Tentang Sistem Administrasi Perpajakan Inti (Coretax) di Indonesia

Sistem Administrasi Perpajakan Inti, yang dikenal sebagai Coretax, merupakan pilar kunci dalam reformasi perpajakan yang dijalankan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sejak tahun 2018. Inisiatif strategis ini, yang secara formal diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018, bertujuan untuk memodernisasi dan mendigitalisasi seluruh layanan administrasi pajak di Indonesia. Visi utama dari Coretax adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepatuhan wajib pajak melalui pengembangan sistem yang terintegrasi, canggih, dan mampu menyajikan data secara  real-time.

Analisis terhadap implementasi Coretax mengungkapkan beberapa temuan kunci. Di satu sisi, Coretax menjanjikan fitur-fitur inovatif yang transformatif, seperti “360-degree review” yang memberikan pandangan menyeluruh tentang informasi pajak wajib pajak, otomatisasi pelaporan yang terintegrasi, dan kemudahan pembayaran yang terhubung langsung dengan sistem perbankan. Fitur-fitur ini dirancang secara khusus untuk secara signifikan mengurangi  tax compliance cost, yang mencakup biaya uang, waktu, dan psikologis bagi wajib pajak.

Di sisi lain, fase implementasi awal Coretax menghadapi tantangan serius. Wajib pajak dan konsultan melaporkan berbagai kendala teknis, termasuk masalah stabilitas sistem, respons yang lambat, dan adanya bugs pada fungsi-fungsi penting. Analisis akademis menunjukkan bahwa masalah ini berakar pada implementasi yang tergesa-gesa, ketidakmampuan sistem untuk menangani akses massal, dan arsitektur yang tidak sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas unik sistem perpajakan Indonesia. Tantangan ini diperparah oleh tingkat literasi digital yang beragam di kalangan pengguna, yang menemukan antarmuka sistem kurang ramah pengguna dan membingungkan.

Menanggapi keluhan tersebut, DJP mengambil langkah pragmatis dengan mengaktifkan kembali sistem lama (legacy system) secara paralel, sebuah keputusan yang didukung oleh Komisi XI DPR RI. Langkah ini bertujuan untuk memastikan layanan publik tidak terganggu dan memberikan masa transisi yang fleksibel bagi wajib pajak. Selain itu, DJP juga menjamin bahwa tidak akan ada sanksi administratif bagi keterlambatan pelaporan yang disebabkan oleh gangguan sistem.

Terakhir, laporan ini menyoroti peran strategis aplikasi pajak pihak ketiga (PJAP) sebagai bagian integral dari ekosistem perpajakan. PJAP seperti Mekari Klikpajak dan PajakExpress muncul sebagai mitra resmi DJP yang menawarkan solusi stabil dan efisien yang terintegrasi dengan Coretax. Mereka mengisi kesenjangan yang ada dengan menyediakan fitur tambahan, otomatisasi, dan dukungan yang lebih kuat, menunjukkan adanya hubungan simbiosis antara sistem resmi dan solusi swasta. Kesimpulannya, Coretax merepresentasikan langkah transformatif yang berani, namun masih berada dalam fase adaptasi yang menantang. Keberhasilan jangka panjangnya akan sangat bergantung pada perbaikan teknis yang berkelanjutan dan strategi adopsi yang lebih inklusif.

Pendahuluan: Landasan Filosofis Reformasi Perpajakan dan Urgensi Coretax

Pajak adalah tulang punggung pendapatan negara dan memainkan peran vital dalam mendanai berbagai kebutuhan masyarakat serta mendukung pembangunan nasional. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan dinamika global, jumlah wajib pajak di Indonesia telah meningkat secara signifikan, dari 33 juta menjadi 70 juta, dengan volume dokumen transaksi yang harus diproses juga melonjak, misalnya jumlah  e-invoice yang meningkat lebih dari dua kali lipat. Peningkatan pesat ini menuntut modernisasi sistem administrasi perpajakan yang ada untuk mengatasi tantangan kompleksitas data, volume transaksi yang masif, dan kebutuhan akan efisiensi serta akuntabilitas yang lebih tinggi.

