Belajar Toleransi dari Yerusalem: Dinamika Multikulturalisme dan Spiritualitas Kota Tiga Agama Besar

Dimensi Ontologis Yerusalem sebagai Pusat Peradaban Abrahamik

Yerusalem, sebuah kota yang dalam bahasa Ibrani disebut Yerushalayim dan dalam bahasa Arab disebut Al-Quds, merupakan fenomena geopolitik dan spiritual yang tidak tertandingi dalam sejarah peradaban manusia. Sebagai titik temu bagi tiga agama monoteistik utama dunia—Yudaisme, Kristen, dan Islam—kota ini memikul beban sejarah yang sangat berat sekaligus menawarkan visi perdamaian yang luhur. Signifikansi Yerusalem tidak dapat dipahami hanya melalui lensa geografis semata; ia adalah “umbilicus mundi” atau pusat dunia dalam kesadaran teologis jutaan orang. Di dalam tembok Kota Tua yang luasnya hanya mencakup satu kilometer persegi, terdapat konsentrasi situs suci yang sangat padat, menciptakan sebuah ruang di mana batasan antara yang profan dan yang sakral menjadi sangat tipis.

Bagi umat Yahudi, Yerusalem adalah orientasi tunggal dari seluruh kehidupan religius mereka. Kota ini merupakan situs Bait Suci Pertama yang dibangun oleh Raja Salomo dan Bait Suci Kedua yang diperluas oleh Herodes, menjadikannya pusat kedaulatan spiritual dan nasional selama milenium pertama sebelum Masehi. Kerinduan akan Yerusalem tetap terjaga selama masa pembuangan melalui doa-doa yang selalu diarahkan ke arah Bait Suci (Temple Mount), menjadikannya simbol ketahanan dan identitas bangsa Yahudi.

Umat Kristen melihat Yerusalem sebagai panggung utama dari drama penebusan dalam Perjanjian Baru. Dari Bukit Zaitun hingga bukit Golgota, setiap sudut kota ini merekam jejak pelayanan, penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus Kristus. Kehadiran komunitas Kristen yang terus-menerus selama dua milenium, yang terdiri dari berbagai denominasi seperti Ortodoks Yunani, Katolik Roma, dan Armenia, memberikan kontribusi pada keragaman tekstur sosial Yerusalem.

Bagi dunia Islam, Yerusalem memegang status sebagai kota suci ketiga setelah Makkah dan Madinah. Status ini berakar pada peristiwa Isra’ dan Mi’raj, di mana Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sebelum naik ke langit. Yerusalem juga merupakan kiblat pertama umat Islam, sebuah fakta sejarah yang secara mendalam menghubungkan tradisi Islam dengan warisan para nabi sebelumnya yang juga dihormati dalam Yudaisme dan Kristen. Kedekatan fisik antara situs-situs suci ini menuntut adanya sebuah model toleransi yang bukan sekadar hidup berdampingan secara pasif, melainkan sebuah ekosistem koeksistensi yang fungsional di tengah klaim kebenaran yang bersaing.

Akar Historis Toleransi dalam Kepemimpinan Islam Klasik

Sejarah Yerusalem sering kali dicatat melalui narasi peperangan dan penaklukan, namun di balik itu terdapat preseden luar biasa mengenai bagaimana toleransi beragama dipraktikkan secara institusional. Salah satu momen paling menentukan adalah penyerahan kota Yerusalem kepada Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 636/638 M. Berbeda dengan penaklukan-penaklukan brutal di masa itu, Umar memasuki kota sebagai seorang penjamin keamanan. Melalui perjanjian yang dikenal sebagai Al-Uhda al-Umariyyah, Umar memberikan jaminan keamanan bagi jiwa, harta benda, dan tempat ibadah penduduk Kristen di Yerusalem.

Analisis sejarah menunjukkan bahwa Umar bin Khattab memiliki pemahaman yang mendalam tentang pentingnya menjaga integritas ruang suci agama lain. Tindakan ikonik Umar yang menolak untuk shalat di dalam Gereja Makam Kudus setelah diundang oleh Patriark Sophronius adalah bukti nyata dari kearifan politik dan religiusnya. Umar khawatir bahwa jika ia shalat di dalam gereja tersebut, generasi Muslim berikutnya akan mengklaim bangunan itu sebagai masjid. Keputusan ini memungkinkan Gereja Makam Kudus tetap menjadi pusat ibadah Kristen hingga hari ini, menjadikannya monumen abadi bagi toleransi Islam masa awal.

