Feodalisme Data: Hegemoni Korporasi Transnasional dan Transformasi Kedaulatan Digital di Era Cloudalism

Perubahan fundamental dalam struktur ekonomi global pada dekade ketiga abad kedua puluh satu telah memicu perdebatan teoretis yang mendalam mengenai apakah sistem yang kita jalani saat ini masih dapat diklasifikasikan sebagai kapitalisme konvensional. Analisis kontemporer menunjukkan bahwa kemajuan teknologi digital yang dipacu oleh raksasa teknologi transnasional—sering disebut sebagai Big Tech—telah membawa dunia ke dalam fase ekonomi baru yang diidentifikasi oleh para ahli sebagai teknofeodalisme atau feodalisme data. Dalam tatanan ini, kekuatan ekonomi tidak lagi bersumber secara eksklusif dari akumulasi modal melalui produksi barang dan jasa di pasar yang kompetitif, melainkan beralih ke penguasaan infrastruktur digital yang memungkinkan ekstraksi sewa atas data pribadi dan aktivitas ekonomi miliaran orang. Fenomena ini mencerminkan kebangkitan kelas penguasa baru yang disebut sebagai “cloudalists,” yang memiliki kontrol absolut atas “tanah digital” atau “fiefdom” tempat masyarakat modern berinteraksi, berdagang, dan berkomunikasi.

Evolusi menuju feodalisme data ini menciptakan bentuk kekuasaan baru yang melampaui batas-batas negara tradisional, menantang konsep kedaulatan digital yang selama ini dipegang oleh negara bangsa. Ketika segelintir perusahaan teknologi menguasai infrastruktur dasar kehidupan modern, mereka secara efektif menjadi “Digital Leviathans” atau penguasa data yang memiliki otoritas quasi-pemerintahan. Dalam konteks ini, kedaulatan bukan lagi sekadar masalah kendali teritorial oleh negara, melainkan masalah kontrol atas aliran data, algoritma, dan pusat data yang sering kali berada di luar jangkauan hukum nasional. Laporan ini akan membedah secara mendalam mekanisme feodalisme data, dampaknya terhadap kedaulatan negara, serta implikasi sosial-ekonomi bagi masyarakat global, khususnya di wilayah Global South, serta upaya-upaya regulasi dan teknologi untuk merebut kembali otonomi digital.

Genealogi Teknofeodalisme: Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi Sewa

Akar dari teknofeodalisme terletak pada pergeseran dari keuntungan (profit) menuju sewa (rent). Dalam narasi kapitalisme tradisional, keuntungan diperoleh melalui inovasi dan efisiensi dalam memproduksi barang untuk dijual di pasar. Namun, dalam sistem teknofeodal, perusahaan seperti Amazon, Google, dan Meta tidak lagi sekadar berpartisipasi di pasar; mereka adalah pasar itu sendiri. Mereka menciptakan lingkungan digital tertutup di mana setiap interaksi pengguna diekstraksi nilainya dalam bentuk data mentah, yang kemudian diolah untuk memodifikasi perilaku atau dijual kembali sebagai wawasan prediktif.

Paradoks dari perkembangan ini adalah bahwa kapital itu sendiri, dalam upayanya untuk mencapai efisiensi ekstrem, telah “membunuh” kapitalisme pasar dan menggantinya dengan bentuk feodalisme yang diperkuat oleh teknologi canggih. Para pendukung tesis teknofeodalisme berpendapat bahwa kita sedang menyaksikan penghancuran kompetisi pasar oleh kekuatan monopoli platform yang berfungsi sebagai pintu gerbang (gatekeepers) digital. Pengguna internet tidak lagi dipandang sebagai konsumen atau pekerja dalam pengertian Marxian tradisional, melainkan sebagai “serf digital” yang menggarap “tanah” milik para penguasa awan tanpa kompensasi finansial, namun diwajibkan menyerahkan data mereka sebagai upeti untuk mendapatkan akses ke layanan dasar.

