanism) atau patriotisme kosmopolitan. Appiah menolak anggapan bahwa nasionalisme harus bersifat eksklusif atau xenofobik. Ia menggunakan contoh ayahnya, seorang patriot Ghana yang juga memiliki loyalitas luas terhadap kemanusiaan, untuk menunjukkan bahwa mencintai tanah air yang spesifik tidak menghilangkan kapasitas seseorang untuk peduli pada umat manusia secara universal. Bagi Appiah, identitas nasional memberikan “kotak peralatan penciptaan diri” (tool kit of self-creation) melalui bahasa, praktik budaya, dan institusi lokal yang memungkinkan individu untuk berkembang. Keterikatan pada “rumah” yang spesifik justru memberikan fondasi bagi individu untuk berinteraksi dengan dunia luar dengan rasa ingin tahu dan rasa hormat terhadap keberagaman budaya.

Perbedaan mendasar antara kedua posisi ini dapat dipetakan melalui pendekatan mereka terhadap identitas dan kewajiban moral:

Analisis terhadap pemikiran Appiah menunjukkan bahwa manusia hidup paling baik dalam skala kecil, di mana keterlibatan moral dapat dilakukan secara lebih bermakna melalui keluarga, kota, dan profesi. Oleh karena itu, etika kosmopolitan tidak seharusnya menuntut penghapusan negara-bangsa, melainkan menuntut agar negara-negara tersebut menghormati martabat dan otonomi individu serta terbuka terhadap sirkulasi ide dan manusia. Hal ini menciptakan dasar bagi apa yang disebut sebagai “patriot kosmopolitan,” individu yang bangga akan identitas nasionalnya namun tetap berkomitmen pada kesejahteraan dunia.

Kritik terhadap Tuntutan Moral Kosmopolitanisme

Tantangan lain dalam etika kosmopolitan adalah sejauh mana kewajiban moral terhadap orang asing harus dipenuhi. Peter Singer, melalui eksperimen pikiran “Kolam Dangkal” (Shallow Pond), berargumen bahwa jika kita memiliki kekuatan untuk mencegah sesuatu yang buruk terjadi (seperti anak yang tenggelam) tanpa mengorbankan sesuatu yang memiliki signifikansi moral yang sebanding, maka kita secara moral wajib melakukannya. Argumen ini sering digunakan untuk menuntut bantuan global yang sangat besar dari penduduk di negara maju kepada mereka yang menderita di negara berkembang.

Namun, Appiah mengkritik kesimpulan Singer yang dianggap terlalu menuntut secara moral. Appiah berpendapat bahwa jika ketidaktahuan akan konsekuensi penuh dari tindakan kita menjadi alasan untuk membatalkan tugas etis, maka tidak ada tindakan yang dapat dinilai etis. Ia juga menyoroti paradoks dalam argumen Singer: jika seseorang menyelamatkan anak dengan merusak jas mahalnya, sementara hasil penjualan jas tersebut bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa jika didonasikan ke organisasi internasional, maka logika utilitarian murni mungkin akan menyarankan untuk tidak menyelamatkan anak tersebut secara langsung demi dampak yang lebih luas. Bagi Appiah, kewajiban kita terhadap orang asing tidak boleh menghancurkan kemampuan kita untuk menjalani kehidupan yang bermakna dalam komunitas lokal kita sendiri.

Etika Perubahan Iklim sebagai Tanggung Jawab Moral Global

Perubahan iklim merupakan fenomena yang secara unik menantang struktur etika tradisional karena dampaknya yang tersebar secara spasial dan temporal. Perubahan iklim bukan sekadar masalah sains atau ekonomi, melainkan masalah etika mendalam yang mengangkat pertanyaan tentang bagaimana manusia seharusnya hidup dan bagaimana mereka harus berhubungan dengan alam serta bentuk kehidupan lainnya.

Dimensi Keadilan Global dalam Krisis Iklim

Etika perubahan iklim menyoroti ketimpangan yang mendalam antara pelaku utama emisi dan korban utama dampaknya. Negara-negara maju telah memperoleh manfaat ekonomi yang sangat besar dari penggunaan bahan bakar fosil sejak era industri, sementara dampak negatif seperti kenaikan permukaan laut dan cuaca ekstrem paling parah dirasakan oleh negara-negara berkembang yang memiliki kontribusi emisi lebih rendah. Hal ini memicu perdebatan tentang keadilan korektif dan kewajiban restorasi, di mana negara-negara kaya dianggap memiliki utang historis dan tanggung jawab moral yang lebih besar untuk memimpin upaya mitigasi serta memberikan bantuan kepada negara-negara yang rentan.

