Kebijakan Dry Days dan Larangan Alkohol di India: Dialektika Moralitas Politik, Beban Ekonomi, dan Krisis Kesehatan Publik

Fenomena pelarangan alkohol di India merupakan salah satu eksperimen sosial dan hukum yang paling persisten dan kontroversial dalam sejarah modern pascakolonial. Berakar pada filosofi antikolonial, mandat konstitusional, dan tuntutan akar rumput, kebijakan ini mencerminkan ketegangan yang mendalam antara aspirasi moral negara dengan realitas pragmatis ekonomi, kesehatan publik, dan hak-hak individu. Di satu sisi, negara-negara bagian seperti Gujarat dan Bihar menerapkan prohibisi total sebagai bentuk penghormatan terhadap warisan Mahatma Gandhi dan respons terhadap gerakan perempuan pedesaan. Di sisi lain, kebijakan ini menghadapi kritik tajam karena memicu pertumbuhan pasar gelap yang masif, hilangnya pendapatan pajak yang krusial, dan terjadinya tragedi kemanusiaan akibat konsumsi minuman keras oplosan yang mematikan.

Struktur hukum di India memberikan fleksibilitas yang unik bagi setiap negara bagian untuk menentukan kebijakan alkohol mereka sendiri, karena alkohol dikategorikan sebagai subjek dalam Daftar Negara Bagian (State List) berdasarkan Jadwal Ketujuh Konstitusi India. Hal ini mengakibatkan munculnya lanskap regulasi yang sangat bervariasi, mulai dari liberalisme penuh hingga kriminalisasi total. Dalam konteks ini, kebijakan “Dry Days” atau hari-hari kering—di mana penjualan alkohol dilarang secara nasional atau regional pada tanggal-tanggal tertentu—berfungsi sebagai jembatan antara negara yang mengizinkan alkohol dengan cita-cita puritanisme yang tertanam dalam konstitusi.

Landasan Konstitusional dan Filosofi Politik Prohibisi

Kebijakan pembatasan alkohol di India tidak lahir dari ruang hampa, melainkan didasarkan pada landasan hukum dan moral yang kuat. Pasal 47 dari Prinsip-Prinsip Arahan Kebijakan Negara (Directive Principles of State Policy – DPSP) dalam Konstitusi India secara eksplisit menyatakan bahwa negara harus berusaha untuk mewujudkan pelarangan konsumsi minuman memabukkan dan obat-obatan yang berbahaya bagi kesehatan, kecuali untuk tujuan medis. Meskipun prinsip-prinsip ini tidak dapat dipaksakan secara hukum di pengadilan (non-justiciable), mereka dianggap mendasar dalam tata kelola negara dan berfungsi sebagai panduan moral bagi pemerintah pusat maupun daerah.

Filosofi di balik Pasal 47 sangat dipengaruhi oleh Mahatma Gandhi, yang memandang konsumsi alkohol bukan sekadar masalah perilaku individu, melainkan penyakit sosial yang menghambat kemajuan ekonomi dan spiritual bangsa. Gandhi percaya bahwa alkohol merusak disiplin diri yang diperlukan untuk perjuangan kemerdekaan (Satyagraha) dan secara sistematis memiskinkan kelas pekerja. Pandangan ini kemudian diinternalisasi oleh para pemimpin pascakemerdekaan, yang menganggap prohibisi sebagai bagian dari pembangunan bangsa yang beradab.

Sejarah Legislasi dan Pembagian Wewenang

Sejarah regulasi alkohol di India dapat ditarik kembali ke era kolonial dengan Bombay Abkari Act, 1878, yang awalnya lebih berfokus pada pemungutan bea daripada pelarangan. Namun, setelah kemerdekaan, negara mulai menggunakan kekuasaan legislatifnya untuk memberlakukan kontrol yang lebih ketat.

Status Hukum Alkohol di Berbagai Wilayah India

Perbedaan kebijakan ini menciptakan tantangan logistik bagi penegakan hukum, terutama karena perbatasan antar negara bagian yang berpori (porous borders). Sebagai contoh, Bihar yang “kering” berbatasan langsung dengan Nepal, Uttar Pradesh, Benggala Barat, dan Jharkhand yang mengizinkan penjualan alkohol, sehingga memudahkan penyelundupan lintas batas.

