Meninjau Kemungkinan Kewarganegaraan Global Tanpa Akar Geografis

Perdebatan mengenai apakah manusia dapat memiliki identitas yang sepenuhnya terlepas dari akar geografis merupakan salah satu diskursus paling fundamental dalam sosiologi kontemporer dan psikologi lingkungan. Secara historis, identitas manusia selalu didefinisikan oleh lokasi fisik, batas negara, dan kedekatan sosial yang terbatas secara teritorial. Namun, arus globalisasi, kemajuan teknologi digital, dan peningkatan mobilitas manusia telah melahirkan fenomena kewarganegaraan global yang menantang paradigma tradisional tentang rumah dan akar. Analisis ini mengeksplorasi evolusi konsep kosmopolitanisme, mekanisme psikologis kelekatan tempat, serta dinamika komunitas digital yang mencoba menggantikan fungsi ruang fisik dalam pembentukan jati diri manusia di abad ke-21.

Genealogi Intelektual Kosmopolitanisme dan Kewarganegaraan Dunia

Konsep kewarganegaraan dunia atau kosmopolitanisme bukanlah produk modern dari era internet semata, melainkan sebuah aspirasi etis yang telah berakar selama ribuan tahun dalam peradaban manusia. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani Kuno, kosmopolitês, yang menggabungkan kata kosmos yang berarti dunia atau alam semesta, dan politês yang berarti warga kota. Secara etimologis, gagasan ini pada awalnya merupakan sebuah pernyataan pemberontakan terhadap struktur sosial yang sangat kaku di Yunani Kuno, di mana identitas seseorang hampir seluruhnya ditentukan oleh polis atau kota-negara asalnya. Penggunaan kontemporer mendefinisikan istilah ini sebagai warga dunia, namun secara filosofis, maknanya jauh lebih dalam daripada sekadar mobilitas fisik lintas batas negara.

Catatan paling awal mengenai kosmopolitanisme dikreditkan kepada Diogenes dari Sinope, pendiri aliran Sinisme pada abad ke-4 SM. Ketika ditanya tentang asal-usulnya, Diogenes menjawab dengan pernyataan yang revolusioner pada masanya bahwa ia adalah warga dunia. Pernyataan ini bukan sekadar refleksi dari gaya hidup nomadennya, melainkan penolakan terhadap keistimewaan dan kewajiban yang melekat pada keanggotaan dalam satu kota tertentu. Baginya, hukum alam semesta jauh melampaui hukum lokal yang sempit. Aliran Stoisisme kemudian mengembangkan ide ini menjadi kerangka filosofis yang lebih terstruktur. Kaum Stoik berargumen bahwa semua manusia memiliki kapasitas nalar yang sama dan tunduk pada satu hukum ilahi atau logos, sehingga seorang bijak Stoik bukanlah warga negara dari satu negara mana pun, melainkan warga dunia secara keseluruhan.

Filsuf Stoik bernama Hierocles memperkenalkan model lingkaran identitas untuk menjelaskan bagaimana manusia seharusnya menyeimbangkan loyalitas mereka. Model ini menunjukkan bahwa individu berada di pusat lingkaran konsentris yang meluas dari diri sendiri, diikuti oleh keluarga inti, keluarga besar, kelompok lokal, warga negara, hingga mencakup seluruh kemanusiaan. Dalam pandangan ini, menjadi warga dunia tidak berarti memutus hubungan dengan akar lokal, melainkan memperluas empati hingga ke lingkaran terluar. Di luar tradisi Barat, filsuf Tiongkok kuno Mozi juga mengadvokasi cinta universal, di mana seseorang harus menganggap negara orang lain seperti negaranya sendiri untuk mencapai manfaat timbal balik.