Dalam konteks inilah, pemerintah Indonesia memulai reformasi perpajakan yang komprehensif sejak tahun 2018. Sebagai bagian sentral dari reformasi ini, dikembangkanlah Coretax atau Core Tax Administration System. Proyek ini dirancang untuk mengotomasi dan mendigitalisasi layanan administrasi pajak, menggantikan sistem lama yang dianggap sudah tidak lagi memadai. Dengan landasan hukum yang kuat, termasuk Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2018 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024, Coretax bertujuan untuk menciptakan sistem yang terintegrasi, transparan, akurat, dan efisien, sehingga mampu meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan kepercayaan publik terhadap otoritas pajak.

Laporan ini menyajikan analisis komprehensif tentang Coretax, tidak hanya dari perspektif janji dan visinya, tetapi juga dari realitas implementasinya. Laporan ini akan mengintegrasikan perspektif resmi DJP, pengalaman langsung dari pengguna, kritik yang dilontarkan oleh pakar akademis, dan peran krusial dari ekosistem pihak ketiga dalam lanskap perpajakan di era baru ini.

Analisis Coretax: Pilar Digitalisasi dan Janji Modernisasi

Landasan Hukum dan Filosofi

Implementasi Coretax didasari oleh landasan hukum yang kuat, dengan titik awal pada Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2018 tentang Pengembangan Core Tax Administration System. Landasan ini diperkuat dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024 yang berfungsi sebagai pedoman operasional dan legalitas untuk sistem perpajakan berbasis teknologi ini. Filosofi di balik Coretax adalah untuk menjawab tuntutan zaman akan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam layanan publik. Sistem ini dirancang untuk menciptakan tata kelola yang lebih terbuka, efektif, dan efisien. Dengan mengintegrasikan seluruh aspek administrasi pajak, Coretax diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dengan memungkinkan pelacakan arus kas yang terstruktur dan meminimalkan potensi penyimpangan.

Fitur dan Fungsionalitas Kunci

Coretax adalah sebuah portal layanan pajak terpadu yang menggabungkan berbagai fungsi dalam satu platform yang terpusat. Sistem ini beroperasi sebagai pusat layanan yang menyediakan berbagai fitur, dari pendaftaran wajib pajak hingga pelacakan permohonan layanan. Salah satu fitur paling signifikan adalah integrasi proses bisnis perpajakan. Proses pelaporan SPT, misalnya, kini terintegrasi secara end-to-end dengan proses lain seperti e-bupot, e-faktur, dan e-statement, lengkap dengan fitur validasi data yang diperluas dari pihak ketiga.

Sistem ini juga menawarkan Akun Wajib Pajak (Taxpayer Account Management) yang transparan, memberikan “360-degree review” yang memungkinkan wajib pajak melihat seluruh informasi perpajakan mereka di satu tempat. Fitur ini mencakup kolom “debit” yang menunjukkan kewajiban yang harus dibayar dan kolom “kredit” yang merepresentasikan hak atau pembayaran yang telah dilakukan, sebuah terobosan untuk mempermudah rekonsiliasi data.

Beberapa inovasi utama Coretax yang dirancang untuk meningkatkan kemudahan bagi wajib pajak meliputi:

• Akun Deposit Pajak: Fitur baru yang memungkinkan wajib pajak menyetor dana di muka sebelum kewajiban pajak timbul. Saldo ini dapat digunakan untuk pembayaran kewajiban di kemudian hari atau sebagai tujuan kompensasi atas kelebihan pembayaran, membantu wajib pajak menghindari denda akibat keterlambatan pembayaran.
• Pelacakan Permohonan Online: Wajib pajak kini dapat mengajukan berbagai permohonan layanan perpajakan secara daring, seperti penyesuaian pembayaran dan restitusi, serta melacak progres dan riwayat permohonan tersebut secara real-time. Dokumen layanan yang dihasilkan juga dapat langsung diunduh dari portal.
• Otomatisasi dan Simplifikasi: Sistem ini secara otomatis membuat beberapa jenis SPT dan melakukan penghitungan PPh 21 menggunakan tarif efektif, serta menyediakan satu formulir tunggal untuk wajib pajak orang pribadi. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kerumitan dan kesalahan manual dalam pelaporan.