Analisis etika iklim mencakup beberapa argumen moral utama yang menuntut aksi global:

• Keadilan Distributif: Menyoroti beban yang tidak proporsional bagi negara-negara seperti India dan Afrika, di mana biaya pemanasan 2 derajat dapat mencapai 4-5% dari PDB mereka, dibandingkan dengan hanya 0,5% bagi Amerika Serikat.
• Keadilan Antargenerasi: Menegaskan tanggung jawab generasi saat ini untuk memastikan penggunaan sumber daya yang berkelanjutan bagi generasi mendatang, menghindari pemindahan beban kerusakan lingkungan kepada mereka yang belum lahir.
• Hak Asasi Manusia: Perubahan iklim dipandang sebagai ancaman terhadap hak-hak dasar seperti hak atas kehidupan, kesehatan, pangan, dan air.
• Prinsip Tanpa Bahaya (No Harm Principle): Argumen bahwa ketidakpastian dampak masa depan tidak memberikan alasan moral untuk terus melakukan kerusakan lingkungan yang dapat dicegah.

Selain itu, filsuf seperti Holmes Rolston menekankan bahwa alam memiliki nilai intrinsik yang melampaui utilitasnya bagi manusia. Pandangan ini memperluas pertimbangan moral kepada entitas non-manusia dan ekosistem, mengadvokasi pelestarian alam sebagai imperatif moral yang independen dari manfaat manusiawi. Kesadaran akan era Antroposen memaksa umat manusia untuk merefleksikan tanggung jawab moral yang menyertai kapasitas luar biasa mereka dalam mengubah geologi bumi.

Transformasi Psikologi Moral

Menghadapi tantangan iklim membutuhkan pergeseran dalam psikologi moral manusia. Kieran Setiya menyarankan bahwa mengatasi perubahan iklim memerlukan penanaman kebajikan seperti kerendahan hati, tanggung jawab, dan rasa kewarganegaraan global. Transformasi etis ini penting untuk mendukung perilaku kooperatif dan altruistik yang diperlukan untuk menangani masalah yang bersifat global dan jangka panjang. Tanpa perubahan mendalam dalam cara pandang etis, solusi teknokratis mungkin gagal mengatasi struktur sosio-ekonomi dan fantasi ideologis yang mendasari krisis ekologi saat ini, seperti dorongan kapitalisme untuk pertumbuhan tanpa batas yang bertentangan dengan keberlanjutan.

Integrasi Tanggung Jawab Global ke dalam Identitas Nasional

Salah satu hambatan utama bagi aksi iklim global adalah anggapan bahwa komitmen internasional dapat melemahkan kepentingan nasional. Namun, riset terbaru menunjukkan bahwa identitas nasional yang kuat, jika dikelola secara strategis, justru dapat menjadi aset untuk membangun kepercayaan, ketahanan, dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan. Identitas nasional mengikat masyarakat melalui sejarah, nilai, dan budaya bersama, menciptakan rasa memiliki dan tujuan kolektif yang sangat berharga dalam mobilisasi aksi selama masa krisis.

Strategi Identitas Sosial dalam Advokasi Lingkungan

Pendekatan identitas sosial memberikan kerangka kerja untuk memahami bagaimana keanggotaan kelompok mempengaruhi sikap terhadap lingkungan. Perpecahan politik antara kelompok konservatif dan progresif seringkali menjadi penghalang bagi kebijakan iklim, di mana pesan-pesan lingkungan sering ditolak hanya karena berasal dari kelompok luar yang tidak dipercaya. Untuk mengatasi hambatan ini, beberapa strategi identitas sosial dapat diterapkan:

• Penggunaan Utusan Kelompok (Ingroup Messengers): Pesan pro-lingkungan lebih efektif jika disampaikan oleh sumber yang dianggap sebagai bagian dari kelompok yang sama, karena mereka memiliki tingkat kepercayaan dan kredibilitas yang lebih tinggi di mata anggota kelompoknya.
• Pembentukan Identitas Superordinat: Mengalihkan fokus dari konflik “kita” versus “mereka” menjadi “kita semua” sebagai satu komunitas (misalnya sebagai warga satu wilayah atau sesama penjaga bumi) dapat membantu mengurangi konflik antar kelompok dan mendorong konsensus.
• Penautan Identitas dengan Hasil Pro-Lingkungan: Mengingatkan individu akan perilaku pro-lingkungan mereka di masa lalu dapat memperkuat identitas mereka sebagai individu yang peduli lingkungan, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan tindakan serupa di masa depan.
• Promosi Norma Ingroup: Menyoroti bahwa mayoritas anggota kelompok mendukung atau melakukan tindakan lingkungan tertentu dapat mendorong anggota lain untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan norma tersebut.