Evolusi pemikiran ini mencapai titik puncaknya pada era Pencerahan melalui Immanuel Kant. Dalam esainya tahun 1795 yang berjudul Perpetual Peace: A Philosophical Sketch, Kant memperkenalkan konsep ius cosmopoliticum atau hukum kosmopolitan sebagai prinsip pemandu untuk mencapai perdamaian abadi. Kant berargumen bahwa karena permukaan bumi terbatas, manusia memiliki hak atas keramah-tamahan universal. Ini berarti seorang asing memiliki hak untuk tidak diperlakukan secara bermusuhan saat tiba di wilayah asing, sebuah prinsip yang didasarkan pada pemahaman bahwa semua manusia adalah anggota setara dari komunitas universal. Kant mengaitkan hak kosmopolitan ini dengan kondisi keramah-tamahan universal dan hak untuk berkunjung, yang menjadi fondasi bagi hak asasi manusia global di masa depan.

Mekanisme Psikologis Kelekatan Tempat dan Pembentukan Identitas

Meskipun aspirasi menjadi warga dunia sangat kuat secara intelektual, secara psikologis manusia memiliki kebutuhan mendalam akan akar geografis. Disiplin psikologi lingkungan telah lama mempelajari place attachment atau kelekatan tempat sebagai ikatan emosional yang dibentuk individu dengan lokasi spesifik. Ikatan ini bukan sekadar tentang kenyamanan fisik, melainkan merupakan komponen integral dari konsep diri. Tempat memberikan makna, perasaan, dan keterikatan emosional yang dicapai melalui proses individu, sosial, atau budaya.

Proshansky mendefinisikan identitas tempat sebagai dimensi diri yang mendefinisikan identitas pribadi individu dalam kaitannya dengan lingkungan fisik melalui pola ide, perasaan, nilai, dan tujuan yang kompleks. Identitas ini sering kali bersifat tidak sadar; individu baru menyadari betapa kuatnya ikatan mereka dengan sebuah tempat ketika tempat tersebut terancam oleh perubahan lingkungan atau pemindahan paksa. Sebagai substruktur dari identitas diri, identitas tempat terdiri dari kognisi tentang dunia fisik di mana individu tersebut hidup, yang membantu dalam pembentukan standar dan kepercayaan yang memandu pilihan hidup.

Penelitian menunjukkan bahwa bagi penduduk lanjut usia, identitas mereka sering kali sangat terkait dengan lingkungan tempat mereka tinggal, sehingga lingkungan tersebut menjadi bagian dari diri mereka sendiri. Tempat asal dapat menghasilkan kelekatan yang kuat bahkan ketika seseorang berada di kejauhan. Ketika seseorang berpindah secara sukarela atau terpaksa, kelekatan terhadap lingkungan asal sering kali terus berlanjut atau bahkan menguat sebagai respons terhadap lingkungan baru yang asing. Ini menunjukkan bahwa akar geografis memiliki daya tahan psikologis yang signifikan, bahkan dalam kondisi mobilitas tinggi.

Fenomena Third Culture Kids: Laboratorium Identitas Tanpa Akar

Third Culture Kids (TCK) atau Anak Budaya Ketiga adalah individu yang menghabiskan sebagian besar masa pertumbuhannya di luar budaya orang tua mereka karena pekerjaan orang tua, seperti diplomat, militer, atau pengusaha internasional. Mereka sering disebut sebagai warga dunia yang sesungguhnya atau warga dari mana saja karena mereka tumbuh di persimpangan berbagai budaya tanpa memiliki satu akar geografis yang dominan. Istilah budaya ketiga merujuk pada budaya yang dikembangkan oleh individu tersebut, yang merupakan hasil dari pengalaman hidup di antara budaya asal orang tua (budaya pertama) dan budaya tuan rumah tempat mereka tinggal (budaya kedua).

Bagi TCK, konsep rumah tidak lagi merujuk pada koordinat geografis di peta, melainkan pada hubungan emosional, ritual keluarga, dan tradisi yang akrab. Mereka cenderung mendefinisikan rumah sebagai keluarga dan semua tempat di mana mereka pernah tinggal. Identitas mereka bergeser dari identitas berbasis tempat yang tetap menjadi identitas relasional yang cair. Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal pemikiran internasional dan kemampuan adaptasi, gaya hidup yang sangat mobil ini memiliki implikasi serius terhadap kesehatan mental dan rasa kepemilikan.