Prinsip toleransi ini dilanjutkan oleh Salahuddin Al-Ayyubi setelah ia merebut kembali Yerusalem dari kekuasaan Tentara Salib pada tahun 1187. Sejarah mencatat bahwa ketika Tentara Salib menguasai Yerusalem pada tahun 1099, terjadi pembantaian massal terhadap penduduk Muslim dan Yahudi, dan situs-situs suci mereka dikotori. Namun, Salahuddin memilih jalan yang berbeda; ia memaafkan lawan-lawannya, menjamin keselamatan para peziarah Kristen, dan mengizinkan mereka tetap beribadah di kota tersebut. Salahuddin bahkan menempatkan penjaga khusus untuk melindungi Gereja Makam Kudus dari massa yang emosional, menunjukkan bahwa perlindungan terhadap minoritas agama adalah bagian integral dari etika perang dan pemerintahan Islam.

Kisah-kisah historis ini bukan sekadar nostalgia, melainkan fondasi bagi apa yang nantinya berkembang menjadi mekanisme “Status Quo” di situs-situs suci Yerusalem. Pelajaran dari Umar dan Salahuddin menegaskan bahwa toleransi di Yerusalem tidak tumbuh dari penghapusan identitas agama, melainkan dari penghormatan yang mendalam terhadap keberadaan “yang lain” dalam ruang yang sama.

Mekanisme Status Quo: Pengelolaan Konflik di Ruang Sakral

Salah satu warisan paling kompleks dan penting dalam pengelolaan toleransi di Yerusalem adalah protokol “Status Quo”. Protokol ini merupakan serangkaian kesepakatan dan praktik yang bermula pada masa Kesultanan Utsmaniyah (Ottoman) untuk mengatur hak dan akses berbagai denominasi Kristen serta agama-agama lain terhadap situs-situs suci tertentu. Secara formal, Status Quo dikukuhkan melalui firman Sultan pada tahun 1757 dan 1852, yang kemudian diakui secara internasional melalui Perjanjian Berlin tahun 1878 dan tetap berlaku hingga saat ini.

Status Quo berfungsi untuk membekukan klaim kepemilikan dan hak penggunaan pada situs-situs tertentu guna mencegah perselisihan yang dapat memicu konflik besar. Di Gereja Makam Kudus, misalnya, setiap detail kecil—mulai dari siapa yang berhak membersihkan anak tangga tertentu hingga jam berapa sebuah pintu harus dibuka—telah diatur secara kaku selama berabad-abad. Hal ini menciptakan bentuk toleransi yang sangat pragmatis, di mana perdamaian dijaga melalui kepatuhan terhadap tradisi yang tidak berubah, bahkan jika tradisi tersebut terasa membatasi.

Meskipun sistem Status Quo sering kali dikritik karena sifatnya yang kaku dan terkadang tidak praktis, para analis berpendapat bahwa sistem ini telah berhasil mencegah pecahnya perang agama skala besar di Yerusalem. Pemerintah Israel, setelah menguasai Kota Tua pada tahun 1967, berkomitmen untuk mempertahankan Status Quo ini, meskipun dalam praktiknya sering terjadi gesekan, terutama di kompleks Temple Mount atau Haram al-Sharif. Ketegangan muncul ketika kelompok-kelompok aktivis mencoba menantang aturan yang ada, seperti upaya pendoa Yahudi untuk beribadah di area yang secara tradisional diperuntukkan hanya untuk Muslim, yang kemudian memicu reaksi keras dari otoritas wakaf dan warga Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa toleransi di Yerusalem adalah sebuah proses negosiasi harian yang sangat sensitif terhadap perubahan politik sekecil apa pun.