Transformasi Kelas Penguasa dan Struktur Kepemilikan

Dalam struktur feodal tradisional, hubungan antara tuan tanah (lord) dan penggarap (vassal/serf) didasarkan pada penguasaan tanah fisik sebagai sarana produksi utama. Dalam feodalisme data, peran tanah fisik digantikan oleh infrastruktur awan (cloud capital).

Analisis terhadap tabel di atas menunjukkan bahwa perbedaan mendasar terletak pada bagaimana nilai diekstraksi. Jika dalam kapitalisme pekerja dibayar untuk menghasilkan nilai lebih, dalam feodalisme data, pengguna justru “membayar” dengan data mereka untuk diizinkan melakukan aktivitas yang menghasilkan nilai bagi pemilik platform. Hal ini menciptakan asimetri kekuasaan yang sangat besar, di mana pemilik platform memiliki pandangan menyeluruh terhadap semua aktivitas ekonomi di dalam wilayah digitalnya, sementara pengguna tidak memiliki transparansi atas bagaimana data mereka digunakan atau dimanipulasi.

Cloudalism: Penguasaan Infrastruktur sebagai Tanah Feodal Baru

Dominasi infrastruktur awan merupakan fondasi utama dari kekuasaan para penguasa digital. Perusahaan seperti Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure, dan Google Cloud Platform bukan sekadar penyedia penyimpanan data; mereka adalah tulang punggung operasional dari ekonomi modern. Ketika sebuah negara, perusahaan, atau individu memindahkan data dan operasional mereka ke awan, mereka secara efektif menempatkan diri mereka di bawah yurisdiksi teknis dan hukum dari penyedia layanan tersebut.

Infrastruktur ini berfungsi sebagai “fiefdom digital” yang sangat efisien. Keuntungan AWS, misalnya, tidak hanya berasal dari biaya teknis penggunaan server, tetapi juga dari kemampuannya untuk mengumpulkan pola data dari ribuan bisnis yang menggunakan platformnya, memberikan Amazon keunggulan informasi yang tidak tertandingi untuk mendominasi sektor lain. Hal ini menciptakan siklus ketergantungan di mana biaya untuk berpindah platform (switching costs) menjadi sangat mahal, memaksa vasal digital untuk tetap setia pada penguasa awan mereka meskipun ada praktik yang eksploitatif.

Perbandingan Kapabilitas Infrastruktur Awan Utama

Kekuatan feodal modern ini terkonsentrasi pada segelintir entitas yang menguasai teknologi kritis.

Integrasi vertikal yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan ini memastikan bahwa mereka menguasai seluruh tumpukan teknologi (technology stack), mulai dari perangkat keras (server dan kabel bawah laut) hingga lapisan aplikasi dan kecerdasan buatan. Dalam banyak kasus, penyedia layanan ini memiliki kapasitas teknis yang melampaui kemampuan pengawasan dan regulasi dari kementerian teknologi di banyak negara, menciptakan jurang kapabilitas yang memperlemah kedaulatan digital nasional.

Kedaulatan Digital dan Erosi Otoritas Negara Bangsa

Kebangkitan feodalisme data telah menyebabkan pergeseran signifikan dalam konsep kedaulatan. Secara historis, kedaulatan dipahami sebagai otoritas tertinggi negara atas wilayah geografis dan penduduknya. Namun, di era digital, wilayah ini telah terfragmentasi oleh keberadaan platform transnasional yang menetapkan aturan main mereka sendiri, yang sering kali mengesampingkan hukum nasional. Fenomena ini menciptakan apa yang disebut sebagai “dunia teknopolar,” di mana perusahaan teknologi bertindak sebagai kedaulatan de facto.

Perusahaan-perusahaan ini kini menjalankan fungsi-fungsi yang secara tradisional merupakan hak prerogatif negara, seperti mengatur kebebasan berbicara melalui moderasi konten, menentukan sistem pembayaran digital, hingga menyediakan infrastruktur komunikasi militer dalam konflik bersenjata. Keputusan yang diambil oleh segelintir eksekutif teknologi yang tidak terpilih dapat memiliki dampak geopolitik yang lebih besar daripada kebijakan menteri luar negeri suatu negara.