Dialektika Hari Kering (Dry Days): Ritualisme dan Ketertiban Umum

Kebijakan “Dry Days” merupakan instrumen regulasi yang digunakan oleh hampir seluruh negara bagian di India, terlepas dari apakah mereka menerapkan prohibisi total atau tidak. Hari-hari ini ditetapkan untuk menghormati sentimen keagamaan, memperingati tokoh nasional, atau menjaga stabilitas selama periode sensitif seperti pemilihan umum.

Pada hari-hari kering, seluruh toko ritel alkohol, bar, dan seringkali klub diwajibkan untuk tutup. Di Delhi, pemerintah secara rutin mengeluarkan kalender tahunan yang mencakup hari-hari besar seperti Hari Republik (26 Januari), Hari Kemerdekaan (15 Agustus), dan Gandhi Jayanti (2 Oktober), serta festival agama seperti Idul Fitri, Maha Shivratri, dan Holi. Penutupan ini dianggap sebagai bentuk “pengendalian sosial” oleh negara untuk memastikan bahwa perayaan besar tidak dinodai oleh gangguan ketertiban yang dipicu oleh alkohol.

Namun, efektivitas “Dry Days” sering dipertanyakan oleh para kritikus. Secara perilaku, konsumen cenderung melakukan penimbunan (stockpiling) beberapa hari sebelum hari kering tiba, yang seringkali menyebabkan lonjakan konsumsi pada malam sebelumnya atau konsumsi berlebihan di rumah. Selain itu, hari kering sering kali memicu aktivitas pasar gelap skala kecil, di mana alkohol dijual dengan harga lebih tinggi secara sembunyi-sembunyi.

Gerakan Perempuan sebagai Katalisator Prohibisi

Salah satu dimensi yang paling unik dari kebijakan prohibisi di India adalah peran sentral perempuan pedesaan dalam menuntut pelarangan alkohol. Bagi banyak perempuan di India, alkohol bukan sekadar masalah kesehatan publik, melainkan ancaman eksistensial terhadap ekonomi rumah tangga dan keamanan fisik mereka.

Gerakan Anti-Arrack di Andhra Pradesh

Sejarah mencatat Gerakan Anti-Arrack pada awal 1990-an di Andhra Pradesh sebagai tonggak penting. Gerakan ini dimulai di desa Dubagunta, distrik Nellore, di mana para perempuan yang baru melek huruf melalui kampanye literasi massal menyadari bahwa kemiskinan mereka berakar pada konsumsi arrack (miras lokal) oleh para suami. Para perempuan ini mengorganisir diri untuk memprotes pelelangan lisensi miras dan menuntut penutupan toko-toko di desa mereka.

Gerakan ini memiliki dampak politik yang luar biasa. Masalah alkohol, yang tadinya dianggap sebagai masalah domestik privat, berubah menjadi isu politik utama. Partai Telugu Desam (TDP) memanfaatkan sentimen ini dalam kampanye pemilu mereka dan berhasil memenangkan kekuasaan dengan janji prohibisi total, yang kemudian diimplementasikan pada tahun 1995. Meskipun kebijakan ini akhirnya dicabut pada tahun 1997 karena tekanan ekonomi, benih-benih mobilisasi politik perempuan terhadap alkohol telah tertanam kuat di seluruh India.

Eksperimen Bihar (2016)

Pola serupa berulang di Bihar pada tahun 2015. Selama kampanye pemilihan majelis negara bagian, Ketua Menteri Nitish Kumar menghadapi tuntutan keras dari kelompok perempuan untuk melarang alkohol. Menanggapi tuntutan ini, Kumar memberlakukan pelarangan total pada April 2016. Langkah ini dipuji oleh banyak sosiolog sebagai tindakan “rekayasa sosial” (social engineering) untuk menciptakan lingkungan yang lebih aman bagi perempuan dan anak-anak.

Dampak dari kebijakan ini terhadap kekerasan domestik telah dipelajari secara ekstensif. Data menunjukkan adanya korelasi yang jelas antara perilaku mabuk suami dengan insiden kekerasan pasangan intim (Intimate Partner Violence – IPV).