Representasi Visual dan Narasi Toleransi dalam Film ‘Jerusalem’ (2013)

Dalam upaya mendiseminasikan nilai-nilai toleransi kepada audiens global yang lebih luas, media dokumenter menjadi instrumen yang sangat vital. Film dokumenter “Jerusalem” tahun 2013, yang disutradarai oleh Daniel Ferguson, menjadi salah satu upaya paling signifikan untuk menampilkan sisi Yerusalem yang melampaui konflik berita utama. Film ini menggunakan teknik narasi unik dengan mengikuti kehidupan tiga gadis muda dari latar belakang yang berbeda: Farah (Muslim), Nadia (Kristen), dan Revital (Yahudi).

Melalui kacamata ketiga remaja ini, Yerusalem dipresentasikan bukan sebagai medan tempur, melainkan sebagai rumah bersama yang penuh dengan kekayaan sejarah dan spiritualitas. Farah membawa penonton ke dalam kemegahan Dome of the Rock dan tradisi Ramadhan; Nadia menunjukkan keagungan prosesi Paskah di Gereja Makam Kudus; sementara Revital menjelaskan kedalaman emosional saat berdoa di Tembok Barat. Analisis terhadap film ini menunjukkan bahwa penggunaan teori representasi, sebagaimana dikemukakan oleh Stuart Hall, sangat relevan untuk membedah bagaimana makna toleransi dikonstruksikan melalui citra visual yang megah dan narasi personal yang intim.

Pesan utama film ini adalah bahwa meskipun ketiga komunitas tersebut hidup dalam gelembung sosial yang berbeda, mereka berbagi keterikatan yang sama kuatnya terhadap tanah dan sejarah yang sama. Film ini berupaya memberikan pandangan baru terhadap Kota Tua Yerusalem dengan menonjolkan harmoni di tengah keberagaman, sebuah representasi yang sangat dibutuhkan untuk mengimbangi stereotip negatif tentang kota tersebut. Meskipun demikian, beberapa kritikus mencatat bahwa film tersebut cenderung mengaburkan realitas politik yang keras demi estetika visual, namun sebagai alat untuk menanamkan benih toleransi di kalangan pemuda, film ini dianggap berhasil menyampaikan pesan dakwah dan perdamaian yang universal.

Kehidupan Sehari-hari dan Dinamika Sosial di Empat Kuartal

Realitas toleransi di Yerusalem paling nyata terlihat dalam kehidupan sehari-hari di dalam tembok Kota Tua. Secara administratif dan sosial, Kota Tua terbagi menjadi empat kuartal: Kuartal Muslim (yang terbesar dan terpadat), Kuartal Yahudi, Kuartal Kristen, dan Kuartal Armenia (yang terkecil). Pembagian ini mencerminkan struktur historis kota, namun dalam praktiknya, interaksi lintas kuartal terjadi setiap saat melalui aktivitas ekonomi dan sosial.

Pasar-pasar tradisional atau shuk merupakan jantung dari interaksi ini. Di lorong-lorong sempit yang dipenuhi aroma rempah-rempah dan kopi, pedagang Muslim menjual barang kepada pembeli Yahudi, dan turis Kristen berinteraksi dengan pemandu lokal dari berbagai latar belakang. Interaksi di pasar ini menciptakan bentuk toleransi fungsional; di sini, perbedaan teologis sering kali dikesampingkan demi kepentingan komersial yang saling menguntungkan. Namun, dinamika ini juga dipengaruhi oleh situasi keamanan; saat terjadi ketegangan politik, pasar yang biasanya ramai bisa berubah menjadi sunyi dalam hitungan menit, menunjukkan betapa rapuhnya harmoni sosial yang ada.

Lingkungan di luar Kota Tua juga menawarkan pelajaran penting tentang koeksistensi. Lingkungan Musrara, misalnya, yang terletak tepat di perbatasan antara Yerusalem Barat dan Timur, telah menjadi laboratorium bagi para seniman dan aktivis untuk menjembatani kesenjangan antara populasi Yahudi dan Arab. Melalui lembaga seperti Sekolah Seni Naggar, mereka berupaya menciptakan ruang dialog yang tidak terbebani oleh retorika politik. Sebaliknya, lingkungan seperti Mea Shearim menunjukkan sisi lain dari Yerusalem; sebuah komunitas ultra-ortodoks Yahudi yang hidup secara terisolasi untuk mempertahankan tradisi mereka, yang terkadang menciptakan gesekan dengan populasi sekuler. Keberagaman gaya hidup dan tingkat religiusitas ini menjadikan Yerusalem sebagai kota yang sangat heterogen, di mana setiap kelompok berusaha menemukan keseimbangan antara mempertahankan identitas diri dan menghormati kehadiran kelompok lain.