Analisis sosiologis menunjukkan bahwa TCK tidak selalu bingung dengan multiplisitas identitas mereka, namun identitas tersebut sering kali tidak sesuai dengan konstruksi sosial tradisional tentang identitas yang berakar pada satu negara. Mereka menemukan rasa kepemilikan melalui hubungan dengan individu lintas budaya lainnya atau melalui identifikasi diri sebagai TCK itu sendiri. Dalam konteks ini, akar geografis digantikan oleh akar pengalaman bersama dalam mobilitas. Namun, tantangan utama tetap pada “kesedihan yang belum terselesaikan” akibat siklus perolehan dan kehilangan teman serta tempat secara terus-menerus, yang menjadi aspek keras namun menetap dalam pengalaman hidup mereka.

Digital Nomadism dan Rekonstruksi Nasionalisme di Era Digital

Jika TCK menjadi warga dunia karena keadaan keluarga, nomaden digital memilih gaya hidup tanpa akar secara sadar dengan memanfaatkan teknologi untuk bekerja secara jarak jauh dari berbagai lokasi di seluruh dunia. Fenomena ini telah melahirkan redefinisi terhadap hubungan antara kewarganegaraan, pekerjaan, dan negara-bangsa. Meskipun mereka merangkul gaya hidup yang sangat mobil dan kosmopolitan, banyak nomaden digital yang tetap mempertahankan afiliasi nasional melalui cara yang unik, yang disebut sebagai tailor-made nationalism atau nasionalisme yang disesuaikan.

Nasionalisme yang disesuaikan ini memungkinkan individu untuk mengkustomisasi identitas nasional mereka tanpa harus memikul kewajiban teritorial dan kewarganegaraan tradisional. Teknologi digital menjadi mediator yang memungkinkan mereka membangun komunitas global berdasarkan afiliasi nasional, baik secara online maupun offline, meskipun mereka berada jauh dari tanah air. Identitas nomaden digital sangat bergantung pada kebebasan memilih dan kemampuan untuk mendesain biografi mereka sendiri secara mandiri. Namun, praktik identitas ini tidak sepenuhnya terlepas dari struktur kekuasaan global; nomaden digital sering kali menghadapi tantangan birokrasi negara yang tetap menuntut keterikatan hukum tertentu meskipun mereka berusaha melampaui batas negara.

Meskipun menawarkan emansipasi dari batasan lokasi, gaya hidup nomaden digital juga membawa tantangan seperti kesepian, isolasi sosial, dan ketidakstabilan karier. Ada kontradiksi antara narasi ideal tentang kebebasan dengan realitas hidup di mana pembentukan identitas transnasional berlangsung dalam struktur ketimpangan global yang lebih luas. Misalnya, kemampuan untuk menjadi nomaden digital sering kali bergantung pada kekuatan paspor dan status ekonomi yang tidak dimiliki oleh semua warga dunia, menciptakan stratifikasi baru dalam kewarganegaraan global.

Ketegangan Antara Anywheres dan Somewheres dalam Politik Identitas

Pergeseran menuju identitas global telah menciptakan faultline atau garis patahan sosiopolitik yang dalam di berbagai negara maju. David Goodhart menganalisis pembagian ini melalui kategori Anywheres (warga dari mana saja) dan Somewheres (warga dari suatu tempat). Pembagian ini tidak hanya bersifat geografis, tetapi mencerminkan perbedaan mendasar dalam nilai, pendidikan, dan cara memandang dunia.

Kelompok Somewheres mewakili sekitar setengah dari populasi dan identitas mereka berakar kuat pada tempat atau komunitas tertentu, sering kali di kota kecil atau pedesaan. Mereka cenderung memiliki identitas yang diberikan (ascribed identity) oleh komunitas tempat mereka berada, dan mereka sangat menghargai keakraban, keamanan, dan tradisi. Sebaliknya, kelompok Anywheres mencakup sekitar 20% hingga 25% populasi yang lebih mobil, berpendidikan tinggi, dan biasanya tinggal di perkotaan. Identitas mereka adalah identitas yang dicapai (achieved identity) melalui kesuksesan pendidikan dan profesional, yang membuat mereka merasa bisa cocok di mana saja.