Digital Leviathans: Korporasi sebagai Aktor Geopolitik

Transformasi perusahaan teknologi menjadi aktor geopolitik terlihat jelas dalam beberapa kasus strategis.

• Militerisasi Silicon Valley: Teknologi seperti perangkat lunak penargetan berbasis data (misalnya Palantir) dan jaringan satelit (misalnya Starlink) telah menjadi komponen vital dalam koordinasi militer modern. Ketergantungan Ukraina pada Starlink menunjukkan kerapuhan kedaulatan negara ketika akses ke komunikasi kritis dapat diputus atau dibatasi oleh keputusan pribadi seorang taipan teknologi.
• Blokade Digital: Kasus di mana raksasa teknologi seperti Microsoft membatasi akses email bagi jaksa penuntut Mahkamah Pidana Internasional (ICC) setelah adanya sanksi politik menunjukkan bagaimana kontrol infrastruktur dapat digunakan sebagai instrumen tekanan politik transnasional.
• Diplomasi Teknologi: Sebagai respons terhadap kekuatan ini, banyak negara mulai menunjuk “duta besar teknologi” untuk bernegosiasi langsung dengan perusahaan-perusahaan ini, mengakui bahwa korporasi tersebut kini memiliki pengaruh yang setara dengan negara-negara berdaulat.

Erosi monopoli negara atas kedaulatan ini menimbulkan risiko besar bagi demokrasi. Karena pemimpin korporasi ini tidak tunduk pada mandat publik, platform mereka berfungsi sebagai lembaga quasi-pemerintahan yang menantang prinsip akuntabilitas publik dan persetujuan demokratis.

Kolonialisme Data di Global South: Ekstraksi dan Ketimpangan

Dampak paling destruktif dari feodalisme data dirasakan oleh negara-negara di Global South. Dalam paradigma ini, data mentah dari populasi di negara berkembang diekstraksi oleh platform asing, diproses menggunakan infrastruktur di Global North, dan hasilnya dijual kembali ke negara asal atau digunakan untuk mengendalikan pasar lokal. Praktik ini secara fundamental merupakan bentuk kolonialisme baru di mana “bahan mentah” bukan lagi berupa emas atau rempah-rempah, melainkan data perilaku manusia.

Mekanisme “Predictive Indenture” dan Eksploitasi Algoritmik

Analisis terhadap rantai pasok global menunjukkan bagaimana data digunakan untuk menciptakan penghambaan baru yang ditentukan secara algoritmik.

• Ekstraksi Nilai Tanpa Kompensasi: Pekerja pabrik atau buruh tani di Global South dipantau melalui sensor yang mengumpulkan data tentang kecepatan kerja, interaksi sosial, hingga kesehatan fisik. Data ini menjadi milik korporasi platform tanpa memberikan keuntungan ekonomi balik bagi pekerja tersebut.
• Asimetri Informasi Predatif: Pemilik platform memiliki pandangan menyeluruh terhadap dinamika pasar lokal, memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi pemasok yang sedang kesulitan (misalnya karena faktor cuaca yang dideteksi sensor) dan menawarkan syarat pendanaan yang bersifat predator atau melakukan akuisisi paksa.
• Erosi Otonomi Lokal: Manajer manusia di tingkat lokal sering kali hanya menjadi fasilitator bagi arahan yang diberikan oleh algoritma yang dirancang ribuan mil jauhnya di kantor pusat Big Tech. Fokus algoritma ini adalah maksimalisasi nilai bagi pemegang saham di Global North, sering kali dengan mengorbankan standar tenaga kerja dan keberlanjutan lingkungan di Global South.

Ketimpangan ini menciptakan lingkaran setan di mana efisiensi yang didorong oleh data justru memperkuat praktik-praktik eksploitatif karena dianggap sebagai pilihan yang paling “rasional” secara ekonomi oleh sistem algoritma yang bias. Kedaulatan data di Global South runtuh di hadapan kekuatan ekonomi dan teknis dari para penguasa awan global.