Inisiatif Dialog Antaragama dan Peran Tokoh Perdamaian Modern

Toleransi di Yerusalem tidak hanya dipelihara melalui tradisi kuno, tetapi juga melalui inisiatif-inisiatif modern yang berupaya merespons tantangan zaman. Salah satu organisasi paling menonjol adalah Interreligious Coordinating Council in Israel (ICCI), yang bertindak sebagai organisasi payung bagi puluhan lembaga Kristen, Muslim, dan Yahudi. Misi utama ICCI adalah mengubah peran agama dari kekuatan perpecahan menjadi sumber rekonsiliasi. Program-program mereka melibatkan pemimpin agama, perempuan, dan pemuda dalam dialog yang jujur mengenai konflik lokal, sambil mencari landasan teologis untuk perdamaian dalam kitab suci masing-masing.

Tokoh-tokoh seperti Rabbi Dr. Yakov Nagen dari Blickle Institute for Interfaith Dialogue menjadi pionir dalam membangun jembatan antara komunitas Yahudi dan Muslim. Nagen mempromosikan paradigma bahwa “jika agama adalah bagian dari masalah, maka agama harus menjadi bagian dari solusi”. Ia mengajak umat beragama untuk beralih dari “mode bertahan” ke “mode visi”, di mana identitas keagamaan tidak lagi digunakan untuk membangun tembok, melainkan untuk membangun kemitraan demi kemanusiaan. Salah satu sumbangan pemikiran Nagen yang paling signifikan adalah analisis hukumnya yang menyimpulkan bahwa setiap nyawa manusia—tanpa memandang agamanya—adalah suci dan setara di mata Tuhan, sebuah prinsip yang sangat vital dalam konteks Yerusalem yang sering dilanda kekerasan.

Selain itu, kelompok-kelompok akar rumput seperti “Jerusalem Peacemakers” bekerja secara langsung di lapangan untuk memecah kebuntuan dialog. Mereka menyelenggarakan pertemuan-pertemuan kecil yang memungkinkan warga dari latar belakang yang berbeda untuk saling berbagi cerita dan pengalaman hidup mereka. Dialog semacam ini, yang sering disebut sebagai “dialog kehidupan”, dianggap sangat efektif karena menyentuh dimensi emosional dan kemanusiaan yang sering kali terabaikan dalam negosiasi politik tingkat tinggi. Inisiatif-inisiatif ini menunjukkan bahwa di tengah polarisasi yang ekstrem, selalu ada individu-individu dan kelompok yang memilih untuk tetap bekerja demi harmoni.

Kontroversi Museum of Tolerance: Pelajaran tentang Batas Toleransi

Tidak semua upaya untuk mempromosikan toleransi di Yerusalem berjalan mulus. Kasus pembangunan Museum of Tolerance Jerusalem (MOTJ) menjadi contoh klasik bagaimana sebuah visi yang mulia dapat menjadi sumber perpecahan jika tidak memperhatikan sensitivitas sejarah dan budaya lokal. Proyek yang diprakarsai oleh Simon Wiesenthal Center ini dirancang untuk menjadi pusat pendidikan tentang rasa hormat dan martabat manusia. Namun, lokasinya yang berada di atas Pemakaman Mamilla (Ma’man Allah), sebuah kompleks pemakaman Islam kuno di Yerusalem Barat, memicu kontroversi nasional dan internasional.

Komunitas Muslim dan para aktivis hak asasi manusia memandang pembangunan museum tersebut sebagai bentuk penistaan terhadap situs suci dan penghapusan sejarah Palestina di Yerusalem. Bagi mereka, membangun gedung bertema “toleransi” di atas makam leluhur orang lain adalah sebuah ironi yang sangat menyakitkan. Kasus ini berakhir di Mahkamah Agung Israel, yang pada tahun 2008 mengizinkan pembangunan berlanjut dengan syarat tertentu, namun keputusan tersebut tidak meredakan kemarahan moral yang ditimbulkan.