Ketegangan ini memiliki implikasi besar terhadap solidaritas sosial. Goodhart berargumen bahwa kelompok Anywheres sering kali memiliki keterikatan yang ringan terhadap identitas kelompok yang lebih besar, termasuk identitas nasional, dan lebih mengutamakan otonomi serta realisasi diri di atas stabilitas komunitas. Hal ini menimbulkan kekhawatiran bahwa kosmopolitanisme kaum Anywheres dapat melemahkan kohesi sosial yang diperlukan untuk mendukung negara kesejahteraan, karena solidaritas tersebut sering kali didasarkan pada rasa saling memiliki yang berakar pada kesamaan tempat dan sejarah.

Kritik terhadap pandangan ini menyatakan bahwa kategori tersebut dapat menjadi karikatur yang merendahkan kelompok Anywheres, seolah-olah mereka tidak memiliki keterikatan sama sekali dengan orang-orang di sekitar mereka. Namun, secara fenomenologis, perbedaan ini menjelaskan mengapa isu-isu seperti kedaulatan nasional dan kontrol perbatasan menjadi sangat emosional bagi mereka yang merasa identitasnya terancam oleh arus globalisasi yang tidak terkendali. Menjadi warga dunia dalam konteks ini sering kali dipandang sebagai pengkhianatan terhadap tanggung jawab lokal oleh kelompok yang merasa ditinggalkan oleh kemajuan global.

Amartya Sen dan Multiplisitas Identitas sebagai Solusi Konflik

Filsuf dan ekonom Amartya Sen menawarkan jalan tengah yang krusial dalam memahami identitas di era globalisasi. Sen mengkritik pandangan komunitarian yang menganggap identitas sebagai sesuatu yang sekadar ditemukan atau diberikan secara permanen oleh sejarah dan budaya. Sebaliknya, ia berargumen bahwa identitas adalah objek pilihan yang beralasan, meskipun tunduk pada kendala tertentu. Seseorang tidak harus memilih antara menjadi warga lokal atau warga global; sebaliknya, manusia memiliki multiplisitas identitas yang saling tumpang tindih.

Sen memperingatkan tentang “ilusi soliter” atau keyakinan bahwa individu hanya memiliki satu identitas tunggal yang menentukan (seperti agama, kebangsaan, atau etnis). Keyakinan ini sering kali dieksploitasi untuk memicu kekerasan dan konflik dengan menciptakan narasi sederhana tentang “kita vs mereka”. Misalnya, seseorang dapat secara bersamaan menjadi warga negara Indonesia, seorang ekonom, seorang wanita, seorang Muslim, dan seorang pendukung hak asasi manusia global. Pengakuan terhadap kemajemukan identitas ini memungkinkan seseorang untuk merasa memiliki akar lokal sekaligus menjadi anggota aktif dari komunitas kemanusiaan global tanpa kontradiksi.

Pentingnya agensi dalam identitas berarti individu harus memiliki kebebasan untuk memprioritaskan identitas mana yang paling relevan dalam konteks tertentu, daripada membiarkan identitas tersebut dipaksakan oleh orang lain atau oleh narasi sosiopolitik yang sempit. Dalam dunia yang terglobalisasi, mengakui keragaman afiliasi sosial sangat penting untuk membina perdamaian dan kerja sama. Sen juga menyoroti bahwa keragaman budaya harus memperkaya individu dan tidak boleh menjadi penjara yang membatasi kebebasan mereka untuk mengeksplorasi atau mengadopsi elemen budaya lain.

Teknologi dan Konstruksi Suku Digital Serta Kewarganegaraan Transnasional

Kemajuan teknologi informasi telah mengubah lanskap spasial kehidupan manusia secara fundamental. Internet bukan sekadar alat komunikasi, melainkan ruang di mana tribalitas digital berkembang subur. Suku digital terbentuk di sekitar minat, kepercayaan, atau tujuan bersama yang melampaui batas geografis tradisional. Tribalitas digital ini membantu mengurangi ketidakamanan ontologis individu dengan menyediakan rasa kebersamaan yang melampaui kebutuhan akan koneksi fisik.