Indonesia di Pusaran Feodalisme Data: Tantangan UU PDP

Indonesia, sebagai salah satu pasar digital terbesar di dunia, menjadi medan pertempuran utama bagi perebutan kedaulatan data. Pemerintah telah berupaya menjawab tantangan ini melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini dirancang untuk memberikan kerangka hukum yang kuat dalam melindungi hak privasi warga negara dari eksploitasi oleh pengendali data, baik korporasi maupun lembaga negara.

Namun, implementasi UU PDP menghadapi hambatan struktural yang signifikan. Kesenjangan antara regulasi normatif dan realitas teknis di lapangan masih sangat lebar. Banyak organisasi, terutama di sektor jasa keuangan dan pemerintahan, belum sepenuhnya siap secara infrastruktur untuk mematuhi standar keamanan data yang ketat.

Analisis Kesenjangan Implementasi Regulasi di Indonesia

Beberapa faktor kunci menghambat efektivitas perlindungan data di Indonesia menghadapi dominasi Big Tech.

Ketidakpastian ini diperparah oleh seringnya terjadi insiden kebocoran data di lembaga pemerintah, yang menunjukkan bahwa komitmen politik untuk kedaulatan data belum sepenuhnya dibarengi dengan investasi dalam keamanan siber dan kemandirian teknologi. Tanpa otoritas pengawas yang kuat dan independen, UU PDP berisiko menjadi “macan kertas” di hadapan kekuatan lobi dan teknis dari raksasa teknologi global.

Menuju Arsitektur Baru: Desentralisasi dan Otonomi Data

Di tengah dominasi feodalisme data, muncul gerakan global untuk mendefinisikan ulang arsitektur internet guna mengembalikan kontrol kepada pengguna. Salah satu inisiatif paling visioner adalah Proyek Solid yang dipimpin oleh Tim Berners-Lee. Inti dari proyek ini adalah pemisahan antara data dan aplikasi, yang secara fundamental menghancurkan model bisnis “taman tertutup” (walled gardens) milik Big Tech.

Proyek Solid dan Mekanisme Pods (Personal Online Data Stores)

Model Solid mengusulkan agar setiap individu memiliki “Pod” atau penyimpanan data pribadi yang terdesentralisasi. Aplikasi tidak lagi menyimpan data pengguna di server pusat milik perusahaan, melainkan meminta izin untuk mengakses data tertentu di dalam Pod milik pengguna.

• Pemisahan Data dari Aplikasi: Pengguna dapat berpindah dari satu aplikasi ke aplikasi lain tanpa kehilangan data mereka atau terikat pada penyedia layanan tertentu, menghilangkan fenomena vendor lock-in yang menjadi dasar kekuatan feodal digital.
• Kontrol Granular: Pengguna memiliki kendali penuh atas siapa yang dapat mengakses data mereka, untuk tujuan apa, dan dapat mencabut akses tersebut kapan saja melalui antarmuka yang transparan.
• Interoperabilitas Universal: Standar data terbuka memungkinkan berbagai aplikasi (dari media sosial hingga layanan kesehatan) untuk berinteraksi dengan data yang sama di dalam Pod, memicu inovasi yang berpusat pada pengguna alih-alih pada pengumpulan data.

Melalui perusahaan Inrupt, model ini mulai diimplementasikan dalam skala komersial untuk membantu organisasi beralih ke hubungan pelanggan yang berbasis kepercayaan dan kepatuhan terhadap privasi. Transformasi ini bertujuan untuk menciptakan lapisan web baru di mana identitas dan data tidak lagi menjadi komoditas yang dikuasai korporasi, melainkan aset milik individu.

Inovasi Tata Kelola: Koperasi Data dan Demokrasi Digital

Selain solusi teknis, diperlukan inovasi dalam model kepemilikan dan tata kelola ekonomi digital. Koperasi data muncul sebagai alternatif kolektif yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi dalam pengelolaan data. Dalam model ini, individu bergabung untuk mengumpulkan data mereka secara kolektif, memastikan bahwa penggunaan data tersebut dilakukan untuk keuntungan anggota dan masyarakat luas, bukan untuk pemegang saham eksternal.