Manfaat Teoritis: Pengurangan Biaya Kepatuhan (Tax Compliance Cost)

Secara konseptual, kehadiran Coretax diharapkan dapat secara substansial mengurangi tax compliance cost, yang merupakan total biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Biaya ini tidak hanya terbatas pada direct money cost (biaya uang), tetapi juga mencakup time cost (biaya waktu) dan psychological cost (biaya psikologis).

Dengan mengotomasi proses, Coretax berupaya memangkas biaya waktu dan uang yang diperlukan untuk administrasi rutin. Fitur seperti validasi data otomatis dan integrasi dengan sistem perbankan dapat meminimalkan kesalahan dan risiko salah bayar, sehingga mengurangi psychological cost yang terkait dengan kecemasan akan sanksi dan audit. Transparansi yang ditawarkan melalui akun wajib pajak yang terintegrasi juga bertujuan untuk membangun kepercayaan dan kredibilitas, yang pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan secara sukarela.

Tabel 1: Ikhtisar Fitur Utama Coretax dan Manfaatnya

Realitas Implementasi: Tantangan dan Kendala di Lapangan

Analisis Isu Teknis dan Kesiapan Sistem

Meski menjanjikan banyak kemudahan, implementasi Coretax pada awal tahun 2025 dihadapkan pada sejumlah kendala teknis yang signifikan. Wajib pajak mengeluhkan sulitnya mengakses layanan, respons sistem yang lambat, dan berbagai  error pada fungsi-fungsi penting. Masalah-masalah ini tidak terbatas pada isu pendaftaran dan otentikasi, tetapi juga mencakup kegagalan dalam menampilkan profil wajib pajak, masalah validasi data, hingga kesulitan  upload dokumen.

Analisis yang disampaikan oleh seorang ekonom dari Universitas Gadjah Mada (UGM) memberikan perspektif yang mendalam mengenai akar permasalahan ini. Menurutnya, isu teknis yang terlihat oleh pengguna, seperti  server bottleneck dan runtime errors, bukanlah masalah permukaan, melainkan gejala dari kelemahan mendasar dalam perencanaan dan arsitektur proyek. Empat penyebab utama yang diidentifikasi adalah:

1. Sistem tidak siap untuk akses massal: Terjadi lonjakan lalu lintas (traffic) secara real-time yang menyebabkan bottleneck pada jaringan dan sistem, mengakibatkan respons server yang lambat dan kesulitan akses.
2. Adanya bugs pada fungsi penting: Terdapat kegagalan validasi data dan runtime errors di fungsi-fungsi kunci, yang mengindikasikan bahwa proses Quality Assurance (QA) dan User Acceptance Testing (UAT) mungkin tidak dilakukan secara menyeluruh.
3. Kapasitas dan arsitektur yang tidak efisien: Arsitektur sistem tidak dirancang untuk skalabilitas tinggi, sehingga menyebabkan gangguan layanan saat volume data meningkat, menunjukkan infrastruktur server yang kurang optimal.
4. Keterbatasan Perangkat Lunak COTS: Coretax dibangun di atas sistem Commercial Off-The-Shelf (COTS) yang menawarkan solusi umum. Namun, sistem perpajakan Indonesia memiliki karakteristik unik yang memerlukan penyesuaian khusus, dan perangkat lunak COTS tidak sepenuhnya dapat mengakomodasi hal ini.