Namun, tribalitas digital juga memiliki sisi gelap. Komunitas yang sangat erat ini dapat menjadi sangat insular dan tidak toleran terhadap perspektif luar, menciptakan apa yang disebut sebagai ruang gema (echo chambers). Di dalam suku-suku ini, bahasa sering kali digunakan sebagai alat penjaga gerbang sosial melalui penggunaan slang, meme, dan akronim unik yang hanya dipahami oleh anggota kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun akar geografis memudar, manusia tetap cenderung menciptakan batasan-batasan baru dalam bentuk digital untuk mendefinisikan siapa yang termasuk dan siapa yang dikecualikan dari komunitas mereka.

Estonia melalui program e-Residency memberikan model nyata bagaimana negara dapat memfasilitasi kewarganegaraan digital transnasional. Program ini memberikan identitas digital yang didukung negara kepada non-residen, yang memungkinkan mereka untuk mengelola bisnis di Uni Eropa secara 100% jarak jauh. Meskipun identitas ini tidak memberikan hak yang sama dengan penduduk fisik, program ini menciptakan rasa keanggotaan dalam “masyarakat digital” Estonia. Studi menunjukkan bahwa bagi banyak e-resident, program ini bukan sekadar alat transaksi bisnis, melainkan sarana untuk merasakan koneksi dengan negara yang memiliki nilai-nilai komunal dan visi “negara digital tanpa batas”. Ini adalah contoh bagaimana identitas warga dunia dapat diformalkan melalui infrastruktur digital negara.

Penyeimbangan Identitas Lokal dan Global: Kasus Indonesia dan Pancasila

Dalam menghadapi arus globalisasi yang membawa risiko homogenisasi budaya, penting bagi masyarakat untuk menjaga keseimbangan antara menerima perubahan global dan melestarikan nilai-nilai budaya lokal yang menjadi bagian dari identitas nasional. Globalisasi sering kali membawa dominasi budaya asing yang dapat mengancam kelangsungan nilai-nilai tradisi lokal jika tidak dikelola dengan bijak. Di Indonesia, keberagaman etnik, bahasa, dan seni budaya merupakan kekayaan yang harus dijaga sebagai fondasi identitas yang kuat di tengah persaingan global.

Filosofi Pancasila menawarkan fondasi yang kokoh untuk menciptakan keseimbangan ini. Dengan mengedepankan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, Pancasila memberikan panduan bagi Indonesia untuk tetap terbuka terhadap modernitas global tanpa harus kehilangan jati diri lokalnya. Penggunaan teknologi dan inovasi harus diarahkan untuk kemaslahatan seluruh rakyat, bukan hanya untuk kepentingan segelintir elit global. Pendidikan juga memainkan peran krusial dalam menjaga warisan budaya dan tradisi melalui integrasi materi budaya dalam kurikulum sekolah dan keterlibatan komunitas dalam proses pendidikan.

Proses yang terjadi sering kali bukan penolakan total terhadap globalisasi, melainkan hibridisasi budaya, di mana budaya lokal bertemu dengan pengaruh luar dan membentuk percampuran baru yang unik. Identitas Indonesia dalam arus globalisasi harus dibentuk dengan kesadaran bahwa manusia tidak dapat sepenuhnya jatuh pada ekstrem yang melulu global atau yang melulu lokal. Kemampuan untuk menavigasi di antara kedua kutub ini adalah kunci untuk menjadi warga dunia yang otentik dan berakar.