Kontroversi MOTJ memberikan pelajaran berharga bahwa toleransi tidak dapat dipaksakan dari atas ke bawah (top-down) tanpa dialog yang tulus dengan komunitas yang terdampak. Ia juga mengajarkan bahwa toleransi sejati menuntut pengakuan terhadap luka sejarah kelompok lain dan penghormatan terhadap apa yang mereka anggap suci. Kegagalan proyek ini untuk mendapatkan penerimaan luas menunjukkan bahwa di Yerusalem, setiap tindakan—termasuk tindakan yang dimaksudkan untuk perdamaian—selalu memiliki resonansi politik dan religius yang mendalam yang harus dipertimbangkan secara matang.

Kerangka Universal: Menghubungkan Yerusalem dengan Deklarasi UNESCO

Nilai-nilai toleransi yang diupayakan di Yerusalem dapat diukur dan dianalisis melalui lensa standar internasional, khususnya Deklarasi Prinsip-Prinsip tentang Toleransi yang diadopsi oleh UNESCO pada tahun 1995. Deklarasi ini mendefinisikan toleransi bukan sebagai sikap pembiaran atau ketidakpedulian, melainkan sebagai penghormatan dan apresiasi terhadap keragaman budaya yang kaya di dunia kita.

UNESCO menekankan bahwa toleransi adalah prasyarat bagi perdamaian serta kemajuan ekonomi dan sosial. Di Yerusalem, prinsip-prinsip ini diuji setiap hari. Artikel 4 dari Deklarasi tersebut menyatakan bahwa pendidikan adalah alat paling efektif untuk mencegah intoleransi. Namun, realitas di Yerusalem menunjukkan bahwa sistem pendidikan sering kali tersegregasi, yang dapat memperkuat narasi “kita versus mereka”. Oleh karena itu, inisiatif pendidikan lintas agama yang dijalankan oleh berbagai LSM di Yerusalem merupakan upaya krusial untuk mengimplementasikan visi UNESCO di tingkat lokal.

Selain itu, Deklarasi UNESCO menggarisbawahi tanggung jawab negara untuk menegakkan hukum hak asasi manusia dan menghukum diskriminasi. Di Yerusalem, di mana hukum sering kali dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan dan politik nasional, pemisahan antara hukum sipil dan hak-hak beragama menjadi sangat kompleks. Keberadaan Status Quo sebagai hukum adat yang diakui secara internasional menunjukkan bahwa perlindungan terhadap hak-hak minoritas agama memerlukan mekanisme hukum yang kuat dan konsisten. Pelajaran dari Yerusalem adalah bahwa toleransi tidak dapat bertahan hanya sebagai cita-cita moral; ia harus didukung oleh kerangka hukum dan politik yang menjamin kesetaraan bagi semua warga negara.

Teologi Kemanusiaan: Perspektif Tokoh Agama dan Cendekiawan

Dialog antaragama di Yerusalem juga didorong oleh refleksi teologis yang mendalam mengenai hakikat kemanusiaan. Cendekiawan seperti Naufal Daffa Guswani menekankan bahwa agama seharusnya menjadi cermin yang merefleksikan cara manusia memperlakukan mereka yang berbeda. Ia berpendapat bahwa iman tanpa kesadaran sejarah sering kali melahirkan arogansi spiritual, sementara toleransi sejati lahir dari kesadaran akan kerapuhan manusia di hadapan Tuhan. Pandangan ini mengajak setiap pemeluk agama untuk melihat keindahan dalam tradisi orang lain: kekuatan pengampunan dalam Kristen, keseimbangan akal dan wahyu dalam Islam, serta ketahanan identitas dalam Yudaisme.

Di tingkat kepemimpinan gereja, Patriark Latin Yerusalem, Pierbattista Pizzaballa, secara konsisten menyerukan pentingnya mendengarkan penderitaan sesama manusia sebagai langkah awal menuju perdamaian. Ia menekankan bahwa umat Kristen di Yerusalem memiliki misi khusus untuk menjadi “penenun hubungan damai” di tengah konflik yang berkecamuk. Bagi Pizzaballa, toleransi bukan sekadar masalah diplomasi politik, melainkan sebuah komitmen spiritual untuk melayani semua orang tanpa memandang agama, sebagaimana yang dicontohkan dalam ajaran kasih dalam Injil.