Masalah teknis ini secara tidak langsung menantang klaim bahwa Coretax sudah didukung oleh fitur canggih seperti Artificial Intelligence (AI) dan Big Data. Sebuah sistem tidak dapat secara efektif memanfaatkan teknologi canggih tersebut jika infrastruktur dasarnya tidak stabil dan gagal menangani lalu lintas data yang masif.

Faktor Non-Teknis dan Adaptasi Pengguna

Selain kendala teknis, implementasi Coretax juga dihadapkan pada tantangan non-teknis, terutama terkait dengan kesiapan pengguna. Berbagai penelitian menunjukkan adanya keterbatasan literasi digital di kalangan wajib pajak dan bahkan konsultan pajak. Keterbatasan ini menghambat proses adopsi sistem baru, karena banyak pengguna yang tidak terbiasa dengan digitalisasi proses perpajakan.

Keluhan lain yang konsisten muncul adalah tentang antarmuka pengguna (user interface atau UI) yang dianggap “kurang ramah pengguna” dan membingungkan. Ketidakjelasan menu dan prosedur menyebabkan kebingungan, terutama bagi wajib pajak awam. Kritik terhadap UI dan isu literasi digital ini saling terkait secara kausal. UI yang rumit memperburuk masalah literasi digital, menciptakan siklus kesulitan yang menghambat adopsi dan efektivitas sistem. Hal ini juga dapat diinterpretasikan sebagai kegagalan dalam proses desain yang berpusat pada pengguna (Human-Computer Interaction) dan menunjukkan bahwa uji coba fungsional mungkin tidak didukung dengan pengujian pengalaman pengguna yang memadai.

Respons Pemerintah dan Langkah Mitigasi

Menanggapi berbagai keluhan yang ada, DJP mengambil langkah strategis untuk memitigasi dampak negatif dari masalah teknis. DJP memutuskan untuk mengaktifkan kembali sistem perpajakan lama secara paralel dengan Coretax. Langkah ini memberikan pilihan kepada wajib pajak untuk menggunakan sistem yang lebih stabil selama masa transisi, sehingga tidak mengganggu kelangsungan penerimaan negara. Keputusan ini juga sejalan dengan jaminan yang diberikan oleh DJP untuk tidak mengenakan sanksi administratif bagi wajib pajak yang mengalami keterlambatan pelaporan akibat gangguan sistem Coretax.

Tabel 2: Ringkasan Tantangan Implementasi Coretax

Ekosistem Pendukung: Peran Krusial Aplikasi Pajak Pihak Ketiga (PJAP)

Munculnya Solusi Alternatif

Seiring dengan tantangan yang dihadapi Coretax, peran aplikasi pajak pihak ketiga (PJAP) menjadi semakin krusial dalam ekosistem perpajakan Indonesia. PJAP, seperti Mekari Klikpajak dan PajakExpress, bukanlah pesaing langsung Coretax melainkan mitra resmi DJP yang menawarkan solusi pelengkap. Mereka menyediakan antarmuka yang lebih stabil, efisien, dan ramah pengguna yang terintegrasi dengan sistem inti Coretax, mengisi kesenjangan fungsionalitas dan performa yang ada.

Peran dan Nilai Tambah PJAP

PJAP menawarkan sejumlah nilai tambah yang signifikan, terutama bagi entitas bisnis dengan volume transaksi tinggi. Peran dan nilai tambah ini mencakup:

• Stabilitas dan Kecepatan: PJAP mengklaim memiliki sistem yang lebih stabil dan cepat dalam proses pengiriman data. Fitur seperti  bulk upload dan penjadwalan memungkinkan wajib pajak untuk memproses data dalam jumlah besar, yang sulit dilakukan melalui sistem resmi saat ini.
• Fitur Tambahan dan Otomasi: PJAP menyediakan fitur yang melampaui fungsi dasar Coretax, seperti integrasi API (Application Programming Interface) dengan perangkat lunak internal perusahaan, yang memungkinkan manajemen pajak secara otomatis dan tersentralisasi. Mereka juga menawarkan fitur kolaborasi tim dengan pengaturan peran pengguna yang fleksibel.
• Keamanan dan Privasi Data: Dengan sertifikasi keamanan data seperti ISO 27001, PJAP memberikan jaminan perlindungan data yang ketat. Mereka juga menawarkan fitur yang memungkinkan kolaborasi tanpa perlu membagikan kredensial  login Coretax, secara langsung mengurangi psychological cost dan risiko keamanan.