Rekonstruksi Kedekatan Sosial di Era Pasca-Geografis

Transformasi sosial yang dipicu oleh teknologi digital telah menantang konsep tradisional tentang persahabatan, keintiman, dan kepemilikan. Munculnya fenomena seperti phubbing (mengabaikan orang di sekitar demi perangkat digital) menunjukkan bagaimana teknologi dapat menciptakan diskoneksi interpersonal dalam pengaturan fisik. Sebaliknya, platform digital memungkinkan individu untuk memupuk jumlah hubungan yang jauh lebih besar daripada yang mungkin dilakukan dalam konteks offline. Hal ini menciptakan dinamika baru di mana kehadiran fisik tidak lagi menjadi prasyarat mutlak bagi kedekatan sosial.

Namun, sosiologi digital juga menunjukkan bahwa sosialisasi digital tidak menggantikan struktur sosial tradisional, melainkan mentransformasikannya menjadi ruang hibrida di mana interaksi online dan offline berpotongan. Meskipun individu dapat mengeksplorasi berbagai sisi identitas mereka di ruang digital, mereka tetap membawa beban kognitif dari persepsi publik dan algoritma yang mengkurasi konten mereka. Digital self atau diri digital sering kali merupakan versi identitas yang sangat dikurasi dan diidealkan, yang dapat menciptakan konflik internal tentang keaslian diri.

Kenyataan sosial di era digital ini menuntut kosakata teoretis yang lebih canggih untuk menjelaskan bagaimana fenomena lokal dapat dengan cepat menjadi global melalui mediasi teknologi. Masyarakat kini beroperasi melalui sistem komunikasi yang saling terhubung yang melampaui dikotomi tradisional antara interaksi mikro dan struktur makro. Dalam konteks ini, menjadi warga dunia bukan lagi sekadar pilihan gaya hidup, melainkan konsekuensi dari keterlibatan kita dalam jaringan komunikasi global yang tidak pernah berhenti.

Sintesis: Menuju Identitas Global yang Berakar

Menjawab pertanyaan apakah kita benar-benar bisa memiliki identitas tanpa akar geografis memerlukan pemahaman yang nuansial tentang apa yang membentuk manusia. Secara biologis dan evolusioner, manusia tetaplah makhluk yang membutuhkan keterikatan pada tempat dan komunitas fisik untuk kesejahteraan emosionalnya. Sejarah panjang identitas tempat menunjukkan bahwa lanskap fisik memberikan kontribusi yang tak tergantikan bagi stabilitas diri. Namun, pengalaman para Third Culture Kids, nomaden digital, dan pemegang e-residency menunjukkan bahwa akar geografis dapat digantikan atau dilengkapi oleh akar relasional, akar digital, dan akar nilai.

Identitas warga dunia yang tangguh bukanlah identitas yang mengambang bebas tanpa arah, melainkan identitas yang memiliki banyak jangkar. Amartya Sen memberikan landasan etis yang kuat bahwa kebebasan untuk memilih dan mengakui kemajemukan identitas adalah kunci untuk menghindari konflik identitas yang merusak. Seseorang bisa menjadi warga dunia yang berkomitmen pada nilai-nilai kemanusiaan universal tanpa harus meninggalkan kecintaannya pada budaya dan tempat asalnya. Teknologi digital, jika dikelola dengan bijak, dapat menjadi alat yang memperkuat kemampuan individu untuk berpartisipasi dalam komunitas global sambil tetap mempertahankan koneksi dengan realitas lokal mereka.

Pada akhirnya, identitas tanpa akar geografis sepenuhnya adalah sebuah kemungkinan teknis dan sosial, namun secara psikologis, ia menuntut harga yang tinggi dalam bentuk risiko kesehatan mental dan kerentanan terhadap isolasi. Solusi yang lebih berkelanjutan bagi manusia di masa depan adalah pengembangan identitas transnasional yang hibrida: warga dunia yang memiliki rumah di banyak tempat, yang akar-akarnya tersebar dalam jaringan hubungan manusia yang luas, namun tetap memiliki titik jangkar yang memberikan mereka rasa aman dan makna yang mendalam. Menjadi warga dunia bukan berarti menjadi warga dari mana saja secara sembarangan, melainkan menjadi individu yang mampu membawa kearifan dari suatu tempat menuju panggung dunia yang tanpa batas.