Hubungan Konsumsi Alkohol Suami dengan IPV (Data NFHS-5 Bihar)

(Sumber: Diolah dari data NFHS-5 2019-21 Bihar )

Sebuah studi yang diterbitkan di The Lancet memperkirakan bahwa pelarangan di Bihar telah mencegah sekitar 2,1 juta kasus kekerasan terhadap perempuan dan 1,8 juta kasus obesitas di kalangan pria. Selain itu, penelitian dari IIT Kanpur menunjukkan adanya “spillover positif” dalam ekonomi rumah tangga, di mana uang yang sebelumnya dihabiskan untuk alkohol dialihkan untuk pembelian makanan yang lebih bergizi seperti produk susu, kacang-kacangan, dan minyak nabati berkualitas tinggi.

Paradoks Ekonomi: Pendapatan Negara vs. Kesejahteraan Sosial

Salah satu argumen terkuat menentang prohibisi adalah hilangnya pendapatan negara yang masif. Pajak cukai alkohol merupakan sumber pendapatan mandiri negara bagian (State’s Own Tax Revenue – SOTR) terbesar kedua atau ketiga di sebagian besar wilayah India.

Di Bihar, sebelum prohibisi tahun 2016, pendapatan cukai tumbuh sekitar 33% per tahun. Implementasi pelarangan mengakibatkan kerugian tahunan yang diperkirakan mencapai 4.000 crore Rupee (sekitar US$ 480 juta). Sebaliknya, negara-negara bagian tetangga seperti Uttar Pradesh, Benggala Barat, dan Jharkhand melihat lonjakan pendapatan cukai mereka yang mencapai total 34.000 crore Rupee, yang menunjukkan bahwa permintaan alkohol dari Bihar hanya berpindah ke perbatasan.

Analisis Beban Ekonomi (Value of Life-Year)

Meskipun pendapatan pajak hilang, para ahli kesehatan publik berargumen bahwa biaya ekonomi akibat kerusakan yang disebabkan oleh alkohol jauh lebih tinggi daripada pendapatan pajak yang diterima negara. Sebuah studi tahun 2019 menghitung beban ekonomi alkohol di India menggunakan pendekatan Value of Life-Year (VLY).

Perbandingan Beban Ekonomi vs. Pendapatan Pajak (Estimasi 2019)

(Sumber: Diringkas dari studi ekonomi kesehatan )

Data ini menunjukkan bahwa India kehilangan sekitar 1.45% dari PDB setiap tahunnya akibat dampak alkohol (biaya perawatan kesehatan, kehilangan produktivitas, kecelakaan jalan raya), sementara total pengeluaran kesehatan publik pemerintah hanya sekitar 1.28% dari PDB. Dalam perspektif ini, kebijakan prohibisi dapat dilihat sebagai upaya untuk mengurangi pengeluaran jangka panjang negara dan masyarakat, meskipun harus mengorbankan likuiditas fiskal jangka pendek.

Ancaman Kesehatan Publik: Krisis Miras Oplosan (Hooch)

Sisi gelap dari prohibisi adalah munculnya pasar gelap yang tidak teregulasi dan penyebaran minuman keras oplosan (hooch) yang mematikan. Ketika alkohol legal tidak tersedia, masyarakat miskin sering kali beralih ke minuman ilegal yang diproduksi secara sembunyi-sembunyi.

Tragedi miras oplosan biasanya terjadi karena penambahan metanol ($CH_3OH$)—sebuah bahan kimia industri yang murah namun beracun—untuk meningkatkan kekuatan efek memabukkan. Metanol diubah di dalam hati menjadi asam format yang sangat beracun, menyebabkan asidosis metabolik, kebutaan permanen, dan kematian.

Statistik Kematian Miras Oplosan di Negara Bagian Kering

Sejak pemberlakuan prohibisi di Bihar pada tahun 2016, jumlah kematian akibat miras oplosan telah menjadi isu politik yang panas. Data resmi menunjukkan adanya ketidaksesuaian yang signifikan dengan laporan lapangan.

Kasus Kematian Akibat Miras Oplosan (Hooch Tragedies)

Hingga April 2025, pejabat senior departemen cukai Bihar mencatat total 190 kematian terkonfirmasi akibat hooch sejak tahun 2016. Namun, para kritikus dan organisasi media seperti The Quint menyoroti bahwa banyak kematian tidak dicatat sebagai kasus hooch karena keluarga korban takut akan pelecehan polisi atau untuk menjaga reputasi politik pemerintah. Di Gujarat, meskipun penegakan hukum dianggap lebih stabil, tragedi besar pada tahun 2022 membuktikan bahwa jaringan pasar gelap tetap aktif dan berbahaya bahkan setelah puluhan tahun prohibisi.