Nasionalisme Hijau sebagai Alat Mobilisasi

Nasionalisme tidak selalu bertentangan dengan kepedulian lingkungan. Konsep “nasionalisme hijau” muncul ketika perlindungan lingkungan dibingkai sebagai tugas nasional atau bagian dari karakter nasional. Negara-negara dapat menggunakan sentimen nasionalis untuk mempromosikan pola konsumsi berkelanjutan dan pelestarian sumber daya alam sebagai masalah harga diri dan prestise nasional. Misalnya, komitmen untuk melindungi hutan atau keanekaragaman hayati unik suatu negara dapat dijadikan poin kebanggaan dalam narasi identitas nasional.

Namun, nasionalisme hijau juga memiliki dimensi kompleksitas dan kontradiksi. Di satu sisi, ia dapat mendorong target iklim yang ambisius untuk memposisikan sebuah negara sebagai pemimpin global, namun di sisi lain, ia dapat berbenturan dengan kepentingan ekonomi jangka pendek yang bergantung pada ekstraksi sumber daya alam. Dinamika ini memerlukan keseimbangan yang cermat antara menjaga kedaulatan nasional dan memenuhi kewajiban internasional.

Studi Kasus Strategi Nasional dalam Sinkronisasi Identitas dan Lingkungan

Berbagai negara telah mengadopsi model yang berbeda dalam mengintegrasikan tanggung jawab lingkungan global ke dalam narasi nasional mereka. Studi kasus berikut menunjukkan bagaimana identitas nasional dapat dibentuk atau diadaptasi untuk mendukung tujuan keberlanjutan.

Denmark: Model Konsensus dan Perjanjian Tripartit Hijau

Denmark merupakan salah satu pemimpin global dalam transisi hijau, dengan target pengurangan emisi yang sangat ambisius sebesar 70% pada tahun 2030 dibandingkan level tahun 1990. Keberhasilan Denmark tidak terlepas dari tradisi korporatisme dan demokrasi parlementer yang mengedepankan kompromi di antara berbagai pemangku kepentingan.

Pada tahun 2024, Denmark mencapai kesepakatan bersejarah melalui “Perjanjian Denmark Hijau” (Agreement on a Green Denmark), sebuah kerangka kerja kolaboratif antara pemerintah, kelompok pertanian, dan aktor lingkungan. Salah satu fitur paling menonjol dari perjanjian ini adalah pengenaan pajak emisi ternak pertama di dunia. Faktor-faktor kunci keberhasilan Denmark meliputi:

• Proses Tawar-menawar Tripartit: Konsensus dicapai melalui negosiasi intensif selama sembilan bulan yang melibatkan berbagai kementerian (pangan, iklim, lingkungan, ekonomi, dan perpajakan) serta organisasi payung dari sektor swasta dan masyarakat sipil.
• Insentif daripada Hukuman: Pajak dirancang dengan dasar pengurangan sebesar 60%, di mana pendapatan pajak diinvestasikan kembali ke dalam teknologi pertanian dan inovasi untuk memastikan transisi yang adil dan menjaga daya saing sektor pertanian Denmark.
• Transformasi Guna Lahan yang Luas: Perjanjian ini mencakup rewilding 10% lahan Denmark, reboisasi skala besar (250.000 hektar hutan baru), dan pemulihan lahan gambut untuk mengurangi limpasan nitrogen dan emisi karbon.
• Keterlibatan Komunitas Lokal: Keputusan tentang konversi lahan didelegasikan kepada 23 dewan kota yang bekerja sama dengan petani dan organisasi lingkungan lokal untuk memastikan keseimbangan antara kepentingan lokal dan nasional.