Paus Fransiskus juga memberikan kontribusi melalui seruan-seruannya tentang “membangun jembatan” dan pentingnya dialog untuk mencapai kedewasaan spiritual. Ia menegaskan bahwa tidak mungkin membangun hubungan yang tulus dengan Tuhan sambil mengabaikan sesama manusia. Seruan-seruan teologis ini sangat krusial di Yerusalem, karena mereka memberikan landasan moral bagi umat beragama untuk menolak narasi kebencian dan ekstremisme yang sering kali memanipulasi simbol-simbol agama untuk tujuan politik.

Geopolitik dan Tantangan Masa Depan Toleransi di Yerusalem

Masa depan toleransi di Yerusalem tidak dapat dilepaskan dari dinamika geopolitik yang lebih luas, termasuk konflik Israel-Palestina yang belum terselesaikan. Status Yerusalem sebagai ibu kota bagi kedua bangsa tetap menjadi isu yang paling sulit dalam negosiasi perdamaian. Keputusan internasional, seperti pengakuan Amerika Serikat terhadap Yerusalem sebagai ibu kota Israel pada tahun 2017, telah memicu perdebatan sengit mengenai kedaulatan dan hak-hak penduduk non-Yahudi di kota tersebut.

Tantangan fisik seperti tembok pemisah (separation barrier) dan pembatasan mobilitas bagi warga Palestina memiliki dampak langsung terhadap kualitas koeksistensi. Ketika akses ke situs suci dibatasi karena pertimbangan keamanan, hal itu sering kali dirasakan sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama, yang pada gilirannya dapat memicu siklus kekerasan baru. Selain itu, tekanan demografis dan upaya untuk mengubah karakter multikultural di beberapa bagian Yerusalem Timur menjadi sumber ketegangan yang konstan.

Namun, di tengah segala ketidakpastian tersebut, Yerusalem tetap menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang percaya pada kemungkinan perdamaian. Keberadaan komunitas-komunitas yang tetap memilih untuk hidup bersama, pasar yang tetap beroperasi meskipun di bawah tekanan, dan pemimpin agama yang terus menyerukan dialog, menunjukkan bahwa semangat toleransi memiliki daya tahan yang luar biasa. Pelajaran dari Yerusalem adalah bahwa toleransi bukan berarti tidak adanya konflik, melainkan kemampuan untuk mengelola konflik tersebut melalui cara-cara yang manusiawi dan bermartabat.

Sintesis: Pelajaran Universal dari Yerusalem untuk Dunia

Belajar toleransi dari Yerusalem memberikan pemahaman bahwa harmoni dalam keberagaman adalah sebuah kerja keras yang memerlukan komitmen harian dari semua pihak. Analisis komprehensif ini menunjukkan beberapa poin inti yang dapat diadopsi secara universal:

Pertama, toleransi memerlukan pengakuan terhadap sejarah dan klaim suci kelompok lain. Yerusalem mengajarkan bahwa ruang publik harus mampu menampung narasi-narasi yang berbeda tanpa harus saling meniadakan.

Kedua, mekanisme hukum dan protokol tradisional seperti Status Quo sangat penting untuk memberikan stabilitas dalam situasi di mana emosi religius sangat tinggi.

Ketiga, dialog harus bergerak melampaui retorika elit menuju interaksi praktis di tingkat akar rumput.

Keempat, media dan pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk persepsi publik tentang “yang lain”, sehingga narasi perdamaian dapat mengalahkan narasi konflik.

Akhirnya, Yerusalem mengingatkan dunia bahwa agama seharusnya menjadi jembatan menuju kemanusiaan, bukan dinding pemisah. Jika kota yang memiliki sejarah konflik yang begitu panjang saja masih mampu mempertahankan karakternya sebagai rumah bagi tiga agama besar, maka masih ada harapan bagi bagian dunia lainnya untuk membangun toleransi yang serupa. Yerusalem adalah cermin bagi kemanusiaan kita; di sana, kita belajar bahwa mencintai Tuhan berarti harus belajar mencintai ciptaan-Nya yang berbeda tanpa syarat.