Perbandingan Model Tata Kelola Data

Masa depan kedaulatan digital sangat bergantung pada model mana yang akan mendominasi ekosistem global.

Koperasi data memberikan infrastruktur sosial dan hukum bagi individu untuk menjalankan hak-hak data mereka secara kolektif, yang sulit dilakukan secara mandiri di hadapan kekuasaan Big Tech. Model ini sangat relevan untuk sektor-sektor kritis seperti kesehatan (misalnya koperasi data MIDATA di Swiss) dan transportasi, di mana data memiliki nilai sosial yang tinggi. Namun, keberhasilan model ini memerlukan dukungan kebijakan pemerintah yang memberikan insentif bagi struktur ekonomi kooperatif di ruang digital.

Masa Depan Kedaulatan Digital di Era AI yang Terdesentralisasi

Kehadiran Kecerdasan Buatan (AI) membawa tantangan sekaligus peluang bagi perjuangan melawan feodalisme data. Model AI tradisional yang sangat terpusat membutuhkan pusat data raksasa dan dataset masif, yang semakin memperkuat dominasi para penguasa awan. Namun, munculnya “Decentralized AI” menawarkan paradigma baru di mana pemrosesan AI dilakukan langsung di perangkat pengguna atau di tepi jaringan (edge computing).

Integrasi AI dengan dompet data pribadi (seperti Solid Wallets) memungkinkan terciptanya asisten digital yang sangat personal dan cerdas tanpa mengorbankan privasi. Dalam arsitektur ini, AI belajar dari data pengguna tanpa pernah mengirimkan data tersebut ke server pusat korporasi, memastikan bahwa wawasan yang dihasilkan tetap menjadi milik individu. Inovasi ini, dikombinasikan dengan efisiensi komputasi yang semakin tinggi (seperti yang ditunjukkan oleh model AI yang lebih ringan dan efisien), dapat mendemokratisasi akses ke kapabilitas AI tanpa memperdalam ketergantungan feodalistik.

Kesimpulan: Merebut Kembali Otonomi di Era Awan

Feodalisme data bukan sekadar metafora, melainkan deskripsi akurat tentang pergeseran struktural dalam ekonomi politik global. Penguasaan data pribadi dan infrastruktur awan oleh segelintir perusahaan teknologi raksasa telah menciptakan bentuk kekuasaan baru yang melampaui batas negara, mengikis kedaulatan digital, dan menciptakan ketimpangan mendalam antara penguasa awan dan serf digital. Di Global South, fenomena ini menjelma menjadi kolonialisme data yang mengekstraksi nilai kehidupan manusia tanpa kompensasi yang adil.

Indonesia dan negara-negara lain menghadapi tugas sejarah untuk merebut kembali kedaulatan tersebut. Langkah-langkah regulasi seperti UU PDP adalah awal yang penting, namun tidak akan memadai tanpa pengawasan yang independen, peningkatan literasi publik, dan investasi dalam infrastruktur digital nasional yang mandiri. Masa depan kedaulatan digital terletak pada transisi menuju arsitektur web yang terdesentralisasi, di mana individu memiliki kepemilikan sejati atas data mereka melalui teknologi seperti Pods dan model ekonomi kooperatif.

Perjuangan melawan feodalisme data adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi melayani kemanusiaan dan demokrasi, bukan sebaliknya. Membangun ekosistem digital yang adil memerlukan kolaborasi lintas batas antara pemerintah, masyarakat sipil, dan inovator teknologi untuk membongkar struktur sewa para cloudalists dan membangun kembali internet sebagai ruang yang benar-benar berdaulat bagi setiap individu. Penataan ulang ini bukan hanya masalah teknis atau hukum, melainkan masalah keadilan sosial dan martabat manusia di abad ke-21.