Dampak Criminologis: Kriminalisasi Kasta dan Kemiskinan

Kritik paling mendalam terhadap kebijakan prohibisi di India, khususnya di Bihar, berkaitan dengan dampaknya terhadap kelompok masyarakat yang paling rentan. Penegakan hukum yang agresif sering kali berujung pada kriminalisasi massal terhadap warga dari kasta rendah dan kelompok ekonomi lemah.

Beban pada Sistem Peradilan

Undang-undang Prohibisi Bihar tahun 2016 dikenal sangat keras, dengan ketentuan hukuman penjara 5 hingga 10 tahun untuk pelanggaran tertentu. Hal ini mengakibatkan lonjakan populasi penjara dan kemacetan di pengadilan.

• Lonjakan Inmate: Populasi narapidana di penjara Bihar meningkat lebih dari dua kali lipat, dari 28.418 pada tahun 2015 menjadi 66.879 pada tahun 2021.
• Kasus Tertunda: Hingga tahun 2023, diperkirakan terdapat 4,7 lakh (470.000) kasus yang tertunda di bawah UU Prohibisi dan Cukai Bihar. Mantan Ketua Mahkamah Agung India, N.V. Ramana, pada tahun 2021 mengecam undang-undang ini sebagai contoh kebijakan yang kurang memiliki tinjauan administratif, karena telah menyumbat sistem peradilan secara masif.

Disproporsionalitas Penangkapan

Data menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak merata secara sosial. Sebuah investigasi tahun 2018 mengungkapkan bahwa lebih dari dua pertiga dari mereka yang ditangkap di bawah undang-undang miras di Bihar berasal dari kelompok Kasta Terdaftar (Scheduled Castes/SC), Suku Terdaftar (Scheduled Tribes/ST), dan Kelas Terbelakang Lainnya (OBC).

Profil Demografis Penangkapan di Bihar (Estimasi Berdasarkan Data 2018-2025)

(Sumber: Diringkas dari investigasi Indian Express dan data internal kepolisian )

Bagi banyak warga miskin, terlibat dalam perdagangan alkohol ilegal (bootlegging) sering kali menjadi satu-satunya cara untuk bertahan hidup di tengah pengangguran yang tinggi. Di distrik-distrik seperti Siwan, warga dari kasta Musahar—yang secara historis paling tertindas—sering ditangkap karena memproduksi atau membawa sejumlah kecil miras lokal, sementara pengusaha besar di balik jaringan penyelundupan sering kali sulit dijangkau hukum.

Kontradiksi dan Pragmatisme: Pengecualian Ekonomi

Meskipun memegang teguh idealisme moral, pemerintah sering kali terpaksa melakukan kompromi ketika berhadapan dengan kebutuhan pertumbuhan ekonomi global dan pariwisata.

Kasus Gujarat: GIFT City

Gujarat baru-baru ini membuat langkah mengejutkan dengan melonggarkan aturan alkohol di Gujarat International Finance Tec-City (GIFT City). Kebijakan “Wine and Dine” yang baru mengizinkan hotel dan restoran di dalam kawasan tersebut untuk menyajikan alkohol kepada karyawan dan pengunjung.

Langkah ini dipicu oleh kebutuhan untuk menarik talenta global dan investasi asing. Banyak perusahaan internasional melaporkan bahwa prohibisi total merupakan hambatan besar dalam merekrut tenaga kerja muda yang kompetitif. Dengan menciptakan “zona bebas” alkohol di dalam negara bagian yang kering, Gujarat menunjukkan pergeseran dari moralitas murni menuju pragmatisme ekonomi, yang bertujuan untuk memposisikan GIFT City sebagai pusat keuangan yang setara dengan Dubai atau Singapura.