Strategi ini tidak hanya bertujuan memperbaiki lingkungan tetapi juga memperkuat posisi Denmark sebagai pemimpin global dalam transisi hijau, menjadikannya bagian dari identitas nasional yang membanggakan bagi warganya.

Costa Rica: Pencitraan Merek Negara Hijau dan Kepemimpinan Diplomasi

Costa Rica telah membangun reputasi internasional sebagai pemimpin dalam perlindungan alam dan konservasi keanekaragaman hayati sejak tahun 1990-an. Pada tahun 2019, negara ini dianugerahi penghargaan “UN Champion of the Earth” atas komitmennya terhadap netralitas karbon. Strategi Costa Rica melibatkan integrasi mendalam antara kebijakan lingkungan dan merek nasional “Esencial Costa Rica”.

Elemen-elemen utama dari strategi identitas lingkungan Costa Rica meliputi:

• Penautan Konservasi dengan Pertumbuhan Ekonomi: Costa Rica menghubungkan perlindungan daerah aliran sungai dengan keamanan energi melalui pembangkit listrik tenaga air, yang menyediakan lebih dari 98% kebutuhan listrik negara.
• Skema Pembayaran Jasa Ekosistem (PES): Petani diberikan kompensasi untuk melestarikan atau merestorasi hutan, yang berhasil membalikkan tren deforestasi besar-besaran menjadi negara dengan tutupan hutan yang berkembang pesat.
• Narasi “Eden yang Hidup”: Pemerintah menggunakan metafora religius dan simbolis untuk menggambarkan Costa Rica sebagai surga alam, menciptakan ikonisasi yang menghubungkan identitas bangsa dengan pelestarian ekologis.
• Fokus pada Masa Depan: Narasi resmi pemerintah menekankan pada pembentukan komunitas masa depan yang berbeda dari masa lalu yang eksploitatif, memposisikan negara sebagai pionir dan teladan bagi dunia.

Meskipun sukses, strategi ini juga dikritik karena melakukan “penghapusan” (erasure) terhadap dampak lingkungan dari sektor perkebunan transnasional seperti pisang, dan lebih menonjolkan sektor kopi yang secara historis terkait dengan elit politik kulit putih Costa Rica. Hal ini menunjukkan bahwa narasi identitas nasional seringkali bersifat selektif dan digunakan untuk tujuan pemasaran politik serta ekonomi.

Indonesia: Pancasila sebagai Jembatan Nilai Nasional dan Global

Indonesia memiliki fondasi ideologis yang unik dalam bentuk Pancasila, yang dapat berfungsi sebagai kerangka kerja inklusif untuk menjembatani nilai-nilai nasional dengan tanggung jawab kosmopolitan. Setiap sila dalam Pancasila menyediakan jembatan antara identitas lokal dan tanggung jawab universal:

Implementasi Pancasila dalam konteks lingkungan telah mulai merambah ke berbagai sektor:

• Konstitusi Hijau: Interpretasi terhadap Pasal 28H ayat (1) dan Pasal 33 ayat (3) & (4) UUD 1945 dilakukan melalui lensa Pancasila untuk mewajibkan perlindungan lingkungan sebagai tanggung jawab konstitusional.
• Pendidikan Kewarganegaraan (PPKn): Kurikulum pendidikan nasional mulai mengintegrasikan konsep “kewargaan ekologis” (ecological citizenship), di mana siswa diajarkan bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah bagian integral dari identitas sebagai warga negara Indonesia dan warga dunia.
• Ekofeminisme dan Inklusivitas: Terdapat dorongan untuk beralih dari kebijakan yang antroposentris menuju pendekatan yang lebih menghargai pengetahuan adat dan melibatkan perempuan serta kelompok marginal dalam pengambilan keputusan lingkungan.

Tantangan di Indonesia tetap terletak pada kesenjangan antara implementasi simbolis dan praktik sehari-hari. Pendidikan kewarganegaraan seringkali masih terjebak dalam pendekatan normatif daripada praktik nyata dalam membentuk karakter ekologis siswa. Namun, inisiatif seperti “Kampus Benteng Pancasila” di UNS menunjukkan upaya untuk menciptakan ruang dialogis di mana nilai-nilai lokal dan global dapat dinegosiasikan oleh generasi muda.