Perbandingan Layanan dan Model Bisnis

Kehadiran PJAP dengan model bisnis berbayar mengindikasikan adanya pasar yang terbentuk dari ketidaksempurnaan sistem resmi. PJAP menawarkan berbagai paket berlangganan berdasarkan volume dokumen atau jumlah pengguna. Contohnya, Mekari Klikpajak menawarkan paket mulai dari Rp250.000 per bulan untuk 100 dokumen, sementara PajakExpress menawarkan paket serupa mulai dari Rp300.000 per bulan. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun Coretax bertujuan untuk mengurangi biaya kepatuhan, pada kenyataannya, banyak wajib pajak, terutama yang besar, bersedia menginvestasikan dana untuk mengatasi ketidakstabilan sistem resmi dan mendapatkan fitur yang lebih canggih.

Tabel 3: Perbandingan Layanan Coretax dan Aplikasi Pajak Mitra Resmi

Kesimpulan

Coretax adalah sebuah inisiatif yang ambisius dan diperlukan untuk memodernisasi administrasi perpajakan di Indonesia. Visi digitalisasi, transparansi, dan efisiensi yang diusungnya sangat kuat dan sejalan dengan tuntutan era saat ini. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa fase implementasinya menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari sisi teknis maupun non-teknis. Masalah stabilitas, bugs, dan ketidaksesuaian dengan karakteristik unik perpajakan Indonesia, yang diperparah oleh keterbatasan literasi digital pengguna, telah memicu keresahan di kalangan wajib pajak. Respons DJP untuk menjalankan sistem lama secara paralel merupakan langkah bijak yang menunjukkan fleksibilitas dan komitmen untuk memastikan layanan tidak terganggu.

Berdasarkan analisis yang ada, wajib pajak disarankan untuk mengambil pendekatan pragmatis dalam menghadapi masa transisi Coretax:

• Manfaatkan Sumber Daya Resmi: Wajib pajak harus secara aktif menggunakan buku panduan, FAQ, dan kanal dukungan pelanggan resmi yang disediakan oleh DJP, seperti Kring Pajak di 1500200, Live Chat, dan email.
• Pertimbangkan Bermitra dengan PJAP: Khususnya bagi wajib pajak badan atau perusahaan dengan volume transaksi tinggi, bermitra dengan PJAP dapat menjadi solusi yang strategis. PJAP menawarkan stabilitas sistem, fitur otomatisasi, dan keamanan data yang dapat mengatasi kendala teknis Coretax dan meningkatkan efisiensi administrasi pajak secara keseluruhan.

Prospek Masa Depan

Prospek jangka panjang Coretax sangat bergantung pada seberapa cepat dan efektif DJP dapat menyelesaikan masalah stabilitas sistem dan melakukan perbaikan yang berpusat pada pengalaman pengguna. Langkah-langkah perbaikan teknis yang berkelanjutan, bersama dengan program edukasi yang lebih intensif untuk meningkatkan literasi digital, akan menjadi kunci keberhasilan adopsi penuh. Hubungan simbiosis dengan PJAP juga akan memainkan peran penting, di mana mitra swasta ini akan terus melengkapi dan memperkuat ekosistem perpajakan nasional, memastikan bahwa modernisasi tidak hanya menjadi visi, tetapi juga realitas yang dapat dinikmati oleh seluruh wajib pajak.