Kasus Lakshadweep: Pariwisata Eksklusif

Di Wilayah Persatuan Lakshadweep, yang mayoritas penduduknya Muslim dan sangat konservatif, alkohol dilarang di hampir seluruh pulau. Namun, pengecualian diberikan kepada Pulau Bangaram, sebuah pulau tak berpenghuni yang dikelola oleh pemerintah untuk pariwisata. Di pulau ini, alkohol tersedia bagi wisatawan mancanegara dan domestik, sebuah kebijakan yang secara eksplisit bertujuan untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pariwisata kelas atas tanpa mengganggu norma sosial penduduk lokal di pulau-pulau utama seperti Kavaratti.

Substitusi Zat dan Dampak Kesehatan Mental

Masalah krusial lainnya yang timbul dari prohibisi adalah fenomena substitusi zat. Ketika alkohol menjadi sulit didapat atau sangat mahal di pasar gelap, konsumen tidak serta merta berhenti menggunakan zat adiktif, melainkan beralih ke alternatif lain yang terkadang lebih berbahaya.

Di Bihar, para ahli mencatat adanya peningkatan tajam dalam penggunaan narkotika non-alkohol seperti ganja, charas, heroin (smack), dan penyalahgunaan obat-obatan farmasi seperti sirup obat batuk dan inhalan. Prohibisi yang tidak disertai dengan infrastruktur rehabilitasi yang memadai hanya memindahkan masalah kecanduan dari satu zat ke zat lainnya.

Tantangan Rehabilitasi

Meskipun pemerintah Bihar mengklaim telah mendirikan pusat de-adiksi di setiap distrik, laporan menunjukkan bahwa fasilitas ini seringkali kurang dimanfaatkan atau tidak memiliki tenaga medis yang kompeten. Tanpa pendekatan medis yang holistik, pecandu alkohol justru mengalami stres ekonomi dan fisik yang lebih besar, yang pada gilirannya dapat memicu kembali kekerasan di dalam rumah tangga akibat frustrasi dan gejala putus zat (withdrawal).

Evaluasi Akhir: Prohibisi sebagai Solusi atau Beban?

Perdebatan mengenai apakah pelarangan alkohol adalah solusi moral yang efektif atau “bom waktu” bagi kesehatan publik tidak memiliki jawaban yang tunggal. Kebijakan ini merupakan pedang bermata dua.

Sebagai solusi moral, prohibisi di India telah memberikan martabat dan keamanan ekonomi bagi jutaan perempuan pedesaan. Penurunan insiden KDRT dan pengalihan pengeluaran rumah tangga ke kebutuhan gizi adalah keberhasilan nyata yang tidak boleh diabaikan. Bagi banyak perempuan di Bihar, prohibisi telah memberikan kehidupan yang lebih “damai dan dapat diprediksi”.

Namun, sebagai kebijakan publik, prohibisi menghadapi kegagalan struktural yang signifikan. Munculnya jaringan mafia yang kuat, kriminalisasi massal terhadap warga miskin, hilangnya pendapatan pajak yang seharusnya bisa digunakan untuk pendidikan dan kesehatan, serta tragedi kematian akibat miras oplosan adalah harga yang sangat mahal yang harus dibayar.

Beberapa rekomendasi yang muncul dari para ahli sosiologi dan ekonomi meliputi:

• Harm Reduction: Berpindah dari pelarangan total menuju regulasi yang ketat dan kebijakan perpajakan yang rasional untuk memastikan alkohol legal tetap terjangkau namun tidak mendorong konsumsi berlebihan.
• Investasi Rehabilitasi: Memperkuat infrastruktur kesehatan mental dan pusat rehabilitasi sebagai prasyarat sebelum memberlakukan pembatasan alkohol.
• Pemberdayaan Ekonomi: Mengintegrasikan komunitas yang bergantung pada industri miras tradisional ke dalam program pengembangan keterampilan (seperti DDU-GKY) agar mereka tidak terjebak dalam bootlegging.

Prohibisi di India akan terus menjadi isu politik yang dominan, terutama menjelang pemilihan umum. Selama para politisi masih melihat perempuan sebagai blok pemilih (vote bank) yang solid melalui isu alkohol, kebijakan ini kemungkinan besar akan bertahan meskipun menghadapi banyak tantangan dalam implementasinya. Kunci keberhasilan di masa depan terletak pada kemampuan pemerintah untuk menyeimbangkan cita-cita moral konstitusi dengan perlindungan nyata terhadap kesehatan publik dan hak-hak warga yang paling terpinggirkan.