Model Lain: Skotlandia, Tiongkok, dan Masyarakat Adat

Berbagai entitas politik lain juga menggunakan narasi lingkungan untuk memperkuat identitas mereka dengan motivasi yang berbeda-beda:

Kerangka Kerja untuk Membangun Tanggung Jawab Global Melalui Narasi Nasional

Membangun rasa tanggung jawab global tanpa menggerus jati diri nasional membutuhkan perubahan narasi yang disengaja dan sistematis. Narasi bukan sekadar cerminan realitas tetapi merupakan kerangka kerja yang dikonstruksi secara sosial untuk menstabilkan asumsi dan menjustifikasi arah kebijakan.

Langkah-Langkah Strategis dalam Perubahan Narasi

• Penyelarasan dengan Visi Pembangunan: Kebijakan iklim global harus diselaraskan dengan tujuan pembangunan yang dipedulikan oleh konstituen domestik, seperti pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, penciptaan lapangan kerja, dan kesehatan masyarakat.
• Pergeseran dari Kolektif ke Kompetitif: Alih-alih membingkai aksi iklim sebagai masalah aksi kolektif yang sulit (di mana setiap negara menunggu yang lain), negara dapat memposisikan diri untuk bersaing dalam memelopori teknologi rendah karbon yang murah dan efektif, sehingga mereka dapat memenangkan pasar global.
• Mobilisasi Narasi Berkelanjutan: Penggunaan media, protes, dan aksi langsung dapat membantu menggeser pemikiran publik tentang siapa yang bertanggung jawab atas perubahan iklim dan siapa yang terdampak, seperti yang dilakukan oleh gerakan keadilan iklim di Amerika Serikat.
• Integrasi Pengetahuan Lokal dan Adat: Kebijakan harus secara aktif mengintegrasikan sistem pengetahuan adat ke dalam pengambilan keputusan, daripada memperlakukan mereka hanya sebagai simbol atau alternatif sampingan.

Penguatan Lingkungan Pembelajaran dan Adaptasi

Efektivitas kebijakan adaptasi iklim sangat bergantung pada bagaimana pemerintah menyematkan pembelajaran yang disengaja ke dalam proses kebijakan. Ini mencakup:

1. Kepemimpinan dan “Juara” Politik: Melibatkan pemimpin tingkat tinggi dan tokoh yang diakui untuk memberikan inspirasi dan panduan dalam mengatasi tantangan adaptasi.
2. Keterlibatan Aktor Beragam: Membangun kapasitas aksi kolektif melalui koordinasi di semua tingkatan, memastikan pengetahuan baru dibagikan secara sistematis.
3. Investasi pada Kapasitas Organisasi: Menjamin adanya keterampilan dan data yang diperlukan untuk merespons pemicu stres iklim secara fleksibel.

Masa Depan Etika Kosmopolitan dalam Tata Kelola Iklim

Etika kosmopolitan di era perubahan iklim harus bersifat transformatif, bukan hanya sekadar penyesuaian teknis. Hal ini memerlukan pergeseran dari lintasan perilaku, ekonomi, dan teknologi saat ini menuju sistem yang secara mendasar menghargai keberlanjutan lingkungan sebagai prasyarat bagi kemakmuran manusia.

Intervensi struktural yang mengubah pengaturan default atau infrastruktur sangat efektif dalam mengurangi kesenjangan antara nilai-nilai pro-lingkungan dan perilaku nyata masyarakat. Jika praktik berkelanjutan dipersepsikan sebagai insentif atau pengakuan sosial (sebagai warga negara yang bertanggung jawab) daripada beban atau pajak, praktik tersebut akan lebih mudah diterima dan disebarluaskan di seluruh lapisan masyarakat.

Kesimpulannya, membangun rasa tanggung jawab global terhadap perubahan iklim tanpa kehilangan jati diri nasional adalah mungkin melalui pendekatan kosmopolitanisme berakar. Dengan mengakui pentingnya keterikatan lokal sebagai “rumah” moral, individu dan negara dapat membangun fondasi yang kokoh untuk bertindak sebagai agen global yang bertanggung jawab. Identitas nasional bukanah hambatan, melainkan kendaraan yang paling efektif untuk memobilisasi aksi iklim jika nilai-nilai keberlanjutan global berhasil dijalin ke dalam serat identitas, tradisi, dan visi masa depan bangsa. Melalui dialog lintas budaya, kebijakan yang berbasis konsensus, dan narasi pembangunan yang selaras, umat manusia dapat menghadapi krisis iklim sebagai satu komunitas global yang kaya akan keragaman nasionalnya.